Iklan pelantikan 45 Anggota DPRD Rohul
 
Minggu, 3 November 2019 | 17:48:11
Opini

Dilema Naiknya Cukai Rokok

Oleh: Poltak MS

Sebarkan:
(Foto:harian.analisadaily.com)
ILustrasi

Hampir bisa dipastikan, mulai 1 Januari 2020 pemerintah akan memberla­ku­kan kenaikan tarif cukai rokok dengan rata-rata sekitar 23% dan harga jual eceran (harga banderol) sekitar 35%. Kenaikan tarif cukai ini diperkirakan akan menimbulkan berbagai implikasi, utama­nya sangat memberatkan industri rokok Tanah Air hingga bisa mengancam pulu­han ribu buruh terkena pemutusan hubu­ngan kerja (PHK). Namun, keputus­an yang serba dilematis bagi pemerintah ini sebenarnya memiliki tujuan mulia, salah satunya untuk menekan tingginya angka perokok yang kian mengkha­watirkan, khususnya usia anak dan rema­ja.

Sebelum mengambil keputusan tersebut, pemerintah menyadari bahwa sektor cukai rokok ini sangat berkaitan dengan sektor lainnya, seperti sektor industri, tenaga kerja, dan petani baik petani tembakau maupun cengkeh. Seba­gaimana diketahui, fungsi dari pungutan cukai hasil tembakau adalah untuk pe­ngendalian konsumsi rokok baik legal maupun ilegal, menjamin keber­lang­sungan industri. Kebijakan menaik­kan tarif cukai rokok dan banderol rokok tersebut telah mempertimbangkan bebe­rapa hal, antara lain jenis hasil tembakau (buatan mesin dan tangan), golongan pabrikan rokok (besar, mene­ngah, dan kecil), jenis industri (padat modal dan padat karya), asal bahan baku (lokal dan impor).

Secara prinsip, besaran kenaikan tarif dan harga banderol dikenakan secara berjenjang. Tarif dan harga banderol sigaret kretek tangan lebih rendah daripada sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin. Pemerintah pun terus berko­mitmen untuk melakukan penga­wasan dan penindakan atas pelanggaran di bi­dang cukai agar kebijakan tersebut efektif di lapangan. Berdasarkan survei lembaga independen (UGM), dalam tiga tahun terakhir bea dan cukai berhasil menekan peredaran rokok ilegal dari 12,1% menjadi 7% di tahun 2018. Tahun depan diperkirakan akan menekan menjadi  3%.

Di lain pihak, ada satu hal yang juga harus disadari oleh pemerintah, bahwa langkah menaikkan tarif cukai rokok ber­potensi meningkatkan peredaran rokok ilegal. Di masa lalu, saat cukai naik 10% saja, peredaran rokok ilegal sudah sede­mikian marak. Dengan kenaikan cukai 23% dan kenaikan HJE 35%, dapat dipas­tikan peredaran rokok ilegal akan semakin marak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan sinergi dengan TNI, Polri, PPATK, dan aparat penegak hukum lain­nya dalam mencegah tumbuhnya kembali peredaran rokok ilegal. Peninda­kan di bidang cukai yang lebih intensif diharap­kan memberikan kepastian usaha industri hasil tembakau, masyarakat terhindar dari konsumsi barang kena cukai ilegal, dan mencegah potensi kebo­coran penerimaan negara dari peredaran rokok ilegal.

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai keputusan pemerintah menaikkan cukai rata-rata 23% dan harga jual eceran (HJE) 35%, sangat memberatkan industri hasil tembakau (IHT). Keputusan yang dila­kukan pemerintah itu juga tidak pernah dikomunikasikan dengan kalang­an industri. Bila cukai naik 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) naik 35% di 2020, maka industri harus menyetor cukai di kisaran Rp185 triliun, mengingat target cukai tahun ini sebesar Rp157 triliun, belum termasuk pajak rokok 10% dan PPN 9,1% dari HJE. Dengan demikian setoran pihak industri ke pemerintah bisa mencapai Rp200 triliun. Belum pernah terjadi kenaikan cukai dan HJE yang sebesar ini dan dianggap di luar nalar. Bahkan tercatat, selama periode pemerin­tahan Presiden Joko Widodo, sudah mela­kukan kenaikan tarif cukai sebagai lima kali.

Pelaku IHT saat ini juga menghadapi situasi pasar yang masih lesu. Kenaikan cukai mencapai 23% dan kenaikan HJE 35% tentu akan berakibat pada makin turunnya produksi IHT. Dan akan berakibat kepada menurunnya penyerap­an tembakau dan cengkeh, serta dampak tidak baik bagi tenaga kerja. Belum lagi rencana simplifikasi atau penggabungan layer yang akan dilakukan pemerintah. Simplifikasi cukai juga merupakan ancaman nyata bagi industri.

Maraknya rokok elektrik juga ancam­an bagi IHT. Rokok elektrik saat ini mulai tumbuh dengan perlakuan peratur­an yang berbeda dengan rokok konven­sional. IHT beranggapan bahwa pemerin­tah kelihatannya memang tidak peduli pada industri hasil tembakau, tidak memperhatikan nasib tenaga kerja, tidak kasihan pada petani tembakau dan cengkeh. IHT tidak bisa membayangkan kesulitan yang akan dihadapi ke depan setelah pemberlakuan kenaikan cukai rokok 12% sampai 35% tersebut.

Cegah Perokok Pemula

Semakin mudanya usia perokok pemula di Indonesia akan menjadi beban pertumbuhan di tengah upaya menaikkan daya saing sumber daya manusia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 memperlihatkan prevalensi merokok pada usia 10-18 tahun sebesar 7,2 persen. Prevalensi perokok pemula itu meningkat menjadi 9,1 persen berdasarkan data Riskesdas 2018. Data Riskesdas itu sejalan dengan data Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta. Rata-rata usia pen­derita kanker paru di rumah sakit tersebut pada 10 tahun lalu adalah 60 tahun. Kini, banyak pasien berusia 30-40 tahun.

Sudah banyak bukti empiris menjelaskan kerugian merokok tembakau pada kesehatan manusia. Rokok adalah faktor risiko utama lima penyakit tak menular, yaitu jantung, stroke, diabetes, kanker dan penyakit paru obstruktif kronis. Selain mengancam perokok aktif, perokok pasif juga terkena dampak merugikan ketika mengisap asap rokok yang terjadi, bahkan sejak janin dalam kandungan. Rata-rata berat badan bayi baru lahir (BBBL) dari ibu perokok adalah 2,263 kilogram (kg), sementara BBBL dari ibu perokok pasif adalah 2,663 kg. Sedangkan rata-rata BBBL dari ibu bukan perokok dan anggota keluarganya juga tidak merokok adalah 3,295 kg.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan epidemi tembakau sebagai masalah kesehatan masyarakat ter­besar dengan lebih dari 8 juta orang meninggal di se­luruh dunia. Tujuh juta kematian diantaranya adalah aki­­bat pemakaian langsung, sementara 1,2 juta kematian ada­­lah perokok pasif. Dengan bertambahnya jumlah pe­ro­kok pemula di Indonesia, risiko kesakitan dan kema­tian pada usia muda ikut meningkat. Akibatnya adalah me­ningkatnya beban biaya kesehatan yang akan di­tang­gung oleh BPJS Kesehatan dan keluarga. Pihak keluarga ju­ga kehilangan pendapatan ekonomi akibat meninggalnya anggota keluarga, dan secara nasional akan memengaruhi kemampuan meningkatkan ekonomi.

Keadaan ini tak sejalan dengan rencana pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai basis daya saing menghadapi kompetisi global yang semakin tajam di era revolusi industri 4.0. Program pembangunan Nawacita jilid II yang digagas Presiden terpilih dua periode Joko Widodo secara tegas ingin mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak muda Indonesia yang berkualitas dan siap bersaing di tengah bonus demografi melimpahnya angkatan kerja muda usia dan visi Indonesia Maju.

Ada usulan menaikkan secara mencolok cukai rokok untuk mencegah anak dan remaja membeli rokok. Namun, upaya ini harus diikuti dengan mencegah munculnya usaha rokok ilegal yang diprediksi akan semakin marak yang dapat menawarkan rokok dengan harga lebih murah. Dalam hal ini, pemerintah tampaknya masih berada dalam dilema antara mendapatkan pemasukan dari cukai rokok serta penciptaan lapangan pekerjaan dan biaya kesehatan yang harus ditanggung akibat tembakau. Menurut Litbang Kementerian Kesehatan, pada tahuan 2013 biaya kesehatan akibat merokok 3,7 kali dari jumlah total penerimaan cukai rokok.

Kita menginginkan pemerintah segera berbuat lebih nyata mencegah bertambahnya perokok pemula. Bagaimana pun, menyelamatkan generasi muda bangsa harus lebih diutamakan, selain untuk menekan mening­katnya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah akibat rokok. Selain menaikkan cukai rokok, pemerintah juga perlu mewajibkan perusahaan rokok menjelaskan bahaya merokok khususnya pada anak dan remaja di sampul kemasan rokok dan lebih intensif menyosialisasikan dampak negatif merokok. ***

Penulis adalah, pemerhati masalah sosial dan politik.

sumber:http://harian.analisadaily.com/

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 21 November 2019 | 21:52:56

Ketua FORWARI Bengkalis Ajak Panitia Bekerja Maksimal Sukseskan Open Turnamen Forwari Futsal Cup I 2019

Bengkalis - Ketua Umum Forum Wartawan Kejaksaan Negeri (FORWARI) Bengkalis Erwin Syah Putra, S.Psi mengajak seluruh jajaran kepanitiaan Open Turnamen Forwari Cup I yang akan memperebutkan piala Kepala Kejari Be
Kamis, 21 November 2019 | 21:24:40

Anggota Satgas Yonif Raider Khusus 136/TS Berikan Layanan Kesehatan di Tenda Pengungsian

MALUKU-Pasca gempa berkekuatan 6.8 skala richter yang mengguncang Kota Ambon beberapa waktu lalu, para pengungsi masih terlihat di tenda-tenda yang terletak di komplek ketinggian Hatalesi, Komplek Mangga dan Ma
Kamis, 21 November 2019 | 21:22:28

Panglima TNI Terima Kunjungan Direksi BRI

JAKARTA-Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi  Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, Kapusku TNI Mayjen TNI Drs. Imam Baidhowi, M.M., Waaspers Panglima TNI Br
Kamis, 21 November 2019 | 21:20:13

51 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat

JAKARTA-Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 51 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 24 Pati TNI AD, 11 Pati TNI AL dan 16 Pati TNI AU, bertempa
 
Berita Lainnya
Minggu, 3 November 2019 | 17:48:11

Dilema Naiknya Cukai Rokok

Hampir bisa dipastikan, mulai 1 Januari 2020 pemerintah akan memberla­ku­kan kenaikan tarif cukai rokok dengan rata-rata sekitar 23% dan harga jual eceran (harga banderol) sekitar 35%. Kenaikan tarif cukai ini
 
Minggu, 3 November 2019 | 17:40:15

Satukan Langkah Melawan Pungli

Pungutan liar (pungli) melanda ber­bagi sisi kehidupan. Bagi seba­ha­gian orang pungli sudah mendarah daging di badan. Jika tidak melakukan pu­ngli merasa meriang menggigil ke­dinginan. Berbagai cara dilak
 
Minggu, 3 November 2019 | 17:35:54

Mengenang Jejak Susi Pudjiastuti

Rabu, 23 Oktober 2019, boleh jadi di­anggap se­ba­gai momen hari patah hati nasional. Susi Pudji­astuti, yang dikenal publik atas kiner­ja­nya yang luar biasa kala menjabat Men­teri Kelautan dan Pe­rikanan, tak
 
Kamis, 10 Oktober 2019 | 08:46:26

Saling Kunci di Pilkada Dumai

Gosib politik, dan analisa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Dumai 2020, semakin hangat diperbincangkan. Secara fakta, saat ini memang sudah ada beberapa bakal calon (bacalon) peserta Pilkada, y
 
Minggu, 6 Oktober 2019 | 11:06:30

Papua Membara

Kondisi Papua dan Papua Barat semakin memanas pasca peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa ini diperburuk dengan kalimat rasis seorang guru PGRI bukan etnis Papua terhadap sisw
 
Minggu, 6 Oktober 2019 | 10:55:04

Gerakan Mahasiswa yang “Kesepian”

Menarik membaca pikiran Budiman Sud­jamitko, mantan aktivis ma­ha­sis­wa yang kini ber­politik di PDIP. Di twit­ternya @budi­mand­jatmiko, Minggu 29 Septe­mber 2019 pukul 21.00 WIB, Bu­diman men­cuit:
 
Jumat, 27 September 2019 | 08:52:48

Saat Jadi Ketua MK, Mahfud Md Setuju KUHP Penjarakan Gelandangan

Jakarta - KUHP saat ini mengancam gelandangan selama 3 bulan penjara. Oleh RUU KUHP, ancamannya diturunkan menjadi sangat ringan yaitu denda adminstrasi maksimal Rp 1 juta atau kerja sosial. Namun, mahasis
 
Kamis, 26 September 2019 | 15:21:25

Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Bagaimana Pendapat Anda?

Jakarta - Presiden Jokowi menyetujui sejumlah poin di revisi UU KPK, di antaranya adalah soal penyadapan diawasi Dewan Pengawas. Apakah kamu setuju? Sampaikan aspirasimu di sini!Jokowi sudah
 
Kamis, 26 September 2019 | 10:03:02

PDIP: Gibran Masih Bisa Daftar Wali Kota Solo Via DPD-DPP

Jakarta - DPP PDIP menyatakan tak ada polemik dalam pencalonan Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Surakarta (Solo). Pintu pendaftaran untuk cawalk
 
Selasa, 24 September 2019 | 12:51:14

Sri Mulyani: Percuma Ada Listrik Kalau Tidak Ada Internet

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pembangunan infrastruktur digital seperti internet di Indonesia sejauh ini belum cukup merata. Sebab, banyak beberapa daerah yang kini masih kesulitan
 
Kamis, 19 September 2019 | 13:39:34

BMKG Perkirakan Hujan Bakal Guyur Wilayah Sumsel 4 Hari Lagi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan bakal mengguyur wilayah Sumatera Selatan beberapa hari lagi. Hujan diharapkan dapat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu.Kasi
 
Selasa, 17 September 2019 | 14:00:21

Cek Karhutla di Merbau Riau, Jokowi: Jika Dilihat Ini Terorganisasi

Riau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Merbau, Riau. Jokowi menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap karhutla.Saat tiba di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan
 
Senin, 16 September 2019 | 15:34:14

Gubernur Kalbar: Penyumbang Kabut Asap Terbesar dari Lahan Konsesi Perusahaan

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meyakini, penyumbang kabut asap terbesar berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perusahaan. Sebab, berdasarkan temuan saat ini, lahan pertanian
 
Jumat, 13 September 2019 | 17:05:07

HMI Dumai : Kabut Asap lumpuhkan Aktifitas Vital di Kota Dumai

DUMAI - Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Riau, bahwa Indeks Standar Polutan Udara (ISPU) Kota Dumai berada diatas 300 Psi dengan tingkat kosentrasi 635 yang dalam
 
Kamis, 12 September 2019 | 15:13:57

Alexander: Kalau Boleh Saya Katakan, Hanya Orang Goblok Kena OTT

Jakarta - Alexander Marwata sebagai pimpinan KPK merasa tidak terkesan dengan operasi tangkap tangan (OTT). Calon pimpinan (capim) KPK petahana itu menyebut OTT tidak membutuhkan teknik yang rumi
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top