Iklan Sosial
 
Jumat, 10 November 2017 | 15:29:09
Politik

DPR ingin minta penjelasan MK soal definisi penghayat kepercayaan

Sumber : Merdeka.com

Sebarkan:
Merdeka.com
Gedung Mahkamah Konstitusi
Wakil Ketua Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) harus direvisi meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat. Jika direvisi, Komisi II akan menanyakan kepada MK soal definisi penghayat kepercayaan.

"Harus direvisi, dalam revisi nanti kita mau tanya ke MK tafsir penghayat kepercayaan itu apa. Harus clear, penghayat adalah apa (harus dijelaskan) kan kita belum tahu maksudnya," kata Yandri saat dihubungi, Jumat (10/11).

Selain itu, Komisi II DPR juga akan menanyakan soal kepercayaan-kepercayaan yang diakui oleh negara. Tujuannya agar putusan MK tidak multitafsir sehingga menimbulkan kebingungan publik.

"Harus tanya ke MK penghayat mana yang diakui, kalau banyak sekali juga bingung nanti kita. Sekarang saja sudah banyak yang disebut sunda wiwitan dan banyak sekali. Apakah masih ada yang lain," ujarnya.

Penjelasan dari MK, kata Yandri, diperlukan jika seorang penganut kepercayaan akan disumpah sebagai pejabat negara. Sebab, saat sesi pelantikan, calon pejabat harus mengucapkan sumpah jabatan memakai kitab suci kepercayaan yang dianut.

"Nanti dia pakai kitab suci yang mana ada enggak kitab suci mereka. Atau dengan sumpah yang mana. Dengan nama Tuhan, atas nama Budha Sanghyang, atau agama Islam demi Allah saya bersumpah. Artinya dalam revisi nanti harus semua didetailkan," ujarnya.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus berhati-hati dalam menindaklanjuti keputusan MK tersebut. Mendagri diminta berkonsultasi dengan MK serta berdialog dengan para penganut kepercayaan.

Pemerintah juga harus memperjelas Kementerian yang akan menjalankan UU Adminduk. Usulan ini karena terkait dengan program pembinaan agama dan anggaran yang dibutuhkan.

"Kita juga tidak tahu maunya UU diatur oleh kementerian agama atau kebudayaan. Kalau agama ada rumah ibadah, mereka ada enggak, harus diatur," tukasnya.

Untuk diketahui, MK telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan seluruh permohonan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan) pada (7/11).

Setelah disahkan penganut aliran kepercayaan selain enam agama resmi yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, bisa dicantumkan dalam kartu kependudukan.(Merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 17 Juli 2018 | 22:46:20

Bupati Inhil Ingatkan Pemberangkatan JCH Dapat Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengingatkan agar pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) dapat dilaksanakan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.Hal ini diungkapkan bupati saat
Selasa, 17 Juli 2018 | 22:41:00

Dipimpin Agus Salim, PPP Datarkan 45 Bacaleg Ke KPU Inhil

TEMBILAHAN - Sebanyak 45 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Inhil didaftarkan ke KPU, Selasa, (17/7/2018) sore. Berkas persyaratan bacaleg langsung diserahkan ole
Selasa, 17 Juli 2018 | 22:36:53

Tahapan Pileg 2019, PAN Daftarkan 45 Putra dan Putri Terbaik Inhil ke KPU

TEMBILAHAN - Setelah melewati berbagai proses dan tahapan, mulai dari penjaringan dan verifikasi hingga pembekalan, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi mendaftarkan 45 nama
Selasa, 17 Juli 2018 | 19:32:44

Tinjau Persiapan MTQ, Ini yang Dilakukan Sekda Meranti

SELATPANJANG - Sekretatis Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,  Yulian Norwis SE. MM, meninjau tempat pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-X tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti yang berlokasi di D
 
Berita Lainnya
Selasa, 17 Juli 2018 | 22:41:00

Dipimpin Agus Salim, PPP Datarkan 45 Bacaleg Ke KPU Inhil

TEMBILAHAN - Sebanyak 45 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Inhil didaftarkan ke KPU, Selasa, (17/7/2018) sore. Berkas persyaratan bacaleg langsung diserahkan ole
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 22:36:53

Tahapan Pileg 2019, PAN Daftarkan 45 Putra dan Putri Terbaik Inhil ke KPU

TEMBILAHAN - Setelah melewati berbagai proses dan tahapan, mulai dari penjaringan dan verifikasi hingga pembekalan, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi mendaftarkan 45 nama
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 19:24:12

Sebanyak 40 Bacaleg Demokrat Rohul Daftar ke KPU

ROKANHULU - Sebanyak 40 orang putra putri terbaik Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul didaftarkan sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pada pemilihan Anggota DPRD Rohul t
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 16:39:12

Tjahjo hingga Pramono Dilarang Jokowi Nyaleg, Ini Alasannya

Jakarta - Tak semua menteri Kabinet Kerja yang mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada juga beberapa menteri yang dilarang. Menteri yang dil
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 16:28:34

JK akui menteri nyaleg ganggu kinerja kabinet, tapi tak setuju reshuffle

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, banyaknya menteri yang mendaftar jadi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019 dapat menggangu kinerja kabinet kerja. Sebab, kata JK, para menteri akan mengambil cuti un
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 15:32:47

Digoblok-goblokin, Elite Hanura Ramai-ramai ke NasDem

Jakarta - Sejumlah elite Partai Hanura hijrah ke Partai NasDem. Mereka mengaku tak tahan dimaki-maki pimpinan partai. "Berbondong-bondongnya kader Hanura ke NasDem ya. Di situ ada Arief Suditomo, Fauzih Amr
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 14:49:17

DPRD Rohul Paripurna Tentang Pansus dan LKPJ Kepala Daerah

ROKANHULU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Kelmi Amri SH minta agar Pemkab Rohul melengkapi data serta tabel penyajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (L
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 13:39:20

Partai Gerindra Rohul Daftar 45 Orang Putra Putri Terbaik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019

ROKANHULU - Dipimpin Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Daerah Riau H.Sukiman didampingi Sekeretaris Abdul Halim S.Ag, SH, bendahara Pa
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 11:40:03

Rapat Paripurna Lanjutan Evaluasi APBN 2017, 384 Anggota DPR Absen

Jakarta - Rapat paripurna DPR dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas keterangan pemerintah mengenai pokok-pokok rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 10:27:36

Nasdem: Gerakan Separatis Sama Buruknya dengan Teroris

Jakarta - Ketua DPP Nasdem Syahrul Yasin Limpo memandang upaya gerakan separatis dinilainya sama dengan perilaku teroris. Sebab, dia menilai tindakan separatis mengganggu upaya bangsa Indonesia terus beke
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 09:31:58

DPRD Rohul Paripurna Tentang Pansus dan LKPJ Kepala Daerah

ROKANHULU -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Kelmi Amri SH  minta agar Pemerintah Kabupaten Rohul melengkapi data serta tabel penyajian Laporan Keteranga
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 08:01:55

Tinggalkan Protokoler Humas di Pemkab Meranti, Tekat Rosihan Afrizal Bulat ke Legislatif

SELATPANJANG - Demi memperjuangkan Aspirasi masyarakat di Kecamatan Tebingtinggi Timur dan Rangsang, Rosihan Afrizal SH, rela melepaskan pekerjaan sehari harinya di Protokoler humas Pemerintah Kabupaten Kepulau
 
Senin, 16 Juli 2018 | 19:38:32

Partai NasDem Rohil Daftarkan 45 Bacaleg ke KPU

BAGANSIAPIAPI - Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Rokanhilir (Rohil) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rohil untuk mendaftarkan 45 bakal calon anggota legislatif DPRD (Bacaleg) Rohil, Seni
 
Senin, 16 Juli 2018 | 14:36:41

PAN: Tak Ada Salahnya Jokowi Pelajari Pola Kepemimpinan Soeharto

Jakarta - Partai Berkarya meminta Presiden Joko Widodo ikuti jejak Presiden RI ke-2 Soeharto, salah satunya soal mengatasi persoalan sosial dan ekonomi. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai tak ada
 
Senin, 16 Juli 2018 | 11:38:45

Golkar: Jokowi Seperti Prancis, Tak Banyak Menyerang tapi Produktif

Jakarta - Partai Golkar menanggapi tweet Fahri Hamzah soal 'Prancis menang, isyarat incumbent menang'. Golkar memandang Presiden Joko Widodo yang merupakan incumbent memang punya mental juara layakn
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top