Terverifikasi Dewan Pers
 
Rabu, 5 Desember 2018 | 14:20:45
Opini

Korupsi Masa Orba, Ini Pernyataan Ahmad Basarah

Oleh : Ahmad Basarah,Jubir TKN Jokowi-Amin,Wasekjen PDI Perjuangan.

Sebarkan:
Pertama, saya ingin letakkan dulu konteks dan teks pernyataan media saya tentang mantan Presiden Soeharto. Saya ditanya oleh teman-teman media tentang pernyataan Capres Pak Prabowo di forum internasional yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat masif dan merajalela dan dianalogikan seperti penyakit kanker stadium 4.

Pertanyaan tersebut mengusik rasa nasionalisme saya, karena mengapa Pak Prabowo tega membuka aib bangsa sendiri di luar negeri. Kita semua paham dan sangat prihatin dengan penyakit korupsi di Indonesia. Hal itu merupakan Pekerjaan Rumah (PR) kita sebagai sebuah bangsa dan harus kita selesaikan secara bergotong-royong dan sungguh-sungguh serta bukan sekedar dijadikan isu politik.

Hal itulah yang membuat saya dengan sangat terpaksa harus mengingatkan kembali memori kolektif bangsa Indonesia tentang asbabul wurud bagaimana penyakit korupsi bangsa Indonesia terjadi hingga merajalela seperti sekarang ini yang di awali dengan gerakan Reformasi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 menjatuhkan rezim Orde Baru (Orba).

Salah satu isu utamanya adalah pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga keluarnya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 yang lahir karena pertimbangan dalam penyelenggaraan negara selama dipimpin Presiden Soeharto telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan KKN yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Bahkan, di Pasal 4 TAP MPR tersebut juga terdapat perintah dilakukan penegakan hukum kepada mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka korupsi beserta kroni-kroninya.

TAP inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pak Prabowo pada waktu itu merupakan bagian dari sistem rezim Orde Baru bahkan beliau diduga juga mendapat keistimewaan sebagai menantu Pak Harto.

Saya hormati hak siapapun untuk menggunakan hak hukumnya, termasuk jika ingin memolisikan pendapat hukum dan pandangan politik saya. Namun, silahkan kita buka kembali berbagai dokumen hukum dan politik serta banyaknya pernyataan serta berbagai opini dari para tokoh dan lembaga-lembaga di dalam negeri dan internasional yang telah membuat pernyataan Pak Harto sebagai Presiden Koruptor.

Tidak ada hal baru atas pernyataan saya tersebut. Coba saja searching google dengan pertanyaan siapa Presiden Terkorup Di Dunia, maka yang akan keluar adalah nama mantan Presiden Soeharto bahkan pernyataan yang lebih keras dari pernyataan saya pun cukup banyak.

Bahasa kiasan yang saya gunakan menyebut Pak Harto sebagai guru korupsi di Indonesia juga berdasarkan fakta-fakta hukum mulai TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 hingga keluarnya berbagai regulasi atas nama pemerintah yang menjadi payung hukum berbagai tindakan KKN pada era Orba hingga putusan Mahkamah Agung tahun 2017 tentang Yayasan Supersemar yang telah memutuskan terjadinya kerugian negara sebesar 4,4 Trilyun. Dalam bahasa hukum pidana kerugian negara 4,4 Trilyun sebagai akibat penyalahgunaan keuangan negara tersebut disebut "korupsi".

Sebagai fakta ilmiah paling mutakhir juga dapat dilihat dari hasil penelitian disertasi Dr. Oce Madril di UGM tahun 2018 lalu. Setidaknya ada 8 Keppres yang dibuat masa Presiden Soeharto yang diduga kuat telah menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya. Penghentian status terdakwa dalam kasus pidana korupsi Pak Harto pada waktu itu pun dilakukan bukan atas dasar alasan hukum yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf (a) KUHAP, tetapi semata-mata karena alasan kemanusiaan.

Praktek korupsi oleh pejabat negara pada era Orba kemudian dianggap sebagai suatu hal yang "lumrah" karena terlembagakan melalui regulasi pemerintah. Hal itu yang kemudian menjadi fakta sosiologis terjadinya perilaku korupsi oleh pejabat eksekutif tertinggi negara hingga terjadi reproduksi sosial dan budaya korupsi di lembaga-lembaga negara hingga saat ini.

Selama ini sikap PDI Perjuangan selalu obyektif dan proporsional terhadap mantan Presiden Soeharto. Lihat saja bagaimana sikap Bu Mega saat Pak Harto jatuh, Bu Mega tidak menggunakan jabatannya sebagai Wakil Presiden dan Presiden RI untuk membalas sakit hati atas perlakuannya kepada Presiden Soekarno pada masa lalu. Bu Mega dengan sikap negarawan memaafkan Pak Harto dan bahkan merencanakan memberikan abolisi atas status terdakwa korupsi Pak Harto, justru Pak Amien Rais yang waktu itu keras menentangnya.

Saya pun dalam berbagai kesempatan selalu mengajak bangsa Indonesia menghormati jasa-jasa pahlawan dan pemimpin bangsa termasuk kepada Pak Harto dan hal-hal positif yang pernah beliau lakukan kepada bangsa Indonesia. Namun demikian, kita harus mengingatkan kembali memori kolektif bangsa jika ada pihak-pihak yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai kepemimpinan masa Orba karena ada sisi buruk pemerintahan Orba yang tidak boleh kita lestarikan, utamanya "best practice" menyelenggarakan praktik korupsi oleh negara. Untuk kepentingan pendidikan politik kepada rakyat, saya kira kita harus obyektif mengatakan bahwa ada sisi baik kepemimpinan Presiden Soeharto dan ada juga yang negatifnya agar bangsa kita tidak lagi mengalami lagi situasi seperti itu.

Sekadar perbandingan saja, jaman Orba kalau ada aktifis mahasiswa kritis apalagi mencaci-maki terhadap pemerintah, nasibnya bisa mengalami pemecatan dari kampusnya seperti kasus sahabat saya Fadzroel Rachman dan kawan-kawan lainnya yang di pecat dari ITB dan juga bisa mengalami penghilangan dengan penculikan seperti Petrus Bima Anugrah, Wiji Thukul Herman Hendrawan dan lain-lain . 

Di era Pak Jokowi, segala tindakan negara atau pemerintah terhadap dugaan tindak pidana setiap warga negara selalu dilakukan di atas dasar prinsip-prinsip negara hukum yang melibatkan bukan hanya lembaga Ekeskutif tetapi juga lembaga Yudikatif yang independen dan mandiri. Sistem negara hukum seperti ini adalah konsensus bangsa Indonesia yang dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua pihak terikat dengan konsensus negara hukum tersebut.

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan berbagai regulasi turunannya memberikan justifikasi atau pembenaran kepada pasangan Capres atau Tim Pemenangannya bahwa dalam masa kampanye Pileg dan Pilpres ini dibenarkan menyampaikan fakta-fakta obyektif tentang berbagai hal menyangkut track record pasangan calon kandidat lain. Paslon Prabowo-Sandi sudah secara resmi dan di berbagai kesempatan bukan saja mengidentifikasi sebagai bagian dari Orde Baru tetapi juga menyatakan akan melanjutkan cara kepemimpinan Pak Harto.

Sebagai sebuah bangsa, saya setuju untuk mengambil hal-hal positif yang pernah Pak Harto lakukan selama 32 tahun kekuasaannya seperti keberhasilannya menjaga swasembada pangan, berhasil dibungkamnya gerakan yang bersifat SARA dan separatisme. Akan tetapi, untuk kepentingan pendidikan politik kepada rakyat, terutama generasi muda yang tidak mengalami masa kekuasaan Orba, perlu diberitahu juga bahwa ada sisi suram bangsa Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Harto dulu.

Intinya, hal-hal positif yang pernah beliau lakukan untuk bangsa Indonesia kita hormati dan kita pelihara. Sementara hal-hal buruk harus kita maafkan dan tinggalkan namun jangan sampai kita melupakannya. Saya juga berharap jangan ada lagi pernyataan-pernyataan ataupun tindakan yang membuat rakyat dipancing dan terpaksa harus membongkar-bongkar lagi keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan kekuasaan Orba di masa yang lalu. "Mari kita warisi api perjuangan para pendahulu bangsa kita, jangan kita warisi abunya".(jok)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:48:52

Dampak Nonton Pasutri Hubungan Seks, Bocah Tasik Nyaris Cabuli Balita

TASIKMALAYA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya mengungkap fakta lain berkaitan kasus dugaan pasangan suami istri (pasutri), inisial E (25) dan L (24), yang
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:35:43

Siswa Diancam Tak Naik Kelas Jika Ortu Tak Ambil Rapor, Kepsek Minta Maaf

MALANG - Pihak SD Negeri 07 Kepanjen meminta maaf atas surat undangan pengambilan rapor yang menjadi polemik. Menurut sang Kepala Sekolah Yuni Isnani, surat itu dibuat untuk mencuri perhatian wa
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:30:33

Pemkab Siak Gelar Halal Bihalal Dengan Masyarakat Siak

SIAK - Dalam suasana Idul Fitri 1440 hijriah, pemerintah kabupaten Siak telah memanfaatkan moment yang baik ini dengan mengelar halal bihalal bersama masyarakat kabupaten Siak, dipentas Siak Bermadah Kota
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:26:19

Dewi Juliani Bakal Ramaikan Pilkada Rohil?

ROKANHILIR - Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Masing - masing Partai Politik sedang mempersiapkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rokan Hilir tahun 2020 mendatang. Para tokoh pun tidak sedikit yang
 
Berita Lainnya
Sabtu, 15 Juni 2019 | 13:22:58

Kapolres Tanjungpinang dan Dandim 0315/Bintan Pimpin Apel Konsolidasi OPS Ketupat Seligi 2019

 Spiritriau.com - Polres Tanjungpinang melaksanakan apel konsolidasi Sinergitas Operasi Ketupat Tahun 2019 dan kesiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).Kegiatan tersebut dilaksan
 
Kamis, 13 Juni 2019 | 23:24:57

Pasca Direktur Mundur, Seleksi Terbuka Direksi BUMD PT BIS Segera Dilakukan

Spiritriau.com - Pemkab Bintan akan segera melakukan pemilihan Direksi BUMD PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang kini posisinya kosong setelah Risalasih selaku Direktur PT BIS mengundurkan diri sejak beberapa bulan
 
Kamis, 13 Juni 2019 | 07:47:42

Bupati dan Wakil Bupati Bintan Sholat Idul Fitri 1440 H di Masjid Nurul Iman Kijang

Spiritriau.com-Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam melaksanakan sholat Idul Fitri 1440 H di Mesjid Besar Nurul Iman,Kijang,Rabu (5/6) pagi.Pantauan dilapangan terlihat ribuan masyara
 
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:33:27

Wagub Provinsi Kepri Kecewa Dengan Pelayanan Pegawai DPMPTSP

Spiritriau.com-Wakil Gubernur H Isdianto kecewa dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri dan akan segera mengevaluasi kinerja pegawai di dinas bersangkutan demi te
 
Selasa, 11 Juni 2019 | 14:47:50

Bapak H Nurdin Basirun Gubernur Kepri Minta Jalan Batam Dipercepat

Spiritriau.com-Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan sejumlah kegiatan yang sudah selesai proses lelangnya segera dikerjakan. Apalagi kini sudah pertengahan tahun,kegiatan-kegiatan itu harus dapat dilihat dan
 
Minggu, 9 Juni 2019 | 08:26:18

Sekretaris Dirjen Kemenhubla RI Monitoring Arus Mudik Pelabuhan SBP

Spiritriau.com-Sekertaris Direktorat Jendral (Dirjen) Kementerian Perhubungan Laut RI,Bp.Arif Toha melakukan monitoring arus mudik pasca Lebaran Idul Fitri 1440,di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP),Sabtu (01/06).
 
Minggu, 28 April 2019 | 10:00:38

Pemilu 2019 yang Mematikan

Pemilu 2019 pantas disebut sebagai pe­milihan umum yang "mematikan" se­panjang sejarah. Pemilu 2019 secara umum berlangsung secara aman, tertib, lan­car, dan nyaris tanpa gangguan ke­ru­suh­an. Tapi korban jiwa
 
Minggu, 28 April 2019 | 09:34:39

Sinergitas Menjaga Lingkungan Pasca Pemilu

Masyarakat Indonesia te­ngah dirundung berbagai in­formasi mengenai hasil suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Persetan dengan semua hal yang disampaikan baik di media elektronik maupun media sosia
 
Minggu, 21 April 2019 | 10:27:47

Kedewasaan dalam Berdemokrasi

PEMILIHAN umum (Pemilu) akhir­nya telah selesai dilakukan de­ngan menghasilkan pasangan Presi­den dan Wakil Presiden, juga anggota DPR, DPD, dan DPRD pada periode 2019-2024. Setidak-tidaknya, hasil per­­hi
 
Minggu, 21 April 2019 | 10:03:49

Tuhan Tidak Melihat Agamamu

KITA sepakat dalam suatu pema­ha­man yang utuh bahwa surga adalah hak prerogatif nya Tuhan dan manusia se­tinggi apapun ibadahnya takkan mam­pu memberi satu kepastian bah­wa si anu masuk surga dan si ana m
 
Minggu, 14 April 2019 | 07:36:36

Menjaga Pilpres

Hari pencoblosan Pemilu Pemilihan Pre­siden (Pilpres) tinggal beberapa hari lagi. Tepatnya pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 nanti. Ka­dang hati tak sabar lagi menunggu hari pen­coblosan ini.
 
Minggu, 7 April 2019 | 07:45:04

Neuro Ledership Menuntun Lahirnya Neuro Creativity

Persaingan yang terjadi saat ini bukan hanya di dunia usaha saja, melainkan semua orang sampai negara sedang berada pada posisi bersaing. Mungkin sebagian ada yang kurang sependapat karena istilah persaingan
 
Jumat, 5 April 2019 | 19:14:27

Jangan Pilih (Calon) Penebar Uang

Seiring bertambahnya jumlah Partai Politik, dapil dan kursi, persaingan peserta pemilu semakin ketat. Dibandingkan tahun 2014 jumlah Partai Politik nasional pada pemilu tahun ini bertambah menjadi 16 diluar 4 P
 
Minggu, 31 Maret 2019 | 09:58:00

Hegemoni Pendidikan dan Pendidikan yang Membebaskan

Menurut rumusan Antonio Gra­maci, hegemoni diarti­kan sebagai sebu­ah upaya pihak elit penguasa yang mendo­minasi untuk meng­giring cara berpikir, bersikap, dan menilai masyarakat agar sesuai dengan k
 
Jumat, 29 Maret 2019 | 15:20:46

Mengatasi Tantangan Operasional UNTSO, UNDOF, dan Misi UNIFIL

Penasehat Militer RI Untuk PBB, Brigjen TNI Fulad, S.Sos., M.Si. menghadiri pertemuan Military Staff Committee Dewan Keamanan PBB yang membahas masalah UNTSO, UNDOF, dan UNIFIL – Lebanon beberapa saat lalu, yan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top