Iklan Sosial
 
Minggu, 12 November 2017 | 23:45:15

Ida Budhiati : Penyelenggara Pemilu Agar Menghindari Perbicangan Warung Kopi

Sebarkan:
dkpp.go.id

SURABAYA - Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu.

Dalam hal ini bagaimana partai politik bisa melakukan perannya untuk secara bersama-sama mengontrol penyelenggara pemilu sehingga apapun hal yang mengganjal dapat dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu sebelum menjadi persoalan.

Dikutip dari laman resmi DKPP, dkpp.go.id, hal ini diungkapkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP), Ida Budhiati dalam pengantar acara, "Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu" di Hotel Singgasana, Kamis 9/11. Sosialisasi merupakan respon sigap DKPP terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum".

"Dalam pandangan saya upaya untuk mencegah terjadinya gugat menggugat antara penyelenggara pemilu dengan partai politik adalah komunikasi yang profesional dan proporsional dengan pemahaman tidak membangun komunikasi secara personal, juga tugas penyelenggara untuk menindaklanjuti komunikasi secara kelembagaan" kata Ida.

Ida menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi secara kelembagaan adalah tidak membangun komunikasi secara diam-diam, sembunyi-sembunyi atau bisik-bisik. Penyelenggara pemilu agar menghindari perbicangan warung kopi. Partai politik lebih baik berkunjung langsung ke kantor penyelenggara untuk membicarakan apa potensi masalah, apa yang dirasa masih kurang. Jika komunikasi telah terbangun dengan baik, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas demokrasi.

"Jangan  biarkan penyelenggara pemilu terjerumus ke aliran yang sesat, kita semua punya tanggung jawab untuk saling mencegah dan mengingatkan. Dengan sosialisasi ini, DKPP memberikan pemahaman yang benar terkait kerangka hukum pemilu. Penyelenggaraan pemilu  dibantu oleh sebuah lembaga yang tugasnya adalah menjaga etika, yaitu DKPP," lanjutnya.

Menurut anggota KPU periode 2012-2017 ini, upaya hukum dilakukan sebagai upaya terakhir setelah upaya yang lain sudah dilakukan termasuk upaya komunukasi. Budaya musyawarah mufakat hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negara lain di dunia ini. Karena itu negara harus melestarikan musyawarah untuk mufakat sebagai solusi sebelum menempuh upaya hukum mengadu ke peradilan.

"Amerika tidak mengenap apa itu musyawarah mufakat, di sana individualisme tinggi, tidak ada kultur ini maka itu jika ada sengketa mereka akan langsung ke pengadilan. Masyarakat Indonesia kan beda meskipun arus global hukum dunia berwajah liberal, tapi masyarakat Indonesia harus mampu mempertahankan budaya lokalnya," sambung dia.

Ida memberkan contoh kultur budaya pada masyarakat Jepang dalam menyelesaikan masalah, misalnya terkait hubungan dispute industri ketenagakerjaan. Masyarakat Jepang malu jika mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan dan harsu menyelesaikan persoalan itu melalui jalur hukum. Tidak sedikit yang menyelesaikan masalah dengan jalan bunuh diri.

"Tapi saya masih meyakini kultur masyarakat Indonesia sangat kuat dalam menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penyelenggara pemilu diharapkan juga begitu. Bangun komunikasi secara proposional dan profesional," lanjutnya.

Ida mengingatkan bahwa ketentuan hukum sangat kental muatan politisnya karena sebuah produk hukum melalui proses politik dan tidak bisa diharapkan sempurna hasilnya. Maka tugas penyelenggara adalah memberikan penyelesaian yang belum lengkap dalam undang-undang.Penyelenggara pemilu harus visioner, berperan sebagai agen perubahan dan tidak hanya mengedepankan aspek prosedural semata tetapi juga menyelenggarakan sebuah pemilu yang memenuhi aspek-aspek demokrasi sehingga tercapai pemilu yang berintegritas. Penyelenggara pemilu dineri mandat untuk membangun demokrasi melalui pemilu.

Masih dalam pengantarnya Ida menekankan bahwa partai politik memiliki parpol kedudukan sangat  strategis. Secara kelembagaan partai politik makin kuat dan dipercaya. Hali ini dapat dilihat dari dilibatkannya partai politik dalam setiap sendi kehidupan.

Penyelenggara pemilu harus berada frekuensi yang sama dalam menangkap semangat pembuat undang undang membentuk UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menata ulang lembaga penyelenggara pemilu. 

"Penyelenggara harus memiliki komitmen yang kuat bagaimana pemilu di Indo dapat lebih menjamin aspek keadilan pemilu, tidak hanya prosedural tapi keadilan buat peserta dan penyelenggara pmelalui sebuah pemeriksaan perkara dalam persidangan yang terbuka transparat dan akuntabel," tutup Ida.  (dkpp.go.id)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 22 Juli 2018 | 15:33:56

IPK Riau Gelar Acara Silaturahmi di Kabupaten Siak, Siap Kawal dan Dukung Pembangunan Se-Riau

SIAK - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Kabupaten Siak, Ikatan Pemuda Karya (IPK) Se-Provisnsi Riau menggelar acara silaturahmi di Kabupaten Siak ahad (22/7/2018) dengan tema "IPK berkarya nyata untuk membangun P
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:58:40

Akhirnya si Penghina Etnis Batak di Facebook, Faisal Abdi Berhasil Ditangkap Polda Sumut

MEDAN - Subdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumut dikabarkan telah menangkap Faisal Abdi alias Bombay alias Memet.Ia ditangkap dari rumah mertunya di komplek PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Buntu Bedimbar, Tanj
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:47:54

Melihat dari Dekat Kecanggihan Helikopter Apache AH-64 Milik TNI AD

SEMARANG - Puluhan orang tidak ingin ketinggalan untuk mengabadikan moment saat melihat dari dekat deretan Helikopter Apache AH-64 milik TNI Angkatan Darat (TNI-AD) yang terparkir di hanggar Skadron-11/Serbu, P
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:40:03

Bupati H. Syamsuar Lepas Pawai Takruf MTQ Kabupaten Siak ke XVIII

SIAK - Bupati Siak H. Syamsuar yang di dampingi oleh Wakil Bupati Siak H. Alfedri beserta istri secara resmi melepas pawai takruf, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Siak ke XVIII di desa Tualang
 
Berita Lainnya
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:39:52

Perindo klaim dorong JK gugat masa jabatan wapres biar koalisi tak ribut

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menuturkan alasan pihaknya mendorong Jusuf Kalla (JK) sebagai wapres dua periode bersama Joko Widodo (Jokowi), karena tidak ingin terjadi friksi di tengah Pe
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:32:26

Pakde Karwo Minta DPP PD Pertimbangkan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Surabaya - Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo mendorong majelis tinggi partai mempertimbangkan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019. Pasalnya, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa sudah men
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:34:02

Wacana JK Jadi Cawapres Lagi, AHY: Harus Ada Regenerasi

Jakarta - Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat bicara soal Jusuf Kalla menjadi pihak terkait dalam uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:19:44

Soal JK, Sudirman Said Singgung Regenerasi Negarawan Muda

Jakarta - Wapres Jusuf Kalla bersedia menjadi pihak terkait dalam gugatan Partai Perindo atas syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Sudirman Said pun menyinggung soal regenerasi pimpinan."Saya tidak
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:50:32

Usai tertunda, Prabowo-SBY akan bertemu bahas AHY jadi cawapres

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan pihaknya masih berharap pada gugatan ambang batas pencalonan presiden 20 persen di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dia yakin poros ketiga masih d
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:31:41

Pembatasan masa jabatan presiden & wapres buat hindari pelanggengan kekuasaan

Partai Perindo mengugat masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu mempersoalkan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:27:23

Lima musisi Aceh nyaleg dari PDIP

ACEH - Keikutsertaan artis dan seniman dalam Pemilu sejak era Reformasi sudah menjadi hal biasa. Mereka menjadi caleg dari parpol yang berkontestasi di Pemilu. Di Aceh, lima orang musisi asal kota seramb
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 12:03:22

Ajukan jadi pihak terkait gugatan masa jabatan Wapres, JK sadar implikasinya tidak?

Pengajuan diri Jusuf Kalla sebagai pihak terkait atas permohonan uji materi tentang Pasal 169 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) oleh Partai Perindo menjadi sorotan b
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:19:48

Ridwan Hisjam Akan Gantikan Eni Saragih di Komisi VII DPR

JAKARTA - Partai Golkar menunjuk Ridwan Hisjam sebagai pengganti Eni Maulani Saragih untuk menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR. Penggantian ini dilakukan setelah Eni terjerat kasus hukum di Komisi Pemberan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 11:36:16

Bila Diperlukan Negara, Maruf Amin Siap Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menanggapi isu nama dirinya yang ada di 10 kandidat cawapres untuk Presiden Joko Widodo versi Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Ia menyatakan
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:59:03

Jika Ada Partai yang Nekat Daftarkan Caleg Eks Napi Korupsi, Ini Risikonya

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti kepada seluruh partai politik (parpol) untuk tidak mendaftarkan eks napi korupsi menjadi calon legislatif (caleg). Komisioner KPU, Ilham Saputra pun
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:49:37

Gerindra Sarankan Menteri Maju Caleg Mengundurkan Diri

Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyarankan para menteri maju caleg 2019 mengundurkan diri. Hal ini penting untuk menjaga produktifitas dan kinerja pemerintahan.  "Ada baiknya para m
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 16:01:05

Politikus Gerindra hadiri sidang terdakwa kasus BLBI

Politikus Partai Gerindra, M Taufik menghadiri kasus sidang BLBI dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, Kamis (19/7). Sidang hari ini denga
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:24:46

Jaksa Agung Ingin Kasus HAM Berat Bisa Diselesaikan Era Ini

Jakarta - Pemerintah berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk menuntaskan kasus HAM. Jaksa Agung M Prasetyo ingin kasus-kasus HAM berat masa lalu itu bisa segera diselesaikan."Ini (DKN) seda
 
Kamis, 19 Juli 2018 | 15:03:44

Ulama 212 instruksikan pendukung jauhi partai pendukung pemerintah

Persaudaraan Alumni 212 menyatakan Rizieq Shihab dan para ulama memerintahkan untuk menjauhi partai pendukung penista agama. Partai-partai yang dimaksud adalah PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PKB dan P
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top