Minggu, 6 Oktober 2019 | 11:06:30
Opini

Papua Membara

Oleh: Nada Sukri Pane

Sebarkan:
(Foto:Google)
Ilustrasi

Kondisi Papua dan Papua Barat semakin memanas pasca peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa ini diperburuk dengan kalimat rasis seorang guru PGRI bukan etnis Papua terhadap siswa SMA Wamena etnis asli Papua pada Tanggal 21 September 2019. Kabar yang berkembang viral di masyarakat tersebut memicu kemarahan warga etnis Papua.

 Pada hari Senin, Tanggal 23-9-2019 kerusuhan dan pembantaian warga kembali terjadi. Ribuan warga Papua dengan kapak dan parang panjang turun ke jalan meluapkan kemarahan merusak berbagai pasilitas. Bahkan mereka mulai membunuh warga yang bukan etnis Papua. Rumah dan ruko beserta penghuninya dibakar. Seorang dokter mati mengenaskan. Tak ada lagi perikemanusiaan.

 Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Wamena lumpuh total. (Cessa­tion of socio-economic activities). Berda­sarkan data Tim Investigasi, hingga Sabtu, 28 September 2019, total korban meninggal dunia tercatat menjadi 39 orang dan 75 orang menga­lami luka-luka. Kemudian 80 kenda­raan roda empat, 30 kendaraan roda dua, 150 ru­mah dan pertokoan, serta 5 perkanto­ran hangus terbakar. Saat ini sekitar 5.000 etnis non Papua memilih me­ngungsi di 4 titik pengung­sian yang ada.

Campur Tangan Asing

Papua membara diprediksi provo­kasi dilakukan dari dalam dan luar negeri. Salah seorang pelaku provokasi bernama Veronica Koman (VK). Dia menyebar kalimat bermuatan provo­katif. Status-status aroma kebencian ditulis VK saat berada di Jakarta dan luar negeri. Papua diupayakan mem­bara agar menimbulkan pelanggaran HAM berat. Target mereka agar menjadi perhatian PBB.

Isu referendum sengaja digelorakan kembali oleh pihak asing. Mereka didu­ga menjadi inisiator Kelompok Sparatis Oraganisai Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Na­sio­nal Papua Barat (TPNPB). Mereka menghasut warga Papua agar meng­gugat kembali sejarah Pepera (Penen­tuan Pendapat Rakyat). Mereka meng­klaim proses Papera integrasi Irian Barat ke pangkuan NKRI pada Tahun 1969 penuh rekayasa licik Pemerintah Indonesia. (Just Indone­sian enginee­ring).

Mereka tak henti menabur agitasi kebencian terhadap pemerintah Indo­nesia. Mereka mengkambing­hitamkan kemiskinan dan lambatnya pembangu­nan. Elit kelompok sparatis berupaya mengdakan loby-loby di dunia Internasional. Intinya mereka meragu­kan fakta Rapera Tahun 1969. Mereka mencari dana oprasional dari berbagai lembaga sosial luar negeri. Mereka minta diadakan referendum ulang.

Ada dua kelompok yang sangat mudah terbakar. Yang pertama oknum elite politik. Bahkan dicurigai elit politik menggunakan pisau bermata ganda. Mereka seolah loyal terhadap pemerintah tetapi juga memotivasi rakyat untuk merdeka. Yang kedua rakyat yang tak tau apa-apa. Kelompok ini adalah korban agitasi provokator. Akibatnya mereka jadi lapar membu­nuh warga non Papua. Padahal rakyat kecil ini, kelak tak dapat apa-apa?! (Only victims of suffering).

Upaya referendum menuju Papua Merdeka semakin bergelora. Berbagai bentuk upaya perlawanan dilakukan TPNPB dibawah pimpinan Egianus Kogoya. Selain memiliki senjata hasil rampasan milik TNI, diduga TPNPB membeli senjata dari sindikat senjata Internasional. Beberapa kali mereka menghadang dan menembaki tentara. Pemerintah Pusat mengirimkan tambahan jumlah Angkatan Bersenjata untuk meminimalisir korban nyawa di Papua. (Prevents more casualties).

Sejarah

Sejarah berdirinya Papua dimulai dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949. Indonesia menginginkan seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun Be­landa ingin mempertahankan Papua. Dalam Sidang Umum PBB pada September 1961, Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Marie Antoine Hubert Luns mengajukan usulan agar Papua berada di bawah perwalian PBB.

Namun Indonesia keberatan dan mengadakan perlawanan. Presiden Sukarno membentuk Komando Man­dala untuk merebut Papua pada 2 Januari 1962. Mayor Jenderal Soe­harto ditunjuk jadi komandan operasi militer. Belanda pun akhirnya mau berunding kembali dengan Indonesia. Pada 15 Agustus 1962 disepakati Perjanjian New York yang menya­takan Belanda akan menye­rahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Selanjutnya pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan masalah Papua kepada Indonesia. Kemudian pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia me­lak­­sanakan referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Rapera). Hasilnya rakyat Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Ke­mudian pada Tahun 2001 Irian Barat dijadikan daerah Otonomi Khu­sus, nama Provinsi Irian Barat diganti menjadi Papua. Lalu pada tahun 2004 Papua dibagi menjadi dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat.

Padamkan Api Permusuhan

Untuk menyelesaikan rusuh Papua tidak bisa dengan pendekatan keama­nan semata. Harus ada beberapa langkah jangka pendek yang dilakukan segera. Pertama, menangkap aktor intelektual kelompok sparatis di Papua. Otak perlawanan di Papua dite­ngarai berasal dari dua kelompok yakni; kelompok "Ambisi kekuasaan" dan kelompok asing. Pemerintah harus berani memberi tindakan hukum buat oknum yang ingin memecah belah masyarakat Papua. (To act decisively)

Kedua, menyelenggarakan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua guna mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Papua. Namun jangan pernah melibatkan pihak asing tentang urusan dalam negeri Indonesia. Karena me­ngundang pihak ketiga sama artinya kita memberikan "Lampu kuning" buat kelompok sparatis Papua. Akan menabur bibit pengakuan keberadaan Papua merdeka.

Ketiga, kesejahteraan Rakyat Papua. Pemerintah jangan hanya men­jadikan Papua sebagai sapi perah sekedar objek eksploitasi sumber daya alam semata. Utamakan kebutuhan primer makan, sandang dan pangan dibanding pembangunan insfrastruk­tur di Papua. Jangan pernah mereka lapar berlama-lama. Karena lapar dapat menimbulkan kemarahan siapa saja. Berikan mereka keadilan dan kesejahteraan segera. (Providing jus­tice and prosperity).

Keempat, mencintai Papua. Pemerintah perlu melakukan program mencintai Pa­pua. Artinya pemerintah pusat harus memberi perhatian lebih terhadap Propinsi yang satu ini. Tak perlu serta merta me­musuhi keinginan mereka yang berbeda. Namun berusaha berteman dengan mereka sambil meluruskan arah jalan mereka. (Accompany and straighten the path). Ka­rena akan semakin panas jika api dibawa­kan api, tapi api harus diredakan dengan air.

Hal ini pernah dilakukan Presiden Gus­dur. Saat itu rakyat Papua Ingin Menga­dakan Kongres Rakyat Papua yang ber­tujuan kemerdekaan Papua. Semua orang keberatan akan kongres tersebut. Sebalik­nya Presiden Gus Dur menyetujui kongres tersebut. Bahkan Gus Dur juga ikut mem­berikan bantuan dana. Politik Gusdur ini adalah strategi politik "Berteman sambil meluruskan." Karena sangat tidak mung­kin musuh mau mendengarkan nasihat kita?!

Kelima meminimalisir bibit kema­rahan. Pemerintah Indonesia harus men­cari tahu sekaligus menyelesaikan bibit kemarahan rakyat Papua. Penuhi berbagai keinginan atau kurangi keberadaan sosial ekonomi yang dianggap rakyat Papua me­ngecewakan. Pokoknya ciptakan keadil­an, kesejahteraan dan kegembiraan. Laku­kan sebagaimana Belanda menina­bobok­kan tanah jajahan. Namun jangan lupa meningkatkan strategi politik meng­hadapi Kelompok Sparatis Papua.

Penutup

Sabtu tanggal 28 September 2019, sisa asap kebakaran masih terlihat disepanjang jalan. Di sebuah Komando Distrik Militer 1702 Jayawijaya, sekitar 5.500 pengungsi kekurangan makananan dan pakaian. Karena mereka meninggalkan rumah menghindari kematian dengan baju di badan. Tanah, kenderaan dan berbagai ke­mewahan tinggal kenangan. Diiringi tangisan, doa-doa dipanjatkan. Semoga segera pulang ke kampung halaman, me­nyu­sul teman-teman yang sudah dipu­langkan. ***

Penulis adalah, guru SMA Negeri 16 Medan, mahasiswa Program Doktor UIN SU.

sumber:http://harian.analisadaily.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:52:16

Pelantikan Presiden Harus Sukses, Sebut Para Warga Pinggir Ini

Pinggir - Seruhan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Jokowidodo-Maruf Amin pada Ahad 20 Oktober 2019 harus sukses, aman dan kondusif, lagi-lagi datang dari para warga dan tokoh
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 13:11:39

Jelang Pelantikan Presiden, Polsek Pinggir Gelar Razia Cipta Kondisi

Pinggir - Upaya wujudkan situasi keamanan dan ketertiban(Kamtibmas) yang aman dan kondusif jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, jajaran Polsek Pinggir gelar Kegiatan Kepolisian rutin yang Ditingkat
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 12:14:38

Masyarakat Minta Bupati Rohul Jangan Perpanjang HGU PT. SAI

ROKAN HULU - Masyarakat Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, menggelar Musyawarah Rakyat, Menyikapi akan berakhirnya Izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sawit Asahan Indah (SAI) Per 31 Desember 2019 mendatang.Mus
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 12:14:03

Jelang Pelantikan Presiden, Polsek Bagan Sinembah Patroli Gabungan Dengan TNI

ROKANHILIR - Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019 besok, jajaran Polsek Bagan Sinembah bersama Koramil 03/Bgs menggelar patroli gabungan.Kapolsek Bagan Sinemb
 
Berita Lainnya
Kamis, 10 Oktober 2019 | 08:46:26

Saling Kunci di Pilkada Dumai

Gosib politik, dan analisa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Dumai 2020, semakin hangat diperbincangkan. Secara fakta, saat ini memang sudah ada beberapa bakal calon (bacalon) peserta Pilkada, y
 
Minggu, 6 Oktober 2019 | 11:06:30

Papua Membara

Kondisi Papua dan Papua Barat semakin memanas pasca peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa ini diperburuk dengan kalimat rasis seorang guru PGRI bukan etnis Papua terhadap sisw
 
Minggu, 6 Oktober 2019 | 10:55:04

Gerakan Mahasiswa yang “Kesepian”

Menarik membaca pikiran Budiman Sud­jamitko, mantan aktivis ma­ha­sis­wa yang kini ber­politik di PDIP. Di twit­ternya @budi­mand­jatmiko, Minggu 29 Septe­mber 2019 pukul 21.00 WIB, Bu­diman men­cuit:
 
Jumat, 27 September 2019 | 08:52:48

Saat Jadi Ketua MK, Mahfud Md Setuju KUHP Penjarakan Gelandangan

Jakarta - KUHP saat ini mengancam gelandangan selama 3 bulan penjara. Oleh RUU KUHP, ancamannya diturunkan menjadi sangat ringan yaitu denda adminstrasi maksimal Rp 1 juta atau kerja sosial. Namun, mahasis
 
Kamis, 26 September 2019 | 15:21:25

Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Bagaimana Pendapat Anda?

Jakarta - Presiden Jokowi menyetujui sejumlah poin di revisi UU KPK, di antaranya adalah soal penyadapan diawasi Dewan Pengawas. Apakah kamu setuju? Sampaikan aspirasimu di sini!Jokowi sudah
 
Kamis, 26 September 2019 | 10:03:02

PDIP: Gibran Masih Bisa Daftar Wali Kota Solo Via DPD-DPP

Jakarta - DPP PDIP menyatakan tak ada polemik dalam pencalonan Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Surakarta (Solo). Pintu pendaftaran untuk cawalk
 
Selasa, 24 September 2019 | 12:51:14

Sri Mulyani: Percuma Ada Listrik Kalau Tidak Ada Internet

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pembangunan infrastruktur digital seperti internet di Indonesia sejauh ini belum cukup merata. Sebab, banyak beberapa daerah yang kini masih kesulitan
 
Kamis, 19 September 2019 | 13:39:34

BMKG Perkirakan Hujan Bakal Guyur Wilayah Sumsel 4 Hari Lagi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan bakal mengguyur wilayah Sumatera Selatan beberapa hari lagi. Hujan diharapkan dapat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu.Kasi
 
Selasa, 17 September 2019 | 14:00:21

Cek Karhutla di Merbau Riau, Jokowi: Jika Dilihat Ini Terorganisasi

Riau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Merbau, Riau. Jokowi menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap karhutla.Saat tiba di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan
 
Senin, 16 September 2019 | 15:34:14

Gubernur Kalbar: Penyumbang Kabut Asap Terbesar dari Lahan Konsesi Perusahaan

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meyakini, penyumbang kabut asap terbesar berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perusahaan. Sebab, berdasarkan temuan saat ini, lahan pertanian
 
Jumat, 13 September 2019 | 17:05:07

HMI Dumai : Kabut Asap lumpuhkan Aktifitas Vital di Kota Dumai

DUMAI - Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Riau, bahwa Indeks Standar Polutan Udara (ISPU) Kota Dumai berada diatas 300 Psi dengan tingkat kosentrasi 635 yang dalam
 
Kamis, 12 September 2019 | 15:13:57

Alexander: Kalau Boleh Saya Katakan, Hanya Orang Goblok Kena OTT

Jakarta - Alexander Marwata sebagai pimpinan KPK merasa tidak terkesan dengan operasi tangkap tangan (OTT). Calon pimpinan (capim) KPK petahana itu menyebut OTT tidak membutuhkan teknik yang rumi
 
Senin, 9 September 2019 | 12:33:53

Sekolahkan SK untuk Bayar Hutang Kampanye

Setelah dilantik, bukan rahasia umum lagi anggota DPRD di beberapa daerah di Riau mulai menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat kredit bank. Wakil rakyat yang menjadi debitur bank berplat merah ini pun
 
Rabu, 28 Agustus 2019 | 08:37:12

Remaja, Orang Tua dan Media Sosial

Di era digital ini, sosial media me­na­war­kan berbagai ke­mudahan bagi para pe­ng­gunanya untuk meng­akses dan mem­bagikan informasi secara ce­pat, mu­dah, dan murah. Berdasarkan hasil riset Wearesosial H
 
Selasa, 27 Agustus 2019 | 17:50:23

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tandatangani MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

TANJUNGPINANG-Pemerintah Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan  Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).Kerjasama itu ditanda
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top