Jumat, 27 September 2019 | 08:52:48
Opini

Saat Jadi Ketua MK, Mahfud Md Setuju KUHP Penjarakan Gelandangan

detik.com

Sebarkan:
detik.com
Jakarta - KUHP saat ini mengancam gelandangan selama 3 bulan penjara. Oleh RUU KUHP, ancamannya diturunkan menjadi sangat ringan yaitu denda adminstrasi maksimal Rp 1 juta atau kerja sosial. Namun, mahasiswa menolaknya sehingga RUU KUHP ditunda disahkan.

Dalam KUHP saat ini ancaman pidana bagi gelandangan dituangkan dalam Pasal 505, yaitu:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Seorang mahasiswa dari Padang, Debbi Agustio Pratama pernah mengajukan judicial review atas Pasal di atas. Alasannya, sebagai anak punk, ia meras terancam. Kedua, UUD 1945 memberikan kewajiban bagi negara melindungi fakir miskin dan anak terlantar, mengapa gelandangan malah dipenjara.

Dalam putusannya, MK menolak gugatan tersebut. Menurut MK, perlindungan fakir miskin dengan penggelandangan adalah dua hal yang berbeda.

"Pelarangan hidup bergelandangan merupakan soal yang tidak berkaitan dengan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar," kata Ketua MK Mahfud Md saat membacakan putusan Nomor 29/PUU-X/2012 yang dikutip dari website MK, Jumat (27/9/2019).

Menurut Mahfud yang juga diamini oleh 8 hakim konstitusi lainnya, pelarangan hidup bergelandangan merupakan pembatasan yang menjadi kewenangan negara. Sedangkan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan kewajiban konstitusional negara yang harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan negara.

"Manakala negara dengan kemampuan yang ada belum sepenuhnya dapat melaksanakan kewajiban tersebut, tidak dapat menjadi alasan untuk membolehkan warga negara hidup bergelandangan. Dengan demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan pembenar bagi siapa pun untuk melanggar hukum, melakukan penggelandangan, mengabaikan ketertiban umum, dengan alasan negara belum melaksanakan kewajibannya memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar," ujar Mahfud MD dalam putusan yang dibacakan pada 3 Januari 2013.

Menurut MK, Punk sebagai gaya hidup memang tidak dilarang. Yang dilarang oleh Pasal 505 KUHP adalah hidup bergelandangan, karena bergelandangan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum
Saat Jadi Ketua MK, Mahfud Md Setuju KUHP Penjarakan Gelandangan

"Sebagai negara hukum, negara harus membangun sistem hukum, yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dan ditegakkan oleh aparat hukum. Pasal 505 KUHP, sesuai dengan uraian tersebut di atas, harus dipandang sebagai batasan kebebasan yang diberikan oleh negara, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," pungkas 9 hakim konstitusi dengan bulat tanpa ada satu pun yang berbeda pandangan.

Nah, dalam RUU KUHP, pasal penggelandangan tetap dipertahankan. Bedanya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meringankan ancaman hukumannya. Dari ancaman pidana penjara menjadi ancaman administrasi yaitu denda. Bila tidak memiliki uang, bisa dihukum dengan kerja paksa.
Saat Jadi Ketua MK, Mahfud Md Setuju KUHP Penjarakan Gelandangan

"Kemudian juga ada penggelandangan. Itu juga ada di KUHP, pengemis ada di KUHP. Kita atur sekarang, justru kita lebih mudahkan, justru kita kurangi hukumannya. Kita kenalkan dia hukumannya apa, dimungkinkan dengan hukuman kerja. Ditangkap gelandangannya, disuruh kerja sama hakim. Ini kalau di hukum Belanda ini perampasan kemerdekaan, penjara. Kalau ini tidak, didenda atau disuruh kerja sosial, mengikuti latihan kerja, which is tujuannya demikian," kata Yasonna.

Selidik punya selidik, ancaman itu juga sudah berlaku di berbagai daerah, Jakarta salah satunya. Di Ibu Kota, penggelandangan maksimal didenda Rp 20 juta. Adapun di Pekanbaru maksimal didenda Rp 50 juta.
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:52:16

Pelantikan Presiden Harus Sukses, Sebut Para Warga Pinggir Ini

Pinggir - Seruhan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Jokowidodo-Maruf Amin pada Ahad 20 Oktober 2019 harus sukses, aman dan kondusif, lagi-lagi datang dari para warga dan tokoh
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 13:11:39

Jelang Pelantikan Presiden, Polsek Pinggir Gelar Razia Cipta Kondisi

Pinggir - Upaya wujudkan situasi keamanan dan ketertiban(Kamtibmas) yang aman dan kondusif jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, jajaran Polsek Pinggir gelar Kegiatan Kepolisian rutin yang Ditingkat
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 12:21:28

Jelang Pelantikan Presiden RI Polres Siak dan Polsek Jajaran Gelar Apel Kesiapan Pengamanan

SIAK - Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden  Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dan Kyai H. Maruf Amin tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2019 besok, Polres Siak dan Polsek jajaran menggelar
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 12:14:38

Masyarakat Minta Bupati Rohul Jangan Perpanjang HGU PT. SAI

ROKAN HULU - Masyarakat Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, menggelar Musyawarah Rakyat, Menyikapi akan berakhirnya Izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sawit Asahan Indah (SAI) Per 31 Desember 2019 mendatang.Mus
 
Berita Lainnya
Kamis, 10 Oktober 2019 | 08:46:26

Saling Kunci di Pilkada Dumai

Gosib politik, dan analisa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Dumai 2020, semakin hangat diperbincangkan. Secara fakta, saat ini memang sudah ada beberapa bakal calon (bacalon) peserta Pilkada, y
 
Minggu, 6 Oktober 2019 | 11:06:30

Papua Membara

Kondisi Papua dan Papua Barat semakin memanas pasca peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Peristiwa ini diperburuk dengan kalimat rasis seorang guru PGRI bukan etnis Papua terhadap sisw
 
Minggu, 6 Oktober 2019 | 10:55:04

Gerakan Mahasiswa yang “Kesepian”

Menarik membaca pikiran Budiman Sud­jamitko, mantan aktivis ma­ha­sis­wa yang kini ber­politik di PDIP. Di twit­ternya @budi­mand­jatmiko, Minggu 29 Septe­mber 2019 pukul 21.00 WIB, Bu­diman men­cuit:
 
Jumat, 27 September 2019 | 08:52:48

Saat Jadi Ketua MK, Mahfud Md Setuju KUHP Penjarakan Gelandangan

Jakarta - KUHP saat ini mengancam gelandangan selama 3 bulan penjara. Oleh RUU KUHP, ancamannya diturunkan menjadi sangat ringan yaitu denda adminstrasi maksimal Rp 1 juta atau kerja sosial. Namun, mahasis
 
Kamis, 26 September 2019 | 15:21:25

Jokowi Setujui Revisi UU KPK, Bagaimana Pendapat Anda?

Jakarta - Presiden Jokowi menyetujui sejumlah poin di revisi UU KPK, di antaranya adalah soal penyadapan diawasi Dewan Pengawas. Apakah kamu setuju? Sampaikan aspirasimu di sini!Jokowi sudah
 
Kamis, 26 September 2019 | 10:03:02

PDIP: Gibran Masih Bisa Daftar Wali Kota Solo Via DPD-DPP

Jakarta - DPP PDIP menyatakan tak ada polemik dalam pencalonan Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Surakarta (Solo). Pintu pendaftaran untuk cawalk
 
Selasa, 24 September 2019 | 12:51:14

Sri Mulyani: Percuma Ada Listrik Kalau Tidak Ada Internet

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pembangunan infrastruktur digital seperti internet di Indonesia sejauh ini belum cukup merata. Sebab, banyak beberapa daerah yang kini masih kesulitan
 
Kamis, 19 September 2019 | 13:39:34

BMKG Perkirakan Hujan Bakal Guyur Wilayah Sumsel 4 Hari Lagi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan bakal mengguyur wilayah Sumatera Selatan beberapa hari lagi. Hujan diharapkan dapat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu.Kasi
 
Selasa, 17 September 2019 | 14:00:21

Cek Karhutla di Merbau Riau, Jokowi: Jika Dilihat Ini Terorganisasi

Riau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Merbau, Riau. Jokowi menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap karhutla.Saat tiba di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan
 
Senin, 16 September 2019 | 15:34:14

Gubernur Kalbar: Penyumbang Kabut Asap Terbesar dari Lahan Konsesi Perusahaan

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meyakini, penyumbang kabut asap terbesar berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perusahaan. Sebab, berdasarkan temuan saat ini, lahan pertanian
 
Jumat, 13 September 2019 | 17:05:07

HMI Dumai : Kabut Asap lumpuhkan Aktifitas Vital di Kota Dumai

DUMAI - Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Riau, bahwa Indeks Standar Polutan Udara (ISPU) Kota Dumai berada diatas 300 Psi dengan tingkat kosentrasi 635 yang dalam
 
Kamis, 12 September 2019 | 15:13:57

Alexander: Kalau Boleh Saya Katakan, Hanya Orang Goblok Kena OTT

Jakarta - Alexander Marwata sebagai pimpinan KPK merasa tidak terkesan dengan operasi tangkap tangan (OTT). Calon pimpinan (capim) KPK petahana itu menyebut OTT tidak membutuhkan teknik yang rumi
 
Senin, 9 September 2019 | 12:33:53

Sekolahkan SK untuk Bayar Hutang Kampanye

Setelah dilantik, bukan rahasia umum lagi anggota DPRD di beberapa daerah di Riau mulai menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat kredit bank. Wakil rakyat yang menjadi debitur bank berplat merah ini pun
 
Rabu, 28 Agustus 2019 | 08:37:12

Remaja, Orang Tua dan Media Sosial

Di era digital ini, sosial media me­na­war­kan berbagai ke­mudahan bagi para pe­ng­gunanya untuk meng­akses dan mem­bagikan informasi secara ce­pat, mu­dah, dan murah. Berdasarkan hasil riset Wearesosial H
 
Selasa, 27 Agustus 2019 | 17:50:23

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tandatangani MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

TANJUNGPINANG-Pemerintah Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan  Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).Kerjasama itu ditanda
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top