Terverifikasi Dewan Pers
 
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:20:13
Opini

Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online

Oleh: Karolina H

Sebarkan:
(Foto:google )
lustrasi

Setelah sempat menyeruak pada tahun 2015, kasus pros­titusi on­line yang melibatkan para artis kembali naik ke permukaan. Kali ini melibatkan artis kenamaan Vanessa Angel. ditang­kap Kepolisian daerah Jawa Timur pada Sabtu (5/1) siang. Artis kelahiran Jakarta tersebut diamankan ketika se­dang bersama dengan seorang pengu­saha bernama Rian di sebuah hotel di Su­rabaya, Jawa Timur. Selain Vanessa, Av­riellia (seorang model) dan dua orang mucikari yakni ES alias Endang (37) dan TN alias Tentri (28) juga turut di­amankan da­lam kasus ini.

Secara pribadi, meskipun sangat mustahil untuk menihil­kan, saya sangat mendukung upaya baik oleh pemerin­tah mau­pun aparat untuk setidaknya me­minimalisir praktek prostitusi on­line yang kian marak. Namun dalam upa­yanya tersebut, saya melihat baik ma­syarakat, aparat, maupun media ma­sih sangat bias dalam melihat masalah ini.

Salah satunya oleh media. Dalam se­tiap kasus prostitusi artis, demi men­da­pat banyak pembaca, media cen­de­rung ha­nya sibuk meng­eks­ploi­tasi para artis yang diduga terlibat prak­tek prostitusi, tak terkecuali dalam kasus Va­nessa. Mulai dari pemberitaan ranah pri­badi macam asmara hingga pemilih­an redaksi berita yang merendahkan.

Sementara Rian, sang pengguna jasa prostitusi justru diberi­takan dengan redaksi yang positif. Mulai dari "tajir", hingga diksi "kaya", tak ada media yang berani menyematkan label pezi­nah pada pengguna jasa prostitusi. Sial­nya lagi, isu-isu substansial terkait bis­nis asusila tersebut (macam siapa aktor­nya maupun apakah ada backup dari apa­rat atau tidak) tidak mendapat so­rotan dari media.

Hukum Bias Gender (?)

Hukum adalah institusi yang diben­tuk untuk menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam kasus prostitusi. Namun sayangnya hingga hari ini hukum yang dimiliki oleh Indonesia cenderung mendis­kri­mi­nasi para PSK.

Ya, selama ini pemerintah dan apa­rat selalu menempatkan para PSK se­bagai tersangka dan pengguna jasa PSK se­bagai korban. Hal ini dibuktikan dengan ber­bagai upaya penang­kapan yang dila­kukan aparat terhadap para PSK. Semen­tara itu para pengguna jasa pros­titusi dibiarkan berkeliaran. Tak ter­kecuali dalam kasus Vanessa dimana Rian (pengguna jasa) dibebaskan begitu saja.

Di sinilah letak kesalahan peme­rin­tah dan aparat. Menem­patkan para peng­guna jasa sebagai korban adalah ke­buah kekeliruan yang sangat fatal aki­batnya. Justru sikap inilah yang se­lama ini membuat praktek prostitusi kian tumbuh subur di masyara­kat. Layaknya prinsip ekonomi yang berbu­nyi semakin tinggi permintaan semakin tinggi penawaran, maka rumus yang sama juga terjadi dalam dunia pros­titusi.

Semakin tinggi jumlah permintaan ter­hadap para PSK maka akan semakin ting­gi pula jumlah PSK yang terhim­pun baik oleh para mucikari ataupun individu. Inilah yang selama ini dilupa­kan atau sengaja dilupakan oleh para pe­mangku kepentingan dalam proses men­cari solusi penanganan masalah pros­titusi. Pemerintah selalu ber­ang­gapan bahwa dengan menertibkan dan memberdayakan para PSK akan mam­pu menghapuskan praktek prostitusi di In­donesia. Padahal jelas itu merupakan pandangan yang sangat keliru.

Oleh karena itu pemerintah dan aparat harus mengubah para­digmanya. Pemerintah mau tidak mau harus melek gender untuk bisa menyelesaikan permasalahan prostitusi. Selama hal itu tidak dilakukan maka solusi yang dihasilkan oleh pemangku kepentingan tidak akan berhasil dan sia-sia.

Sahkan RUU PKS

Diskriminasi yang dialami oleh para PSK tentunya menjadi sebuah kondisi yang memprihatinkan. Dalam pengen­tas­an kasus prostitusi, hukum selama ini selalu tajam menjerat para penyedia jasa prostitusi. Hal ini berbanding ter­balik dengan sikap aparat yang dengan begitu gampangnya melepaskan dan mem­biarkan para penggunan jasa prostitusi dengan alasan mereka adalah korban dari bisnis prostitusi. Dalam pemberan­tas­an prostitusi, hukum seolah tajam ke bawah dan tumpul ke atas.  Oleh karena itu untuk mencip­ta­kan keadilan hukum, para pengguna jasa prostitusi harus mendapat huku­man yang sama seperti yang dialami para penyedia jasa prostitusi.

Selain untuk menegakkan keadilan, mem­berikan hukuman juga akan men­jadi solusi yang tepat untuk memutus ran­tai bis­nis prostitusi di Indonesia. Hal ini penting untuk segera di­te­rapkan ka­rena motif dari masyarakat meng­gu­na­kan jasa prostitusi semakin kom­pleks saja. Kalau dulu motifnya hanya ber­kisar pada kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, kini sudah banyak ma­syarakat yang menggunakan jasa pros­titusi untuk melepas keperjakaan (biasanya dilaku­kan oleh kaum rema­ja), sebagai peng­ganti praktek seling­kuh (atas izin dari istri), hingga sebagai ba­han pamer kepada teman-temannya (biasanya dilakukan oleh pebisnis dan pejabat).

Untuk bisa menjerat para pengguna jasa prostitusi maka pemerintah mau tidak mau harus melahirkan sebuah perangkat hukum yang mengatur hukuman bagi pengguna. Salah satunya dengan mengesahkan RUU Penghapu­san Kekerasan Seksual (UU PKS) yang sudah bertahun-tahun mandeg di meja DPR RI. RUU ini terbilang efektif  ka­rena akan menghukum semua pihak da­lam praktek prostitusi mulai dari mu­cikari hingga si pengguna jasa.

Di samping itu dengan adanya sanksi terhadap pengguna, maka akan terjadi pergeseran perspektif terkait prostitusi dari yang sebelumnya diang­gap sebagai sesuatu yang wajar men­jadi sebuah tindak kejahatan sehingga per­misifitas masyarakat terhadap lelaki pengguna jasa prostitusi akan hilang.

Saya tentunya tidak bisa menjamin bahwa pengesahan UU PKS tersebut bisa menghapuskan praktek prostitusi di Indonesia karena belum ada satupun negara yang bisa mengha­puskan prosti­tusi dari negaranya. Namun setidaknya kita bisa mengurangi praktek maupun transaksi prostitusi dengan penerapan hukuman tersebut. Demi menciptakan keadilan dalam masyarakat. ***

Penulis adalah pemerhati masalah perempuan.

sumber:analisadaily.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 22 Juli 2019 | 14:21:37

Terkait Oknum RT Diberhentikan, Ini Penjelasan Kades Tengganau

Pinggir - Kepala Desa Tengganau Kecamatan Pinggir, Rumbin Sitio, membenarkan bahwa dirinya telah memberhentikan salah seorang oknum Ketua Rukun Tetangganya (RT). Tepatnya di wilayah RT 05 RW 06 Dusun 1 Desa Ten
Sabtu, 20 Juli 2019 | 14:33:00

TMMD ke-105 Kodim 0313/Kpr, Koramil 11/Tambusai Goro Biorama Tuanku Tambusai

ROKAN HULU - Koramil 11/Tambusai beserta masyarakat Kelurahan Tambusai Tengah laksanakan kegiatan gotong-royong (Goro) pemeliharaan Biorama Tuanku Tambusai yang berada di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tam
Sabtu, 20 Juli 2019 | 14:16:43

Terkait Aksi Damai Pemuda Tiga Desa Depan Kantor Bupati Rohul, Ini Kata Owner PT.Hutahaean

ROKAN HULU - Owner PT.Hutahaean mengaku tak mengetahui adanya masyarakat demo ke Kantor Bupati Rokan Hulu, Riau, terkait persoalan lahan di Perkebunan Kelapa sawit PT.Hutahaean yang berada di Kecamatan Tambusai
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:20:18

Sukseskan TMMD ke 105, Koramil 10/Kds Lakukan Panen Jagung di Koptan Kasang Mungkal

BONAI DARUSSALAM - Koramil 10/ Kds Kodim 0313/ KPR, dukung program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 dengan melakukan panen raya jagung di Kelompok Tani (Koptan) Suka Maju, Desa Kasang Mungkal, Kecamat
 
Berita Lainnya
Kamis, 11 Juli 2019 | 11:16:55

Messi Layak Raih Ballon dOr Meski Tak Juara Liga Champions

BARCELONA - Rivaldo menilai Lionel Messi layak meraih gelar Ballon d'Or tahun ini. Meski La Pulga gagal mengantar Barcelona meraih Liga Champions.Messi menunjukkan maginya sepanjang musim 2018/2019. Ia b
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 13:24:22

DPRD Kota Tanjungpinang Gelar Paripurna LKPJ WaliKota

Tanjungpinang-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.Jum
 
Rabu, 19 Juni 2019 | 09:51:29

Silaturahmi Kantibmas di Tanjungpinang dengan Kapolda, Ketua LAM Kepri Pesankan Ini

TANJUNGPINANG-Polda Kepri menggelar silaturahmi Kamtibmas bersama Gubernur Kepri,Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, para tokoh Agama dan tokoh masyarakat, serta Forkopimda tingkat l di Gedung Arsip TanjungpinangP
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 13:22:58

Kapolres Tanjungpinang dan Dandim 0315/Bintan Pimpin Apel Konsolidasi OPS Ketupat Seligi 2019

 Spiritriau.com - Polres Tanjungpinang melaksanakan apel konsolidasi Sinergitas Operasi Ketupat Tahun 2019 dan kesiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).Kegiatan tersebut dilaksan
 
Kamis, 13 Juni 2019 | 23:24:57

Pasca Direktur Mundur, Seleksi Terbuka Direksi BUMD PT BIS Segera Dilakukan

Spiritriau.com - Pemkab Bintan akan segera melakukan pemilihan Direksi BUMD PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang kini posisinya kosong setelah Risalasih selaku Direktur PT BIS mengundurkan diri sejak beberapa bulan
 
Kamis, 13 Juni 2019 | 07:47:42

Bupati dan Wakil Bupati Bintan Sholat Idul Fitri 1440 H di Masjid Nurul Iman Kijang

Spiritriau.com-Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam melaksanakan sholat Idul Fitri 1440 H di Mesjid Besar Nurul Iman,Kijang,Rabu (5/6) pagi.Pantauan dilapangan terlihat ribuan masyara
 
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:33:27

Wagub Provinsi Kepri Kecewa Dengan Pelayanan Pegawai DPMPTSP

Spiritriau.com-Wakil Gubernur H Isdianto kecewa dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri dan akan segera mengevaluasi kinerja pegawai di dinas bersangkutan demi te
 
Selasa, 11 Juni 2019 | 14:47:50

Bapak H Nurdin Basirun Gubernur Kepri Minta Jalan Batam Dipercepat

Spiritriau.com-Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan sejumlah kegiatan yang sudah selesai proses lelangnya segera dikerjakan. Apalagi kini sudah pertengahan tahun,kegiatan-kegiatan itu harus dapat dilihat dan
 
Minggu, 9 Juni 2019 | 08:26:18

Sekretaris Dirjen Kemenhubla RI Monitoring Arus Mudik Pelabuhan SBP

Spiritriau.com-Sekertaris Direktorat Jendral (Dirjen) Kementerian Perhubungan Laut RI,Bp.Arif Toha melakukan monitoring arus mudik pasca Lebaran Idul Fitri 1440,di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP),Sabtu (01/06).
 
Minggu, 28 April 2019 | 10:00:38

Pemilu 2019 yang Mematikan

Pemilu 2019 pantas disebut sebagai pe­milihan umum yang "mematikan" se­panjang sejarah. Pemilu 2019 secara umum berlangsung secara aman, tertib, lan­car, dan nyaris tanpa gangguan ke­ru­suh­an. Tapi korban jiwa
 
Minggu, 28 April 2019 | 09:34:39

Sinergitas Menjaga Lingkungan Pasca Pemilu

Masyarakat Indonesia te­ngah dirundung berbagai in­formasi mengenai hasil suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Persetan dengan semua hal yang disampaikan baik di media elektronik maupun media sosia
 
Minggu, 21 April 2019 | 10:27:47

Kedewasaan dalam Berdemokrasi

PEMILIHAN umum (Pemilu) akhir­nya telah selesai dilakukan de­ngan menghasilkan pasangan Presi­den dan Wakil Presiden, juga anggota DPR, DPD, dan DPRD pada periode 2019-2024. Setidak-tidaknya, hasil per­­hi
 
Minggu, 21 April 2019 | 10:03:49

Tuhan Tidak Melihat Agamamu

KITA sepakat dalam suatu pema­ha­man yang utuh bahwa surga adalah hak prerogatif nya Tuhan dan manusia se­tinggi apapun ibadahnya takkan mam­pu memberi satu kepastian bah­wa si anu masuk surga dan si ana m
 
Minggu, 14 April 2019 | 07:36:36

Menjaga Pilpres

Hari pencoblosan Pemilu Pemilihan Pre­siden (Pilpres) tinggal beberapa hari lagi. Tepatnya pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 nanti. Ka­dang hati tak sabar lagi menunggu hari pen­coblosan ini.
 
Minggu, 7 April 2019 | 07:45:04

Neuro Ledership Menuntun Lahirnya Neuro Creativity

Persaingan yang terjadi saat ini bukan hanya di dunia usaha saja, melainkan semua orang sampai negara sedang berada pada posisi bersaing. Mungkin sebagian ada yang kurang sependapat karena istilah persaingan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top