Iklan pelantikan 45 Anggota DPRD Rohul
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:39:31
Opini

HUT RI dan Fenomena SDM

Oleh: M.E. Sudrajat

Sebarkan:
(Foto:Google)
(lustrasi)

Tahun 2019 memiliki arti pen­ting bagi bangsa In­donesia dan tahun ini meru­­pakan masa transisi pe­merin­tahan Joko Widodo periode 2014-2019, dikarenakan pada 20 Oktober 2019 akan dilaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 hasil Pilpres tahun ini oleh MPR RI. Dalam pelantikan tersebut akan dilantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Maaruf Amin, merupakan pilihan rakyat berdasarkan Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) hasil penghitungan suara Pilpres.

Menjelang berakhirnya pemerin­tahan Joko Widodo periode pertama, telah dite­tap­kan tema menyambut HUT RI ke 74 tahun 2019 yaitu SDM Unggul, Indonesia Maju. Sebelum­nya 2014 HUT RI ke 70 tema Ayo Kerja, 2015 HUT RI ke 71 tema Kerja Nyata, 2016 HUT RI ke 72 tema Kerja Bersama dan 2018 HUT RI ke 73 tema Kerja Kita Prestasi Bangsa.

Pemilihan tema tahun 2019 SDM (Sum­ber Daya Manusia) sebagai tindak lan­jut dari pidato Presiden Joko Widodo pada 23 April 2019 pada Sidang Kabinet Paripurna; "Prioritas utama kita ke depan adalah pemba­ngunan SDM yang ter­kon­solidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi pe­ning­­katan produktivitas tenaga kerja me­la­lui peta jalan yang jelas, terukur dan ha­silnya dapat dinikmati oleh masyarakat".

Selanjutnya bagaimana posisi SDM Indonesia dalam hal ini peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) versi interna­sional. Sejauh ini HDI Indone­sia terus membaik meski masih di bawah rata-rata dunia. Indek Pem­ba­ngu­nan Manu­sia (IPM)/Human De­ve­lop­ment Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan,standar hidup, kese­hatan dan bagaimana penduduk dapat me­ngakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, dan dijadikan dasar perbandingan semua negara di seluruh dunia.

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipubli­ka­sikan secara berkala dalam laporan ta­hunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dasar: pertama, Umur panjang dan hidup sehat, kedua, Pengetahuan dan ketiga, Standar hidup layak. Selanjutmua apa manfaat IPM?; IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya mem­bangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Data BPS Sebagai Dasar

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepala BPS Suhariyanto menga­takan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) In­donesia berada di angka 71,39 sepanjang 2018. Angka tersebut mening­kat sekitar 0,82 dibanding sebelumnya sebesar 70,81 pada 2017.Berdasarkan standar Ba­dan Program Pembangunan United Nations Development Program­me (UNDP), indeks tersebut menun­jukkan IPM Indonesia berada di level yang tinggi.

IPM Indonesia berhasil meningkat karena empat indikator yang menjadi tolak ukur indeks tersebut mengalami peningkatan pencapaian. Pertama, indikator umur harapan hidup atau rata-rata usia tertua masyarakat meningkat dari 71,06 tahun menjadi 71,2 tahun. Kedua, indikator harapan lama sekolah turut meningkat dari 12,85 tahun menjadi 12,91 tahun.

Ketiga, rata-rata lama sekolah naik dari 8,1 tahun menjadi 8,17 tahun. Keempat, tingkat standar hidup layak alias pendapatan per kapita juga meningkat dari Rp10,66 juta per tahun menjadi Rp11,06 juta per tahun. Tingkat pendapatan menentukan IPM lantaran mempengaruhi tingkat daya beli, konsumsi, hingga pemenuhan gizi masyarakat.( Nasional 9/8/2019).

Namun demikian perlu diper­hatikan, program pengembangan pembangunan ma­nusia yang tidak sama di masing-ma­sing daerah. Berdasarkan provinsi, IPM Indonesia tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai mencapai 80,47. Se­telah itu, diikuti oleh Provinsi Daerah Isti­mewa Yogyakarta 79,53, Pro­vinsi Ka­li­mantan Timur 75,83, Provinsi Kepu­lauan Riau 74,84, dan Provinsi Bali 74,77.

Sementara provinsi dengan IPM terendah, yaitu Papua sebesar 60,06. Di­ikuti Provinsi Papua Barat 63,74, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 64,39, Provinsi Sulawesi Barat 65,1, dan Pro­vinsi Kalimantan Barat 66,98. Provinsi Papua sudah meningkat levelnya dari kategori IPM rendah menjadi sedang.

Menurut BPS Kenaikan indikator lama sekolah menjadi sinyal positif bah­wa semakin banyak penduduk yang bersekolah, meski tingkat lama sekolah tidak merata di semua tingkatan pen­di­di­kan. Tingkat lama sekolah anak berusia 7-12 tahun atau yang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) mencapai 99 persen. Artinya, hampir seluruh anak di Indo­nesia menempuh pendidikan SD.

Namun, partisipasi mereka terge­rus begitu memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan rentang usia 12-15 tahun, yaitu menjadi 95 persen. Angka partisipasi terus menurun untuk tingkat SMA dan perguruan tinggi, bahkan rata-rata hanya menyelesaikan hingga kelas IX. Indeks Pembangunan Manusia(IPM) / Human Development Index(HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di se­luruh dunia. IPM digunakan untuk me­ngklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pembangunan manusia menurut stan­dar United Natios Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang. Untuk itu IPM Indonesia 2018 di atas 70 tersebut mengin­dikasikan bahwa pembangunan manusia Indonesia masuk kategori tinggi.

Rancangan postur APBN 2019 pemerintah fokus membangun sum­ber daya manusia (SDM), selain me­ne­ruskan komitmen pemba­ngunan infrastruktur fisik di dalam negeri. Indeks Pem­bangu­nan Manu­sia (IPM) ditargetkan naik men­jadi 71,98 pada 2019. Menurut Pre­si­den Joko Wido­do, target peningkatan itu akan dicapai melalui berbagai program perlin­dungan sosial, meliputi ke­gia­tan pendidikan, kesehatan, dan ban­tuan sosial.

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara, yang direncanakan sebesar Rp487,9 triliun. Angka ini meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi ang­garan pendidikan pada 2014, sekitar Rp353,4 triliun.

Kita berharap apa yang diren­canakan Pre­siden Joko Widodo dalam periode kedua pemerintahan dalam membangun SDM benar terwujud, sebagaimana yang di­harapkan pecip­ta lagu Indonesia Raya Wage Rudolf Soepratman, Marilah kita ber­­seru: Indo­­nesia bersatu Hiduplah ta­nah­ku Hiduplah Negeriku Bangsaku Rak­­yatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia.***

Penulis pemerhati lingkungan strategis.

sumber:http://harian.analisadaily.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 20 September 2019 | 17:02:59

PDIP Jadi Partai Idola Dalam Pendaftaran Cabup Dan Cawabup Rohul 2020

ROKAN HULU - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pertama jadi idola para bakal calon Bupati Rokan Hulu yang sudah menyampaikan maju pada pesta Demokrasi secara serentak pada tahun 2020 termasuk Kabu
Jumat, 20 September 2019 | 16:53:18

Polantas Ke 64, Polres Rohul Menggelar Syukuran

ROKAN HULU  – Dalam rangka memperingati hari jadi Hari Ulang Tahun  (HUT) Polisi Lalulintas ke-64, Polres Rohul menggelar syukuran secara sederhana dilingkungan Kantor Polres Rohul yang berada di J
Jumat, 20 September 2019 | 16:46:53

Terkait Karhutla di Riau, Kabid HAM dan LH HMI Rohul Angkat Bicara

ROKAN HULU - Paska Aksi Ratusan  mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP), melakukan demontrasi di Kantor Bupati dan DPRD Rokan Hulu terkait karhutla di riau dengan 4 Tuntutannya. Pertama membuka
Jumat, 20 September 2019 | 12:23:38

Bahasa Paser, Bahasa Ibu Kota yang Terancam Punah

Penajam Paser Utara - Penajam Paser Utara (PPU) telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu lokasi Ibu kota baru. Kabupaten ini sendiri punya bahasa asli suku Pase
 
Berita Lainnya
Kamis, 19 September 2019 | 13:39:34

BMKG Perkirakan Hujan Bakal Guyur Wilayah Sumsel 4 Hari Lagi

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan bakal mengguyur wilayah Sumatera Selatan beberapa hari lagi. Hujan diharapkan dapat memadamkan kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu.Kasi
 
Selasa, 17 September 2019 | 14:00:21

Cek Karhutla di Merbau Riau, Jokowi: Jika Dilihat Ini Terorganisasi

Riau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Merbau, Riau. Jokowi menekankan pentingnya upaya pencegahan terhadap karhutla.Saat tiba di Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan
 
Senin, 16 September 2019 | 15:34:14

Gubernur Kalbar: Penyumbang Kabut Asap Terbesar dari Lahan Konsesi Perusahaan

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meyakini, penyumbang kabut asap terbesar berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perusahaan. Sebab, berdasarkan temuan saat ini, lahan pertanian
 
Jumat, 13 September 2019 | 17:05:07

HMI Dumai : Kabut Asap lumpuhkan Aktifitas Vital di Kota Dumai

DUMAI - Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Riau, bahwa Indeks Standar Polutan Udara (ISPU) Kota Dumai berada diatas 300 Psi dengan tingkat kosentrasi 635 yang dalam
 
Kamis, 12 September 2019 | 15:13:57

Alexander: Kalau Boleh Saya Katakan, Hanya Orang Goblok Kena OTT

Jakarta - Alexander Marwata sebagai pimpinan KPK merasa tidak terkesan dengan operasi tangkap tangan (OTT). Calon pimpinan (capim) KPK petahana itu menyebut OTT tidak membutuhkan teknik yang rumi
 
Senin, 9 September 2019 | 12:33:53

Sekolahkan SK untuk Bayar Hutang Kampanye

Setelah dilantik, bukan rahasia umum lagi anggota DPRD di beberapa daerah di Riau mulai menggadaikan Surat Keputusan (SK) untuk mendapat kredit bank. Wakil rakyat yang menjadi debitur bank berplat merah ini pun
 
Rabu, 28 Agustus 2019 | 08:37:12

Remaja, Orang Tua dan Media Sosial

Di era digital ini, sosial media me­na­war­kan berbagai ke­mudahan bagi para pe­ng­gunanya untuk meng­akses dan mem­bagikan informasi secara ce­pat, mu­dah, dan murah. Berdasarkan hasil riset Wearesosial H
 
Selasa, 27 Agustus 2019 | 17:50:23

Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tandatangani MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

TANJUNGPINANG-Pemerintah Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan  Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).Kerjasama itu ditanda
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:39:31

HUT RI dan Fenomena SDM

Tahun 2019 memiliki arti pen­ting bagi bangsa In­donesia dan tahun ini meru­­pakan masa transisi pe­merin­tahan Joko Widodo periode 2014-2019, dikarenakan pada 20 Oktober 2019 akan dilaksanakan p
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:23:00

17 Agustus Hari Kemerdekaan Ekonomi

"Merdeka, Merdeka, Mer­deka", ucapan ini adalah hasil dari perjuangan pahla­wan-pahlawan ke­mer­dekaan yang siap hidup dan mati pada saat ko­­lonial bebas melepaskan peluru-pe­­luru ke tubuh mereka. Siapa yang
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:07:22

Kemerdekaan, Nilai Keindonesiaan, dan Media Sosial

Nuansa Merah Putih su­dah me­ng­­hiasi se­tiap pandangan. Di depan rumah-rumah, di de­pan kantor-kantor pemerin­tahan dan di pinggir-ping­gir jalan, bendera dan umbul-umbul sudah ramai ber­kibar-
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 07:54:35

Pelayanan Kepolisian dan Tuntutan Masyarakat

Kepolisian Republik Indo­ne­sia se­bagai institusi penjaga keama­nan dan pengayom masyarakat sa­ngat dibu­tuhkan. Kita melihat bagai­mana aksi ke­ja­hatan yang sangat marak. Con­tohnya: pembunuhan, be­gal,
 
Kamis, 8 Agustus 2019 | 22:57:13

Danlantamal IV Hadiri Penutupan TMMD Ke -105 di Tanjungbalai Karimun

Tanjungbalai Karimun-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., menghadiri upcara penutupan TMMD ke-105 tahun 2019 Kodim 0317/TBK bert
 
Kamis, 8 Agustus 2019 | 09:59:55

Korupsi dan BUMN

Beberapa waktu lalu, Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam diamankan oleh KPK dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Walaupun harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada put
 
Minggu, 4 Agustus 2019 | 09:03:13

Polusi dan Konsekuensi Pesatnya Laju Industri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dalam lima tahun periode kepemimpinannya layak kita beri apresiasi atas kesuksesannya membangun proyek infrastruktur jalur tol Trans Jawa. B
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Pelantikan DPRD
 
Top