Iklan Sosial
 
Minggu, 11 Juni 2017 | 09:52:20
Opini

Napi Kabur dan Lusuhnya Hukum

Oleh: Fransisca Ayu K

Sebarkan:
internet
Ilustrasi
Sebanyak 17 tahanan dan narapidana rumah tahanan (Rutan) Klas I Palembang kabur, Jumat (26/5) pukul 01.45 Wib. Mereka keluar penjara dengan menjebol teralis penjara sete­lah dipotong pakai gergaji. Petugas rutan awalnya menge­cek blok E nomor 9. Namun, mereka kaget karena 17 napi sedang memanjat tembok. Sembilan napi ditangkap kembali dan sisanya berhasil kabur. Penghuni Blok E 9 itu adalah terpidana penyalahgunaan narkoba dengan beragam masa hukuman. Konon ide untuk kabur sudah mereka rancang seminggu sebelumnya dengan memotong teralis besi kamar mandi. Diduga ada semacam ketidakpuasan para napi terhadap kondisi rutan yang sempit dan dianggap tidak manusiawi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Su­dirman D. Hury mengatakan lembaga pemasyarakatan (lapas) tersebut saat ini dihuni 1600 orang padahal lapas hanya mampu menampung penghuni tidak lebih dari 750 orang.

Insiden ini menjadi tamparan untuk kesekian kali buat institusi hukum khususnya buat lapas kita. Padahal awal bulan Mei, pe­ristiwa serupa juga terjadi di Riau. 488 penghuni lapas kabur dari rutan Kelas IIB Pekanbaru, Riau, tepat pada saat shalat (Jumat, 5/5). Itu merupakan insiden terbesar se­panjang sejarah Indonesia. Gerombolan napi tersebut berham­bur­an ke luar dengan memanfaatkan suasana rusuh yang didu­ga merupakan akumulasi kekecewaan yang telah disampaikan para tahanan dengan unjuk rasa. Tahanan berteriak-teriak keluar dari kamar II B hingga mendobrak salah satu pintunya, dan keluar seperti anak ayam yang terlepas dari kandang. Sa­ma seperti di Pa­lembang, diduga tahanan kabur karena rutan kelebihan kapasitas. Rutan Pekanbaru hanya memiliki 361 ruang namun dihuni 1.800 tahanan.

'Pelayan napi'

Kita tentu menyayangkan, kaburnya napi seolah sudah menjadi trend akhir-akhir ini. Ketika para napi di salah satu penjara di Amerika (Country Jail No.5) berlomba-lomba men­desain ruang penjara yang artistik, para napi di sini justru ber­lomba-lomba meru­saki ruang penjara supaya bisa kabur dan terhindari dari hukuman. Para napi memperlihatkan perilaku pembangkangan­nya terhadap hukum dengan berani. Ketaatan terhadap konsekuensi kejahatan yang mereka laku­kan seolah-olah kalah oleh kesemena-menaan berbalut barbar.

Apakah ini menunjukkan proses pembi­naan di lapas kurang efektif? Alih-alih berharap pembinaan di penjara berjalan bagus, konon yang terjadi malah sebaliknya para sipir sudah menjadi 'pelayan' bagi para napi. Artinya ada 'kultur transaksi' di penjara yang kemudian menghadirkan berbagai 'bisnis yang menggiurkan'. Bayangkan saja, setelah masuk penjara dan ditaruh di tempat penampungan, untuk bisa masuk sel, seorang napi di sebuah kota besar harus membayar Rp 2,5- Rp 7 juta. Jika tidak, ia akan tetap berada di tempat penampungan dengan segala risiko: tak bisa mandi, tidak makan berhari-hari, rentan disiksa dan lain sebagai­nya. Keluarga yang ingin membesuk napi juga harus membayar.

Yang tak kalah menyesakkan, menurut investigasi salah sebuah media nasional di Rutan Pekanbaru baru-baru ini, un­tuk minum air saja, susahnya minta ampun karena jumlah peng­huni lapas sudah overkapasitas. Akibatnya mereka harus membeli air minum galon yang harganya Rp.50 ribu. Begitu­pun dengan makan sehari-hari, untuk bisa makan yang wajar, mereka terpaksa datang membeli di kantin penjara dengan harga tiga kali lipat. Susahnya menjalani hukuman, membuat para napi seakan dipaksa untuk mengem­bangkan intuisi 'hukum rimba' dalam penjara. Bagi yang punya uang, bisa pin­dah ke sel yang lebih manusiawi, seperti sel untuk napi korupsi yang jumahnya tak terlalu berjubel, itu pun setelah membayar. Mungkin itu sebabnya, para koruptor setiap saat bertambah jumlahnya di republik ini karena mereka tidak terlalu cemas jika akan dijebloskan ke penjara, berhubung mereka sudah disediakan fasilitas tahanan yang 'mewah'. Sedangkan untuk napi yang pas-pasan, agar bisa bertahan hidup dan punya uang untuk membayar biaya hidup yang mahal di penjara, tak sedikit dari mereka yang akhirnya meng­ge­luti bisnis haram, seperti terlibat dalam sindikat jual-beli narkoba. Itu sebabnya angka peredaran narkoba di penjara juga dari waktu ke waktu kian bertambah seiring terbong­kar­nya jaringan narkoba di berbagai penjara. Maka tak heran jika Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Iwayan Dusak mengatakan setengah penghuni lapas meru­pakan terpidana kasus narkoba (Tempo.co 28/3/2016).

Belum lagi diskriminasi hukuman yang tak kalah maraknya dan seolah dianggap wajar dalam belantara hukum kita. Mi­salnya ada napi pengedar uang palsu dihukum bisa sam­pai 4-5 tahun, sementara yang korupsi mil­yaran rupiah cuma diganjar 2-3 tahun. Praktek pungli bisa bebas terjadi untuk meri­ngankan hukuman seseorang, asal lancar setor.

Cerita di atas adalah salah satu potret lu­suhnya penegakan hu­kum di negeri ini. Setiap keputusan ditentukan oleh uang peli­cin atau uang administrasi, bukan berda­sarkan kebutuhan manusia (Nugroho & Hanurita 2005). Akibatnya, lembaga hu­kum semakin kehilangan kewibawaannya. Lapas yang diharapkan menjadi tempat pendidikan atau pembinaan, rehabilitasi dan integrasi napi, justru menjadi tempat reproduksi benih-benih kejahatan, termasuk melakukan pemberontakan. Di sisi lain, ekosistem penjara yang tidak manusiawi dan justru dijadikan lahan bisnis, membuat nilai-nilai keadilan semakin langka ditemui di situ.

Dulu penjara didesain oleh fil suf Inggris Jeremy Bentham dengan model panopticon yakni penjara dengan desain struktur melingkar dengan rumah inspeksi di pusat­nya, tempat bagi para sipir mengawasi ruang-gerak tahanan. Dengan struk­tur yang melingkar tersebut tiap tahanan akan saling meng­awasi diri mereka. Bahkan sekalipun tak ada yang meng­awasi, dengan model panopticon tersebut, tiap orang lama-kelamaan akhirnya menginternalisasi dalam dirinya suatu rasa diawasi atau dimata-matai terus-menerus.

Tak mempan

Metode panopticon memang dinilai berhasil pada saat itu karena mampu melahirkan kewaspadaan internal para napi untuk tidak berbuat aneh-aneh apalagi mencoba kabur. Namun seiring berjalannya waktu, ketika monetisme dan kreatifitas kejahatan makin canggih, dan tingginya kebutuhan uang di ling­kungan penjara, metode tersebut tak mempan lagi. Marak­nya aktifitas pungli atau suap-menyuap di penjara telah ikut menyuburkan pembangkangan terhadap etika, moral dan kesadaran hukum.

Para napi tak takut mengambil pilihan brutal, kabur beramai-ramai dengan merusak fasilitas tahanan karena di mata mereka, wajah hukum sudah tak bisa dipercaya lagi alias penuh ketidakadilan. Menurut mereka kepala rutan dan para sipir juga tak ubahnya sebagai 'pelayan' bagi para pemilik duit.

Belum lagi minimnya kapasitas dan profesio­nalisme me­reka sebagai pe­tugas yang me­ngedukasi dan membina para na­pi, karena ke­banyakan mereka direkrut tanpa pendi­di­kan dan pelatihan khusus.Padahal pekerjaan sipir cukup berat.

Mereka bukan menjaga barang mati, tapi manusia, yang martabat dan ke­ma­nusiaannya perlu dilindungi meskipun mere­ka orang pesakitan. Rasio sipir de­ngan napi ketika melakukan penjagaan sejauh ini rata-rata adalah 1 banding 50, artinya satu orang sipir harus menjaga 50 orang napi. Bah­kan satu blok di Lapas Cipinang yang dihuni 400 orang kadang hanya di­jaga satu orang sipir. Itu di Ibu Kota, bagai­mana dengan lapas yang ada di daerah-daerah? Tentu lebih runyam.

Wajah hukum akan makin penuh bo­peng, jika insiden kaburnya napi di berbagai daerah dianggap sesuatu yang wajar. Apalagi jika napi itu adalah napi narkoba yang dianggap seba­gai peng­hancur masa depan generasi bangsa.

Overka­pasitas penjara harus disikapi dengan kebijakan tegas dan konkret, dengan menambah jumlah rutan secara bertahap, termasuk juga merevisi model perekrutan sipir agar benar-be­nar di­per­oleh sipir yang terampil dan berde­di­kasi. Konse­kuen­sinya mereka harus di­pikirkan kesejahteraannya secara serius, seba­liknya, sipir yang me­lang­gar hu­kum, harus diberikan sanksi tegas, bu­kan sekadar sanksi administrasi, namun bila perlu dipecat saja.

Sudah saatnya pemerintah mengede­pan­kan pola restoratif justice dalam pe­ngadilan sehingga tak harus semua ke­ja­hatan berujung di penjara. Untuk pe­laku kejahatan ringan, cukup dilakukan pembinaan yang terukur. Sistem huku­man seperti kerja sosial (mem­ber­sihkan parit, gedung pemerintah atau bah­kan arak-arakan di jalanan ramai untuk me­munculkan syah­wat malu pelaku keja­hatan) sudah saatnya diberlakukan un­tuk skala keja­hatan tertentu. Selain itu, perlu ada kajian kembali terhadap un­dang-undang atau perda yang meng­andung pidana. Saat ini ada seki­tar 100 UU dan perda yang mengandung pi­dana yang menjadi 'kontributor' pertam­ba­han jumlah napi di penjara. Kalau hal ter­sebut bisa dikurangi, paling tidak bis­a merem membeludaknya penghuni penjara. ***

Penulis adalah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

sumber:analisadaily.com

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 19 Juni 2018 | 17:56:40

Rata-rata Korban KM Sinar Bangun Komunitas Vespa, 49 Orang Belum Ditemukan

MEDAN - Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan menegaskan bahwa hingga saat ini, pengaduan korban kehilangan telah mencapai 49 orang dan bisa saja nama-nama korban pengaduan bertambah, seiring semak
Selasa, 19 Juni 2018 | 12:31:18

Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Danau Toba Hingga ke Tanjung Unta

MEDAN-Tim gabungan terus berupaya mencari lebih dari 50 penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut). Pencarian menyisir hingga perairan Tanjung Unta, sekitar tiga mil laut (se
Senin, 18 Juni 2018 | 22:13:48

Sekda Inhil Hadiri Halal Bihalal Bersama Masyarakat GAS

GAUNGANAKSERKA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir  (Inhil), H Said Syarifuddin menghadiri Halal Bihalal bersama masyarakat Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) yang digelar di Lapangan Terat
Senin, 18 Juni 2018 | 21:39:13

Puluhan Penumpang KM Sinar Bangun Belum Ditemukan

JAKARTA - Puluhan penumpang Kapal Motor (KM) Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara pada Senin (18/6) belum ditemukan.Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purw
 
Berita Lainnya
Minggu, 27 Mei 2018 | 12:22:31

Bersatu Melawan Aksi Terorisme

Terorisme identik dengan kekerasan. Tindakan teroris menyebabkan keresahan, rasa takut di tengah masyarakat, melukai atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan orang lain dengan tujuan tertentu. Korb
 
Minggu, 20 Mei 2018 | 16:47:03

Cegah Terorisme Dengan Pendidikan

Beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai saat ini hangat dibicarakan tentang terorisme. Dalam waktu yang berdekatan terjadi penyerangan di Surabaya sampai penyerangan Mapolda Riau di Pekanbaru.Seluruh masyarakat
 
Kamis, 17 Mei 2018 | 17:07:41

Laku Ekoteologi Menyambut Bulan Suci Ramadan

Kini sudah paruh akhir bulan Sya'ban menurut kalender Hijriyah atau ruwah menurut kalender Jawa. Arti­nya sebentar lagi, umat Islam sedua akan masuk pada bulan suci Ramadan atau pasa. Teologi Islam me
 
Kamis, 17 Mei 2018 | 17:03:05

Mendesak Presiden Terbitkan Perppu Antiterorisme

Pemerintah dan DPR belum menemui titik temu ihwal pengesahan RUU Antiterorisme. Bersebab itu, publik mendesak Pre­siden terbitkan Perppu Antiterorisme sebagai langkah cepat dan antisipatif ketimbang menung
 
Kamis, 17 Mei 2018 | 09:41:14

Aksi Terorisme Merusak Penganut Agama

Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme. Tergambar dari para pelaku bom bunuh diri yang sebagaian besar adalah anak muda. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh dok
 
Kamis, 17 Mei 2018 | 09:15:43

Bersatu Melawan Teroris

Rentetan aksi terorisme yang terjadi belakang ini merupakan ancaman nasional (national threat). Para pelaku teror tidak mengenal ruang dan waktu. Mereka melakukan aksinya di setiap ada kesempatan, dengan a
 
Minggu, 22 April 2018 | 13:54:18

Catatan Tentang Rencana Dosen Impor

Rencana pemerintah mendatangkan dosen impor menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan pemerhati pendidikan. Sebagian kalangan menyambut baik kebijakan tersebut dan sebagian lagi memandang kebijakan tersebut se
 
Senin, 2 April 2018 | 14:16:25

Optimalisasi Peran PELAKOR di Sekolah

Pada saat ini istilah PELAKOR marak terdengar di berbagai media. PELAKOR diidentikkan dengan makna yang tidak baik, karena menjadi perusak rumah tangga dalam meraih kebahagiaan. Dalam tulisan ini, PELAKOR dilih
 
Senin, 19 Februari 2018 | 14:55:40

Stop Kekerasan di Sekolah

Belum hilang ingatan pada tragedi penganiayaan siswa terhadap guru, yang berujung pada kematian pak Ahmad Budi Cahyono guru Seni Rupa SMA N 1 Torjun Sampang Madura, dunia pendidikan kembali dikagetkan oleh peng
 
Selasa, 13 Februari 2018 | 14:47:45

Pilkada Riau Milik Rokan Hilir

Pemilihan kepala daerah Riau tahun ini benar - benar milik Rokan Hilir, kenapa tidak, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Senin 12/2/2018 kemarin dan dilanjutkan deng
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 06:21:25

Refleksi HPN 2018, Jurnalisme itu Tanggungjawab Moral

TANGGAL 9 Februari diperingati se­ba­gai Hari Pers Nasional (HPN). Tahun ini pe­­­ringatan HPN akan diada­kan di Su­ma­tera Barat. Rencananya, Pre­siden Jo­kowi bersama Menteri Kabinet dijad­wal­kan a
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 06:11:04

Tipikor Bukan Kejahatan Luar Biasa!

LEWAT pertengahan 2017, dunia hukum Indonesia diting­kahi hal yang jika direspon selintas kesannya biasa-biasa saja. Apakah gerangan hal di­mak­­­sud? Pernyataan yang dilontar­kan Ketua Panitia Kerja (Panj
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 05:53:29

Wabah McDonaldisasi Jelang Pilkada dan Pilpres

POLITIK "Jalan Tol" kini sedang men­jang­kiti partai politik dan menjadi wajah baru dunia perpolitikan tanah air. Partai politik yang seyogyanya bertugas untuk melahirkan kader-kader yang be
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 05:44:12

Citizen Journalism dan Media Sosial Beretika

MENYAKSIKAN maraknya be­rita-berita yang ada di media sosial, orang tua serta negara perlu menjadi pe­risai yang kuat untuk karakter anak. Tak jarang pula berita tersebut sama sekali tidak bermanfaat bahka
 
Minggu, 28 Januari 2018 | 11:23:28

Tahun Politik dan Orang-orang Licik

Kekuasaan memang demiki­an menggoda dan banyak orang yang tidak sanggup untuk mengendalikan­nya. Alih-alih dia menjadi pengendali ke­kuasaan, sering kali seorang pe­nguasa menjadi budak kekuasaan. Ke­kuas
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top