iklan Situs
 
Minggu, 12 November 2017 | 23:45:15

Ida Budhiati : Penyelenggara Pemilu Agar Menghindari Perbicangan Warung Kopi

Sebarkan:
dkpp.go.id

SURABAYA - Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu.

Dalam hal ini bagaimana partai politik bisa melakukan perannya untuk secara bersama-sama mengontrol penyelenggara pemilu sehingga apapun hal yang mengganjal dapat dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu sebelum menjadi persoalan.

Dikutip dari laman resmi DKPP, dkpp.go.id, hal ini diungkapkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP), Ida Budhiati dalam pengantar acara, "Sosialisasi Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dan Peraturan No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu" di Hotel Singgasana, Kamis 9/11. Sosialisasi merupakan respon sigap DKPP terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum".

"Dalam pandangan saya upaya untuk mencegah terjadinya gugat menggugat antara penyelenggara pemilu dengan partai politik adalah komunikasi yang profesional dan proporsional dengan pemahaman tidak membangun komunikasi secara personal, juga tugas penyelenggara untuk menindaklanjuti komunikasi secara kelembagaan" kata Ida.

Ida menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi secara kelembagaan adalah tidak membangun komunikasi secara diam-diam, sembunyi-sembunyi atau bisik-bisik. Penyelenggara pemilu agar menghindari perbicangan warung kopi. Partai politik lebih baik berkunjung langsung ke kantor penyelenggara untuk membicarakan apa potensi masalah, apa yang dirasa masih kurang. Jika komunikasi telah terbangun dengan baik, secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas demokrasi.

"Jangan  biarkan penyelenggara pemilu terjerumus ke aliran yang sesat, kita semua punya tanggung jawab untuk saling mencegah dan mengingatkan. Dengan sosialisasi ini, DKPP memberikan pemahaman yang benar terkait kerangka hukum pemilu. Penyelenggaraan pemilu  dibantu oleh sebuah lembaga yang tugasnya adalah menjaga etika, yaitu DKPP," lanjutnya.

Menurut anggota KPU periode 2012-2017 ini, upaya hukum dilakukan sebagai upaya terakhir setelah upaya yang lain sudah dilakukan termasuk upaya komunukasi. Budaya musyawarah mufakat hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negara lain di dunia ini. Karena itu negara harus melestarikan musyawarah untuk mufakat sebagai solusi sebelum menempuh upaya hukum mengadu ke peradilan.

"Amerika tidak mengenap apa itu musyawarah mufakat, di sana individualisme tinggi, tidak ada kultur ini maka itu jika ada sengketa mereka akan langsung ke pengadilan. Masyarakat Indonesia kan beda meskipun arus global hukum dunia berwajah liberal, tapi masyarakat Indonesia harus mampu mempertahankan budaya lokalnya," sambung dia.

Ida memberkan contoh kultur budaya pada masyarakat Jepang dalam menyelesaikan masalah, misalnya terkait hubungan dispute industri ketenagakerjaan. Masyarakat Jepang malu jika mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan dan harsu menyelesaikan persoalan itu melalui jalur hukum. Tidak sedikit yang menyelesaikan masalah dengan jalan bunuh diri.

"Tapi saya masih meyakini kultur masyarakat Indonesia sangat kuat dalam menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penyelenggara pemilu diharapkan juga begitu. Bangun komunikasi secara proposional dan profesional," lanjutnya.

Ida mengingatkan bahwa ketentuan hukum sangat kental muatan politisnya karena sebuah produk hukum melalui proses politik dan tidak bisa diharapkan sempurna hasilnya. Maka tugas penyelenggara adalah memberikan penyelesaian yang belum lengkap dalam undang-undang.Penyelenggara pemilu harus visioner, berperan sebagai agen perubahan dan tidak hanya mengedepankan aspek prosedural semata tetapi juga menyelenggarakan sebuah pemilu yang memenuhi aspek-aspek demokrasi sehingga tercapai pemilu yang berintegritas. Penyelenggara pemilu dineri mandat untuk membangun demokrasi melalui pemilu.

Masih dalam pengantarnya Ida menekankan bahwa partai politik memiliki parpol kedudukan sangat  strategis. Secara kelembagaan partai politik makin kuat dan dipercaya. Hali ini dapat dilihat dari dilibatkannya partai politik dalam setiap sendi kehidupan.

Penyelenggara pemilu harus berada frekuensi yang sama dalam menangkap semangat pembuat undang undang membentuk UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam menata ulang lembaga penyelenggara pemilu. 

"Penyelenggara harus memiliki komitmen yang kuat bagaimana pemilu di Indo dapat lebih menjamin aspek keadilan pemilu, tidak hanya prosedural tapi keadilan buat peserta dan penyelenggara pmelalui sebuah pemeriksaan perkara dalam persidangan yang terbuka transparat dan akuntabel," tutup Ida.  (dkpp.go.id)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 18 November 2017 | 09:08:03

Hati-Hati, Pria yang Hilang Ereksi Bisa Sebabkan Kondom Tertinggal di Dalam Miss V

KETIKA berhubungan seks, tak jarang pasangan menggunakan kondom. Alasan penggunaan alat kontrasepsi itu berbeda-beda. Namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kondom dapat membawa masalah tertentu, salah
Sabtu, 18 November 2017 | 09:02:23

Liburan ke Pantai Banyu Anjlok, Malang Bisa Dapat Jackpot 3 Tempat Wisata Sekaligus!

MENGULIK keindahan wisata alam yang ada di Indonesia sepertinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terlebih beberapa tempat wisata memiliki keistimewaannya tersendiri. Pantai Banyu Anjlok di Desa Purwodadi,
Sabtu, 18 November 2017 | 08:59:36

Intip Pesona Pantai Kasap yang Sering Disebut "Raja Ampatnya" Pacitan

INDONESIA memiliki keindahan alam yang tak ada habisnya. Pesona alam Indonesia yang paling banyak menarik pengunjung adalah pantai. Namun, ada yang berbeda dengan Pantai Kasab di Kabupaten Pacitan ini.Pantai Ka
Sabtu, 18 November 2017 | 08:48:20

TIPS LARIS: Lihat Sisi Emosional Pelanggan Anda, Bisa Buat Sukses Penjualan!

JAKARTA - Banyak jenis gaya dan teknik penjualan yang anda ketahui. Namun, apakah anda tahu teknik tersebut berhasil?Hal Ini benar-benar penting pada apa yang sesuai untuk Anda dan produk Anda. Pikirkan apa yan
 
Berita Lainnya
Jumat, 17 November 2017 | 21:42:14

Usai Verifikasi Faktual 14 Parpol, KPU Rohil : Hasilnya Tanya Pada Masing-masing Parpol

ROKANHILIR-Usai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menerima berkas administrasi keanggotaan berupa salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) partai politik (Parpol) pada 17 Oktob
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:48:36

Upaya pelengseran Setya Novanto jilid dua

Para senior Partai Golkar tengah merapatkan barisan untuk segera menggelar Munaslub. Tujuannya, melengserkan Setya Novanto dari kursi kepemimpinan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.U
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:10:46

Setya Novanto didesak mundur dari Ketua DPR, ini kata Jokowi

Setelah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) kembali menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, dorongan pergantian pucuk pimpinan DPR bermunculan. Sejumlah pihak melihat, Setnov tidak bisa menjalankan
 
Jumat, 17 November 2017 | 15:05:00

Yorrys Raweyai ungkap langkah selanjutnya Golkar lengserkan Setya Novanto

Internal Golkar kembali bergolak pasca KPK hendak menahan sang ketua umum Setya Novanto karena terbelit kasus korupsi e-KTP. Namun proses penahanan terhambat karena Novanto harus menjalani perawatan intensif di
 
Kamis, 16 November 2017 | 16:59:14

Ini alasan NasDem dukung Jokowi di Pilpres 2019

Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pada Pemilu 2019. Deklarasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pidato polit
 
Kamis, 16 November 2017 | 16:30:47

Setnov tak muncul 1x24 jam, Golkar segera gelar Munaslub

Wasekjen Partai Golkar Ridwan Hisjam setuju dengan usulan Wapres Jusuf Kalla (JK). Golkar harus segera menggelar Munaslub untuk mencari ketua umum baru yang hilang sejak Rabu (15/11) malam kemarin.Ridwan menjel
 
Senin, 13 November 2017 | 16:56:01

Prabowo bertemu Amien Rais di Yogyakarta, ini kata Gerindra

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara upacara Hari Pahlawan di kompleks SD Budi Mulia Dua, sekolah binaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, hari in
 
Senin, 13 November 2017 | 16:50:13

Fahri sebut ada negosiasi antara Setya Novanto dan pimpinan KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, sempat ada pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan itu diduga untuk melakukan negosiasi terkait dengan Panitia Kh
 
Senin, 13 November 2017 | 14:35:56

Loyalis Jokowi Waspadai Prabowo di 2019

Jakarta -Meskipun Pilpres 2019 masih cukup lama, namun dinamika politiknya sudah mulai terasa kencang. Ormas Projo misalnya, mulai menghitung lawan serius Jokowi di Pilpres mendatang.Hasil survei sejumlah lemba
 
Minggu, 12 November 2017 | 23:45:15

Ida Budhiati : Penyelenggara Pemilu Agar Menghindari Perbicangan Warung Kopi

SURABAYA - Semangat yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan stake holder pemilu, partai politik dan elemen yang concern terhadap pemilu. Dalam hal ini bagaimana partai politi
 
Sabtu, 11 November 2017 | 14:21:41

KPU Kota Dumai Lantik 99 Anggota PPS Kota Dumai

DUMAI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai melantik sebanyak 99 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Dumai Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan&n
 
Sabtu, 11 November 2017 | 11:25:08

KPU Kota Dumai Resmi Melantik 35 Anggota PPK

DUMAI - Sebanyak 35 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Dumai secara resmi dilantik Berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, dengan Berita Acara No. 13
 
Sabtu, 11 November 2017 | 10:32:31

PDIP Solo desak DPP segera keluarkan SK rekomendasi cagub Jateng

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) hingga saat ini belum menentukan calon gubernur yang akan maju dalam Pilkada, 2018 mendatang. Meski sejumlah kader partai berlambang kepala
 
Sabtu, 11 November 2017 | 10:30:22

Respons Golkar setelah Setya Novanto kembali jadi tersangka kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP. Ketua umum Partai Golkar itu diyakini KPK
 
Jumat, 10 November 2017 | 15:29:09

DPR ingin minta penjelasan MK soal definisi penghayat kepercayaan

Wakil Ketua Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) harus direvisi meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengi
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top