iklan Situs
 
Kamis, 14 September 2017 | 12:23:39
OPINI

Ketika Akreditasi Membatasi

Oleh : Hardianto, S.Pd., M.Pd

Sebarkan:
Istimewa
Hardianto, S.Pd., M.Pd
Beberapa waktu yang lalu di grup Media Sosial (Medsos) dosen Indonesia cukup ramai dibahas tentang akreditasi program studi (prodi) dan kaitannya dengan melamar pekerjaan.

Hampir semua instansi penerima tenaga kerja memiliki persyaratan bahwa seorang mahasiswa yang lulus dari sebuah program studi dengan akreditasi C pada saat lulus tidak bisa melamar pekerjaan, walaupun saat ini program studi tersebut telah memperoleh akreditasi B atau A.

Fenomena ini menjadikan akreditasi menutup peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam tulisan ini penulis tidak akan membahas apakah akreditasi berlaku berdasarkan tahun terbitnya SK akreditasi atau tidak, tetapi lebih kepada kaitan akreditasi dengan penerimaan pegawai/karyawan baru baik di instansi pemerintah maupun swasta.

Saat ini hampir semua instansi mensyaratkan calon tenaga kerja berasal dari prodi dengan akreditasi minimal B. Dengan kata lain lulusan dari prodi dengan prediket akreditasi C tidak bisa ikut mendaftar/ melamar pekerjaan. 
Seperti diketahui bahwa hampir semua siswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bercita-cita agar mudah untuk memperoleh pekerjaan.
Berdasarkan informasi dari Suara rakyat.com, saat ini jumlah prodi pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta adalah 26.672 prodi. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 5.000-an prodi belum terakreditasi.

Sementara prodi dengan akreditasi A baru sebanyak 2.512 (9,4%) prodi. Prodi dengan akreditasi B sebanyak 9.922 prodi, sedangkan prodi dengan akreditasi C sebanyak 7.820 prodi. Apabila seorang sarjana baru bisa melamar pekerjaan dengan memiliki akreditasi minimal B akan sangat banyak para sarjana yang tidak bisa melamar pekerjaan.

Apabila untuk melamar pekerjaan saja tidak bisa, tentu saja ijazah yang mereka peroleh akan sia-sia saja. Jika satu prodi tersebut (prodi belum terakreditasi dan akreditasi C) dalam setahun meluluskan 20 orang, maka akan ada 256.400 orang sarjana tidak bisa melamar pekerjaan dalam setahun disebabkan karena akreditasi prodi.

Pertanyaan sederhana adalah untuk apa program studi tersebut dibuka (memperoleh izin operasional), apabila peluang untuk melamar pekerjaan tidak ada. Prodi yang baru memperoleh izin operasional biasanya mendapatkan peringkat akreditasi C.

Sangat tragis rasanya peringkat akreditasi tersebut dijadikan acuan sebuah institusi atau lembaga untuk menerima karyawan atau pegawai baru. Sedangkan pada dasarnya setelah memperoleh izin, prodi tersebut dianggap layak dan mampu melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan baik (memenuhi standar yang ada).

Berdasarkan fenomena tersebut alangkah bijak apabila persyaratan akreditasi prodi tidak lagi menjadi salah satu syarat bagi lulusan perguruan tinggi untuk melamar pekerjaan. Apabila tidak ada aturan ataupun himbauan yang mengaturnya, kita juga tidak bisa menyalahkan instansi penerima tenaga kerja, karena mereka tentunya ingin memperoleh pegawai/karyawan yang bermutu yang dapat dilihat dari akreditasi program studi calon pegawai/karyawan tersebut.

Pada dasarnya tidak ada jaminan bahwa lulusan prodi akreditasi C memiliki integritas, skill ataupun kemampuan kerja yang lebih rendah dari prodi dengan akreditasi B atau A.

Penulis melihat bahwa regulasi penerimaan pegawai baru harus diubah. Harus ada ketegasan bahwa setiap tamatan perguruan tinggi bisa memperoleh kesempatan untuk melamar pekerjaan.

Indeks Prestasi Komulatif (IPK) bisa dijadikan dasar untuk melamar pekerjaan. Sementara itu, untuk formasi tertentu bisa saja lulusan dengan prediket cumlaude yang lebih diprioritaskan.

Ketika mereka tidak diterima bekerja (gagal) setelah mengikuti serangkaian tes, akan jauh lebih melegakan dari pada mereka sama sekali tidak bisa mendaftar karena terkendala masalah akreditasi. ***

Penulis adalah Dosen Universitas Pasir Pengaraian
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 24 September 2017 | 21:12:48

Bupati Inhil Serahkan Bantuan 10 Unit Kapal Motor Fiber Kepada Nelayan Lokal

MANDAH - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyerahkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Inhil berupa 10 (Sepuluh) unit Kapal Motor Fiber kepada sejumlah Nelayan Lokal, Minggu (24/9/2017) pagi
Minggu, 24 September 2017 | 21:06:02

Kampanye Anti Narkotika, Sekjen dan Ketua OKK P-BNN Inhil Apresiasi Para Donatur

KEMUNING - Sekretaris jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pemuda Bersama Ninggalin Narkoba (P-BNN) Kabupaten Indragiri Hilir, Defri Andi, SE, Sy mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tinginya
Minggu, 24 September 2017 | 20:59:26

Bersama Komunitas Motor, Satlantas Polres Rohul Kampaye Keselamatan Berlalu Lintas

ROKANHULU - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun  (HUT) Polantas ke-62 tahun 2017, Satlantas Polres Rohul menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas dan Roling (Kamseltibcar) Polantas bersama komun
Minggu, 24 September 2017 | 20:54:22

Tak Mau Hanya Terima Laporan, HM Wardan Tinjau Langsung Proyek di Pulau Burung

PULAUBURUNG - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan melakukan peninjauan langsung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Pulau Burung, Ahad (24/09/17).Dalam peninjauan ini, bupati didampin
 
Berita Lainnya
Minggu, 17 September 2017 | 13:54:22

Ketika Angket Menjadi Angkot

Pansus hak angket DPR untuk KPK seperti angkot (angkutan kota). Tipikal sebuah kendaraan yang telah berubah menjadi ang­kot adalah sering menaikkan siapa saja, turun di mana saja, dan mengangkut barang ap
 
Minggu, 17 September 2017 | 13:42:15

UU Pemilu dan Pancasila

Akhirnya Rancangan Undang-Un­dang (RUU) tentang Penyeleng­ga­raan Pemilu disahkan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto melalui vo­ting. RUU Pemilu disahkan secara ak­la­­masi dalam paripurna tersebut de­ngan p
 
Minggu, 17 September 2017 | 12:01:20

Jenderal TNI dan Undangan Capres/Cawapres

Nama Panglima TNI Gatot Nurmantyo telah masuk bursa salah satu bakal calon Wakil Presiden (wapres) untuk Pemilu 2019. Bahkan, sempat juga diisukan untuk menjadi salah satu kandidat calon RI 1. Nama Gatot
 
Minggu, 17 September 2017 | 11:54:20

Mengharapkan Petugas yang

Jalan raya seperti sebuah "sine­tron" di dalamnya. Para pemainnya sudah sa­ngat mahir menjalankan peran masing-masing. Tak jarang dalam drama yang terjadi di jalan raya banyak meng­aki­batkan kecelakaan b
 
Kamis, 14 September 2017 | 12:23:39

Ketika Akreditasi Membatasi

Beberapa waktu yang lalu di grup Media Sosial (Medsos) dosen Indonesia cukup ramai dibahas tentang akreditasi program studi (prodi) dan kaitannya dengan melamar pekerjaan.Hampir semua instansi penerima tenaga k
 
Rabu, 13 September 2017 | 21:47:44

TNI Dan Sebaran Hoax Di Medsos

Maraknya penyebaran berita Hoax di jagat maya ternyata sudah tersusun secara rapi. Jika Anda membaca kabar miring yang bertebaran di media sosial jangan cepat percaya dan perlu memeriksa sumber informasinya. Ji
 
Jumat, 8 September 2017 | 10:22:08

Bersama BCA Berkarya dengan Hati Nurani

Luar biasa, itulah ungkapan yang pantas untuk diucapkan ketika melihat sosok pemuda yang satu ini. Pemuda yang dengan semangat dan ikhlasannya berbuat tanpa henti untuk memajukan daerah Kabupaten Rokan Hilir. D
 
Jumat, 18 Agustus 2017 | 07:35:27

Sudah Merdekakah Indonesia?,Renungan Dibalik Peringatan Hari Kemerdekaan

INDONESIA---Hari ini genap 72 Tahun paska kemerdekaan Negara Indonesia dideklarasikannya Oleh Dwi Tunggal yakninya Sukarno – Hatta. Akan tetapi kondisi hari ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang harus muncul
 
Rabu, 16 Agustus 2017 | 14:27:35

Menentang Segala Bentuk Radikalisme Dan Bangkitkan Rasa Nasionalisme

Rakyat Indonesia akan kembali memperingati hari kemerdekaannya. Hari di mana pernyataan sikap untuk merdeka, bersatu dan berdaulat di tanah sendiri. Terbebas dari segala bentuk penjajahan bangsa lain, baik dala
 
Minggu, 13 Agustus 2017 | 10:21:58

Dana Desa yang Terus Digerogoti

BUPATI Pamekasan Achmad Syafii ikut ter­kena Operasi Tangkap Tangan oleh Ko­misi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) da­lam operasi OTT terha­dap Kepala Ke­jaksaan Negeri Pa­meka­san dan Kepala In
 
Minggu, 13 Agustus 2017 | 10:13:28

Indonesia (Rumah) Koruptor?

KORUPSI merupakan sebuah ma­salah klasik di negeri ini sehingga tak mengherankan bila disebut seba­gai extraordinary crime. Berdasarkan data KPK sepanjang tahun 2016 me­nyi­dik 99 kasus korup
 
Minggu, 13 Agustus 2017 | 09:57:28

Warga Indonesia Cinta Damai

"PERDAMAIAN perdamaian, per­damaian perdamaian, banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai, ba­nyak yang cinta damai, tapi perang ma­kin ramai, bingung-bingung ku me­mikirnya." Lirik lagu klasi
 
Minggu, 13 Agustus 2017 | 09:48:47

Jalan Tengah Polemik Dana Haji

RENCANA Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana haji ke pembangunan infrastruktur menuai pro dan kontra. Hal tersebut tidak terlepas dari potensi dana haji yang mengendap di bank syari'
 
Selasa, 8 Agustus 2017 | 14:45:51

Menciptakan Guru Yang Kreatif dan Inovatif

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, peran guru tentu saja sangat besar. Guru tidak hanya dituntut untuk sekedar transfer of knowledge tetapi juga mengubah sikap dan tingkah laku peserta didiknya
 
Minggu, 6 Agustus 2017 | 07:33:29

Berhenti Menjadi Politisi Provokatif

KITA baru saja dihebohkan oleh per­nyataan Wakil Ketua Umum Partai Ge­rindra FX Arief Poyuono yang me­nya­makan PDI Perjua­ngan disamakan de­ngan PKI dalam beberapa media online. Per­nyataa
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top