Iklan pelantikan 45 Anggota DPRD Rohul
 
Senin, 9 September 2019 | 12:33:53
Opini

Sekolahkan SK untuk Bayar Hutang Kampanye

Laporan: Afriyanto

Sebarkan:
Najib Gunawan
Setelah dilantik, bukan rahasia umum lagi anggota DPRD di beberapa daerah di Riau mulai menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat kredit bank. Wakil rakyat yang menjadi debitur bank berplat merah ini punya bermacam alasan sampai mereka menyekolahkan atau menggadaikan SK-nya.

Apalagi, mengagunkan SK anggota dewan mendapat kredit permohonan pinjaman dari bank tak perlu repot. Anggota dewan tidak perlu harus memiliki jaminan aset, seperti rumah, mobil, atau aset tidak bergerak lainnya.

Besarnya pinjaman pun mulai Rp100 juta hingga Rp500 juta bahkan Rp1 miliar.  Umumnya, para anggota dewan menggunakan uang kredit itu untuk membayar pinjaman waktu kampanye, sisanya untuk biaya operasional selama menjadi wakil rakyat.

Nilai gadai yang sangat fantastis inilah yang membuat mereka tergiur meski hal itu tidak ada salahnya. Sama seperti ASN, toh tak sedikit juga yang menyekolahkan SK-nya.

Anggota dewan beranggapan,  dititipkannya SK mereka ke bank akan terjamin keamanannya. Kalau di simpan dirumah, dikhawatirkan SK tersebut akan hilang atau lupa disimpan di mana.

Jika dititipkan ke bank, alasan mereka  tidak khawatir SK itu akan hilang. Karena disimpan di dalam brangkas bank. Tetapi, menyekolahkan SK tersebut tergantung pribadi masing-masing anggota dewan. 

Meskipun, menggadaikan SK pengangkatan wakil rakyat tidak bisa dipandang satu sisi saja. Tetapi, sekali lagi bukan rahasia umum lagi kalau setiap anggota dewan harus setor jatah bulanan ke partai. Nah, cara-cara seperti ini bukan tidak mungkin membuka kran permainan anggaran. Sebab, wakil rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Memang, tak jarang menjadi politisi karena pengabdian, ada yang karena aktualisasi diri, ada pula yang mencari status atau mencari nafkah. Ketika mereka mengejar impian itu, ada banyak biaya politik yang dikeluarkan. Apalagi motivasi "kata" politisi "satu" (menang).

Ada cara yang baik dan tidak baik yang mereka lakukan. Ada yang pakai cara meminjam, jual aset, ada banyak cara untuk bisa nyaleg. Inilah alasab mereka  harus menggadaikan SK.

Saat sudah menang, maka langkah yang dilakukan sekelompok anggota dewan bagaimana bisa melakukan upaya mengembalikan dan menutup biaya saat nyaleg. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman. Alhasil, penawaran bank menjadi salah satu jawaban apalagi suku bunga rendah.

Cukup dengan menjaminkan SK pengangkatan sebagai anggota dewan, wakil rakyat dapat melunasi hutang kampanyenya tetapi jerat hutang tak bisa lepas hingga batas waktu sesuai kesepakatan pihak bank dan anggota dewan.

Memang sih, jlika dihitung secara matematika hutang itu sangat mungkin terlunasi selama menjabat sebagai legislator satu periode yaitu lima tahun.

Anggap saja satu anggota DPRD memiliki take home pay dari gaji perbulan mencapai Rp50 juta, sudah dipotong pajak. Belum lagi ditambah dengan uang hasil dari kunjungan kerja. Setiap anggota bisa melaksanakan kunjungan kerja maksimal 4 hari dalam satu minggu. 

Dan itu dilakukan rutin hampir setiap minggu. Sebab, dari kunjungan kerja ada uang transport, lalu uang representatif, dan ada uang saku.

Tetapi, lagi-lagi apakah budaya ini akan mendidik rakyat yang terwakili? Wallahu A'lam.


Oleh:  Najib Gunawan
 
 
Komentar
 
 
Berita Lainnya
Kamis, 19 September 2019 | 13:39:34

BMKG Perkirakan Hujan Bakal Guyur Wilayah Sumsel 4 Hari Lagi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan bakal mengguyur wilayah Sumatera Selatan beberapa hari lagi. Hujan diharapkan dapat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu.Kasi
 
Selasa, 17 September 2019 | 14:00:21

Cek Karhutla di Merbau Riau, Jokowi: Jika Dilihat Ini Terorganisasi

Riau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Merbau, Riau. Jokowi menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap karhutla.Saat tiba di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan
 
Senin, 16 September 2019 | 15:34:14

Gubernur Kalbar: Penyumbang Kabut Asap Terbesar dari Lahan Konsesi Perusahaan

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meyakini, penyumbang kabut asap terbesar berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perusahaan. Sebab, berdasarkan temuan saat ini, lahan pertanian
 
Jumat, 13 September 2019 | 17:05:07

HMI Dumai : Kabut Asap lumpuhkan Aktifitas Vital di Kota Dumai

DUMAI - Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Riau, bahwa Indeks Standar Polutan Udara (ISPU) Kota Dumai berada diatas 300 Psi dengan tingkat kosentrasi 635 yang dalam
 
Kamis, 12 September 2019 | 15:13:57

Alexander: Kalau Boleh Saya Katakan, Hanya Orang Goblok Kena OTT

Jakarta - Alexander Marwata sebagai pimpinan KPK merasa tidak terkesan dengan operasi tangkap tangan (OTT). Calon pimpinan (capim) KPK petahana itu menyebut OTT tidak membutuhkan teknik yang rumi
 
Senin, 9 September 2019 | 12:33:53

Sekolahkan SK untuk Bayar Hutang Kampanye

Setelah dilantik, bukan rahasia umum lagi anggota DPRD di beberapa daerah di Riau mulai menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat kredit bank. Wakil rakyat yang menjadi debitur bank berplat merah ini pun
 
Rabu, 28 Agustus 2019 | 08:37:12

Remaja, Orang Tua dan Media Sosial

Di era digital ini, sosial media me­na­war­kan berbagai ke­mudahan bagi para pe­ng­gunanya untuk meng­akses dan mem­bagikan informasi secara ce­pat, mu­dah, dan murah. Berdasarkan hasil riset Wearesosial H
 
Selasa, 27 Agustus 2019 | 17:50:23

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tandatangani MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

TANJUNGPINANG-Pemerintah Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan  Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).Kerjasama itu ditanda
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:39:31

HUT RI dan Fenomena SDM

Tahun 2019 memiliki arti pen­ting bagi bangsa In­donesia dan tahun ini meru­­pakan masa transisi pe­merin­tahan Joko Widodo periode 2014-2019, dikarenakan pada 20 Oktober 2019 akan dilaksanakan p
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:23:00

17 Agustus Hari Kemerdekaan Ekonomi

"Merdeka, Merdeka, Mer­deka", ucapan ini adalah hasil dari perjuangan pahla­wan-pahlawan ke­mer­dekaan yang siap hidup dan mati pada saat ko­­lonial bebas melepaskan peluru-pe­­luru ke tubuh mereka. Siapa yang
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:07:22

Kemerdekaan, Nilai Keindonesiaan, dan Media Sosial

Nuansa Merah Putih su­dah me­ng­­hiasi se­tiap pandangan. Di depan rumah-rumah, di de­pan kantor-kantor pemerin­tahan dan di pinggir-ping­gir jalan, bendera dan umbul-umbul sudah ramai ber­kibar-
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 07:54:35

Pelayanan Kepolisian dan Tuntutan Masyarakat

Kepolisian Republik Indo­ne­sia se­bagai institusi penjaga keama­nan dan pengayom masyarakat sa­ngat dibu­tuhkan. Kita melihat bagai­mana aksi ke­ja­hatan yang sangat marak. Con­tohnya: pembunuhan, be­gal,
 
Kamis, 8 Agustus 2019 | 22:57:13

Danlantamal IV Hadiri Penutupan TMMD Ke -105 di Tanjungbalai Karimun

Tanjungbalai Karimun-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., menghadiri upcara penutupan TMMD ke-105 tahun 2019 Kodim 0317/TBK bert
 
Kamis, 8 Agustus 2019 | 09:59:55

Korupsi dan BUMN

Beberapa waktu lalu, Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam diamankan oleh KPK dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Walaupun harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada put
 
Minggu, 4 Agustus 2019 | 09:03:13

Polusi dan Konsekuensi Pesatnya Laju Industri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dalam lima tahun periode kepemimpinannya layak kita beri apresiasi atas kesuksesannya membangun proyek infrastruktur jalur tol Trans Jawa. B
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Pelantikan DPRD
 
Top