Iklan Sosial
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 05:53:29
Opini

Wabah McDonaldisasi Jelang Pilkada dan Pilpres

Oleh: Firman Situmeang

Sebarkan:
(Foto: analisadaily.com)
Ilustrasi

POLITIK "Jalan Tol" kini sedang men­jang­kiti partai politik dan menjadi wajah baru dunia perpolitikan tanah air. Partai politik yang seyogyanya bertugas untuk melahirkan kader-kader yang berkua­litas, dewasa ini lebih cenderung menggunakan jalan pintas dengan mengusung figur non-kader. Misalnya saja pada perhelatan Pilkada DKI tahun lalu. Dari ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur hanya Djarot Saiful Hi­dayat seorang sajalah yang diusung par­tainya sendiri, sementara yang lain ma­cam Ahok, Anies, AHY, Sandiaga, dan Sylviana merupakan figur non-kader bahkan non-partai.

Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, tren ini semakin menguat saja. Di Su­muatera Utara, Gerindra lebih me­milih mengusung eks-Pangkostrad Edy Rah­ma­yadi dibandingkan kader ter­baiknya di Provinsi itu, Gus Irawan. Di Jawa Ba­­rat PKB, Hanura, dan NasDem me­milih mengusung Ridwan Kamil diban­ding­kan memajukan kader­nya sendiri. Lalu di Jawa Timur, Gerindra-PKS yang biasanya membuat poros sendiri secara mengejutkan mengusung Gus Ipul - Puti yang didukung oleh rival politiknya PDIP. Di saat yang bersamaan, Golkar dan Demokrat juga melakukan hal yang sama dengan mengusung Khofifah (kader PKB) dan Emil Dardak (kader PDIP).

Politik serba instan yang dipraktekkan oleh berbagai par­tai guna memenangkan Pilkada dapat secara sosiologis dikatego­ri­kan sebagai fenomena McDonaldisasi. Sebagai­mana dikemukakan George Ritzer dalam The McDonaldiza­tion of So­ciety (2004), McDonaldisasi adalah pro­ses-proses di mana prinsip-prinsip restoran cepat saji mendominasi masya­ra­kat. Menjelang Pilkada dan Pilpres, partai politik pun tampaknya tidak ke­ting­galan meniru gaya ini dengan begitu vul­gar.

Ada empat unsur Mcdonaldisasi yang dijalankan oleh partai-partai di Indone­sia. Pertama, Efisiensi. Prinsip efi­siensi me­nuntut partai politik untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan bia­ya yang sekecil-kecilnya. Sema­kin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efi­sien. Proses yang efisien ditandai de­ngan penyederhanaan proses sehingga men­jadi lebih murah dan lebih cepat. Hal ini juga berlaku dalam pengusungan calon.

Hal ini yang dilakukan oleh kebanya­kan partai politik di Indonesia dalam Pe­ngusungan Calon Presiden atau calon Ke­pala Daerah. Dimana partai lebih me­milih untuk mengu­sung siapapun figur yang dianggap populer. Mereka tidak mau repot-repot melakukan kaderisasi se­cara bertahap kare­na dinilai sulit, repot, dan mahal. Belum lagi harus menge­luar­kan biaya ekstra guna mensosialisasikan ka­­der yang mereka usung.Bagi mereka sua­ra pasar adalah suara partai. Sosok yang dianggap "dibutuhkan pasar", de­ngan meng­abaikan kualitas, yang akan diusung partai politik. Alhasil ada partai yang bekerja lima tahun sekali, memper­siap­kan calon ketika menjelang Pilkada/Pilpres dilaksanakan saja.

Salah satu contoh yang bisa kita ja­dikan rujukan yakni pencalonan artis ka­wakan Deddy Mizwar sebagai calon gu­bernur Jawa Barat. Partai-partai pe­ngu­sung menjadikan ketenaran dan nilai jual Deddy sebagai salah satu strategi atau cara yang efisien untuk menarik sua­ra rakyat. Langkah yang sama juga dila­kukan Gerindra di Sumatera Utara de­ngan mengusung figur yang terlanjur tenar Edy Rah­mayadi, sampai-sampai Gerindra mengabaikan kader ideo­logisnya, Gus Irawan.

Kedua, kalkulabilitas. Ritzer (2011) menyatakan bahwa prinsip kalkulabilitas dalam McDonaldisasi lebih mene­kankan pen­capaian kuantitas sehingga mengor­ban­kan aspek kua­litas. Dalam kaitannya dengan Pemilu gejala yang sama juga ditunjukkan oleh partai politik. Partai politik tidak mengusung calon berdasar­kan kualitas kepemimpinan calon, baik dari sisi ideologi maupun sisi kecakapan memimpin. Namun lebih mengutamakan hi­tung-hitungan suara melalui keterke­nal­an.

Mereka tidak peduli terhadap kualitas calon, tidak peduli apakah ideologi si calon sejalan dengan ideologi partai, dan tidak ambil pusing dengan kemam­puan si calon dalam men­se­jahteraan rak­yat. Targetan partai politik hanya ber­da­sar­kan hitung-hitungan suara, misalnya, ba­gaimana mereka mampu meraih suara terbanyak dalam Pilkada maupun Pilpres. Tidaklah mengherankan bila di Jawa Timur, Gerindara dan PDIP yang selama ini selalu berlawanan mendadak mengu­sung calon yang sama. Bagi mereka kalku­lasi suara lebih penting dibanding­kan ideologi partai.

Di samping suara, kalkulasi dana juga menjadi pertim­bangan partai dalam me­ngusung seorang calon. Demi me­nambah kasnya, banyak partai yang mengajukan "mahar politik" bagi calon non-kader yang haus akan kekuasaan. Dengan dalih untuk membesarkan partai, so­sialisasi, logistik, dan kepentingan tim pe­menangan, elite parpol tidak segan me­ngajukan mahar politik yang super tinggi. Tidaklah meng­herankan bila banyak pengusaha ataupun orang kaya yang maju dalam kontestasi Pilkada.Ingat dengan La Nyalla?

Ketiga, prediktabilitas yang berarti segala sesuatu harus dapat diperkirakan. De­ngan adanya kalkulabilitas maka de­ngan sendirinya dapat diprediksikan ke­untungan yang akan diperoleh si partai. En­tah itu keuntungan kekua­saan maupun keun­tungan ekonomi. Alhasil masyara­kat bisa menebak tindakan yang akan di­lakukan partai berda­sarkan sinyal yang di­berikan sejak awal.

Salah satunya fenomena yang sangat menarik dari keterprediksian ini ialah pengusungan Presiden Jokowi oleh Partai Golkar sebagai calon presiden 2019 mendahului PDIP yang notabene partai asal Jokowi. Pasca Golkar beberapa partai ikutan mendeklarasikan dukungan­nya pada Jokowi semisal Nasdem, Ha­nura, dan PPP.Antusiasme par­tai-partai ter­sebut dalam mengusung Jokowi tentu tidak terlepas dari prediksi keuntungan yang sudah dilakukan oleh partai yang ber­sangkutan.

Sekurang-kurangnya ada tiga (3) gen­dang (prediksi) dibalik "keterburu-bu­ruan" partai-partai tersebut dalam men­dukung Jokowi. Pertama, Jokowi me­miliki popularitas dan elektabilitas ter­tinggi sehingga paling berpeluang un­tuk memenangkan Pilpres 2019. Kedua, dengan mendukung Jokowi maka partai be­sar kemungkinan akan mendapat­kan jatah kursi menteri dalam pemerintahan saat ini maupun yang akan datang. Ke­tiga, dengan mendukung Jokowi yang banyak dicintai itu, maka diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai yang ber­sang­kutan.

Keempat, kontrol. Prinsip kontrol McDonaldisasi men­jadi­kan partai politik terlalu mengidolakan teknologi. Misal­nya dalam menentukan siapa calon yang diusung pada Pilkada maupun Pilpres, partai acapkali menjadikan hasil survei sebagai pertimbangan utama. Semakin tinggi popularitas dan elektabilitas se­seorang figur maka partai akan cenderung mengusung orang tersebut.

Di samping itu McDonaldisasi telah menjadikan para calon dikomodifikasi menjadi alat produksi partai. Artinya popularitas dan elektabilitas si calon diharapkan dapat pula meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai yang bersangkutan. Dengan mendukung seorang calon yang populer dan memiliki banyak idola, si partai berharap dapat mengontrol perhatian/emosi masyarakat. Sehingga segala kegiatan dan pembi­caraan yang dilakukan si calon dan fans selalu mengarah pada dukungan maupun isu yang diinginkan partai yang bersang­kut­an.

Disfungsional

Dampak paling nyata dari McDo­naldisasi dalam penen­tuan calon pemim­pin yakni disfungsional partai. Parpol yang seyogyanya bertanggungjawab un­tuk melakukan kaderisasi guna me­lahir­kan calon pemimpin terbaik atau se­ku­rang-kurangnya mengusung calon yang kompeten, kini bersikap pasif dan ha­nya melakukan seleksi menjelang per­helatan Pemilu. Tak sampai di­situ, ke­ter­pesonaan partai akan popularitas mem­buat interaksi partai dengan masya­rakat dewasa ini kian melemah. Partai yang seharusnya berko­munikasi secara lang­sung dengan rakyat sebelum mengusung seorang calon, kini hanya berpatokan pada hasil survei semata.

Kondisi ini jelas menjadi kabar buruk bagi masyarakat. Pasalnya hingga kini partai politik masih menerima subsidi be­rupa "dana parpol" yang tahun ini naik menjadi Rp 1.000 per suara. Kalau pada akhirnya partai menghalalkan cara-cara instan dalam menentukan calon yang di­usungnya, maka uang yang dikeluarkan rak­yat menjadi mubazir. Perlu dicatat bah­wa perhelatan Pilkada dan Pilpres ada­lah pesta rakyat, sehingga sudah se­pantasnya prinsip dari, oleh, dan untuk rak­yat dikumandangkan kembali oleh parpol. Salam.***

Penulis adalah Mahasiswa Sosiologi USU, serta Pegiat Literasi di Toba Writers Forum (TWF).

sumber:analisadaily.com

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 17 Agustus 2018 | 13:14:02

Berbagai Wahana Permainan, Pemda Pelalawan Kembangkan Danau Tajwid Sebagai "Destinasi" Wisata Lokal

SEBUAH, lokasi wisata sedang dikembangkan saat ini di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bernama Danau Tajwid. Perpaduan antara suasana alam nan asri digabung dengan berbagai permainan. Ter
Senin, 13 Agustus 2018 | 18:36:00

Digelar Seminar Internasional, Sekjen Menperin RI Dukung "Technopark" Pelalawan

Seminar tersebut di gelar di auditorium gedung Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan (ST2P), kawasan Techno Park Pelalawan, Kamis (9/8/18).Seminar internasional ini bertepatan pula dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ya
Jumat, 27 Juli 2018 | 16:01:51

Tragedi Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Gema Takbir berkumandang membahana ada dimana-mana sebagai pertanda perayaan Idul Fitri 1439 H tahun ini, karena umat Muslim telah berhasil melewati ujian untuk menahan hawa nafsu selama sebulan penuh melaksana
Selasa, 24 Juli 2018 | 13:39:27

PERANG DAGANG USA vs CHINA

Genderang perang Amerika Serikat (USA) dengan China sudah dikumandangkan. Namun perang ini bukan perang senjata (hard power) tetapi ini adalah perang ekonomi (soft power) yaitu perang dagang.  Kalau dulu U
 
Berita Lainnya
Jumat, 27 Juli 2018 | 16:01:51

Tragedi Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Gema Takbir berkumandang membahana ada dimana-mana sebagai pertanda perayaan Idul Fitri 1439 H tahun ini, karena umat Muslim telah berhasil melewati ujian untuk menahan hawa nafsu selama sebulan penuh melaksana
 
Selasa, 24 Juli 2018 | 13:39:27

PERANG DAGANG USA vs CHINA

Genderang perang Amerika Serikat (USA) dengan China sudah dikumandangkan. Namun perang ini bukan perang senjata (hard power) tetapi ini adalah perang ekonomi (soft power) yaitu perang dagang.  Kalau dulu U
 
Jumat, 6 Juli 2018 | 15:14:19

Peran Media Massa Dalam Memberantas Aksi Terorisme di Indonesia

Terorisme merupakan musuh dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan undang-undang suatu negara.  Aksinya dapat terjadi di negara mana saja yang mereka targetkan, tidak terkecuali di negara Indonesia terc
 
Minggu, 27 Mei 2018 | 12:22:31

Bersatu Melawan Aksi Terorisme

Terorisme identik dengan kekerasan. Tindakan teroris menyebabkan keresahan, rasa takut di tengah masyarakat, melukai atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan orang lain dengan tujuan tertentu. Korb
 
Minggu, 20 Mei 2018 | 16:47:03

Cegah Terorisme Dengan Pendidikan

Beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai saat ini hangat dibicarakan tentang terorisme. Dalam waktu yang berdekatan terjadi penyerangan di Surabaya sampai penyerangan Mapolda Riau di Pekanbaru.Seluruh masyarakat
 
Kamis, 17 Mei 2018 | 17:07:41

Laku Ekoteologi Menyambut Bulan Suci Ramadan

Kini sudah paruh akhir bulan Sya'ban menurut kalender Hijriyah atau ruwah menurut kalender Jawa. Arti­nya sebentar lagi, umat Islam sedua akan masuk pada bulan suci Ramadan atau pasa. Teologi Islam me
 
Kamis, 17 Mei 2018 | 17:03:05

Mendesak Presiden Terbitkan Perppu Antiterorisme

Pemerintah dan DPR belum menemui titik temu ihwal pengesahan RUU Antiterorisme. Bersebab itu, publik mendesak Pre­siden terbitkan Perppu Antiterorisme sebagai langkah cepat dan antisipatif ketimbang menung
 
Kamis, 17 Mei 2018 | 09:41:14

Aksi Terorisme Merusak Penganut Agama

Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme. Tergambar dari para pelaku bom bunuh diri yang sebagaian besar adalah anak muda. Mereka bagian dari masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh dok
 
Kamis, 17 Mei 2018 | 09:15:43

Bersatu Melawan Teroris

Rentetan aksi terorisme yang terjadi belakang ini merupakan ancaman nasional (national threat). Para pelaku teror tidak mengenal ruang dan waktu. Mereka melakukan aksinya di setiap ada kesempatan, dengan a
 
Minggu, 22 April 2018 | 13:54:18

Catatan Tentang Rencana Dosen Impor

Rencana pemerintah mendatangkan dosen impor menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan pemerhati pendidikan. Sebagian kalangan menyambut baik kebijakan tersebut dan sebagian lagi memandang kebijakan tersebut se
 
Senin, 2 April 2018 | 14:16:25

Optimalisasi Peran PELAKOR di Sekolah

Pada saat ini istilah PELAKOR marak terdengar di berbagai media. PELAKOR diidentikkan dengan makna yang tidak baik, karena menjadi perusak rumah tangga dalam meraih kebahagiaan. Dalam tulisan ini, PELAKOR dilih
 
Senin, 19 Februari 2018 | 14:55:40

Stop Kekerasan di Sekolah

Belum hilang ingatan pada tragedi penganiayaan siswa terhadap guru, yang berujung pada kematian pak Ahmad Budi Cahyono guru Seni Rupa SMA N 1 Torjun Sampang Madura, dunia pendidikan kembali dikagetkan oleh peng
 
Selasa, 13 Februari 2018 | 14:47:45

Pilkada Riau Milik Rokan Hilir

Pemilihan kepala daerah Riau tahun ini benar - benar milik Rokan Hilir, kenapa tidak, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Senin 12/2/2018 kemarin dan dilanjutkan deng
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 06:21:25

Refleksi HPN 2018, Jurnalisme itu Tanggungjawab Moral

TANGGAL 9 Februari diperingati se­ba­gai Hari Pers Nasional (HPN). Tahun ini pe­­­ringatan HPN akan diada­kan di Su­ma­tera Barat. Rencananya, Pre­siden Jo­kowi bersama Menteri Kabinet dijad­wal­kan a
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 06:11:04

Tipikor Bukan Kejahatan Luar Biasa!

LEWAT pertengahan 2017, dunia hukum Indonesia diting­kahi hal yang jika direspon selintas kesannya biasa-biasa saja. Apakah gerangan hal di­mak­­­sud? Pernyataan yang dilontar­kan Ketua Panitia Kerja (Panj
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top