Terverifikasi Dewan Pers
 
Jumat, 14 September 2018 | 10:43:17
Opini

Sejarah Membuktikan, Papua adalah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Oleh : Letkol Inf Dax Sianturi, S.E

Sebarkan:
Tidak banyak orang Papua yang tahu bahwa saat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang pada tanggal 14 Juli 1945, para founding fathers negara Indonesia itu telah menetapkan bahwa Papua juga menjadi wilayah Indonesia yang akan menyatakan kemerdekaannya beberapa saat kemudian.
 
Dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI, dalam sidang tersebut ditetapkan bahwa wilayah Indonesia adalah : "Wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara , Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya".
 
Penetapan wilayah Indonesia ini pada dasarnya dilandasi pandangan geopolitik para founding fathers saat itu yaitu adanya persamaan nasib diantara penduduk di wilayah tersebut yang saat itu menjadi daerah kolonial negara barat (Belanda, Inggris dan Portugis).
 
Namun kita ketahui bahwa wilayah Malaya, Borneo Utara adalah jajahan kolonial Inggris, sedangkan Timor Leste adalah jajahan kolonial Portugis.
 
Berdasarkan konsep hukum internasional "uti posideti juris", maka berlaku ketentuan bahwa suatu negara mewarisi wilayah yang sebelumnya diduduki oleh negara penjajahnya.
 
Dengan asas tersebut maka wilayah negara  Indonesia saat ini ialah wilayah bekas jajahan Belanda, termasuk Papua. Sehingga argumen pemerintah Belanda pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang menyatakan bahwa Papua tidak termasuk wilayah Indonesia karena adanya perbedaan etnis/ras otomatis gugur dan bertentangan dengan hukum internasional.
 
Pembentukan opini "perbedaan etnis/ras" yang dibangun oleh Belanda dalam isu Papua saat itu sesungguhnya adalah siasat Belanda untuk membangun sentimen rasial orang Papua terhadap bangsa Indonesia lainnya yang berasal dari berbagai etnis dan suku bangsa. Kita tidak lupa bahwa pemerintah kolonial Belanda pun pernah melakukan hal yang sama ketika mereka menerapkan Undang-Undang Kolonial tahun 1854 dimana mereka menciptakan pemisahan status sosial berdasarkan ras yaitu :
 
1.         Europeanen (orang kulit putih Eropa),
2.         Vreemde Oosterlingen (orang Timur Asing) yang meliputi orang (peranakan) Tionghoa, Arab, India, maupun non-eropa lainnya
3.         Inlander (pribumi) yang identik dengan masyarakat keturunan suku-suku asli Indonesia.
 
Sayangnya hingga saat ini, sentimen rasis yang dibangun Belanda masih melekat kuat dalam diri sebagian rakyat Indonesia, termasuk di Papua.
 
Kembali pada hasil Sidang BPUPKI ke 2 tentang penetapan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia, sesungguhnya membuktikan bahwa para pendiri bangsa ini telah mengakomodir keinginan rakyat Papua merdeka bersama elemen bangsa Indonesia lainnya jauh sebelum Belanda mengeluarkan manifesto (pernyataan sikap) untuk membentuk negara Papua Barat pada 1 Desember 1961.  Disini terlihat jelas, bahwa seluruh bangsa Indonesia ingin merdeka bersama Papua dalam menentang kolonial Belanda. Sebaliknya Belanda membentuk negara Papua Barat justru untuk mempertahankan kepentingan kolonialnya di Papua.
 
Fakta sejarah ini juga semakin menegaskan bahwa Operasi Trikora (19 Desember 1961 sampai 15 Agustus 1962) yang digagas oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, bukanlah operasi militer Indonesia untuk melawan rakyat Papua, melainkan merupakan upaya Indonesia untuk melawan kekuatan militer Belanda dalam rangka mengembalikan Papua Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada peristiwa ini kembali terlihat kelicikan Belanda, Belanda sengaja menghindari jatuhnya korban tempur dari kalangan bangsa Belanda dengan memobilisasi pemuda-pemuda Papua yang tergabung dalam Papuan Volunteer Corps (PVK, Dutch: Papoea Vrijwilligers Korps) untuk bertempur menghadapi kekuatan militer Indonesia. Para mantan anggota PVK bentukan Belanda inilah yang kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang hingga saat ini masih berupaya melepaskan Papua dari NKRI.
 
Pengkhianatan Belanda terhadap rakyat Papua pun terlihat jelas saat Belanda menandatangani New York Agreement pada 15 Agustus 1962 yang intinya menyerahkan Papua kepada PBB.
 
Mengapa penulis katakan demikian? Karena apabila Belanda telah mengakui kemerdekaan negara Papua Barat pada Desember 1961, lalu mengapa Belanda yang menandatangani New York Agreement ???  Idealnya, bila Belanda telah mengakui negara Papua Barat secara de facto maupun de jure, maka seharusnya perjanjian New York bukan lagi ditandatangani oleh Belanda melainkan oleh perwakilan negara Papua Barat.
 
Kenyataan ini menunjukkan sesungguhnya Belanda sendiri tidak pernah mengakui adanya negara Papua Barat. Jelas sejak awal pembentukan negara Papua Barat hanya akal-akalan Belanda untuk tetap mempertahankan pemerintahan kolonialisme-nya di Papua. Pembentukan negara Papua Barat hanya upaya Belanda untuk merebut simpati rakyat Papua.
 
Sesungguhnya keinginan Belanda menguasai Papua tidak terlepas dari pengetahuan Belanda tentang kandungan sumber daya alam Papua yang luar biasa. Seorang peneliti geologis Belanda bernama Jean Jacques Dozy telah menemukan cadangan emas di Erstberg sejak tahun 1936. Namun hasil penelitiannya tersebut tidak sempat ditindaklanjuti oleh pemerintah Belanda  karena mereka masih dihadapkan dengan situasi pasca Perang Dunia ke - 2 yang berimbas pada merosotnya kemampuan ekonominya.
 
Hal ini sangat berbeda dengan keinginan Indonesia merdeka bersama Papua. Saat BPUPKI bersidang tersebut, tidak satu pun catatan sejarah yang menuliskan bahwa keinginan para founding fathers untuk memasukkan Papua Barat dalam wilayah kedaulatan RI disebabkan oleh ketertarikan akan kandungan kekayaan alam Papua. Keinginan menjadikan Papua merdeka dalam satu Indonesia murni karena rasa senasib sepenanggungan untuk menentang kolonialisme !  Tidak terbersit adanya keinginan untuk menguasai alam Papua.
 
Dengan bukti sejarah tersebut, jelas adanya berbagai opini yang dibentuk oleh sekelompok orang yang berkeinginan agar Papua  lepas dari NKRI, yang menamakan dirinya sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), justru menunjukkan ketidaktahuan orang-orang tersebut tentang keterikatan sejarah Papua dengan Indonesia. Kelompok yang anggotanya rata-rata berdiam di luar negeri ini juga tetap menggunakan strategi yang sama dengan yang dilakukan oleh penjajah Belanda yaitu membangun sentimen etnis melalui jargon bernada rasial  "Melanesia Bukan Indonesia" untuk menciptakan "jarak" antara suku Papua dengan suku-suku lain di Indonesia.
 
Opini ini sesungguhnya sengaja dibangun demi mengincar posisi politik maupun status sosial yang berpengaruh di kalangan rakyat Papua. Selama ini isu Papua selalu dijadikan "jualan" komoditas politik untuk oleh orang-orang tersebut untuk mendapatkan kedudukan politik dan sosial pribadi, bahkan tidak jarang digunakan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari donasi asing.  Mereka lupa bahwa rakyat Papua sudah semakin cerdas dalam menyikapi isu Papua Merdeka ini. Dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan,  rakyat Papua akan semakin menyadari bahwa mereka telah menjadi korban agitasi dan propaganda yang terus dibangun oleh kelompok ini.
 
Bila kita mencermati narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok pro Papua Merdeka ini, sangat jarang mereka membahas masa depan Papua. Mereka tidak pernah bisa menjelaskan visi dan misi apa yang akan mereka capai dan langkah-langkah strategis apa yang hendak mereka lakukan untuk Papua ke depan. Kelompok ini cenderung membahas masa lalu yang tentunya tidak dapat diulang kembali.  Bila mau jujur, cara ini adalah upaya pembodohan terhadap generasi muda Papua agar terjebak dalam cerita masa lalu yang sesungguhnya kontra-produktif dengan upaya Pemerintah Indonesia yang saat ini semakin giat mendorong Papua untuk bergerak maju meraih masa depan yang lebih baik.
 
Kita pun telah menyaksikan akibat pengembangan opini yang menggunakan narasi pengelabuan sejarah dan sentimen rasial telah menimbulkan terjadinya konflik vertikal maupun horisontal yang berujung pada pertumpahan darah di tanah Papua. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan dan harus segera dihentikan. Cukup sudah darah tertumpah di tanah Papua. Kini saatnya seluruh elemen bangsa di Papua bersatu untuk menyudahi konflik berkepanjangan ini.  Hak Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat pada dasarnya adalah merupakan dukungan politis bangsa Indonesia terhadap orang Papua untuk memberdayakan wilayahnya sendiri dengan mengedepankan kearifan lokal Papua dan membangun sumber daya manusia Papua agar semakin berkualitas sehingga suatu saat putra-putri Papua bukan hanya dapat berkiprah di daerahnya sendiri, namun juga dapat menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia.
 
Pada akhirnya, masa depan Papua akan ditentukan oleh sikap rakyat Papua saat ini. Penjelasan panjang lebar tidak akan bermakna apa-apa apabila tidak diawali oleh kesadaran dan keinginan individu dan kelompok yang ada di tanah Papua berkomitmen untuk lepas dari "pemenjaraan" masa lalu. Membangun kehidupan orang Papua yang lebih baik jauh lebih berharga dari pada menghabiskan waktu, tenaga dan potensi yang ada  untuk membuat pertentangan sesama kita tanpa akhir. Perbedaan yang ada hendaknya jangan dijadikan alasan untuk saling memusuhi, namun percayalah perbedaan itu adalah anugerah Tuhan kepada kita untuk semakin saling melengkapi satu sama lain.
 
Terlepas dari perspektif merdeka secara politik, penulis pribadi sebagai umat Kristiani, meyakini arti kemerdekaan yang sesungguhnya seperti yang tertulis dalam firman Tuhan *2 Korintus 3 : 17*.  *Sebab Tuhan adalah Roh; dan dimana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan*
 
Salam Papua
Salam Indonesia

Catatan :
*Isi tulisan menjadi tanggung jawab pribadi penulis*
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 18:51:23

Polres Tanjungpinang Gelar Konfrensi Pers Tindak Pidana KARHUTLA

Tanjungpinang-Bertempat di lobi Mapolres Tanjungpinang digelar Konferensi Pers tindak pidana *Karhutla* yang dipimpin Kapolsek Bukit Bestari KOMPOL Marna, SE dan Kasat Reskrim AKP Efendri Ali, S.IP, MH, Sabtu (
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 18:38:08

Polres Tanjungpinang Gelar Konferensi Pers Tindak Pidana Pemerkosaan

Tanjungpinang-Bertempat di lobi Mapolres Tanjungpinang digelar Konferensi Pers tindak pidana *Pemerkosaan* yang dipimpin Kasat Reskrim AKP Efendri Ali, S.IP, MH, Sabtu (24/8/2019).Korban adalah SW (36 tahun), p
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 16:47:14

Tim 2 Satgas Koramil 02/Tanah Putih Melaksanakan Sosialisasi Karhutla

ROKAN HILIR - Tim 2 Satgas Karhutla  Koramil 02/ Tanah Putih dalam 2 minggu belakangan ini disibukkan dengan pemadaman untuk Wilayah terjadinya Karhutla. Kegiatan ini pun Babinsa lakukan untuk sosialisasi
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 16:19:26

Ngaku Bisa Ambil Uang Ghoib, Dukun Ini Gauli Seorang Ibu dan Anaknya

ROKANHULU - Dengan berkedokkan seorang dukun yang bisa menggandakan uang, D (45) warga Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir ini berhasil menyetubuhi dua korbannya. Parahnya kedua korban adalah ibu dan anak y
 
Berita Lainnya
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:39:31

HUT RI dan Fenomena SDM

Tahun 2019 memiliki arti pen­ting bagi bangsa In­donesia dan tahun ini meru­­pakan masa transisi pe­merin­tahan Joko Widodo periode 2014-2019, dikarenakan pada 20 Oktober 2019 akan dilaksanakan p
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:23:00

17 Agustus Hari Kemerdekaan Ekonomi

"Merdeka, Merdeka, Mer­deka", ucapan ini adalah hasil dari perjuangan pahla­wan-pahlawan ke­mer­dekaan yang siap hidup dan mati pada saat ko­­lonial bebas melepaskan peluru-pe­­luru ke tubuh mereka. Siapa yang
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 08:07:22

Kemerdekaan, Nilai Keindonesiaan, dan Media Sosial

Nuansa Merah Putih su­dah me­ng­­hiasi se­tiap pandangan. Di depan rumah-rumah, di de­pan kantor-kantor pemerin­tahan dan di pinggir-ping­gir jalan, bendera dan umbul-umbul sudah ramai ber­kibar-
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 07:54:35

Pelayanan Kepolisian dan Tuntutan Masyarakat

Kepolisian Republik Indo­ne­sia se­bagai institusi penjaga keama­nan dan pengayom masyarakat sa­ngat dibu­tuhkan. Kita melihat bagai­mana aksi ke­ja­hatan yang sangat marak. Con­tohnya: pembunuhan, be­gal,
 
Kamis, 8 Agustus 2019 | 22:57:13

Danlantamal IV Hadiri Penutupan TMMD Ke -105 di Tanjungbalai Karimun

Tanjungbalai Karimun-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., menghadiri upcara penutupan TMMD ke-105 tahun 2019 Kodim 0317/TBK bert
 
Kamis, 8 Agustus 2019 | 09:59:55

Korupsi dan BUMN

Beberapa waktu lalu, Direktur Keuangan Angkasa Pura II Andra Y Agussalam diamankan oleh KPK dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Walaupun harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai ada put
 
Minggu, 4 Agustus 2019 | 09:03:13

Polusi dan Konsekuensi Pesatnya Laju Industri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dalam lima tahun periode kepemimpinannya layak kita beri apresiasi atas kesuksesannya membangun proyek infrastruktur jalur tol Trans Jawa. B
 
Minggu, 4 Agustus 2019 | 08:26:19

Peta Politik Pasca Pilpres

Perebutan kursi menteri dan bursa Pilpres 2024 benar-benar mengubah peta politik kita. Berbagai partai baik pemenang Pilpres maupun partai oposisi melakukan langkah akrobatik guna menunjukkan eksistensinya. Ent
 
Minggu, 4 Agustus 2019 | 08:01:44

Radikalisme, Kekerasan dan Matinya Kearifan Lokal

Gejolak radikalisme dan kekerasan sosial masih terus menghantui umat manusia. Kasus bom bunuh diri di Kota Kabul Afghanistan (Kamis, 25/07/2019) yang mengakibatkan 12 orang meninggal menjadi saksi kel
 
Senin, 29 Juli 2019 | 14:16:37

Tindak Tegas PT Ellang Semestha Indonesia Jika Tidak Ada Izin Timbun

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Ashadi Selayar angkat bicara mengenai dugaan Penimbunan Mangrove yang dilakukan oleh PT. Ellang Semestha Indonesia.Penimbunan Man
 
Kamis, 11 Juli 2019 | 11:16:55

Messi Layak Raih Ballon dOr Meski Tak Juara Liga Champions

BARCELONA - Rivaldo menilai Lionel Messi layak meraih gelar Ballon d'Or tahun ini. Meski La Pulga gagal mengantar Barcelona meraih Liga Champions.Messi menunjukkan maginya sepanjang musim 2018/2019. Ia b
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 13:24:22

DPRD Kota Tanjungpinang Gelar Paripurna LKPJ WaliKota

Tanjungpinang-Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.Jum
 
Rabu, 19 Juni 2019 | 09:51:29

Silaturahmi Kantibmas di Tanjungpinang dengan Kapolda, Ketua LAM Kepri Pesankan Ini

TANJUNGPINANG-Polda Kepri menggelar silaturahmi Kamtibmas bersama Gubernur Kepri,Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, para tokoh Agama dan tokoh masyarakat, serta Forkopimda tingkat l di Gedung Arsip TanjungpinangP
 
Sabtu, 15 Juni 2019 | 13:22:58

Kapolres Tanjungpinang dan Dandim 0315/Bintan Pimpin Apel Konsolidasi OPS Ketupat Seligi 2019

 Spiritriau.com - Polres Tanjungpinang melaksanakan apel konsolidasi Sinergitas Operasi Ketupat Tahun 2019 dan kesiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).Kegiatan tersebut dilaksan
 
Kamis, 13 Juni 2019 | 23:24:57

Pasca Direktur Mundur, Seleksi Terbuka Direksi BUMD PT BIS Segera Dilakukan

Spiritriau.com - Pemkab Bintan akan segera melakukan pemilihan Direksi BUMD PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang kini posisinya kosong setelah Risalasih selaku Direktur PT BIS mengundurkan diri sejak beberapa bulan
 
 
 
Terpopuler

1

18 Agu 2019 08:39 | 250 views
Opini

HUT RI dan Fenomena SDM

2

18 Agu 2019 08:23 | 185 views
Opini

17 Agustus Hari Kemerdekaan Ekonomi

3

18 Agu 2019 08:07 | 80 views
Opini

Kemerdekaan, Nilai Keindonesiaan, dan Media Sosial

4

18 Agu 2019 07:54 | 70 views
Opini

Pelayanan Kepolisian dan Tuntutan Masyarakat

 
 
 
 
Top