Terverifikasi Dewan Pers
 
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:20:13
Opini

Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online

Oleh: Karolina H

Sebarkan:
(Foto:google )
lustrasi

Setelah sempat menyeruak pada tahun 2015, kasus pros­titusi on­line yang melibatkan para artis kembali naik ke permukaan. Kali ini melibatkan artis kenamaan Vanessa Angel. ditang­kap Kepolisian daerah Jawa Timur pada Sabtu (5/1) siang. Artis kelahiran Jakarta tersebut diamankan ketika se­dang bersama dengan seorang pengu­saha bernama Rian di sebuah hotel di Su­rabaya, Jawa Timur. Selain Vanessa, Av­riellia (seorang model) dan dua orang mucikari yakni ES alias Endang (37) dan TN alias Tentri (28) juga turut di­amankan da­lam kasus ini.

Secara pribadi, meskipun sangat mustahil untuk menihil­kan, saya sangat mendukung upaya baik oleh pemerin­tah mau­pun aparat untuk setidaknya me­minimalisir praktek prostitusi on­line yang kian marak. Namun dalam upa­yanya tersebut, saya melihat baik ma­syarakat, aparat, maupun media ma­sih sangat bias dalam melihat masalah ini.

Salah satunya oleh media. Dalam se­tiap kasus prostitusi artis, demi men­da­pat banyak pembaca, media cen­de­rung ha­nya sibuk meng­eks­ploi­tasi para artis yang diduga terlibat prak­tek prostitusi, tak terkecuali dalam kasus Va­nessa. Mulai dari pemberitaan ranah pri­badi macam asmara hingga pemilih­an redaksi berita yang merendahkan.

Sementara Rian, sang pengguna jasa prostitusi justru diberi­takan dengan redaksi yang positif. Mulai dari "tajir", hingga diksi "kaya", tak ada media yang berani menyematkan label pezi­nah pada pengguna jasa prostitusi. Sial­nya lagi, isu-isu substansial terkait bis­nis asusila tersebut (macam siapa aktor­nya maupun apakah ada backup dari apa­rat atau tidak) tidak mendapat so­rotan dari media.

Hukum Bias Gender (?)

Hukum adalah institusi yang diben­tuk untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam kasus prostitusi. Namun sayangnya hingga hari ini hukum yang dimiliki oleh Indonesia cenderung mendis­kri­mi­nasi para PSK.

Ya, selama ini pemerintah dan apa­rat selalu menempatkan para PSK se­bagai tersangka dan pengguna jasa PSK se­bagai korban. Hal ini dibuktikan dengan ber­bagai upaya penang­kapan yang dila­kukan aparat terhadap para PSK. Semen­tara itu para pengguna jasa pros­titusi dibiarkan berkeliaran. Tak ter­kecuali dalam kasus Vanessa dimana Rian (pengguna jasa) dibebaskan begitu saja.

Di sinilah letak kesalahan peme­rin­tah dan aparat. Menem­patkan para peng­guna jasa sebagai korban adalah ke­buah kekeliruan yang sangat fatal aki­batnya. Justru sikap inilah yang se­lama ini membuat praktek prostitusi kian tumbuh subur di masyara­kat. Layaknya prinsip ekonomi yang berbu­nyi semakin tinggi permintaan semakin tinggi penawaran, maka rumus yang sama juga terjadi dalam dunia pros­titusi.

Semakin tinggi jumlah permintaan ter­hadap para PSK maka akan semakin ting­gi pula jumlah PSK yang terhim­pun baik oleh para mucikari ataupun individu. Inilah yang selama ini dilupa­kan atau sengaja dilupakan oleh para pe­mangku kepentingan dalam proses men­cari solusi penanganan masalah pros­titusi. Pemerintah selalu ber­ang­gapan bahwa dengan menertibkan dan memberdayakan para PSK akan mam­pu menghapuskan praktek prostitusi di In­donesia. Padahal jelas itu merupakan pandangan yang sangat keliru.

Oleh karena itu pemerintah dan aparat harus mengubah para­digmanya. Pemerintah mau tidak mau harus melek gender untuk bisa menyelesaikan permasalahan prostitusi. Selama hal itu tidak dilakukan maka solusi yang dihasilkan oleh pemangku kepentingan tidak akan berhasil dan sia-sia.

Sahkan RUU PKS

Diskriminasi yang dialami oleh para PSK tentunya menjadi sebuah kondisi yang memprihatinkan. Dalam pengen­tas­an kasus prostitusi, hukum selama ini selalu tajam menjerat para penyedia jasa prostitusi. Hal ini berbanding ter­balik dengan sikap aparat yang dengan begitu gampangnya melepaskan dan mem­biarkan para penggunan jasa prostitusi dengan alasan mereka adalah korban dari bisnis prostitusi. Dalam pemberan­tas­an prostitusi, hukum seolah tajam ke bawah dan tumpul ke atas.  Oleh karena itu untuk mencip­ta­kan keadilan hukum, para pengguna jasa prostitusi harus mendapat huku­man yang sama seperti yang dialami para penyedia jasa prostitusi.

Selain untuk menegakkan keadilan, mem­berikan hukuman juga akan men­jadi solusi yang tepat untuk memutus ran­tai bis­nis prostitusi di Indonesia. Hal ini penting untuk segera di­te­rapkan ka­rena motif dari masyarakat meng­gu­na­kan jasa prostitusi semakin kom­pleks saja. Kalau dulu motifnya hanya ber­kisar pada kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, kini sudah banyak ma­syarakat yang menggunakan jasa pros­titusi untuk melepas keperjakaan (biasanya dilaku­kan oleh kaum rema­ja), sebagai peng­ganti praktek seling­kuh (atas izin dari istri), hingga sebagai ba­han pamer kepada teman-temannya (biasanya dilakukan oleh pebisnis dan pejabat).

Untuk bisa menjerat para pengguna jasa prostitusi maka pemerintah mau tidak mau harus melahirkan sebuah perangkat hukum yang mengatur hukuman bagi pengguna. Salah satunya dengan mengesahkan RUU Penghapu­san Kekerasan Seksual (UU PKS) yang sudah bertahun-tahun mandeg di meja DPR RI. RUU ini terbilang efektif  ka­rena akan menghukum semua pihak da­lam praktek prostitusi mulai dari mu­cikari hingga si pengguna jasa.

Di samping itu dengan adanya sanksi terhadap pengguna, maka akan terjadi pergeseran perspektif terkait prostitusi dari yang sebelumnya diang­gap sebagai sesuatu yang wajar men­jadi sebuah tindak kejahatan sehingga per­misifitas masyarakat terhadap lelaki pengguna jasa prostitusi akan hilang.

Saya tentunya tidak bisa menjamin bahwa pengesahan UU PKS tersebut bisa menghapuskan praktek prostitusi di Indonesia karena belum ada satupun negara yang bisa mengha­puskan prosti­tusi dari negaranya. Namun setidaknya kita bisa mengurangi praktek maupun transaksi prostitusi dengan penerapan hukuman tersebut. Demi menciptakan keadilan dalam masyarakat. ***

Penulis adalah pemerhati masalah perempuan.

sumber:analisadaily.com

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 22 April 2019 | 12:22:59

UN Tingkat SD dan SMP di Pinggir dan Talang Muandau, Aman dan Kondusif

Pinggir - Ujian Nasional untuk tingkat pedidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hari ini Senin (22/04), serentak di gelar.Seperti halnya di wilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis,
Minggu, 21 April 2019 | 11:17:41

Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres meski Raih 51 Persen Suara Lebih? Begini Faktanya

JAKARTA-Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres Meski Raih 51 Persen Suara Lebih? Begini Faktanya JAKARTA-Beredar sebuah tulisan soal paslon 01, Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin yang diisukan tidak bisa memenan
Minggu, 21 April 2019 | 10:35:58

Kumpulan Ucapan Hari Kartini 2019

Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini setiap tahunnya.Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan penghargaan atas segala jasa perempuan di sekeliling Anda, satu diantaranya dengan memberi uca
Minggu, 21 April 2019 | 10:27:47

Kedewasaan dalam Berdemokrasi

PEMILIHAN umum (Pemilu) akhir­nya telah selesai dilakukan de­ngan menghasilkan pasangan Presi­den dan Wakil Presiden, juga anggota DPR, DPD, dan DPRD pada periode 2019-2024. Setidak-tidaknya, hasil per­­hi
 
Berita Lainnya
Minggu, 21 April 2019 | 10:27:47

Kedewasaan dalam Berdemokrasi

PEMILIHAN umum (Pemilu) akhir­nya telah selesai dilakukan de­ngan menghasilkan pasangan Presi­den dan Wakil Presiden, juga anggota DPR, DPD, dan DPRD pada periode 2019-2024. Setidak-tidaknya, hasil per­­hi
 
Minggu, 21 April 2019 | 10:03:49

Tuhan Tidak Melihat Agamamu

KITA sepakat dalam suatu pema­ha­man yang utuh bahwa surga adalah hak prerogatif nya Tuhan dan manusia se­tinggi apapun ibadahnya takkan mam­pu memberi satu kepastian bah­wa si anu masuk surga dan si ana m
 
Minggu, 14 April 2019 | 07:36:36

Menjaga Pilpres

Hari pencoblosan Pemilu Pemilihan Pre­siden (Pilpres) tinggal beberapa hari lagi. Tepatnya pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 nanti. Ka­dang hati tak sabar lagi menunggu hari pen­coblosan ini.
 
Minggu, 7 April 2019 | 07:45:04

Neuro Ledership Menuntun Lahirnya Neuro Creativity

Persaingan yang terjadi saat ini bukan hanya di dunia usaha saja, melainkan semua orang sampai negara sedang berada pada posisi bersaing. Mungkin sebagian ada yang kurang sependapat karena istilah persaingan
 
Jumat, 5 April 2019 | 19:14:27

Jangan Pilih (Calon) Penebar Uang

Seiring bertambahnya jumlah Partai Politik, dapil dan kursi, persaingan peserta pemilu semakin ketat. Dibandingkan tahun 2014 jumlah Partai Politik nasional pada pemilu tahun ini bertambah menjadi 16 diluar 4 P
 
Minggu, 31 Maret 2019 | 09:58:00

Hegemoni Pendidikan dan Pendidikan yang Membebaskan

Menurut rumusan Antonio Gra­maci, hegemoni diarti­kan sebagai sebu­ah upaya pihak elit penguasa yang mendo­minasi untuk meng­giring cara berpikir, bersikap, dan menilai masyarakat agar sesuai dengan k
 
Jumat, 29 Maret 2019 | 15:20:46

Mengatasi Tantangan Operasional UNTSO, UNDOF, dan Misi UNIFIL

Penasehat Militer RI Untuk PBB, Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si. menghadiri pertemuan Military Staff Committee Dewan Keamanan PBB yang membahas masalah UNTSO, UNDOF, dan UNIFIL – Lebanon beberapa saat lalu, yan
 
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:00:32

Di Balik 80 Juta Bisa Apa

Kalimat 80 juta bisa dapat apa seketiga me­nyebar bak se­rangan fajar. Semua din­ding-dinding akun media sosial apa­pun itu dibanjiri oleh kalimat tersebut. Kalimat ta­nya yang se­mua orang akhirnya tahu m
 
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:20:13

Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online

Setelah sempat menyeruak pada tahun 2015, kasus pros­titusi on­line yang melibatkan para artis kembali naik ke permukaan. Kali ini melibatkan artis kenamaan Vanessa Angel. ditang­kap Kepolisian daerah Jawa
 
Minggu, 13 Januari 2019 | 07:50:06

Pelecehan di Dunia Akademik

Beberapa waktu yang lalu kita mende­ngar seorang maha­siswi S3 mem­polisi­kan rektor sebuah PTS kare­na di­lempar disertasi. Ikhwalnya, sebagai­mana diberitakan banyak media, m­a­hasiswi S3 tersebut menjelaskan
 
Minggu, 13 Januari 2019 | 07:29:18

Prostitusi, Hukum dan Moralitas

Di tengah kasak-kusuk Pemilu 2019, sua­sana awal tahun menda­dak heboh dengan keberhasilan Polda Jawa Timur memergoki sekaligus me­nangkap VA, AS dan R terkait kasus pros­titusi di Surabaya. Kendati prostitusi
 
Minggu, 6 Januari 2019 | 07:57:54

Bencana Alam di Awal 2019

TAHUN 2019 telah diawali dengan ben­cana tanah longsor di Desa Sirnaresmi, Ke­­camatan Cisolok, Kabu­pa­ten Suka­bu­mi, Jawa Barat.  Bencana tersebut te­lah  merenggut puluhan jiwa manusia d
 
Rabu, 5 Desember 2018 | 14:20:45

Korupsi Masa Orba, Ini Pernyataan Ahmad Basarah

Pertama, saya ingin letakkan dulu konteks dan teks pernyataan media saya tentang mantan Presiden Soeharto. Saya ditanya oleh teman-teman media tentang pernyataan Capres Pak Prabowo di forum internasional yang m
 
Kamis, 27 September 2018 | 13:10:16

Eksistensi TNI Dalam Pendidikan Karakter Bangsa

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai semua aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dan dialog di media elektronik.
 
Kamis, 20 September 2018 | 11:11:18

Babinsa di Lombok Saat Gempa, Antara Keluarga dan Tugas

Musibah gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok, Sumbawa dan Sumbawa Barat beberapa waktu lalu telah menyisakan kenangan dan cerita yang mengharukan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya bagi
 
 
 
Terpopuler

1

21 Apr 2019 10:27 | 511 views
Opini

Kedewasaan dalam Berdemokrasi

2

21 Apr 2019 10:03 | 331 views
Opini

Tuhan Tidak Melihat Agamamu

 
 
 
 
 
Top