Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 8 Agustus 2019 | 09:59:55
Opini

Korupsi dan BUMN

Oleh : Tommy EMC Hulu, SH. MH

Sebarkan:
(Ilustrasi)
Beberapa waktu lalu, Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam diamankan oleh KPK dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Walaupun harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kita yakin bahwa KPK melakukan OTT dengan dasar bukti permulaan yang kuat. Andra diduga terkena OTT terkait dengan proyek Baggage Handling System yang dikerjakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Agus disangka Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Sebagaimana berita Harian Analisa (2/8/19), Direktur Keuangan AP II yang terkena OTT KPK pernah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK pada 31 Juli 2018 atas harta kekayaannya pada 2017 dengan jabatan sebagai Direktur Keuangan PT AP II berupa tanah dan bangunan senilai Rp20,893 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Bogor dan sejumlah harta bergerak lainnya. Jika melansir berita sejumlah Media, Gaji Direksi BUMN rata-rata diatas Rp.100 juta dan bahkan diatas RP.200 Juta. Gaji tersebut diluar fasilitas, tunjangan, insentif, dan bahkan bonus atas laba. Maka sudah sepantasnya gaji dan fasilitas fantastis sebesar itu sangat cukup untuk sekelas Direksi BUMN. Namun, Fakta berkata lain Tindak Pidana Korupsi di BUMN merajarela dari tingkat Direksi hingga level staff biasa, sehingga Korupsi yang menjerat Direktur keuangan AP II bukan yang pertama dikalangan Direksi BUMN. 

Kasus korupsi sebelumnya juga sudah menjerat beberapa Direksi dan Pimpinan BUMN, antara lain Wisnu Kuncoro Eks Direktur Teknologi & produksi PT Krakatau Steel sebesar Rp. 24 M, Budi Tjahjono Eks Direktur Utama PT. Asuransi Jasindo sebesar Rp. 3 M dengaan Kasus Korupsi Agen Asuransi Fiktif, Yuly Ariandi Siregar Eks Kepala Bagian Keuangan & RisikoDivisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 dengan kasus Korupsi Anggaran Infrastruktur Fiktif perusahaan subkon dengan taksiran kerugian negara Rp. 186 Miliar. RJ Lino Eks Direktur Utama PT Pelindo II dengan kasus korupsi pengadaan Crane dan tafsiran kerugian negara Rp.60 miliar, dan beberapa kasus korupsi lainnya yang menjerat Direksi maupun Pimpinan BUMN. 

Kerugian Negara 

Perihal masuknya BUMN dalam ranah Tindak Pidana Korupsi pada awalnya sempat menjadi Pro Kontra. Pro Kontra dimaksud apakah kekayaan negara yang berupa saham pada BUMN dapat digolongkan kepada kerugian Negara atau tidak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), menentukan " Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".

Selanjutnya, Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" hal. 21 menjelaskan, badan hukum merupakan subyek hukum layaknya perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia. Badan hukum tersebut juga memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, serta dapat digugat dan juga menggugat di muka Hakim. Artinya BUMN yang juga diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan memiliki kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan pendirinya yang melakukan penyertaan didalam Badan Hukum tersebut. 

Namun berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  Pasal 2 huruf menentukan : "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;" yang artinya berdasarkan ketentuan UU Keuangan Negara, kekayaan BUMN termasuk kedalam kekayaan negara dan kerugian didalamnya juga adalah kerugian Negara.

Kembali lagi kepada sejumlah OTT yang menjerat sejumlah Direksi dan pimpinan BUMN, bahwa cenderung perbuatan yang dilakukan adalah Pasal 11 atau Pasal 12 UU Tipikor perihal Gratifikasi yang berujung pada kerugian Negara, Gratifikasi akan merusak tatanan pekerjaan ataupun sistem yang seharusnya berjalan sebagaimana mestinya. Artinya Perdebatan atas Kerugian Negara dan penerapan UU Tipikor pada BUMN tidak menjadi alasan untuk proses penegakan hukum khususnya Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Carl. J. Friesrich titik berat rumusan korupsi adalah pada kepentingan umum, bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggungjawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum. 

Kesimpulannya, walaupun masih terdapat pro kontra apakah BUMN masuk atau tidak keranah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena pemerintah hanya sebatas pemilik saham, namun faktanya sejumlah proses penegakan hukum tindak pidana korupsi atas tindak pidana korupsi di BUMN telah memperoleh putusan berkekuatan Hukum Tetap. Artinya Proses Pemidanaan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di Sejumlah BUMN telah memiliki dasar hukum yang kuat. Kesalahan sebagai unsur tindak pidana adalah kesalahan yang bersifat subjektif atau merupakan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu menilai tentang psychis pembuat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pembuat. Kembali mengingat adagium Lord acton, "Power tends to corrupt and the absolutely power tends to corrupt absolutely" yang maknanya tabiat kekuasaan yang cenderung menyalah gunakan kekuasaan yang dipunyainya dan kekuasaan yang absolut cenderung menyalah gunakan kekuasaannya secara absolut pula. 

Peningkatan Pengawasan 

Dengan marakya tindak Pidana korupsi pada perusahaan BUMN, menggambarkan peranan pengawasan internal BUMN itu sendiri masih lemah. Baik Satuan Pengawasan Inernal ataupun Satuan Audit Internal yang ada pada BUMN. Wajar saja pengawasan terhadap Bisnis BUMN lemah karena Pengawasan Internal akan memberi laporan kepada Direksi juga. Memang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Audit Eksternal juga melakukan Audit terhadap masing-masing BUMN tapi dirasa tidak maksimal, mengingat Banyaknya jumalh BUMN dan unit bisnisnya di Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam hal tindak Pidana korupsi yang melibatkan BUMN juga terlihat fungsi Dewan komisaris tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

Nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it, is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing either wrong or contrary to law (Moeljatno : 2015).

Berkaitan antara Korupsi dan BUMN, bahwa tindak pidana korupsi tetap menjerat segala sesuatu yang bersumber dan merugikan keuangan Negara. Dengan catatan sejumlah Tindak Pidana Korupsi yang menjerat BUMN, maka sudah sepatutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meingkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepada BUMN khususnya unit-unit bisnis BUMN secara menyeluruh. 

Selanjutnya KPK, Polri dan Kejaksaan khususnya yang berada di daerah yang tentunya memiliki wewenang untuk memproses penyidikan tindak pidana korupsi sudah sepantasnya lebih gesit melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap BUMN yang ada. 

Karena pengawasan internal BUMN sendiri tidak menjadi solusi dan jaminan bahwa BUMN bersih, maka pencegahan dan penindakan oleh penegakan hukum lah yang mungkin menjadi harapan masyarakat. Catatan Terakhir, Penerapan asas pembuktian terbalik atas penyitaan harta dan penerapan hukuman mati secara menyeluruh bagi para koruptor mungkin akan menjadi solusi besar pemberantasan korupi bagi bangsa ini. Salam…***

Penulis adalah, dosen FHSIP, UPBJJ- Universitas Terbuka Medan.

sumber:http://harian.analisadaily.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 22 Agustus 2019 | 14:58:14

Kebakaran Pasar Terapung Tembilahan, 478 dan 45 Ruko Jadi Puing

TEMBILAHAN - Kebakaran hebat terjadi di kios dan ruko di Jalan Yos Sudarso Tembilahan. Amukan api yang terjadi sejak pukul 02.00 Wib baru bisa dijinakkan pada pagi hari, kamis 22 Agustus 2019.Berdasarkan data y
Kamis, 22 Agustus 2019 | 13:42:37

Dituduh Pelakor, Motif Pengeroyokan Siswi SMK oleh Seniornya di Bekasi

Siswi SMK di Bekasi Timur, Kota Bekasi berinisial GL (16) menjadi korban perundungan dan pengeroyokan oleh senior dan alumni sekolah. Motifnya diduga karena persoalan asmara. GL dituduh merusak rumah tangga sat
Kamis, 22 Agustus 2019 | 13:37:20

Kebakaran Perusahaan Sawit di Inhu Meluas hingga 50 Hektar

PEKANBARU - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) juga terjadi di sejumlah areal perusahaan di Riau. Kali ini kebakaran hebat terjadi di salah satu kebun sawit di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).Lahan kebun
Kamis, 22 Agustus 2019 | 12:53:30

Dua Diduga Pelaku Karlahut Ditangkap Tim Gabungan

ROKAN HULU - Tim gabungan satuan tugas (Satgas) Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) Kabupaten Rokan Hulu, Riau berhasil mengamankan Dua orang diduga pelaku pembakar lahan di Dusun Muara Musu Timur Desa Muar
 
Berita Lainnya
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:39:31

HUT RI dan Fenomena SDM

Tahun 2019 memiliki arti pen­ting bagi bangsa In­donesia dan tahun ini meru­­pakan masa transisi pe­merin­tahan Joko Widodo periode 2014-2019, dikarenakan pada 20 Oktober 2019 akan dilaksanakan p
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:23:00

17 Agustus Hari Kemerdekaan Ekonomi

"Merdeka, Merdeka, Mer­deka", ucapan ini adalah hasil dari perjuangan pahla­wan-pahlawan ke­mer­dekaan yang siap hidup dan mati pada saat ko­­lonial bebas melepaskan peluru-pe­­luru ke tubuh mereka. Siapa yang
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:07:22

Kemerdekaan, Nilai Keindonesiaan, dan Media Sosial

Nuansa Merah Putih su­dah me­ng­­hiasi se­tiap pandangan. Di depan rumah-rumah, di de­pan kantor-kantor pemerin­tahan dan di pinggir-ping­gir jalan, bendera dan umbul-umbul sudah ramai ber­kibar-
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 07:54:35

Pelayanan Kepolisian dan Tuntutan Masyarakat

Kepolisian Republik Indo­ne­sia se­bagai institusi penjaga keama­nan dan pengayom masyarakat sa­ngat dibu­tuhkan. Kita melihat bagai­mana aksi ke­ja­hatan yang sangat marak. Con­tohnya: pembunuhan, be­gal,
 
Kamis, 8 Agustus 2019 | 22:57:13

Danlantamal IV Hadiri Penutupan TMMD Ke -105 di Tanjungbalai Karimun

Tanjungbalai Karimun-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., menghadiri upcara penutupan TMMD ke-105 tahun 2019 Kodim 0317/TBK bert
 
Kamis, 8 Agustus 2019 | 09:59:55

Korupsi dan BUMN

Beberapa waktu lalu, Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam diamankan oleh KPK dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Walaupun harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada put
 
Minggu, 4 Agustus 2019 | 09:03:13

Polusi dan Konsekuensi Pesatnya Laju Industri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dalam lima tahun periode kepemimpinannya layak kita beri apresiasi atas kesuksesannya membangun proyek infrastruktur jalur tol Trans Jawa. B
 
Minggu, 4 Agustus 2019 | 08:26:19

Peta Politik Pasca Pilpres

Perebutan kursi menteri dan bursa Pilpres 2024 benar-benar mengubah peta politik kita. Berbagai partai baik pemenang Pilpres maupun partai oposisi melakukan langkah akrobatik guna menunjukkan eksistensinya. Ent
 
Minggu, 4 Agustus 2019 | 08:01:44

Radikalisme, Kekerasan dan Matinya Kearifan Lokal

Gejolak radikalisme dan kekerasan sosial masih terus menghantui umat manusia. Kasus bom bunuh diri di Kota Kabul Afghanistan (Kamis, 25/07/2019) yang mengakibatkan 12 orang meninggal menjadi saksi kel
 
Senin, 29 Juli 2019 | 14:16:37

Tindak Tegas PT Ellang Semestha Indonesia Jika Tidak Ada Izin Timbun

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar angkat bicara mengenai dugaan Penimbunan Mangrove yang dilakukan oleh PT. Ellang Semestha Indonesia.Penimbunan Man
 
Kamis, 11 Juli 2019 | 11:16:55

Messi Layak Raih Ballon dOr Meski Tak Juara Liga Champions

BARCELONA - Rivaldo menilai Lionel Messi layak meraih gelar Ballon d'Or tahun ini. Meski La Pulga gagal mengantar Barcelona meraih Liga Champions.Messi menunjukkan maginya sepanjang musim 2018/2019. Ia b
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 13:24:22

DPRD Kota Tanjungpinang Gelar Paripurna LKPJ WaliKota

Tanjungpinang-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.Jum
 
Rabu, 19 Juni 2019 | 09:51:29

Silaturahmi Kantibmas di Tanjungpinang dengan Kapolda, Ketua LAM Kepri Pesankan Ini

TANJUNGPINANG-Polda Kepri menggelar silaturahmi Kamtibmas bersama Gubernur Kepri,Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, para tokoh Agama dan tokoh masyarakat, serta Forkopimda tingkat l di Gedung Arsip TanjungpinangP
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 13:22:58

Kapolres Tanjungpinang dan Dandim 0315/Bintan Pimpin Apel Konsolidasi OPS Ketupat Seligi 2019

 Spiritriau.com - Polres Tanjungpinang melaksanakan apel konsolidasi Sinergitas Operasi Ketupat Tahun 2019 dan kesiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).Kegiatan tersebut dilaksan
 
Kamis, 13 Juni 2019 | 23:24:57

Pasca Direktur Mundur, Seleksi Terbuka Direksi BUMD PT BIS Segera Dilakukan

Spiritriau.com - Pemkab Bintan akan segera melakukan pemilihan Direksi BUMD PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang kini posisinya kosong setelah Risalasih selaku Direktur PT BIS mengundurkan diri sejak beberapa bulan
 
 
 
Terpopuler

1

18 Agu 2019 08:39 | 242 views
Opini

HUT RI dan Fenomena SDM

2

18 Agu 2019 08:23 | 181 views
Opini

17 Agustus Hari Kemerdekaan Ekonomi

3

18 Agu 2019 08:07 | 76 views
Opini

Kemerdekaan, Nilai Keindonesiaan, dan Media Sosial

4

18 Agu 2019 07:54 | 65 views
Opini

Pelayanan Kepolisian dan Tuntutan Masyarakat

 
 
 
 
Top