Terverifikasi Dewan Pers
 
Minggu, 13 Januari 2019 | 07:29:18
Opini

Prostitusi, Hukum dan Moralitas

Oleh: Januari Sihotang, S.H.,LL.M

Sebarkan:
(Foto:google )
Ilustrasi

Di tengah kasak-kusuk Pemilu 2019, sua­sana awal tahun menda­dak heboh dengan keberhasilan Polda Jawa Timur memergoki sekaligus me­nangkap VA, AS dan R terkait kasus pros­titusi di Surabaya. Kendati prostitusi bu­kan masalah baru dalam catatan kri­minal Indonesia, namun peristiwa kali ini menjadi istimewa karena melibatkan figur publik.

VA dan AS dikenal sebagai artis dan pemain sinetron yang sering muncul di layar kaca. Apalagi, berita ini dibumbui de­ngan uang 80 juta rupiah untuk sekali ken­can. Angka yang cukup fantastis un­tuk ukuran Indonesia.

Tidak terlalu lama, Kepolisian me­ne­tapkan ES (37) dan TN (28) sebagai ter­sangka dalam kasus ini. ES dan TN di­anggap berperan men­datangkan VA dan AS serta menghubungkannya dengan R. Dalam perkembangan selanjutnya, VA dan AS dilepaskan dan dianggap se­ba­gai korban. Memang, hingga saat ini belum ada ketentuan perundang-un­dangan di tingkat nasional yang dapat men­jerat pelaku prostitusi. Ketentuan KU­HP hanya menjerat penyedia jasa atau sering disebut muncikari.

Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa: "barangsiapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuat­an cabul dengan orang lain, diancam de­ngan pidana penjara paling lama satu ta­hun empat bulan atau pidana denda pa­ling banyak lima belas ribu rupiah." Pasal yang berhubungan dengan keten­tuan a quo adalah Pasal 506 KUHP yang me­nyatakan bahwa: "Barang siapa se­bagai muncikari (souteneur) me­ngam­bil keuntungan dari pelacuran perem­pu­an, diancam dengan pidana kurungan pa­ling lama satu tahun."

Adapun pelaku zina hanya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 284 KUHP. Dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, apabila a) seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), pa­dahal diketahui bahwa pasal 27 BW ber­laku baginya, atau b) seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gen­dak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Overspel atau gendak menurut Kamus Be­sar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan se­bagai perem­puan yang disukai (diajak ber­zina). Atau bisa juga dikatakan se­bagai perempuan simpanan. Dengan kata lain, perbuatan zina yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Tanpa ada pemaksaan satu sama lain.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar hubungan seorang pria laki-laki dan perempuan yang tidak sah dikatakan sebagai gendak adalah adanya hubungan seksual secara nyata antara laki-laki dan perempuan. Namun perlu diingat, tidak se­mua hubungan seksual tersebut dapat di­kenakan pidana perzinahan. Suatu hu­bungan seksual baru dikualifikasikan se­bagai tindak pidana perzinahan kalau sa­l­ah satu perempuan dan laki-laki atau ke­duanya sudah memiliki suami/isteri. De­ngan kata lain, sudah terikat dengan perkawinan yang sah.

Bukan hanya laki-laki atau perempuan yang sudah terikat dalam perkawinan yang sah itu yang dapat dipidana. Pa­sa­ngan atau selingkuhannya juga turut di­pi­dana. Karena ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan bahwa a) se­orang pria yang turut serta melakukan per­buatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, dan b) seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal di­ketahui olehnya bahwa yang turut ber­salah telah kawin dan pasal 27 BW ber­laku baginya.

Menurut pemberitaan, VA, AS dan R ter­nyata belum menikah. Dengan demi­kian, mereka tidak dapat dipidana baik menurut Pasal 296, Pasal 506 maupun Pasal 284 KUHP. Artinya dalam hal ini ter­dapat kekosongan hukum. Jika de­mi­kian, langkah apa yang harus di­la­kukan agar peristiwa-peristiwa mema­lu­kan seperti ini tidak terjadi lagi?

Sebagai negara beragama yang men­junjung tinggi moralitas, prostitusi harus menjadi musuh bersama. Pergaulan bebas dan semakin kaburnya batas-batas mo­ralitas seharusnya dapat ditangkal dengan ketetnuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya hingga saat ini, DPR dan Presiden belum juga membuat ketentuan untuk mengisi keko­songan hu­kum tersebut. Lahirnya UU Antipor­no­aksi dan Pornografi hanya menjerat penyebarluasan video atau gambar yang di­anggap tidak senonoh. Padahal, praktik pros­titusi yang terjadi secara diam-diam jauh lebih banyak.

Harusnya, sebagai bagian dari revolusi mental yang sudah digaungkan pemerin­tahan Jokowi sejak 2014 lalu, pengisian ke­ko­songan hukum untuk menjerat pe­laku prostitusi harus menjadi prioritas dalam Prolegnas.

DPR dan Presiden harusnya merespon de­ngan baik apresiasi yang sudah diberikan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review pasal-pasal perzinahan dalam Putusan Nomor 132/PUU-III/2015 agar yang dijerat hukum bukan hanya muncikari, tetapi juga pelaku zina. MK me­mang menolak gugatan tersebut, na­mun alasannya bukan karena pengisian keosongan hukum pasal perzinahan tidak penting. Permohonan tersebut ditolak karena MK merupakan negative le­gis­lator yang hanya dapat membatalkan suatu keten­tuan UU, bukan positive legislator yang menjadi pembuat kebijakan hukum pidana.

Masa Depan Pengaturan Prostitusi

Dalam sejarah dunia, perbuatan zina ada­lah dosa besar. Perbuatan zina di­anggap sama dengan menentang perintah raja maupun penghianatan terhadap ne­gara. Pada masa Romawi saja, pezina di­hukum bakar hidup-hidup, sedangkan da­lam sejarah Islam, pezina dihukum rajam. Hukum adat Batak juga mencatat bah­wa setiap pelaku zina, baik yang su­dah terikat pernikahan atau belum, hu­kumannya sangat berat. Jika tidak di­buang, maka pelakunya bisa saja di­tenggelamkan.

Lalu mengapa dalam KUHP kita justru tidak mengatur secara tidak lengkap perbuatan zina ataupun prostitusi? Romly Atmasasmita (Sindo/2010) menja­wab bah­wa hal ini terjadi karena sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari peradaban Barat yang telah sejak berabad-abad lamanya menganut paham individualistik. Moralitas yang diunggulkan adalah moralitas individual, bukan moralitas masyarakat.

Dengan kata lain, KUHP yang di­gu­nakan sampai saat ini melandaskan segala atu­rannya terhadap moralitas individual, bukan moralitas sosial apalagi moralitas Pancasila. Sepanjang perbuatan tersebut tidak merugikan siapapun, maka tidak bisa dipidana. Jika kita masih meng­ang­gap bahwa perilaku AS, VA dan R tidak me­rugikan siapapun, maka selama itu akan terjadi kekosongan hukum. Jika di­biarkan, dampaknya sangat serius. Pe­rilaku amoral seperti ini akan dianggap se­bagai perbuatan biasa, normal dan wajar. Apalagi ketika muncul sebutan bah­wa pelaku justru sebagai korban. Pa­dahal, dalam kasus ini tidak melibatkan salah satu pihak yang lemah seperti anak di bawah umur ataupun perdagangan orang. Seyogyanya, AS, VA dan R sangat tidak layak dikatakan sebagai korban.

Oleh karena itu, peristiwa ini harus dija­dikan momentum oleh pembentuk UU ke depan. Prostitusi dalam bentuk apa­pun harus mendapat ganjaran. Me­ngutip Rosque Pound, hukum adalah alat rekayasa sosial (law is a tools of social engineering). Hukum yang baik seharus­nya mampu merekayasa masyarakat me­nuju kebiasaan yang lebih baik. ***

Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan; Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta.

Sumber:analisadaily.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 24 Juli 2019 | 12:38:12

Perusahaan HKi Di Sektor 4B-Pinggir Terindikasi Tidak Taat Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

Pinggir - Pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai sudah terlaksana kurang lebih setahun lalu oleh perusahaan Hutama Karya Infrastruktur (HKi). Dalam pelaksanaan pembangunannya, pihak HKi banyak menggunakan m
Rabu, 24 Juli 2019 | 12:16:28

Tangkap Spesialis Jambret, Kompol Asmar : Yang Merasa Pernah Jadi Korban Silahkan Lapor

ROKANHILIR - Setelah beberapa hari yang lalu Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah menangkap pelaku spesialis begal, kini pelaku jambret yang kerap beraksi di wilayah Bagan Batu berhasil diamankan.Informasi yang dir
Rabu, 24 Juli 2019 | 09:57:13

Antar Pesanan Shabu, Pemuda Dari Rohil Ini Di Tangkap Opsnal Mandau

Mandau - Selasa, 23 Juli 2019, sekira jam 19.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil amankan seorang tersangka pelaku Narkotika jenis Shabu di jalan Rangau Simpang Jurong Desa Petani Kecamatan Bathin Sol
Senin, 22 Juli 2019 | 14:21:37

Terkait Oknum RT Diberhentikan, Ini Penjelasan Kades Tengganau

Pinggir - Kepala Desa Tengganau Kecamatan Pinggir, Rumbin Sitio, membenarkan bahwa dirinya telah memberhentikan salah seorang oknum Ketua Rukun Tetangganya (RT). Tepatnya di wilayah RT 05 RW 06 Dusun 1 Desa Ten
 
Berita Lainnya
Kamis, 11 Juli 2019 | 11:16:55

Messi Layak Raih Ballon dOr Meski Tak Juara Liga Champions

BARCELONA - Rivaldo menilai Lionel Messi layak meraih gelar Ballon d'Or tahun ini. Meski La Pulga gagal mengantar Barcelona meraih Liga Champions.Messi menunjukkan maginya sepanjang musim 2018/2019. Ia b
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 13:24:22

DPRD Kota Tanjungpinang Gelar Paripurna LKPJ WaliKota

Tanjungpinang-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.Jum
 
Rabu, 19 Juni 2019 | 09:51:29

Silaturahmi Kantibmas di Tanjungpinang dengan Kapolda, Ketua LAM Kepri Pesankan Ini

TANJUNGPINANG-Polda Kepri menggelar silaturahmi Kamtibmas bersama Gubernur Kepri,Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, para tokoh Agama dan tokoh masyarakat, serta Forkopimda tingkat l di Gedung Arsip TanjungpinangP
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 13:22:58

Kapolres Tanjungpinang dan Dandim 0315/Bintan Pimpin Apel Konsolidasi OPS Ketupat Seligi 2019

 Spiritriau.com - Polres Tanjungpinang melaksanakan apel konsolidasi Sinergitas Operasi Ketupat Tahun 2019 dan kesiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).Kegiatan tersebut dilaksan
 
Kamis, 13 Juni 2019 | 23:24:57

Pasca Direktur Mundur, Seleksi Terbuka Direksi BUMD PT BIS Segera Dilakukan

Spiritriau.com - Pemkab Bintan akan segera melakukan pemilihan Direksi BUMD PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang kini posisinya kosong setelah Risalasih selaku Direktur PT BIS mengundurkan diri sejak beberapa bulan
 
Kamis, 13 Juni 2019 | 07:47:42

Bupati dan Wakil Bupati Bintan Sholat Idul Fitri 1440 H di Masjid Nurul Iman Kijang

Spiritriau.com-Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam melaksanakan sholat Idul Fitri 1440 H di Mesjid Besar Nurul Iman,Kijang,Rabu (5/6) pagi.Pantauan dilapangan terlihat ribuan masyara
 
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:33:27

Wagub Provinsi Kepri Kecewa Dengan Pelayanan Pegawai DPMPTSP

Spiritriau.com-Wakil Gubernur H Isdianto kecewa dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri dan akan segera mengevaluasi kinerja pegawai di dinas bersangkutan demi te
 
Selasa, 11 Juni 2019 | 14:47:50

Bapak H Nurdin Basirun Gubernur Kepri Minta Jalan Batam Dipercepat

Spiritriau.com-Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan sejumlah kegiatan yang sudah selesai proses lelangnya segera dikerjakan. Apalagi kini sudah pertengahan tahun,kegiatan-kegiatan itu harus dapat dilihat dan
 
Minggu, 9 Juni 2019 | 08:26:18

Sekretaris Dirjen Kemenhubla RI Monitoring Arus Mudik Pelabuhan SBP

Spiritriau.com-Sekertaris Direktorat Jendral (Dirjen) Kementerian Perhubungan Laut RI,Bp.Arif Toha melakukan monitoring arus mudik pasca Lebaran Idul Fitri 1440,di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP),Sabtu (01/06).
 
Minggu, 28 April 2019 | 10:00:38

Pemilu 2019 yang Mematikan

Pemilu 2019 pantas disebut sebagai pe­milihan umum yang "mematikan" se­panjang sejarah. Pemilu 2019 secara umum berlangsung secara aman, tertib, lan­car, dan nyaris tanpa gangguan ke­ru­suh­an. Tapi korban jiwa
 
Minggu, 28 April 2019 | 09:34:39

Sinergitas Menjaga Lingkungan Pasca Pemilu

Masyarakat Indonesia te­ngah dirundung berbagai in­formasi mengenai hasil suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Persetan dengan semua hal yang disampaikan baik di media elektronik maupun media sosia
 
Minggu, 21 April 2019 | 10:27:47

Kedewasaan dalam Berdemokrasi

PEMILIHAN umum (Pemilu) akhir­nya telah selesai dilakukan de­ngan menghasilkan pasangan Presi­den dan Wakil Presiden, juga anggota DPR, DPD, dan DPRD pada periode 2019-2024. Setidak-tidaknya, hasil per­­hi
 
Minggu, 21 April 2019 | 10:03:49

Tuhan Tidak Melihat Agamamu

KITA sepakat dalam suatu pema­ha­man yang utuh bahwa surga adalah hak prerogatif nya Tuhan dan manusia se­tinggi apapun ibadahnya takkan mam­pu memberi satu kepastian bah­wa si anu masuk surga dan si ana m
 
Minggu, 14 April 2019 | 07:36:36

Menjaga Pilpres

Hari pencoblosan Pemilu Pemilihan Pre­siden (Pilpres) tinggal beberapa hari lagi. Tepatnya pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 nanti. Ka­dang hati tak sabar lagi menunggu hari pen­coblosan ini.
 
Minggu, 7 April 2019 | 07:45:04

Neuro Ledership Menuntun Lahirnya Neuro Creativity

Persaingan yang terjadi saat ini bukan hanya di dunia usaha saja, melainkan semua orang sampai negara sedang berada pada posisi bersaing. Mungkin sebagian ada yang kurang sependapat karena istilah persaingan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top