Terverifikasi Dewan Pers
 
Minggu, 28 April 2019 | 10:00:38
Opini

Pemilu 2019 yang Mematikan

Oleh: Fadil Abidin

Sebarkan:
(Foto :analisadaily.com)
Ilustrasi

Pemilu 2019 pantas disebut sebagai pe­milihan umum yang "mematikan" se­panjang sejarah. Pemilu 2019 secara umum berlangsung secara aman, tertib, lan­car, dan nyaris tanpa gangguan ke­ru­suh­an. Tapi korban jiwa justru ber­asal dari pihak-pihak yang terlibat pemilu se­cara langsung.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) me­nya­takan anggota KPPS (Kelom­pok Pe­nyelenggara Pemu­ngutan Suara) di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang me­ninggal dunia ada 90 orang, dan 374 orang sakit. Mereka tersebar di 19 pro­vinsi. Anggota KPPS yang meninggal dunia mayoritas akibat kelelahan, riwayat penyakit yang kambuh, sakit, dan mengalami kecelakaan akibat kelelahan.   

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga mencatat ada 26 orang anggota Pan­waslu (Panitia Pengawas Pemilu) m­e­ning­gal dunia dan 325 orang yang sakit, k­elelahan, menga­lami kekerasan, dan ke­ce­lakaan saat mengawasi pelaksanaan pemilu.

Mabes Polri mendata 15 anggota ke­po­­lisian gugur ketika bertugas meng­aman­­kan jalannya Pemilu 2019. Mereka gu­gur dalam tugas karena kondisi yang ke­­le­lahan, riwayat penyakit, hingga me­nga­lami kecela­kaan lalu lintas karena ke­­le­lahan. Para anggota kepolisian yang me­ning­gal dunia itu bertugas meng­aman­kan pendistribusian logistik, menga­man­kan ta­hap pemungutan suara, mengawal peng­hi­tu­ngan suara, dan pendistribusian ko­­tak suara (news.­detik.com, 22/04/2019).

Makin Berat

Kita patut prihatin atas banyaknya kor­ban jiwa. Terutama angggota KPPS se­olah-olah menjadi tumbal bagi sistem pe­milu serentak. Pemilu 2019 menyatu­kan pileg dan pilpres yang  dilakukan s­ecara serentak me­mang berat dan perlu eva­luasi. Ada beberapa hal mengapa tu­gas KPPS kian berat di Pemilu 2019 ini.

Pertama, penggabungan pileg dan pil­pres adalah ide yang buruk. Mahkamah Kons­titusi (MK) hanya berlandaskan yu­ridis-formil ketika memutuskan pe­milu harus serentak. Tanpa memper­ha­tikan hal-hal teknis di lapangan, atau paling tidak mempertimbangkan Pemilu 2014. KPPS pada waktu itu sebenarnya juga ke­sulitan melaksanakan pileg, dan beban itu kemudian ditambah lagi di Pemilu 2019.

Kedua, sistem pemilu proporsional ter­buka dengan banyak partai. Banyak partai dan banyak caleg (calon anggota le­gislatif) membuat KPPS bingung dalam meng­hitung dan merekapitulasi hasil pe­mungutan suara. Hal ini memakan waktu yang lama, belum lagi perdebatan me­nyang­­­kut sah atau tidak sahnya surat suara, atau suara sah itu milik partai atau caleg.

Ketiga, tugas KPPS di TPS ketika pe­milu berlangsung justru disibukkan dengan urusan "tulis-menulis". Ketika ada 16 parpol peserta pemilu maka harus dibuat rangkapan Berita Acara (Formulir Model C) dan Sertifikat Hasil Penghitu­ngan Suara (Formulir Model C1), untuk masing-masing saksi, ditambah 6 rangkapan untuk KPU kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Panwas, dan pertinggal termasuk yang ber­hologram.

Jika seluruh saksi hadir, maka ada 22 rangkapan yang harus dibuat. Ini berarti untuk pemilihan anggota DPR, DPRD pro­vinsi, dan DPRD kabu­paten/kota di­buat 66 rangkapan. Untuk pemilihan ang­gota DPD dibuat sebanyak saksi yang ha­dir di TPS, rata-rata sekitar 3-7 orang. Un­tuk Pilpres agak ringan karena ca­lonnya cuma 2 pasangan.

Mengisi formulir model C dan C1 (ter­­masuk C1 Plano) menguras banyak te­naga, pikiran, dan waktu. Setiap lembar harus diisi dengan lengkap dan benar, serta ditan­datangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi-saksi yang hadir. Ku­rangnya latihan atau bimbingan teknis (bim­tek) menjadi penyebab lambannya pe­ngisian. Bagi KPPS yang sudah ber­pengalaman, pengi­sian ini bisa cepat di­se­lesaikan. Tapi bagi KPPS yang belum ber­penga­laman, kegiatan ini bisa sampai dini hari bahkan menjelang subuh.

Keempat, masalah rekrutmen anggota KPPS. Di banyak daerah rekrutmen dila­kukan menjelang hari H pemungutan suara. Minimnya pelatihan dan bimtek ke­pada KPPS harus diakui oleh KPU. Re­krutmen anggota KPPS juga seakan tan­pa filter. Ada yang hamil tua (ada ka­sus ketika hari pemilu, anggota KPPS ter­sebut melahirkan). Ada yang punya ri­wayat penyakit menahun, dan usia yang terlalu lanjut – peraturan KPU tidak ada syarat batas atas usia untuk menjadi anggota KPPS.     

Sistem Pemilu

Hal-hal di atas hendaknya menjadi fokus perhatian bagi KPU. Perlu dibuat terobosan bagaimana agar KPPS tidak ter­lalu banyak menulis dan membuat rang­kapan formulir model C dan C1. Mi­salnya membuat kertas khusus, ketika ditulis bisa langsung tembus 4 rangkapan se­kaligus (semacam kertas karbon), atau di­perbolehkan difotokopi dengan syarat tan­da tangan harus tetap asli atau basah. Pem­berian nama dan tanda tangan di tiap lembar model C dan C1 perlu dire­duksi, misalnya hanya pada akhir atau hasil penghi­tungan suara.

Rekrtumen KPPS ke depannya harus me­libatkan pemeriksaan dokter secara lang­sung, bukan hanya formalitas surat ke­terangan sehat dari dokter. Batasan umur tertua harus juga diadakan.

Pelatihan dan bimtek harus dilakukan se­cara intensif dan efisien. Penulis me­ngikuti bimtek pemilu sebagai KPPS cuma 2 jam di aula kelurahan, di ruangan pa­nas yang penuh sesak berjumlah ra­tusan orang. Narasumber hanya fokus ber­bicara soal peraturan-peraturan KPU, tapi tidak fokus bagaimana teknis pe­ngisian berbagai formulir model C agar bisa mengisi dengan cepat dan benar. Sudah selayaknya dan pantas, mengingat tu­gasnya yang penting, KPPS (Ketua KPPS dan 1 orang anggota) ketika pela­tihan atau bimtek ditempatkan di ballroom hotel yang sejuk, dari pagi hingga malam saja sehingga tak usah menginap. Cara-cara ini bisa memangkas inefisiensi wak­tu, tenaga, dan pikiran KPPS ketika bertugas di TPS karena sudah tahu kiat-kiatnya.

Pemungutan suara dibuka pukul 07.00, jika KPPS ma­sih bekerja hingga 07.00 keesokan harinya secara non-stop. Inilah yang biasanya memakan korban jiwa karena kelelahan, lupa istirahat, lupa makan, fisik dan mental su­dah sangat lelah. Yang punya riwayat penyakit akan kam­buh sakitnya, yang lelah ketika dipaksakan berken­dara menuju kantor lurah akan mengalami kecelakaan.

Jika KPPS tidak selesai dalam waktu 18 jam sebe­nar­nya ada yang tidak beres de­ngan cara kerjanya, kerja tim yang berantakan, atau ketidak­tahuan sehingga tidak efisien dalam memanfaatkan waktu.

Manusia punya batasan titik jenuh, jika bekerja terus selama 24 jam, maka hal-hal fatal akan terjadi. Penulis sendiri yang berpengalaman dari pemilu ke pemilu, de­ngan kerjasama tim yang ba­gus, baru bisa menyele­saikan semuanya dari pukul 07.00 sampai pukul 00.30 WIB.

Kita semua berduka ketika begitu banyak korban jiwa yang jatuh di Pemilu 2019 di jajaran penyelenggara pe­milu dan kepolisian. Dedika­si yang luar biasa dari jajaran KPPS, jika kita lihat yang mereka dapatkan tidak sebe­ra­pa dibandingkan pengor­banan dan juga waktu yang mereka berikan untuk me­nga­wal pemilu ini.

Semoga Pemilu 2019 menjadi pemilu yang "me­matikan" terakhir. Pemerin­tah dan DPR perlu membuat UU baru, semisal pelaksana­an pemilu lokal dan pemilu nasional. Pemilu lokal untuk memilih kepala daerah, anggota DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota. Pe­mi­lu nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD. Pembagian ini akan lebih me­ringankan secara teknis para petugas KPPS di TPS seka­ligus menghemat ang­garan. Jika sistem pemilu se­rentak seperti ini tetap diper­tahan­kan, bukan tak mungkin masya­rakat akan enggan menjadi anggota KPPS me­ngingat risiko yang akan dihadapinya. ***

Penulis adalah pemerhati ma­salah sosial-kemasyarakatan.

sumber:analisadaily.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 20 Mei 2019 | 20:02:30

Jalin Sinergitas, Polres Rohil Bukber Dengan Wartawan

UJUNGTANJUNG- Menjaga sinergitas antara Polres Rokan Hilir  dengan insan Pers yang bertugas liputan di wilayah UJungtanjung, Kabag Humas Polres Rokan Hilir AKP, Jliandi, SH  mengadakan buka bersama de
Senin, 20 Mei 2019 | 16:50:34

Ketum Dharma Pertiwi : Ibadah Puasa Sebagai Wahana Peningkatan Kesadaran Spiritual

JAKARTA - Ibadah puasa yang sedang dilaksanakan ini, dapat dijadikan sebagai wahana pengendalian diri dan peningkatan kesadaran spiritual. Makna berpuasa setiap warga muslim adalah untuk melatih dan menahan emo
Senin, 20 Mei 2019 | 14:41:27

Jalan Moujolelo Rusak, Camat Pinggir Hanya Surati HKi Pekdum 4 B

Pinggir - Pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai oleh perusahaan Hutama Karya Infrastruktur (HKi), khususnya di wilayah seksi 4 B, menimbulkan banyak kerusakan di sejumlah badan jalan Moujolelo, Desa Pinggi
Senin, 20 Mei 2019 | 13:53:47

Diduga Mark Up Dana Desa, Oknum Penghulu Bangko Pusako dilaporkan Ke Polres Rohil

UJUNGTANJUNG- Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan( BPKep)  Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako ,Safrizal  akhirnya melaporkan Bahadi seorang oknum  Penghulu Bangko Pusaka ke pihak Polres R
 
Berita Lainnya
Minggu, 28 April 2019 | 10:00:38

Pemilu 2019 yang Mematikan

Pemilu 2019 pantas disebut sebagai pe­milihan umum yang "mematikan" se­panjang sejarah. Pemilu 2019 secara umum berlangsung secara aman, tertib, lan­car, dan nyaris tanpa gangguan ke­ru­suh­an. Tapi korban jiwa
 
Minggu, 28 April 2019 | 09:34:39

Sinergitas Menjaga Lingkungan Pasca Pemilu

Masyarakat Indonesia te­ngah dirundung berbagai in­formasi mengenai hasil suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Persetan dengan semua hal yang disampaikan baik di media elektronik maupun media sosia
 
Minggu, 21 April 2019 | 10:27:47

Kedewasaan dalam Berdemokrasi

PEMILIHAN umum (Pemilu) akhir­nya telah selesai dilakukan de­ngan menghasilkan pasangan Presi­den dan Wakil Presiden, juga anggota DPR, DPD, dan DPRD pada periode 2019-2024. Setidak-tidaknya, hasil per­­hi
 
Minggu, 21 April 2019 | 10:03:49

Tuhan Tidak Melihat Agamamu

KITA sepakat dalam suatu pema­ha­man yang utuh bahwa surga adalah hak prerogatif nya Tuhan dan manusia se­tinggi apapun ibadahnya takkan mam­pu memberi satu kepastian bah­wa si anu masuk surga dan si ana m
 
Minggu, 14 April 2019 | 07:36:36

Menjaga Pilpres

Hari pencoblosan Pemilu Pemilihan Pre­siden (Pilpres) tinggal beberapa hari lagi. Tepatnya pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 nanti. Ka­dang hati tak sabar lagi menunggu hari pen­coblosan ini.
 
Minggu, 7 April 2019 | 07:45:04

Neuro Ledership Menuntun Lahirnya Neuro Creativity

Persaingan yang terjadi saat ini bukan hanya di dunia usaha saja, melainkan semua orang sampai negara sedang berada pada posisi bersaing. Mungkin sebagian ada yang kurang sependapat karena istilah persaingan
 
Jumat, 5 April 2019 | 19:14:27

Jangan Pilih (Calon) Penebar Uang

Seiring bertambahnya jumlah Partai Politik, dapil dan kursi, persaingan peserta pemilu semakin ketat. Dibandingkan tahun 2014 jumlah Partai Politik nasional pada pemilu tahun ini bertambah menjadi 16 diluar 4 P
 
Minggu, 31 Maret 2019 | 09:58:00

Hegemoni Pendidikan dan Pendidikan yang Membebaskan

Menurut rumusan Antonio Gra­maci, hegemoni diarti­kan sebagai sebu­ah upaya pihak elit penguasa yang mendo­minasi untuk meng­giring cara berpikir, bersikap, dan menilai masyarakat agar sesuai dengan k
 
Jumat, 29 Maret 2019 | 15:20:46

Mengatasi Tantangan Operasional UNTSO, UNDOF, dan Misi UNIFIL

Penasehat Militer RI Untuk PBB, Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si. menghadiri pertemuan Military Staff Committee Dewan Keamanan PBB yang membahas masalah UNTSO, UNDOF, dan UNIFIL – Lebanon beberapa saat lalu, yan
 
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:00:32

Di Balik 80 Juta Bisa Apa

Kalimat 80 juta bisa dapat apa seketiga me­nyebar bak se­rangan fajar. Semua din­ding-dinding akun media sosial apa­pun itu dibanjiri oleh kalimat tersebut. Kalimat ta­nya yang se­mua orang akhirnya tahu m
 
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:20:13

Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online

Setelah sempat menyeruak pada tahun 2015, kasus pros­titusi on­line yang melibatkan para artis kembali naik ke permukaan. Kali ini melibatkan artis kenamaan Vanessa Angel. ditang­kap Kepolisian daerah Jawa
 
Minggu, 13 Januari 2019 | 07:50:06

Pelecehan di Dunia Akademik

Beberapa waktu yang lalu kita mende­ngar seorang maha­siswi S3 mem­polisi­kan rektor sebuah PTS kare­na di­lempar disertasi. Ikhwalnya, sebagai­mana diberitakan banyak media, m­a­hasiswi S3 tersebut menjelaskan
 
Minggu, 13 Januari 2019 | 07:29:18

Prostitusi, Hukum dan Moralitas

Di tengah kasak-kusuk Pemilu 2019, sua­sana awal tahun menda­dak heboh dengan keberhasilan Polda Jawa Timur memergoki sekaligus me­nangkap VA, AS dan R terkait kasus pros­titusi di Surabaya. Kendati prostitusi
 
Minggu, 6 Januari 2019 | 07:57:54

Bencana Alam di Awal 2019

TAHUN 2019 telah diawali dengan ben­cana tanah longsor di Desa Sirnaresmi, Ke­­camatan Cisolok, Kabu­pa­ten Suka­bu­mi, Jawa Barat.  Bencana tersebut te­lah  merenggut puluhan jiwa manusia d
 
Rabu, 5 Desember 2018 | 14:20:45

Korupsi Masa Orba, Ini Pernyataan Ahmad Basarah

Pertama, saya ingin letakkan dulu konteks dan teks pernyataan media saya tentang mantan Presiden Soeharto. Saya ditanya oleh teman-teman media tentang pernyataan Capres Pak Prabowo di forum internasional yang m
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top