Iklan Sosial
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 06:21:25
Opini

Refleksi HPN 2018, Jurnalisme itu Tanggungjawab Moral

Oleh: Jones Gultom

Sebarkan:
(Foto: Internet)
Ilustrasi

TANGGAL 9 Februari diperingati se­ba­gai Hari Pers Nasional (HPN). Tahun ini pe­­­ringatan HPN akan diada­kan di Su­ma­tera Barat. Rencananya, Pre­siden Jo­kowi bersama Menteri Kabinet dijad­wal­kan akan hadir di acara tersebut.

Berbicara tentang pers khususnya di In­­donesia, seperti sebuah novel yang tidak pernah selesai dibuat. Kehidupan pers Tanah Air masih jauh dari apa yang di­cita-citakan. Padahal dalam sebuah ne­geri demokrasi, pers adalah pilar keempat yang tak kalah penting dari tiga pilar lain; eksekutif-yudikatif-legislatif.

Salah satu masalah klasik yang tak juga tuntas adalah soal kesejahteraan in­san pers itu sendiri. Ini menjadi hal yang paling mendasar ketika kita ber­bicara tentang pers. Karena faktor inilah yang sering memicu lahirnya berbagai ma­cam turunan persoalan dalam tubuh pers Tanah Air. Jika hal ini tidak juga di­perbaiki persoalan-persoalan itu akan terus ada meski dalam bentuk yang berbeda.

Bukan rahasia umum kehidupan insan pers, terutama dari sisi ekonomi cen­de­rung lebih parah dari buruh peru­sahaan swasta. Boleh dibilang rata-rata insan pers di Indo­nesia mengalami itu. Upah yang mereka terima dari peker­jaannya sebagai jurnalis, masih sering tidak sesuai dengan standar pengupahan yang diatur pemerintah. Hal itu berbun­tut panjang, salah satunya memicu sebagian insan pers untuk menyimpang dari kode etik pers itu sendiri.

Ditambah lagi dengan gelombang media online yang memaksa sejumlah perusahaan pers konvensional (koran, majalah) banyak yang gulung tikar. Dalam beberapa tahun terakhir fenomena itu telah memunculkan istilah media kon­vensional/mainstream dan inkonven­sio­nal. Lucunya, persefsi orang terhadap me­­dia inkonvensional kerap merujuk ke­pada media online. Padahal dalam dunia pers, pemahaman seperti itu tidak ada. Media tetaplah media. Pers tetap pers. Tidak ada klasifikasi kecuali soal format yang digunakan (cetak atau elektronik).

Pemahaman ini ikut pula merembes dalam benak masya­rakat bahwa seolah-olah media inkonvensional (online) bu­kan­lah sebuah produk pers. Boleh jadi ka­rena aturan main tentang genre pers ini bisa dibilang belum jelas, tetapi itu bu­kan berarti pers jenis itu menjadi "ille­gal".

Memang kini Dewan Pers tengah ber­upaya membuat aturan main salah satu­nya dengan menyertifikasi perusahaan pers yang ada, terutama berbasis online. Te­tapi hal itu juga tidak bisa menjadi ja­minan. Karena peraturan itu lebih ter­kait soal prinsip dan himbauan. Sangsinya juga tidak bermuatan hukum. Dewan Pers sekedar lepas tanggung­ja­wab ma­na­kala pers yang tak mengikuti aturan itu tersandung kasus hukum. Kita ber­harap bias HAM seperti ini akan dibahas dalam HPN mendatang?

Siar damai

Seperti disinggung di atas, gencar di­ka­takan, media me­rupakan satu dari 4 pilar demokrasi di Indonesia. Media me­miliki peran yang vital untuk mewu­jud­kan penyeleng­garaan negara yang ter­kontrol. Termasuk berperan aktif dalam pro­ses pemilihan umum yang berasaskan jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia.

Kita ingat di masa Orde Baru, media hidup dalam tekanan penguasa. Di masa itu, media adalah bagian dari mesin po­litik penguasa. Bagian dari rezim ke­kua­saan. Tidak ada ruang bagi media yang tidak tunduk pada bayang-bayang pe­nguasa.

Namun sejak reformasi bergulir, me­dia mendapatkan kebebasannya. Un­dang-undang pers segera dibuat untuk men­jamin kebebasan itu. Hasilnya setiap orang bebas mendi­rikan perusahaan surat kabar. Media-media dengan ragam ben­tuk dan varian terus bermunculan. Media on­line itu harus dianggap sebagai bagian dari revolusi media. Bukan sebagai predator sebagaimana yang disangkakan sebagian orang. Bagaimanapun, media sosial telah menjadi produk terhebat di abad revolusi industri jilid IV ini.

Sekedar mengingatkan kembali, etos jur­nalisme adalah netralitas. Seperti apa­pun kondisi yang dihadapi, media massa haruslah bersikap netral. Bahkan untuk situasi yang menuntut keberpiha­kan, media massa mesti lebih menge­de­pankan fakta dan kebenaran. Inilah cita-cita tertinggi insan pers. Sekalipun sulit untuk dilakukan, namun hal itu bukan se­­suatu yang mustahil. Setidaknya lang­kah menuju itu tetap harus diperta­han­kan.

Memang angan-angan media menjadi sa­rana penyampai fakta dan kebenaran ini pernah ditertawakan Voltaire, pe­mikir ke­lahiran Paris, 3 abad lalu. Dicibirnya, me­dia tidak akan bisa lepas dari kepentingan pemiliknya. Jika ia seorang po­litikus, maka ia akan memanfaatkan media itu untuk me­raih kekuasaan. Jika ia seorang pengusaha, ia akan me­man­faatkan medianya sebagai senjata demi meng­halal­kan segala cara. Jika ia seorang bandit, ia akan memanfaatkan medianya sebagai topeng.

Tetapi kita tidak boleh membiarkan pe­simis ini berkem­bang di masyarakat In­donesia. Masyarakat harus dididik me­lek media. Terutama pada musim pilkada ini. Rakyat harus jeli dan kritis memilah-milah informasi. Justru rakyat yang harus ber­pikir cover both side. Rakyat harus men­jadi media bagi dirinya sendiri. Se­perti idealnya kerja-kerja jurnalistik, rak­yat secara terus-menerus harus menguji sikap skeptisnya dalam menelaah in­formasi. Sebisanya rakyat menghindari informasi tunggal. Rakyat mesti mem­bong­kar kesadarannya sendiri, bahwa ia adalah makhluk yang tidak bisa dipretensi oleh keberpihakan satu media, melainkan berusaha memperoleh kebenarannya sen­diri, lewat beragam informasi dan olah akal sehat.

Rakyat harus menguji data-data itu dan mencari tahu sendiri fakta yang ada di dalamnya. Dalam situasi pilkada seka­rang ini, rakyat harus menjadi hakim yang berhak memutuskan sendiri mana in­formasi yang boleh ia percayai.

Demikian juga harapan kita pada media. Kita berharap media melakukan kerja-kerja sesuai dengan aturan yang berlaku padanya. Media harus menjalan­kan tugasnya sebagai penyebar damai di masyarakat. Media harus kembali pada misi utamanya sebagai penyampai ke­benaran. Media harus kembali ke basic. Jurnalisme sudah ratusan tahun menye­diakan dan mempersiapkan alat bagi jurnalis, cover both sides, bahkan jika perlu cover all sides, check recheck. Ha­rus dipisahkan fakta dan opini. Jangan men­dramatisir apalagi sampai melaku­kan labelisasi. Terutama dalam konteks pilkada 2018 dan pilpres 2019 menda­tang. Media dengan kerja-kerja jurnalis­tik­nya itu mesti mengambil perannya se­bagai sarana pencerdasan politik. Ba­gaimana pun kerja jurnalisme itu me­rupakan sebuah tanggungjawab mo­ral.***

(Penulis adalah jurnalis)

sumber:analisadaily.com

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 20 Januari 2019 | 17:07:00

KBRI Beirut Siap Mendukung Pelaksanaan Umroh Personel Konga XXIII-M

LEBANON-Kesempatan untuk melaksanakan Ibadah Umroh bagi personel yang sedang melaksanakan tugas misi perdamaian seakan terbuka lebar,  terlebih bagi personel TNI yang sedang melaksanakan tugas misi perdama
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:06:52

Jelajah Vihara Tertua di Jakarta yang Ditemukan Pelaut Secara Tak Sengaja

Bak permata tersembunyi, begitu pula kehadiran Vihara Lalitavistara di Cilincing, Jakarta Utara. Vihara yang berlokasi di Jalan Krematorium Cilincing ini memiliki sejarah panjang karena dibangun sejak abad 11.A
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:00:32

Di Balik 80 Juta Bisa Apa

Kalimat 80 juta bisa dapat apa seketiga me­nyebar bak se­rangan fajar. Semua din­ding-dinding akun media sosial apa­pun itu dibanjiri oleh kalimat tersebut. Kalimat ta­nya yang se­mua orang akhirnya tahu m
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:44:00

Bandara Changi Singapura Segera Miliki Air Terjun Dalam Ruang Tertinggi di Dunia

Singapura mungkin satu-satunya kota di dunia di mana penduduk setempat bepergian ke bandara untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Pada 2019 ini, bangunan yang menghubungkan Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Ch
 
Berita Lainnya
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:00:32

Di Balik 80 Juta Bisa Apa

Kalimat 80 juta bisa dapat apa seketiga me­nyebar bak se­rangan fajar. Semua din­ding-dinding akun media sosial apa­pun itu dibanjiri oleh kalimat tersebut. Kalimat ta­nya yang se­mua orang akhirnya tahu m
 
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:20:13

Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online

Setelah sempat menyeruak pada tahun 2015, kasus pros­titusi on­line yang melibatkan para artis kembali naik ke permukaan. Kali ini melibatkan artis kenamaan Vanessa Angel. ditang­kap Kepolisian daerah Jawa
 
Minggu, 13 Januari 2019 | 07:50:06

Pelecehan di Dunia Akademik

Beberapa waktu yang lalu kita mende­ngar seorang maha­siswi S3 mem­polisi­kan rektor sebuah PTS kare­na di­lempar disertasi. Ikhwalnya, sebagai­mana diberitakan banyak media, m­a­hasiswi S3 tersebut menjelaskan
 
Minggu, 13 Januari 2019 | 07:29:18

Prostitusi, Hukum dan Moralitas

Di tengah kasak-kusuk Pemilu 2019, sua­sana awal tahun menda­dak heboh dengan keberhasilan Polda Jawa Timur memergoki sekaligus me­nangkap VA, AS dan R terkait kasus pros­titusi di Surabaya. Kendati prostitusi
 
Minggu, 6 Januari 2019 | 07:57:54

Bencana Alam di Awal 2019

TAHUN 2019 telah diawali dengan ben­cana tanah longsor di Desa Sirnaresmi, Ke­­camatan Cisolok, Kabu­pa­ten Suka­bu­mi, Jawa Barat.  Bencana tersebut te­lah  merenggut puluhan jiwa manusia d
 
Rabu, 5 Desember 2018 | 14:20:45

Korupsi Masa Orba, Ini Pernyataan Ahmad Basarah

Pertama, saya ingin letakkan dulu konteks dan teks pernyataan media saya tentang mantan Presiden Soeharto. Saya ditanya oleh teman-teman media tentang pernyataan Capres Pak Prabowo di forum internasional yang m
 
Kamis, 27 September 2018 | 13:10:16

Eksistensi TNI Dalam Pendidikan Karakter Bangsa

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai semua aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dan dialog di media elektronik.
 
Kamis, 20 September 2018 | 11:11:18

Babinsa di Lombok Saat Gempa, Antara Keluarga dan Tugas

Musibah gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok, Sumbawa dan Sumbawa Barat beberapa waktu lalu telah menyisakan kenangan dan cerita yang mengharukan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya bagi
 
Jumat, 14 September 2018 | 10:43:17

Sejarah Membuktikan, Papua adalah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Tidak banyak orang Papua yang tahu bahwa saat anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang pada tanggal 14 Juli 1945, para founding fathers negara Indonesia itu telah
 
Rabu, 29 Agustus 2018 | 21:37:37

Kenapa Jokowi Berpelukan dengan Prabowo

Peristiwa yang membuat warga Indonesia terharu saat ini ketika melihat kedua calon presiden  Indonesia, Jokowi dan Prabowo  berpelukan. Keduanya berpelukan setelah Hanifan Yunadi Kusumah yang merupaka
 
Jumat, 27 Juli 2018 | 16:01:51

Tragedi Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Gema Takbir berkumandang membahana ada dimana-mana sebagai pertanda perayaan Idul Fitri 1439 H tahun ini, karena umat Muslim telah berhasil melewati ujian untuk menahan hawa nafsu selama sebulan penuh melaksana
 
Selasa, 24 Juli 2018 | 13:39:27

PERANG DAGANG USA vs CHINA

Genderang perang Amerika Serikat (USA) dengan China sudah dikumandangkan. Namun perang ini bukan perang senjata (hard power) tetapi ini adalah perang ekonomi (soft power) yaitu perang dagang.  Kalau dulu U
 
Jumat, 6 Juli 2018 | 15:14:19

Peran Media Massa Dalam Memberantas Aksi Terorisme di Indonesia

Terorisme merupakan musuh dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan undang-undang suatu negara.  Aksinya dapat terjadi di negara mana saja yang mereka targetkan, tidak terkecuali di negara Indonesia terc
 
Minggu, 27 Mei 2018 | 12:22:31

Bersatu Melawan Aksi Terorisme

Terorisme identik dengan kekerasan. Tindakan teroris menyebabkan keresahan, rasa takut di tengah masyarakat, melukai atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan orang lain dengan tujuan tertentu. Korb
 
Minggu, 20 Mei 2018 | 16:47:03

Cegah Terorisme Dengan Pendidikan

Beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai saat ini hangat dibicarakan tentang terorisme. Dalam waktu yang berdekatan terjadi penyerangan di Surabaya sampai penyerangan Mapolda Riau di Pekanbaru.Seluruh masyarakat
 
 
 
Terpopuler

1

20 Jan 2019 09:20 | 114 views
Opini
Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online

2

20 Jan 2019 10:00 | 114 views
Opini
Di Balik 80 Juta Bisa Apa
 
 
 
 
 
 
Top