Iklan Sosial
 
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:20:13
Opini

Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online

Oleh: Karolina H

Sebarkan:
(Foto:google )
lustrasi

Setelah sempat menyeruak pada tahun 2015, kasus pros­titusi on­line yang melibatkan para artis kembali naik ke permukaan. Kali ini melibatkan artis kenamaan Vanessa Angel. ditang­kap Kepolisian daerah Jawa Timur pada Sabtu (5/1) siang. Artis kelahiran Jakarta tersebut diamankan ketika se­dang bersama dengan seorang pengu­saha bernama Rian di sebuah hotel di Su­rabaya, Jawa Timur. Selain Vanessa, Av­riellia (seorang model) dan dua orang mucikari yakni ES alias Endang (37) dan TN alias Tentri (28) juga turut di­amankan da­lam kasus ini.

Secara pribadi, meskipun sangat mustahil untuk menihil­kan, saya sangat mendukung upaya baik oleh pemerin­tah mau­pun aparat untuk setidaknya me­minimalisir praktek prostitusi on­line yang kian marak. Namun dalam upa­yanya tersebut, saya melihat baik ma­syarakat, aparat, maupun media ma­sih sangat bias dalam melihat masalah ini.

Salah satunya oleh media. Dalam se­tiap kasus prostitusi artis, demi men­da­pat banyak pembaca, media cen­de­rung ha­nya sibuk meng­eks­ploi­tasi para artis yang diduga terlibat prak­tek prostitusi, tak terkecuali dalam kasus Va­nessa. Mulai dari pemberitaan ranah pri­badi macam asmara hingga pemilih­an redaksi berita yang merendahkan.

Sementara Rian, sang pengguna jasa prostitusi justru diberi­takan dengan redaksi yang positif. Mulai dari "tajir", hingga diksi "kaya", tak ada media yang berani menyematkan label pezi­nah pada pengguna jasa prostitusi. Sial­nya lagi, isu-isu substansial terkait bis­nis asusila tersebut (macam siapa aktor­nya maupun apakah ada backup dari apa­rat atau tidak) tidak mendapat so­rotan dari media.

Hukum Bias Gender (?)

Hukum adalah institusi yang diben­tuk untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam kasus prostitusi. Namun sayangnya hingga hari ini hukum yang dimiliki oleh Indonesia cenderung mendis­kri­mi­nasi para PSK.

Ya, selama ini pemerintah dan apa­rat selalu menempatkan para PSK se­bagai tersangka dan pengguna jasa PSK se­bagai korban. Hal ini dibuktikan dengan ber­bagai upaya penang­kapan yang dila­kukan aparat terhadap para PSK. Semen­tara itu para pengguna jasa pros­titusi dibiarkan berkeliaran. Tak ter­kecuali dalam kasus Vanessa dimana Rian (pengguna jasa) dibebaskan begitu saja.

Di sinilah letak kesalahan peme­rin­tah dan aparat. Menem­patkan para peng­guna jasa sebagai korban adalah ke­buah kekeliruan yang sangat fatal aki­batnya. Justru sikap inilah yang se­lama ini membuat praktek prostitusi kian tumbuh subur di masyara­kat. Layaknya prinsip ekonomi yang berbu­nyi semakin tinggi permintaan semakin tinggi penawaran, maka rumus yang sama juga terjadi dalam dunia pros­titusi.

Semakin tinggi jumlah permintaan ter­hadap para PSK maka akan semakin ting­gi pula jumlah PSK yang terhim­pun baik oleh para mucikari ataupun individu. Inilah yang selama ini dilupa­kan atau sengaja dilupakan oleh para pe­mangku kepentingan dalam proses men­cari solusi penanganan masalah pros­titusi. Pemerintah selalu ber­ang­gapan bahwa dengan menertibkan dan memberdayakan para PSK akan mam­pu menghapuskan praktek prostitusi di In­donesia. Padahal jelas itu merupakan pandangan yang sangat keliru.

Oleh karena itu pemerintah dan aparat harus mengubah para­digmanya. Pemerintah mau tidak mau harus melek gender untuk bisa menyelesaikan permasalahan prostitusi. Selama hal itu tidak dilakukan maka solusi yang dihasilkan oleh pemangku kepentingan tidak akan berhasil dan sia-sia.

Sahkan RUU PKS

Diskriminasi yang dialami oleh para PSK tentunya menjadi sebuah kondisi yang memprihatinkan. Dalam pengen­tas­an kasus prostitusi, hukum selama ini selalu tajam menjerat para penyedia jasa prostitusi. Hal ini berbanding ter­balik dengan sikap aparat yang dengan begitu gampangnya melepaskan dan mem­biarkan para penggunan jasa prostitusi dengan alasan mereka adalah korban dari bisnis prostitusi. Dalam pemberan­tas­an prostitusi, hukum seolah tajam ke bawah dan tumpul ke atas.  Oleh karena itu untuk mencip­ta­kan keadilan hukum, para pengguna jasa prostitusi harus mendapat huku­man yang sama seperti yang dialami para penyedia jasa prostitusi.

Selain untuk menegakkan keadilan, mem­berikan hukuman juga akan men­jadi solusi yang tepat untuk memutus ran­tai bis­nis prostitusi di Indonesia. Hal ini penting untuk segera di­te­rapkan ka­rena motif dari masyarakat meng­gu­na­kan jasa prostitusi semakin kom­pleks saja. Kalau dulu motifnya hanya ber­kisar pada kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, kini sudah banyak ma­syarakat yang menggunakan jasa pros­titusi untuk melepas keperjakaan (biasanya dilaku­kan oleh kaum rema­ja), sebagai peng­ganti praktek seling­kuh (atas izin dari istri), hingga sebagai ba­han pamer kepada teman-temannya (biasanya dilakukan oleh pebisnis dan pejabat).

Untuk bisa menjerat para pengguna jasa prostitusi maka pemerintah mau tidak mau harus melahirkan sebuah perangkat hukum yang mengatur hukuman bagi pengguna. Salah satunya dengan mengesahkan RUU Penghapu­san Kekerasan Seksual (UU PKS) yang sudah bertahun-tahun mandeg di meja DPR RI. RUU ini terbilang efektif  ka­rena akan menghukum semua pihak da­lam praktek prostitusi mulai dari mu­cikari hingga si pengguna jasa.

Di samping itu dengan adanya sanksi terhadap pengguna, maka akan terjadi pergeseran perspektif terkait prostitusi dari yang sebelumnya diang­gap sebagai sesuatu yang wajar men­jadi sebuah tindak kejahatan sehingga per­misifitas masyarakat terhadap lelaki pengguna jasa prostitusi akan hilang.

Saya tentunya tidak bisa menjamin bahwa pengesahan UU PKS tersebut bisa menghapuskan praktek prostitusi di Indonesia karena belum ada satupun negara yang bisa mengha­puskan prosti­tusi dari negaranya. Namun setidaknya kita bisa mengurangi praktek maupun transaksi prostitusi dengan penerapan hukuman tersebut. Demi menciptakan keadilan dalam masyarakat. ***

Penulis adalah pemerhati masalah perempuan.

sumber:analisadaily.com

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 14 Februari 2019 | 19:05:59

Sidang Gugatan UKW Akhirnya Dimenangkan Dewan Pers

MEDAN-Persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (13/02/2019) kemarin, akhirnya dimenangkan oleh Dewan Pers.Sebelumnya, pada akhir April 2018, Dewan Pers telah digugat oleh SPRI dan
Rabu, 13 Februari 2019 | 19:35:15

Personel Bakamla Ikuti Operational Command Course di JCLEC

JAKARTA-Dalam perkembangannya menjadi Indonesian Coast Guard, personel Bakamla ditempa untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuannya, salah satunya yaitu dengan mengikuti undangan pelatihan Operational Comman
Rabu, 13 Februari 2019 | 19:30:50

Pemko Dumai Tetapkan Status Siaga Darurat

DUMAI- Pemerintah Kota Dumai menetapkan status siaga darurat bencana Kebakaran Lahan dan Hutan di Kota Dumai. Hal ini terkait dengan semakin meluasnya wilayah yang terbakar dan menyebabkan kualitas udara menjad
Selasa, 12 Februari 2019 | 20:21:44

Mappilu PWI Riau Hadiri Rakor Pemilu, Rusidi: Bawaslu Tidak Bisa Kerja Sendiri

PEKANBARU-Pasca dilantik beberapa hari lalu di Surabaya, Pengurus Daerah Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Riau, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pemantauan Kampanye Pemilu 201
 
Berita Lainnya
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:00:32

Di Balik 80 Juta Bisa Apa

Kalimat 80 juta bisa dapat apa seketiga me­nyebar bak se­rangan fajar. Semua din­ding-dinding akun media sosial apa­pun itu dibanjiri oleh kalimat tersebut. Kalimat ta­nya yang se­mua orang akhirnya tahu m
 
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:20:13

Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online

Setelah sempat menyeruak pada tahun 2015, kasus pros­titusi on­line yang melibatkan para artis kembali naik ke permukaan. Kali ini melibatkan artis kenamaan Vanessa Angel. ditang­kap Kepolisian daerah Jawa
 
Minggu, 13 Januari 2019 | 07:50:06

Pelecehan di Dunia Akademik

Beberapa waktu yang lalu kita mende­ngar seorang maha­siswi S3 mem­polisi­kan rektor sebuah PTS kare­na di­lempar disertasi. Ikhwalnya, sebagai­mana diberitakan banyak media, m­a­hasiswi S3 tersebut menjelaskan
 
Minggu, 13 Januari 2019 | 07:29:18

Prostitusi, Hukum dan Moralitas

Di tengah kasak-kusuk Pemilu 2019, sua­sana awal tahun menda­dak heboh dengan keberhasilan Polda Jawa Timur memergoki sekaligus me­nangkap VA, AS dan R terkait kasus pros­titusi di Surabaya. Kendati prostitusi
 
Minggu, 6 Januari 2019 | 07:57:54

Bencana Alam di Awal 2019

TAHUN 2019 telah diawali dengan ben­cana tanah longsor di Desa Sirnaresmi, Ke­­camatan Cisolok, Kabu­pa­ten Suka­bu­mi, Jawa Barat.  Bencana tersebut te­lah  merenggut puluhan jiwa manusia d
 
Rabu, 5 Desember 2018 | 14:20:45

Korupsi Masa Orba, Ini Pernyataan Ahmad Basarah

Pertama, saya ingin letakkan dulu konteks dan teks pernyataan media saya tentang mantan Presiden Soeharto. Saya ditanya oleh teman-teman media tentang pernyataan Capres Pak Prabowo di forum internasional yang m
 
Kamis, 27 September 2018 | 13:10:16

Eksistensi TNI Dalam Pendidikan Karakter Bangsa

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai semua aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dan dialog di media elektronik.
 
Kamis, 20 September 2018 | 11:11:18

Babinsa di Lombok Saat Gempa, Antara Keluarga dan Tugas

Musibah gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok, Sumbawa dan Sumbawa Barat beberapa waktu lalu telah menyisakan kenangan dan cerita yang mengharukan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya bagi
 
Jumat, 14 September 2018 | 10:43:17

Sejarah Membuktikan, Papua adalah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Tidak banyak orang Papua yang tahu bahwa saat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang pada tanggal 14 Juli 1945, para founding fathers negara Indonesia itu telah
 
Rabu, 29 Agustus 2018 | 21:37:37

Kenapa Jokowi Berpelukan dengan Prabowo

Peristiwa yang membuat warga Indonesia terharu saat ini ketika melihat kedua calon presiden  Indonesia, Jokowi dan Prabowo  berpelukan. Keduanya berpelukan setelah Hanifan Yunadi Kusumah yang merupaka
 
Jumat, 27 Juli 2018 | 16:01:51

Tragedi Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Gema Takbir berkumandang membahana ada dimana-mana sebagai pertanda perayaan Idul Fitri 1439 H tahun ini, karena umat Muslim telah berhasil melewati ujian untuk menahan hawa nafsu selama sebulan penuh melaksana
 
Selasa, 24 Juli 2018 | 13:39:27

PERANG DAGANG USA vs CHINA

Genderang perang Amerika Serikat (USA) dengan China sudah dikumandangkan. Namun perang ini bukan perang senjata (hard power) tetapi ini adalah perang ekonomi (soft power) yaitu perang dagang.  Kalau dulu U
 
Jumat, 6 Juli 2018 | 15:14:19

Peran Media Massa Dalam Memberantas Aksi Terorisme di Indonesia

Terorisme merupakan musuh dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan undang-undang suatu negara.  Aksinya dapat terjadi di negara mana saja yang mereka targetkan, tidak terkecuali di negara Indonesia terc
 
Minggu, 27 Mei 2018 | 12:22:31

Bersatu Melawan Aksi Terorisme

Terorisme identik dengan kekerasan. Tindakan teroris menyebabkan keresahan, rasa takut di tengah masyarakat, melukai atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan orang lain dengan tujuan tertentu. Korb
 
Minggu, 20 Mei 2018 | 16:47:03

Cegah Terorisme Dengan Pendidikan

Beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai saat ini hangat dibicarakan tentang terorisme. Dalam waktu yang berdekatan terjadi penyerangan di Surabaya sampai penyerangan Mapolda Riau di Pekanbaru.Seluruh masyarakat
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top