iklan Situs
 
Minggu, 11 Juni 2017 | 09:52:20
Opini

Napi Kabur dan Lusuhnya Hukum

Oleh: Fransisca Ayu K

Sebarkan:
internet
Ilustrasi
Sebanyak 17 tahanan dan narapidana rumah tahanan (Rutan) Klas I Palembang kabur, Jumat (26/5) pukul 01.45 Wib. Mereka keluar penjara dengan menjebol teralis penjara sete­lah dipotong pakai gergaji. Petugas rutan awalnya menge­cek blok E nomor 9. Namun, mereka kaget karena 17 napi sedang memanjat tembok. Sembilan napi ditangkap kembali dan sisanya berhasil kabur. Penghuni Blok E 9 itu adalah terpidana penyalahgunaan narkoba dengan beragam masa hukuman. Konon ide untuk kabur sudah mereka rancang seminggu sebelumnya dengan memotong teralis besi kamar mandi. Diduga ada semacam ketidakpuasan para napi terhadap kondisi rutan yang sempit dan dianggap tidak manusiawi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Su­dirman D. Hury mengatakan lembaga pemasyarakatan (lapas) tersebut saat ini dihuni 1600 orang padahal lapas hanya mampu menampung penghuni tidak lebih dari 750 orang.

Insiden ini menjadi tamparan untuk kesekian kali buat institusi hukum khususnya buat lapas kita. Padahal awal bulan Mei, pe­ristiwa serupa juga terjadi di Riau. 488 penghuni lapas kabur dari rutan Kelas IIB Pekanbaru, Riau, tepat pada saat shalat (Jumat, 5/5). Itu merupakan insiden terbesar se­panjang sejarah Indonesia. Gerombolan napi tersebut berham­bur­an ke luar dengan memanfaatkan suasana rusuh yang didu­ga merupakan akumulasi kekecewaan yang telah disampaikan para tahanan dengan unjuk rasa. Tahanan berteriak-teriak keluar dari kamar II B hingga mendobrak salah satu pintunya, dan keluar seperti anak ayam yang terlepas dari kandang. Sa­ma seperti di Pa­lembang, diduga tahanan kabur karena rutan kelebihan kapasitas. Rutan Pekanbaru hanya memiliki 361 ruang namun dihuni 1.800 tahanan.

'Pelayan napi'

Kita tentu menyayangkan, kaburnya napi seolah sudah menjadi trend akhir-akhir ini. Ketika para napi di salah satu penjara di Amerika (Country Jail No.5) berlomba-lomba men­desain ruang penjara yang artistik, para napi di sini justru ber­lomba-lomba meru­saki ruang penjara supaya bisa kabur dan terhindari dari hukuman. Para napi memperlihatkan perilaku pembangkangan­nya terhadap hukum dengan berani. Ketaatan terhadap konsekuensi kejahatan yang mereka laku­kan seolah-olah kalah oleh kesemena-menaan berbalut barbar.

Apakah ini menunjukkan proses pembi­naan di lapas kurang efektif? Alih-alih berharap pembinaan di penjara berjalan bagus, konon yang terjadi malah sebaliknya para sipir sudah menjadi 'pelayan' bagi para napi. Artinya ada 'kultur transaksi' di penjara yang kemudian menghadirkan berbagai 'bisnis yang menggiurkan'. Bayangkan saja, setelah masuk penjara dan ditaruh di tempat penampungan, untuk bisa masuk sel, seorang napi di sebuah kota besar harus membayar Rp 2,5- Rp 7 juta. Jika tidak, ia akan tetap berada di tempat penampungan dengan segala risiko: tak bisa mandi, tidak makan berhari-hari, rentan disiksa dan lain sebagai­nya. Keluarga yang ingin membesuk napi juga harus membayar.

Yang tak kalah menyesakkan, menurut investigasi salah sebuah media nasional di Rutan Pekanbaru baru-baru ini, un­tuk minum air saja, susahnya minta ampun karena jumlah peng­huni lapas sudah overkapasitas. Akibatnya mereka harus membeli air minum galon yang harganya Rp.50 ribu. Begitu­pun dengan makan sehari-hari, untuk bisa makan yang wajar, mereka terpaksa datang membeli di kantin penjara dengan harga tiga kali lipat. Susahnya menjalani hukuman, membuat para napi seakan dipaksa untuk mengem­bangkan intuisi 'hukum rimba' dalam penjara. Bagi yang punya uang, bisa pin­dah ke sel yang lebih manusiawi, seperti sel untuk napi korupsi yang jumahnya tak terlalu berjubel, itu pun setelah membayar. Mungkin itu sebabnya, para koruptor setiap saat bertambah jumlahnya di republik ini karena mereka tidak terlalu cemas jika akan dijebloskan ke penjara, berhubung mereka sudah disediakan fasilitas tahanan yang 'mewah'. Sedangkan untuk napi yang pas-pasan, agar bisa bertahan hidup dan punya uang untuk membayar biaya hidup yang mahal di penjara, tak sedikit dari mereka yang akhirnya meng­ge­luti bisnis haram, seperti terlibat dalam sindikat jual-beli narkoba. Itu sebabnya angka peredaran narkoba di penjara juga dari waktu ke waktu kian bertambah seiring terbong­kar­nya jaringan narkoba di berbagai penjara. Maka tak heran jika Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Iwayan Dusak mengatakan setengah penghuni lapas meru­pakan terpidana kasus narkoba (Tempo.co 28/3/2016).

Belum lagi diskriminasi hukuman yang tak kalah maraknya dan seolah dianggap wajar dalam belantara hukum kita. Mi­salnya ada napi pengedar uang palsu dihukum bisa sam­pai 4-5 tahun, sementara yang korupsi mil­yaran rupiah cuma diganjar 2-3 tahun. Praktek pungli bisa bebas terjadi untuk meri­ngankan hukuman seseorang, asal lancar setor.

Cerita di atas adalah salah satu potret lu­suhnya penegakan hu­kum di negeri ini. Setiap keputusan ditentukan oleh uang peli­cin atau uang administrasi, bukan berda­sarkan kebutuhan manusia (Nugroho & Hanurita 2005). Akibatnya, lembaga hu­kum semakin kehilangan kewibawaannya. Lapas yang diharapkan menjadi tempat pendidikan atau pembinaan, rehabilitasi dan integrasi napi, justru menjadi tempat reproduksi benih-benih kejahatan, termasuk melakukan pemberontakan. Di sisi lain, ekosistem penjara yang tidak manusiawi dan justru dijadikan lahan bisnis, membuat nilai-nilai keadilan semakin langka ditemui di situ.

Dulu penjara didesain oleh fil suf Inggris Jeremy Bentham dengan model panopticon yakni penjara dengan desain struktur melingkar dengan rumah inspeksi di pusat­nya, tempat bagi para sipir mengawasi ruang-gerak tahanan. Dengan struk­tur yang melingkar tersebut tiap tahanan akan saling meng­awasi diri mereka. Bahkan sekalipun tak ada yang meng­awasi, dengan model panopticon tersebut, tiap orang lama-kelamaan akhirnya menginternalisasi dalam dirinya suatu rasa diawasi atau dimata-matai terus-menerus.

Tak mempan

Metode panopticon memang dinilai berhasil pada saat itu karena mampu melahirkan kewaspadaan internal para napi untuk tidak berbuat aneh-aneh apalagi mencoba kabur. Namun seiring berjalannya waktu, ketika monetisme dan kreatifitas kejahatan makin canggih, dan tingginya kebutuhan uang di ling­kungan penjara, metode tersebut tak mempan lagi. Marak­nya aktifitas pungli atau suap-menyuap di penjara telah ikut menyuburkan pembangkangan terhadap etika, moral dan kesadaran hukum.

Para napi tak takut mengambil pilihan brutal, kabur beramai-ramai dengan merusak fasilitas tahanan karena di mata mereka, wajah hukum sudah tak bisa dipercaya lagi alias penuh ketidakadilan. Menurut mereka kepala rutan dan para sipir juga tak ubahnya sebagai 'pelayan' bagi para pemilik duit.

Belum lagi minimnya kapasitas dan profesio­nalisme me­reka sebagai pe­tugas yang me­ngedukasi dan membina para na­pi, karena ke­banyakan mereka direkrut tanpa pendi­di­kan dan pelatihan khusus.Padahal pekerjaan sipir cukup berat.

Mereka bukan menjaga barang mati, tapi manusia, yang martabat dan ke­ma­nusiaannya perlu dilindungi meskipun mere­ka orang pesakitan. Rasio sipir de­ngan napi ketika melakukan penjagaan sejauh ini rata-rata adalah 1 banding 50, artinya satu orang sipir harus menjaga 50 orang napi. Bah­kan satu blok di Lapas Cipinang yang dihuni 400 orang kadang hanya di­jaga satu orang sipir. Itu di Ibu Kota, bagai­mana dengan lapas yang ada di daerah-daerah? Tentu lebih runyam.

Wajah hukum akan makin penuh bo­peng, jika insiden kaburnya napi di berbagai daerah dianggap sesuatu yang wajar. Apalagi jika napi itu adalah napi narkoba yang dianggap seba­gai peng­hancur masa depan generasi bangsa.

Overka­pasitas penjara harus disikapi dengan kebijakan tegas dan konkret, dengan menambah jumlah rutan secara bertahap, termasuk juga merevisi model perekrutan sipir agar benar-be­nar di­per­oleh sipir yang terampil dan berde­di­kasi. Konse­kuen­sinya mereka harus di­pikirkan kesejahteraannya secara serius, seba­liknya, sipir yang me­lang­gar hu­kum, harus diberikan sanksi tegas, bu­kan sekadar sanksi administrasi, namun bila perlu dipecat saja.

Sudah saatnya pemerintah mengede­pan­kan pola restoratif justice dalam pe­ngadilan sehingga tak harus semua ke­ja­hatan berujung di penjara. Untuk pe­laku kejahatan ringan, cukup dilakukan pembinaan yang terukur. Sistem huku­man seperti kerja sosial (mem­ber­sihkan parit, gedung pemerintah atau bah­kan arak-arakan di jalanan ramai untuk me­munculkan syah­wat malu pelaku keja­hatan) sudah saatnya diberlakukan un­tuk skala keja­hatan tertentu. Selain itu, perlu ada kajian kembali terhadap un­dang-undang atau perda yang meng­andung pidana. Saat ini ada seki­tar 100 UU dan perda yang mengandung pi­dana yang menjadi 'kontributor' pertam­ba­han jumlah napi di penjara. Kalau hal ter­sebut bisa dikurangi, paling tidak bis­a merem membeludaknya penghuni penjara. ***

Penulis adalah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

sumber:analisadaily.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 18 November 2017 | 21:57:40

HGN 2017, Guru Miliki Peran Besar Cerdaskan Anak Bangsa

TEMBILAHAN - Menyambut datangnya Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 25 November, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyampaikan sebuah pesan tentang peran guru dalam p
Sabtu, 18 November 2017 | 20:07:50

Kasrem 031/Wira Bima Hadiri Rakor Camat di Riau

PEKANBARU – Kasrem 031/Wira Bima Kolonel Czi I Nyoman Parwata  SE, M.Si, M.Tr (Han) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama seluruh Camat se-Indonesia regional barat.Rakornas tersebut secara
Sabtu, 18 November 2017 | 20:05:42

Terkait Kegiatan Fisik Tahun 2017 Di Wilayah Pinggir, Kadis Perkim : Tanya Ke UPT Saja

PINGGIR - Terkait sejumlah kegiatan fisik Tahun Anggaran 2017 milik Dinas Perkim yang berada di wilayah Kecamatan Pinggir, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Bengkalis, Gendraya R, ST.Msi m
Sabtu, 18 November 2017 | 17:25:12

Panglima TNI : Ulama Indonesia Ajarkan Umat Lindungi dan Hormati Umat Lainnya

JAKARTA-Para ulama di Indonesia selalu memberikan tausiyah agar seorang muslim untuk tidak arogan dan tidak pernah mengatakan kafir kepada orang lain serta mengajak umat muslim untuk melindungi dan menghormati
 
Berita Lainnya
Minggu, 12 November 2017 | 10:38:49

Kepahlawanan dan Bela Negara

DALAM memperingati Hari Pahlawan 10 November pada tahun ini, sudah saatnya kembali merenungkan ba­gai­mana peranan strategis mahasiswa se­ba­gai kelompok pemuda terdidik untuk mere­fleksika
 
Minggu, 12 November 2017 | 09:50:42

Pahlawan Daerah, Solusi Ketatnya Seleksi Pahlawan Nasional

SETIAP memperingati Hari Pahlawan, Pre­siden Repubik Indonesia meng­umum­kan penganugerahan gelar pahla­wan ke­pada tokoh-tokoh yang dipandang layak me­nerimanya. Peng­anugerahan ini dila­k
 
Minggu, 12 November 2017 | 09:39:49

Ayo, Jadilah Pahlawan Lingkungan!

MENYUSUL wafatnya salah se­orang tokoh besar negeri ini beberapa wak­tu silam, sementara kalangan lang­sung mengusulkan kepada pemerintah agar sang tokoh yang telah wafat ter­sebut diberi gelar pahlawan n
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 10:49:19

Masih Pentingkah Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia?

Di Indonesia, bulan Oktober dikenal se­­­bagai bulan bahasa. Bahasa yang di­mak­­­sud tentu saja adalah bahasa per­sa­tuan negara kita, bahasa Indonesia. Satu per­­tanyaan yang langsung melintas di ke­­pa
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 10:32:28

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Salah satu kekuatan terbesar bangsa ini dalam mem­pertahankan kemerdekaan adalah pemuda. Tepat sudah 85 tahun yang lalu pemuda Indonesia pada masa itu berkumpul dengan satu spirit untuk menunaikan kewajib
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 10:09:32

Pemuda dan Alternatif

Sebelum dimulai, mari merayakan hari Sum­pah Pemuda ini dengan baik. Ya, se­lalu saja menarik membincangkan pe­muda. Karena itu, di komunitas kami, TWF (Toba Writers Forum), kami lebih mengutamakan para p
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 09:52:13

Surat Kabar Indonesia di Zaman Penjajahan

Masyarakat Indonesia sejak 273 tahun silam sudah mengenal surat kabar (s.k). Demikian tulisan John Tebbel, seorang peraih anugerah Pulitzer 1972. John Tebbel adalah pakar jurnalistik yang menulis buku "Ka
 
Jumat, 20 Oktober 2017 | 13:33:08

3 Tahun Kepemimpinan Jokowi - JK, Menagih Nawacita di Bidang Pendidikan

Sebelum melenggang menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengungkapkan visi misinya jika terpilih menjadi pemimpin negara. Selama berlangsungnya masa kampanye,
 
Kamis, 19 Oktober 2017 | 07:55:05

Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba

Seorang terpidana kasus narkoba, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 112, Pasal 114, serta Pasal 127 UU Narkotika, yang me
 
Rabu, 18 Oktober 2017 | 21:25:36

Fokuslah Pada Isu-Isu Besar, Jangan Terkecoh Dengan Isu Kecil

Strategi perang Cina kuno dalam buku memancing Harimau turun gunung, 36 Strategi Perang Cina Kuno GAO YUAN yakni 'Mengecoh Langit Menyeberangi Lautan' adalah kata yg tepat untuk menggambarkan situasi d
 
Minggu, 15 Oktober 2017 | 10:53:58

Jubah Hakim Makin Kusam

KPK menangkap Ketua Penga­dilan Ting­gi Sulawesi Utara Sudiwardono di Ja­karta, Sabtu (7/10). SDW di­duga me­ne­rima suap senilai US$64 ribu dari ang­gota DPR RI dari Fraksi Golkar AAM. Setelah menjalani
 
Minggu, 15 Oktober 2017 | 10:40:13

Ihwal 5.000 Pucuk Senjata dan Pilpres 2019

Beberapa waktu yang lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia dengan mencatut nama Preside
 
Minggu, 15 Oktober 2017 | 10:19:24

Hari Surat dan Teknologi Komunikasi

Teknologi komunikasi disambut semua kalangan, dari anak anak hingga orang tua. Namun, ternyata pengguna (user) teknologi komunikasi itu yang paling banyak ada­lah remaja. Fak­tanya remaja dan pelajar paha
 
Minggu, 15 Oktober 2017 | 09:54:49

Wisata Indah Bebas Sampah

Salah satu kebiasaan buruk ma­sya­ra­kat Indonesia adalah ge­mar mem­buang sampah disembarang tempat. Mung­kin selama ini, kita sering melihat orang-orang di sekitar kita dengan seenak udel­nya
 
Kamis, 12 Oktober 2017 | 20:39:07

Pelajaran Penting Dari Kualifikasi Piala Dunia Tahun 2018

Babak kualifikasi Piala Dunia 2018 di berbagai zona telah berakhir. Selain tuan rumah Rusia, dari zona Eropa telah diketahui 9 kontestan lain yaitu Portugal, Perancis, Inggris, Spanyol, Jerman, Serbia, Islandia
 
 
 
Terpopuler

1

12 Nov 2017 10:38 | 787 views
Opini
Kepahlawanan dan Bela Negara

3

12 Nov 2017 09:39 | 330 views
Opini
Ayo, Jadilah Pahlawan Lingkungan!
 
 
 
 
Top