Produk
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 05:53:29
Opini

Wabah McDonaldisasi Jelang Pilkada dan Pilpres

Oleh: Firman Situmeang

Sebarkan:
(Foto: analisadaily.com)
Ilustrasi

POLITIK "Jalan Tol" kini sedang men­jang­kiti partai politik dan menjadi wajah baru dunia perpolitikan tanah air. Partai politik yang seyogyanya bertugas untuk melahirkan kader-kader yang berkua­litas, dewasa ini lebih cenderung menggunakan jalan pintas dengan mengusung figur non-kader. Misalnya saja pada perhelatan Pilkada DKI tahun lalu. Dari ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur hanya Djarot Saiful Hi­dayat seorang sajalah yang diusung par­tainya sendiri, sementara yang lain ma­cam Ahok, Anies, AHY, Sandiaga, dan Sylviana merupakan figur non-kader bahkan non-partai.

Jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, tren ini semakin menguat saja. Di Su­muatera Utara, Gerindra lebih me­milih mengusung eks-Pangkostrad Edy Rah­ma­yadi dibandingkan kader ter­baiknya di Provinsi itu, Gus Irawan. Di Jawa Ba­­rat PKB, Hanura, dan NasDem me­milih mengusung Ridwan Kamil diban­ding­kan memajukan kader­nya sendiri. Lalu di Jawa Timur, Gerindra-PKS yang biasanya membuat poros sendiri secara mengejutkan mengusung Gus Ipul - Puti yang didukung oleh rival politiknya PDIP. Di saat yang bersamaan, Golkar dan Demokrat juga melakukan hal yang sama dengan mengusung Khofifah (kader PKB) dan Emil Dardak (kader PDIP).

Politik serba instan yang dipraktekkan oleh berbagai par­tai guna memenangkan Pilkada dapat secara sosiologis dikatego­ri­kan sebagai fenomena McDonaldisasi. Sebagai­mana dikemukakan George Ritzer dalam The McDonaldiza­tion of So­ciety (2004), McDonaldisasi adalah pro­ses-proses di mana prinsip-prinsip restoran cepat saji mendominasi masya­ra­kat. Menjelang Pilkada dan Pilpres, partai politik pun tampaknya tidak ke­ting­galan meniru gaya ini dengan begitu vul­gar.

Ada empat unsur Mcdonaldisasi yang dijalankan oleh partai-partai di Indone­sia. Pertama, Efisiensi. Prinsip efi­siensi me­nuntut partai politik untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan bia­ya yang sekecil-kecilnya. Sema­kin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efi­sien. Proses yang efisien ditandai de­ngan penyederhanaan proses sehingga men­jadi lebih murah dan lebih cepat. Hal ini juga berlaku dalam pengusungan calon.

Hal ini yang dilakukan oleh kebanya­kan partai politik di Indonesia dalam Pe­ngusungan Calon Presiden atau calon Ke­pala Daerah. Dimana partai lebih me­milih untuk mengu­sung siapapun figur yang dianggap populer. Mereka tidak mau repot-repot melakukan kaderisasi se­cara bertahap kare­na dinilai sulit, repot, dan mahal. Belum lagi harus menge­luar­kan biaya ekstra guna mensosialisasikan ka­­der yang mereka usung.Bagi mereka sua­ra pasar adalah suara partai. Sosok yang dianggap "dibutuhkan pasar", de­ngan meng­abaikan kualitas, yang akan diusung partai politik. Alhasil ada partai yang bekerja lima tahun sekali, memper­siap­kan calon ketika menjelang Pilkada/Pilpres dilaksanakan saja.

Salah satu contoh yang bisa kita ja­dikan rujukan yakni pencalonan artis ka­wakan Deddy Mizwar sebagai calon gu­bernur Jawa Barat. Partai-partai pe­ngu­sung menjadikan ketenaran dan nilai jual Deddy sebagai salah satu strategi atau cara yang efisien untuk menarik sua­ra rakyat. Langkah yang sama juga dila­kukan Gerindra di Sumatera Utara de­ngan mengusung figur yang terlanjur tenar Edy Rah­mayadi, sampai-sampai Gerindra mengabaikan kader ideo­logisnya, Gus Irawan.

Kedua, kalkulabilitas. Ritzer (2011) menyatakan bahwa prinsip kalkulabilitas dalam McDonaldisasi lebih mene­kankan pen­capaian kuantitas sehingga mengor­ban­kan aspek kua­litas. Dalam kaitannya dengan Pemilu gejala yang sama juga ditunjukkan oleh partai politik. Partai politik tidak mengusung calon berdasar­kan kualitas kepemimpinan calon, baik dari sisi ideologi maupun sisi kecakapan memimpin. Namun lebih mengutamakan hi­tung-hitungan suara melalui keterke­nal­an.

Mereka tidak peduli terhadap kualitas calon, tidak peduli apakah ideologi si calon sejalan dengan ideologi partai, dan tidak ambil pusing dengan kemam­puan si calon dalam men­se­jahteraan rak­yat. Targetan partai politik hanya ber­da­sar­kan hitung-hitungan suara, misalnya, ba­gaimana mereka mampu meraih suara terbanyak dalam Pilkada maupun Pilpres. Tidaklah mengherankan bila di Jawa Timur, Gerindara dan PDIP yang selama ini selalu berlawanan mendadak mengu­sung calon yang sama. Bagi mereka kalku­lasi suara lebih penting dibanding­kan ideologi partai.

Di samping suara, kalkulasi dana juga menjadi pertim­bangan partai dalam me­ngusung seorang calon. Demi me­nambah kasnya, banyak partai yang mengajukan "mahar politik" bagi calon non-kader yang haus akan kekuasaan. Dengan dalih untuk membesarkan partai, so­sialisasi, logistik, dan kepentingan tim pe­menangan, elite parpol tidak segan me­ngajukan mahar politik yang super tinggi. Tidaklah meng­herankan bila banyak pengusaha ataupun orang kaya yang maju dalam kontestasi Pilkada.Ingat dengan La Nyalla?

Ketiga, prediktabilitas yang berarti segala sesuatu harus dapat diperkirakan. De­ngan adanya kalkulabilitas maka de­ngan sendirinya dapat diprediksikan ke­untungan yang akan diperoleh si partai. En­tah itu keuntungan kekua­saan maupun keun­tungan ekonomi. Alhasil masyara­kat bisa menebak tindakan yang akan di­lakukan partai berda­sarkan sinyal yang di­berikan sejak awal.

Salah satunya fenomena yang sangat menarik dari keterprediksian ini ialah pengusungan Presiden Jokowi oleh Partai Golkar sebagai calon presiden 2019 mendahului PDIP yang notabene partai asal Jokowi. Pasca Golkar beberapa partai ikutan mendeklarasikan dukungan­nya pada Jokowi semisal Nasdem, Ha­nura, dan PPP.Antusiasme par­tai-partai ter­sebut dalam mengusung Jokowi tentu tidak terlepas dari prediksi keuntungan yang sudah dilakukan oleh partai yang ber­sangkutan.

Sekurang-kurangnya ada tiga (3) gen­dang (prediksi) dibalik "keterburu-bu­ruan" partai-partai tersebut dalam men­dukung Jokowi. Pertama, Jokowi me­miliki popularitas dan elektabilitas ter­tinggi sehingga paling berpeluang un­tuk memenangkan Pilpres 2019. Kedua, dengan mendukung Jokowi maka partai be­sar kemungkinan akan mendapat­kan jatah kursi menteri dalam pemerintahan saat ini maupun yang akan datang. Ke­tiga, dengan mendukung Jokowi yang banyak dicintai itu, maka diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai yang ber­sang­kutan.

Keempat, kontrol. Prinsip kontrol McDonaldisasi men­jadi­kan partai politik terlalu mengidolakan teknologi. Misal­nya dalam menentukan siapa calon yang diusung pada Pilkada maupun Pilpres, partai acapkali menjadikan hasil survei sebagai pertimbangan utama. Semakin tinggi popularitas dan elektabilitas se­seorang figur maka partai akan cenderung mengusung orang tersebut.

Di samping itu McDonaldisasi telah menjadikan para calon dikomodifikasi menjadi alat produksi partai. Artinya popularitas dan elektabilitas si calon diharapkan dapat pula meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai yang bersangkutan. Dengan mendukung seorang calon yang populer dan memiliki banyak idola, si partai berharap dapat mengontrol perhatian/emosi masyarakat. Sehingga segala kegiatan dan pembi­caraan yang dilakukan si calon dan fans selalu mengarah pada dukungan maupun isu yang diinginkan partai yang bersang­kut­an.

Disfungsional

Dampak paling nyata dari McDo­naldisasi dalam penen­tuan calon pemim­pin yakni disfungsional partai. Parpol yang seyogyanya bertanggungjawab un­tuk melakukan kaderisasi guna me­lahir­kan calon pemimpin terbaik atau se­ku­rang-kurangnya mengusung calon yang kompeten, kini bersikap pasif dan ha­nya melakukan seleksi menjelang per­helatan Pemilu. Tak sampai di­situ, ke­ter­pesonaan partai akan popularitas mem­buat interaksi partai dengan masya­rakat dewasa ini kian melemah. Partai yang seharusnya berko­munikasi secara lang­sung dengan rakyat sebelum mengusung seorang calon, kini hanya berpatokan pada hasil survei semata.

Kondisi ini jelas menjadi kabar buruk bagi masyarakat. Pasalnya hingga kini partai politik masih menerima subsidi be­rupa "dana parpol" yang tahun ini naik menjadi Rp 1.000 per suara. Kalau pada akhirnya partai menghalalkan cara-cara instan dalam menentukan calon yang di­usungnya, maka uang yang dikeluarkan rak­yat menjadi mubazir. Perlu dicatat bah­wa perhelatan Pilkada dan Pilpres ada­lah pesta rakyat, sehingga sudah se­pantasnya prinsip dari, oleh, dan untuk rak­yat dikumandangkan kembali oleh parpol. Salam.***

Penulis adalah Mahasiswa Sosiologi USU, serta Pegiat Literasi di Toba Writers Forum (TWF).

sumber:analisadaily.com

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Februari 2018 | 21:53:08

Sosialisasi Pendidikan Bagi Pemilih Pemula Sebagai Peningkatan Mutu Pemilih yang Berkualitas

ROKANHULU - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Riau gelar sosialisasi tentang pemilih pemula kepada siswa SMAN 1 Pagaran Tapah.Acara yang dilaksanakan Sab
Sabtu, 24 Februari 2018 | 19:04:26

Ketum Dharma Pertiwi : Ketahanan Keluarga Awal dari Ketahanan Negara

JAWATIMUR-Ketahanan keluarga merupakan cikal bakal dan awal dari  Ketahanan Negara. Ketahanan keluarga sangat ditentukan oleh kemampuan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya untuk bersikap  jujur, d
Sabtu, 24 Februari 2018 | 18:52:46

Pangab Thailand Tutup Latma Cobra Gold 2018

THAILAND-Latihan Bersama (Latma) Cobra Gold 2018 ke – 37 secara resmi ditutup oleh Pangab (Chief of Defence Forces) Thailand,General Tarnchaiyan Srisuwan di Ban Chan Klam, Provinsi Chantaburi Thailand, Jumat (2
Sabtu, 24 Februari 2018 | 18:50:23

Hadapi Dampak Negatif Digitalisasi, Kita Bangun Pemuda yang Pintar

JAWATIMUR- Menghadapi ancaman dampak negatif digitalisasi yang nyata saat ini, bangsa Indonesia harus membangun pemuda-pemuda yang mampu merubah dirinya menjadi pemuda yang pintar dan mampu menghadapi ancaman g
 
Berita Lainnya
Senin, 19 Februari 2018 | 14:55:40

Stop Kekerasan di Sekolah

Belum hilang ingatan pada tragedi penganiayaan siswa terhadap guru, yang berujung pada kematian pak Ahmad Budi Cahyono guru Seni Rupa SMA N 1 Torjun Sampang Madura, dunia pendidikan kembali dikagetkan oleh peng
 
Selasa, 13 Februari 2018 | 14:47:45

Pilkada Riau Milik Rokan Hilir

Pemilihan kepala daerah Riau tahun ini benar - benar milik Rokan Hilir, kenapa tidak, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Senin 12/2/2018 kemarin dan dilanjutkan deng
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 06:21:25

Refleksi HPN 2018, Jurnalisme itu Tanggungjawab Moral

TANGGAL 9 Februari diperingati se­ba­gai Hari Pers Nasional (HPN). Tahun ini pe­­­ringatan HPN akan diada­kan di Su­ma­tera Barat. Rencananya, Pre­siden Jo­kowi bersama Menteri Kabinet dijad­wal­kan a
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 06:11:04

Tipikor Bukan Kejahatan Luar Biasa!

LEWAT pertengahan 2017, dunia hukum Indonesia diting­kahi hal yang jika direspon selintas kesannya biasa-biasa saja. Apakah gerangan hal di­mak­­­sud? Pernyataan yang dilontar­kan Ketua Panitia Kerja (Panj
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 05:53:29

Wabah McDonaldisasi Jelang Pilkada dan Pilpres

POLITIK "Jalan Tol" kini sedang men­jang­kiti partai politik dan menjadi wajah baru dunia perpolitikan tanah air. Partai politik yang seyogyanya bertugas untuk melahirkan kader-kader yang be
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 05:44:12

Citizen Journalism dan Media Sosial Beretika

MENYAKSIKAN maraknya be­rita-berita yang ada di media sosial, orang tua serta negara perlu menjadi pe­risai yang kuat untuk karakter anak. Tak jarang pula berita tersebut sama sekali tidak bermanfaat bahka
 
Minggu, 28 Januari 2018 | 11:23:28

Tahun Politik dan Orang-orang Licik

Kekuasaan memang demiki­an menggoda dan banyak orang yang tidak sanggup untuk mengendalikan­nya. Alih-alih dia menjadi pengendali ke­kuasaan, sering kali seorang pe­nguasa menjadi budak kekuasaan. Ke­kuas
 
Minggu, 28 Januari 2018 | 11:15:33

Pendidikan Gempa dan Audit Gedung Bertingkat

Gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Rich­ter menggun­cang lima provinsi yakni Banten, Jakarta, Lampung, Jawa Barat danJawa Tengah, Selasa (23/1/2018) lalu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geo
 
Minggu, 28 Januari 2018 | 10:55:13

Mengenang Pertempuran Heroik Laut Arafuru

Menjelang tengah malam tang­gal 15 Januari 1962, tiga kapal perang Indonesia berlayar di perairan Laut Arafuru untuk menyusup ke da­ratan Papua dalam rangka membe­bas­kan Papua (Irian Jaya) dari ceng­ke­r
 
Minggu, 28 Januari 2018 | 10:38:14

Rendahnya Teori Penilangan Petugas Kepolisian

Sore itu, Selasa 19 Desember 2017 ada­lah hari paling berkesan bagi penulis. Se­bab hari itu adalah hari dimana penulis akan ditilang anggota polisi di Jalan Yos Su­darso tepatnya di persimpanga
 
Rabu, 10 Januari 2018 | 22:23:03

Menciptakan Kesejahteraan Melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan.Pendidikan itu diibaratkan investasi yang harus dilakukan dan dikelola dengan baik. Pembangunan dan pengembangan bidang lain tanp
 
Minggu, 7 Januari 2018 | 07:28:55

Tahun Baru, Semangat Baru Melawan Narkoba

Tahun 2018 sudah dimasuki. Perta­ru­­ngan hidup untuk men­capai kebaikan te­­rus berjalan. Kita terus ber­ikhti­ar me­ma­­jukan nilai-nilai kemas­la­hatan dan men­jauhi serta memerangi ke­ja­hatan serta kebatil
 
Minggu, 7 Januari 2018 | 07:26:08

Memaknai Ulang Mudik

Kita kembali sedang merayakan pe­ris­tiwa paling erotis di negeri ini: mudik. Apa itu mudik? Mudik sebenarnya hanya­lah sebuah peristiwa pulang kampung. Tetapi, bukan pulang kampung biasa. Ada banyak motif, has
 
Minggu, 7 Januari 2018 | 07:20:30

Kisah Sampah di Malam Tahun Baru

Perayaan malam tahun baru menjadi acara paling meriah di seluruh negara di dunia. Ketika malam pergantian tahun baru bia­sanya jutaan manusia berkumpul pada suatu tempat yang luas menantikan detik-detik pergant
 
Minggu, 7 Januari 2018 | 06:41:54

Selamat Datang di Era Eksponensial

PROFESSOR Klaus Schwab, pendiri dan pe­mimpin eksekutif Forum Ekonomi Du­nia, dalam bukunya The Fourth In­dustrial Revolution, menyatakan bah­wa saat ini dunia tengah memasuki Re­volusi In­dus­
 
 
 
Terpopuler

1

19 Feb 2018 14:55 | 89 views
OPINI
Stop Kekerasan di Sekolah
 
 
 
 
 
 
Top