iklan Situs
 
Minggu, 11 Juni 2017 | 09:52:20
Opini

Napi Kabur dan Lusuhnya Hukum

Oleh: Fransisca Ayu K

Sebarkan:
internet
Ilustrasi
Sebanyak 17 tahanan dan narapidana rumah tahanan (Rutan) Klas I Palembang kabur, Jumat (26/5) pukul 01.45 Wib. Mereka keluar penjara dengan menjebol teralis penjara sete­lah dipotong pakai gergaji. Petugas rutan awalnya menge­cek blok E nomor 9. Namun, mereka kaget karena 17 napi sedang memanjat tembok. Sembilan napi ditangkap kembali dan sisanya berhasil kabur. Penghuni Blok E 9 itu adalah terpidana penyalahgunaan narkoba dengan beragam masa hukuman. Konon ide untuk kabur sudah mereka rancang seminggu sebelumnya dengan memotong teralis besi kamar mandi. Diduga ada semacam ketidakpuasan para napi terhadap kondisi rutan yang sempit dan dianggap tidak manusiawi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Su­dirman D. Hury mengatakan lembaga pemasyarakatan (lapas) tersebut saat ini dihuni 1600 orang padahal lapas hanya mampu menampung penghuni tidak lebih dari 750 orang.

Insiden ini menjadi tamparan untuk kesekian kali buat institusi hukum khususnya buat lapas kita. Padahal awal bulan Mei, pe­ristiwa serupa juga terjadi di Riau. 488 penghuni lapas kabur dari rutan Kelas IIB Pekanbaru, Riau, tepat pada saat shalat (Jumat, 5/5). Itu merupakan insiden terbesar se­panjang sejarah Indonesia. Gerombolan napi tersebut berham­bur­an ke luar dengan memanfaatkan suasana rusuh yang didu­ga merupakan akumulasi kekecewaan yang telah disampaikan para tahanan dengan unjuk rasa. Tahanan berteriak-teriak keluar dari kamar II B hingga mendobrak salah satu pintunya, dan keluar seperti anak ayam yang terlepas dari kandang. Sa­ma seperti di Pa­lembang, diduga tahanan kabur karena rutan kelebihan kapasitas. Rutan Pekanbaru hanya memiliki 361 ruang namun dihuni 1.800 tahanan.

'Pelayan napi'

Kita tentu menyayangkan, kaburnya napi seolah sudah menjadi trend akhir-akhir ini. Ketika para napi di salah satu penjara di Amerika (Country Jail No.5) berlomba-lomba men­desain ruang penjara yang artistik, para napi di sini justru ber­lomba-lomba meru­saki ruang penjara supaya bisa kabur dan terhindari dari hukuman. Para napi memperlihatkan perilaku pembangkangan­nya terhadap hukum dengan berani. Ketaatan terhadap konsekuensi kejahatan yang mereka laku­kan seolah-olah kalah oleh kesemena-menaan berbalut barbar.

Apakah ini menunjukkan proses pembi­naan di lapas kurang efektif? Alih-alih berharap pembinaan di penjara berjalan bagus, konon yang terjadi malah sebaliknya para sipir sudah menjadi 'pelayan' bagi para napi. Artinya ada 'kultur transaksi' di penjara yang kemudian menghadirkan berbagai 'bisnis yang menggiurkan'. Bayangkan saja, setelah masuk penjara dan ditaruh di tempat penampungan, untuk bisa masuk sel, seorang napi di sebuah kota besar harus membayar Rp 2,5- Rp 7 juta. Jika tidak, ia akan tetap berada di tempat penampungan dengan segala risiko: tak bisa mandi, tidak makan berhari-hari, rentan disiksa dan lain sebagai­nya. Keluarga yang ingin membesuk napi juga harus membayar.

Yang tak kalah menyesakkan, menurut investigasi salah sebuah media nasional di Rutan Pekanbaru baru-baru ini, un­tuk minum air saja, susahnya minta ampun karena jumlah peng­huni lapas sudah overkapasitas. Akibatnya mereka harus membeli air minum galon yang harganya Rp.50 ribu. Begitu­pun dengan makan sehari-hari, untuk bisa makan yang wajar, mereka terpaksa datang membeli di kantin penjara dengan harga tiga kali lipat. Susahnya menjalani hukuman, membuat para napi seakan dipaksa untuk mengem­bangkan intuisi 'hukum rimba' dalam penjara. Bagi yang punya uang, bisa pin­dah ke sel yang lebih manusiawi, seperti sel untuk napi korupsi yang jumahnya tak terlalu berjubel, itu pun setelah membayar. Mungkin itu sebabnya, para koruptor setiap saat bertambah jumlahnya di republik ini karena mereka tidak terlalu cemas jika akan dijebloskan ke penjara, berhubung mereka sudah disediakan fasilitas tahanan yang 'mewah'. Sedangkan untuk napi yang pas-pasan, agar bisa bertahan hidup dan punya uang untuk membayar biaya hidup yang mahal di penjara, tak sedikit dari mereka yang akhirnya meng­ge­luti bisnis haram, seperti terlibat dalam sindikat jual-beli narkoba. Itu sebabnya angka peredaran narkoba di penjara juga dari waktu ke waktu kian bertambah seiring terbong­kar­nya jaringan narkoba di berbagai penjara. Maka tak heran jika Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Iwayan Dusak mengatakan setengah penghuni lapas meru­pakan terpidana kasus narkoba (Tempo.co 28/3/2016).

Belum lagi diskriminasi hukuman yang tak kalah maraknya dan seolah dianggap wajar dalam belantara hukum kita. Mi­salnya ada napi pengedar uang palsu dihukum bisa sam­pai 4-5 tahun, sementara yang korupsi mil­yaran rupiah cuma diganjar 2-3 tahun. Praktek pungli bisa bebas terjadi untuk meri­ngankan hukuman seseorang, asal lancar setor.

Cerita di atas adalah salah satu potret lu­suhnya penegakan hu­kum di negeri ini. Setiap keputusan ditentukan oleh uang peli­cin atau uang administrasi, bukan berda­sarkan kebutuhan manusia (Nugroho & Hanurita 2005). Akibatnya, lembaga hu­kum semakin kehilangan kewibawaannya. Lapas yang diharapkan menjadi tempat pendidikan atau pembinaan, rehabilitasi dan integrasi napi, justru menjadi tempat reproduksi benih-benih kejahatan, termasuk melakukan pemberontakan. Di sisi lain, ekosistem penjara yang tidak manusiawi dan justru dijadikan lahan bisnis, membuat nilai-nilai keadilan semakin langka ditemui di situ.

Dulu penjara didesain oleh fil suf Inggris Jeremy Bentham dengan model panopticon yakni penjara dengan desain struktur melingkar dengan rumah inspeksi di pusat­nya, tempat bagi para sipir mengawasi ruang-gerak tahanan. Dengan struk­tur yang melingkar tersebut tiap tahanan akan saling meng­awasi diri mereka. Bahkan sekalipun tak ada yang meng­awasi, dengan model panopticon tersebut, tiap orang lama-kelamaan akhirnya menginternalisasi dalam dirinya suatu rasa diawasi atau dimata-matai terus-menerus.

Tak mempan

Metode panopticon memang dinilai berhasil pada saat itu karena mampu melahirkan kewaspadaan internal para napi untuk tidak berbuat aneh-aneh apalagi mencoba kabur. Namun seiring berjalannya waktu, ketika monetisme dan kreatifitas kejahatan makin canggih, dan tingginya kebutuhan uang di ling­kungan penjara, metode tersebut tak mempan lagi. Marak­nya aktifitas pungli atau suap-menyuap di penjara telah ikut menyuburkan pembangkangan terhadap etika, moral dan kesadaran hukum.

Para napi tak takut mengambil pilihan brutal, kabur beramai-ramai dengan merusak fasilitas tahanan karena di mata mereka, wajah hukum sudah tak bisa dipercaya lagi alias penuh ketidakadilan. Menurut mereka kepala rutan dan para sipir juga tak ubahnya sebagai 'pelayan' bagi para pemilik duit.

Belum lagi minimnya kapasitas dan profesio­nalisme me­reka sebagai pe­tugas yang me­ngedukasi dan membina para na­pi, karena ke­banyakan mereka direkrut tanpa pendi­di­kan dan pelatihan khusus.Padahal pekerjaan sipir cukup berat.

Mereka bukan menjaga barang mati, tapi manusia, yang martabat dan ke­ma­nusiaannya perlu dilindungi meskipun mere­ka orang pesakitan. Rasio sipir de­ngan napi ketika melakukan penjagaan sejauh ini rata-rata adalah 1 banding 50, artinya satu orang sipir harus menjaga 50 orang napi. Bah­kan satu blok di Lapas Cipinang yang dihuni 400 orang kadang hanya di­jaga satu orang sipir. Itu di Ibu Kota, bagai­mana dengan lapas yang ada di daerah-daerah? Tentu lebih runyam.

Wajah hukum akan makin penuh bo­peng, jika insiden kaburnya napi di berbagai daerah dianggap sesuatu yang wajar. Apalagi jika napi itu adalah napi narkoba yang dianggap seba­gai peng­hancur masa depan generasi bangsa.

Overka­pasitas penjara harus disikapi dengan kebijakan tegas dan konkret, dengan menambah jumlah rutan secara bertahap, termasuk juga merevisi model perekrutan sipir agar benar-be­nar di­per­oleh sipir yang terampil dan berde­di­kasi. Konse­kuen­sinya mereka harus di­pikirkan kesejahteraannya secara serius, seba­liknya, sipir yang me­lang­gar hu­kum, harus diberikan sanksi tegas, bu­kan sekadar sanksi administrasi, namun bila perlu dipecat saja.

Sudah saatnya pemerintah mengede­pan­kan pola restoratif justice dalam pe­ngadilan sehingga tak harus semua ke­ja­hatan berujung di penjara. Untuk pe­laku kejahatan ringan, cukup dilakukan pembinaan yang terukur. Sistem huku­man seperti kerja sosial (mem­ber­sihkan parit, gedung pemerintah atau bah­kan arak-arakan di jalanan ramai untuk me­munculkan syah­wat malu pelaku keja­hatan) sudah saatnya diberlakukan un­tuk skala keja­hatan tertentu. Selain itu, perlu ada kajian kembali terhadap un­dang-undang atau perda yang meng­andung pidana. Saat ini ada seki­tar 100 UU dan perda yang mengandung pi­dana yang menjadi 'kontributor' pertam­ba­han jumlah napi di penjara. Kalau hal ter­sebut bisa dikurangi, paling tidak bis­a merem membeludaknya penghuni penjara. ***

Penulis adalah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

sumber:analisadaily.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 24 September 2017 | 22:25:08

Perang Melawan Narkoba, KNPI Bantan Selasa Depan Akan Kumpulkan Ratusan Pelajar

BANTAN – Wujud kepedulian untuk menyatakan perang terhadap bahaya narkoba, pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Selasa mendatang (26 September 2017), akan mengum
Minggu, 24 September 2017 | 22:22:49

Ekpedisi NKRI Wujudkan Toleransi Antar Umat Beragama dan Keanekaragaman Budaya

JAKARTA-Tim Ekspedisi NKRI Subkorwil-2/Mappi memperingati tahun baru Islam 1439 H bersama paguyuban Jawa Madura pada rabu (20/9). Kegiatan yang dilaksanakan sejak pagi ini menuai antusias dari pelbagai lapisan
Minggu, 24 September 2017 | 22:18:23

Bakti Sosial TNI Di Taman Wisata Pulau Tunda Serang

BANTEN - Dalam rangka HUT TNI yang ke-72,  TNI bersama Budha Tzu Chi dan Artha Graha Peduli melaksanakan Bakti Sosial (Baksos) Kesehatan TNI  di  Taman Wisata Pulau Tunda, Desa Wargasara Kecamata
Minggu, 24 September 2017 | 22:15:33

Komandan Satgas Indobatt-03 Tinjau Lokasi Quick Impact Projects di Sudan

DARFUR-Komandan Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-C/Unamid (United Nations Mission In Darfur) atau Indobatt-03 Letkol Inf Syamsul Alam, S.E. yang beberapa waktu lalu menjabat sebagai Unamid (Acting) Secto
 
Berita Lainnya
Minggu, 17 September 2017 | 13:54:22

Ketika Angket Menjadi Angkot

Pansus hak angket DPR untuk KPK seperti angkot (angkutan kota). Tipikal sebuah kendaraan yang telah berubah menjadi ang­kot adalah sering menaikkan siapa saja, turun di mana saja, dan mengangkut barang ap
 
Minggu, 17 September 2017 | 13:42:15

UU Pemilu dan Pancasila

Akhirnya Rancangan Undang-Un­dang (RUU) tentang Penyeleng­ga­raan Pemilu disahkan oleh Ketua DPR RI Setya Novanto melalui vo­ting. RUU Pemilu disahkan secara ak­la­­masi dalam paripurna tersebut de­ngan p
 
Minggu, 17 September 2017 | 12:01:20

Jenderal TNI dan Undangan Capres/Cawapres

Nama Panglima TNI Gatot Nurmantyo telah masuk bursa salah satu bakal calon Wakil Presiden (wapres) untuk Pemilu 2019. Bahkan, sempat juga diisukan untuk menjadi salah satu kandidat calon RI 1. Nama Gatot
 
Minggu, 17 September 2017 | 11:54:20

Mengharapkan Petugas yang

Jalan raya seperti sebuah "sine­tron" di dalamnya. Para pemainnya sudah sa­ngat mahir menjalankan peran masing-masing. Tak jarang dalam drama yang terjadi di jalan raya banyak meng­aki­batkan kecelakaan b
 
Kamis, 14 September 2017 | 12:23:39

Ketika Akreditasi Membatasi

Beberapa waktu yang lalu di grup Media Sosial (Medsos) dosen Indonesia cukup ramai dibahas tentang akreditasi program studi (prodi) dan kaitannya dengan melamar pekerjaan.Hampir semua instansi penerima tenaga k
 
Rabu, 13 September 2017 | 21:47:44

TNI Dan Sebaran Hoax Di Medsos

Maraknya penyebaran berita Hoax di jagat maya ternyata sudah tersusun secara rapi. Jika Anda membaca kabar miring yang bertebaran di media sosial jangan cepat percaya dan perlu memeriksa sumber informasinya. Ji
 
Jumat, 8 September 2017 | 10:22:08

Bersama BCA Berkarya dengan Hati Nurani

Luar biasa, itulah ungkapan yang pantas untuk diucapkan ketika melihat sosok pemuda yang satu ini. Pemuda yang dengan semangat dan ikhlasannya berbuat tanpa henti untuk memajukan daerah Kabupaten Rokan Hilir. D
 
Jumat, 18 Agustus 2017 | 07:35:27

Sudah Merdekakah Indonesia?,Renungan Dibalik Peringatan Hari Kemerdekaan

INDONESIA---Hari ini genap 72 Tahun paska kemerdekaan Negara Indonesia dideklarasikannya Oleh Dwi Tunggal yakninya Sukarno – Hatta. Akan tetapi kondisi hari ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang harus muncul
 
Rabu, 16 Agustus 2017 | 14:27:35

Menentang Segala Bentuk Radikalisme Dan Bangkitkan Rasa Nasionalisme

Rakyat Indonesia akan kembali memperingati hari kemerdekaannya. Hari di mana pernyataan sikap untuk merdeka, bersatu dan berdaulat di tanah sendiri. Terbebas dari segala bentuk penjajahan bangsa lain, baik dala
 
Minggu, 13 Agustus 2017 | 10:21:58

Dana Desa yang Terus Digerogoti

BUPATI Pamekasan Achmad Syafii ikut ter­kena Operasi Tangkap Tangan oleh Ko­misi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) da­lam operasi OTT terha­dap Kepala Ke­jaksaan Negeri Pa­meka­san dan Kepala In
 
Minggu, 13 Agustus 2017 | 10:13:28

Indonesia (Rumah) Koruptor?

KORUPSI merupakan sebuah ma­salah klasik di negeri ini sehingga tak mengherankan bila disebut seba­gai extraordinary crime. Berdasarkan data KPK sepanjang tahun 2016 me­nyi­dik 99 kasus korup
 
Minggu, 13 Agustus 2017 | 09:57:28

Warga Indonesia Cinta Damai

"PERDAMAIAN perdamaian, per­damaian perdamaian, banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai, ba­nyak yang cinta damai, tapi perang ma­kin ramai, bingung-bingung ku me­mikirnya." Lirik lagu klasi
 
Minggu, 13 Agustus 2017 | 09:48:47

Jalan Tengah Polemik Dana Haji

RENCANA Presiden Joko Widodo mengalokasikan dana haji ke pembangunan infrastruktur menuai pro dan kontra. Hal tersebut tidak terlepas dari potensi dana haji yang mengendap di bank syari'
 
Selasa, 8 Agustus 2017 | 14:45:51

Menciptakan Guru Yang Kreatif dan Inovatif

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, peran guru tentu saja sangat besar. Guru tidak hanya dituntut untuk sekedar transfer of knowledge tetapi juga mengubah sikap dan tingkah laku peserta didiknya
 
Minggu, 6 Agustus 2017 | 07:33:29

Berhenti Menjadi Politisi Provokatif

KITA baru saja dihebohkan oleh per­nyataan Wakil Ketua Umum Partai Ge­rindra FX Arief Poyuono yang me­nya­makan PDI Perjua­ngan disamakan de­ngan PKI dalam beberapa media online. Per­nyataa
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top