ikla politik
 
Rabu, 6 Desember 2017 | 10:21:50
Opini

Netralitas TNI Kunci Kekuatan Mental Upaya Adu Domba

Laporan : Puspen TNI

Sebarkan:
Puspen TNI
Oleh : Letkol Inf Drs. Solih

Tak lama lagi, Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2018 mendatang. situasi nasional diprediksi kembali memanas. Kelihatannya, agenda politik daerah maupun nasional akan berlangsung secara beriringan, dari Pilkada serentak dan pencapresan, riak-riak yang mengarah ujaran kebencian sudah terasa melalui pemberitaan, tak hanya melalui media konvensional, media sosial belakangan juga menjadi primadona baru dalam menyampaikan berita yang sifatnya provokasi maupun hasutan. Potensi konflik gesekan di masyarakat pada saat pelaksanaan Pilkada serentak sangat tinggi. Oleh karena itu, gejala tersebut sudah terasa ketika pemilihan Gubernur DKI berlangsung, dari kelompok yang satu dengan yang lain saling menyerang kata-kata maupun lewat video, indikasi ini harus segera diwaspadai oleh TNI/Polri, karena kalau menunggu ini akan fatal jadinya. Masyarakat sangat  berharap kepada TNI dan Polri bisa menjadi penengah. Untuk itu, dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018, syarat atau kuncinya adalah TNI dan Polri harus tetap netral dan waspada hal-hal yang kemungkinan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

 Dalam menghadapi situasi Tahun Politik, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak mau kecolongan. Oleh sebab itu, jauh-jauh sebelumnya  mengingatkan para prajurit TNI dan Polri agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita hoax baik dalam bentuk tulisan maupun video yang belum pasti kebenarannya. Menurut Panglima TNI, berita-berita hoax yang belum pasti kebenarannya itu, jangan langsung disebarkan atau diviralkan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. "Kalau ada informasi sekecil apapun yang akan membuat kamu marah, dicek terlebih dahulu kebenarannya, lapor kepada pimpinanmu, bisa saja berita tersebut hoax, maka prajurit TNI dan Polri harus waspada," ujar Panglima TNI  saat memberikan pengarahan kepada 1.500 prajurit TNI dan Polri se-Pulau Lombok, di Auditorium IPDN Kampus NTB, Praya Lombok Tengah baru-baru ini.

 Soliditas TNI dan Polri yang merupakan tonggak penyangga NKRI dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dan politik harus benar-benar dijaga dan tetap dipertahankan termasuk netralitas itu yang paling penting dalam menghadapi Pilkada maupun Pilpres yang akan datang, mengingat begitu pentingnya sikap netralitas dalam membangun demokrasi dan profesionalisme, maka pembinaan sikap netralitas harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan prajurit TNI, terutama pada penyelenggaraan Pemilu Pilkada di beberapa daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Indonesia yang akan datang.

 Dalam UU No 15 Tahun 2011 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis. UU No : 34 tahun 2004 Pasal 2 menyatakan jati diri TNI adalah Tentara Profesional tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik Negara, dan seterusnya, kemudian pada  Pasal 39 ditegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik, Kegiatan Politik Praktis, Kegiatan Bisnis, Kegiatan untuk dipilih menjadi Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum, dan jabatan politis lainnya.

 Selain UU  No 15 Tahun 2011 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, para prajurit TNI juga diikat dengan UU  No 26 Tahun 1997  tentang  Disiplin Militer. Apapun alasannya, seorang prajurit harus tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Jika ada prajurit yang ketahuan melanggar kedisiplinan, maka institusi TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan. Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pemilukada baik Parpol atau Perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu maupun Pemilukada, tidak melakukan tindakan dan pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan Panwaslu atau Panwasda.

 Pengawasan ketat akan dilakukan ke seluruh prajurit TNI dari berbagai kesatuan hingga media sosial dan Panglima TNI menegaskan agar tidak ada keberpihakan dalam pelaksanaan Pemilukada. Keberpihakan dilakukan untuk hal lain. "Berpihak pada keamanan dan keberhasilan Pilkada untuk itu prajurit TNI harus Profesional dan Netral". Selain itu Panglima TNI menghimbau kepada masyarakat apabila mengetahui prajurit tidak netral, laporkan ! Tapi masyarakat jangan melihat rambut cepak saja. Sebut nama lengkapnya (identitasnya), oknum prajurit yang tidak netral pasti akan ditindak dan akan diproses, karena ini sudah merupakan perintah Presiden. Prajurit profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis, dalam bersikap tetap netral.
 
Tantangan dan Godaan Politik Terhadap TNI

 Salah satu tantangan dalam jangka pendek yang dihadapi TNI ialah menahan godaan politik mengingat 2018-2019 merupakan tahun politik. Tantangan TNI ialah menahan godaan untuk tidak ikut-ikutan karena tidak sehat untuk institusi TNI, juga tidak sehat untuk proses dinamika demokrasi Indonesia, sehingga lain ceritanya TNI tergoda dengan iming-iming rayuan untuk masuk kancah politik. Bahkan TNI harus waspada menghadapi Tahun Politik, selain TNI dibidik menjadi target adu domba dan juga harus bisa membaca peta politik yang akan di setting oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita ingat pada Jaman Reformasi 1998 yang lalu, TNI dipecah belah dan di adu domba, ketika TNI AD memegang keamanan Ibu Kota, apa yang terjadi TNI AD ditolak oleh segerombolan demontrasi ketika itu, namun kehadiran Marinir ditengah-tengah para demontrasi diterima, inilah sebagai contoh dalam menghadapi Tahun Politik 2018-2019, karena indikasi TNI akan dibenturkan dengan pihak Kepolisian sudah terang-terangan.

 Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sudah mengetahui indikasi kearah adu domba. Oleh sebab itu, Panglima TNI  menyebut modal untuk menghadirkan stabilitas politik, adalah kekompakan antara TNI dan Polri, yang merupakan pilar utama penjaga NKRI. TNI dan Polri bisa selalu kompak dan mentaati aturan yang ada. Dengan demikian, Indonesia dijamin akan lebih maju. Dan juga  Panglima TNI mengingatkan kepada seluruh anggota Polri  agar tidak menjadi korban upaya adu domba dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Apapun informasi yang diterima yang berpotensi memecah belah antara TNI-Polri, hendaknya informasi tersebut dilaporkan ke pihak yang berwenang. Perlu diingat bahwa orang-orang yang berusaha mengadu domba TNI dan Polri adalah pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.

 Masyarakat intinya harus mengetahui dan  mewaspadai adanya adu domba jelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 mendatang. Masyarakat juga harus melihat bahwa itu semua hanya proses biasa yang setiap lima tahun sekali kita adakan Pesta Demokrasi, bukan segala-galanya yang harus ditakuti. Masyarakat  tidak boleh terpancing karena berita-berita yang mungkin isinya hasutan atau adu domba. Kerawanan akibat isu SARA itu juga akan dipengaruhi oleh isu Netralitas aparat TNI-Polri. Semuanya bergantung pada kedekatan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dua institusi itu ujung tombak yang berpengaruh dalam menentukan keamanan daerah dimana semua bermuara pada kekompakan TNI/Polri, oleh sebab itu dua Institusi dibidik oleh orang-orang yang tidak mau pesta demokrasi itu aman dan lancar, sehingga mereka bagaimana kekompakan TNI/Polri menjadi retak dan tidak harmonis, segala upaya mereka menyebar berita hoax seolah-olah itu kiriman yang disengaja oleh salah satu Insitusi baik dari TNI maupun Polri.

 Oleh karenanya, TNI/Polri tidak menelan seluruh informasi yang diperoleh yang bisa menyebabkan emosi atau kemarahan. Kesadaran ini diperlukan untuk mengantisipasi konflik di masyarakat. Selain itu, masyarakat harus diberikan edukasi mengenai Pilkada dan Pilpres, yakni rasa saling menghormati, tenggang rasa diantara satu dengan yang lain sangat dibutuhkan pada pesta demokrasi oleh TNI/Polri. Selanjutnya, masyarakatnya harus menghindari tindakan yang bisa menyakiti orang lain, termasuk tidak menghembuskan isu SARA. Sebagaimana kita ketahui, politik  berdasarkan sentimen SARA masih menjadi pilihan sebagian pihak untuk memenangkan kepentingan politiknya di Indonesia. Hal itu dilakukan tanpa memperdulikan dampak buruknya bagi Persatuan dan Kesatuan Bangsa, kasus Pilkada DKI Jakarta kemarin adalah contohnya.
 
Suasana politik pasti lebih cepat terasa, tahun depan aroma kampanye Pilpres yang intens sulit dihindari, baik di media massa maupun di media sosial. Jadi intensitasnya pasti akan lebih tinggi pada tahun 2018.  media massa memang memiliki pengaruh yang sangat sentral dalam pembentukan opini publik sehingga dalam hal ini informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keadaan komunikasi sosial pada masyarakat. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa banyak yang menelan mentah-mentah berbagai informasi yang diberitakan pada sebuah Media, padahal di sisi lain berita tersebut ada kemungkinan memiliki ketimpangan yang harus diverifikasi. Media memang menjadi alat propaganda yang efektif untuk menghasilkan dan membentuk pemikiran dan pola pikir masyarakat. Maka, propaganda pun demikian terkait erat dengan salah satu teori dalam komunikasi yakni, teori agenda setting. Kemajuan teknologi seperti adanya media sosial seharusnya menjadi alat perekat kita sebagai bangsa, bukan sebaliknya, sebagai alat propaganda, penyebaran berita bohong yang dampaknya bisa menganggu kebhinekaan.

 Kita melihat banyak pihak yang terlibat dalam Kampanye Hitam yang saling menghujat dan saling menyalahkan. Maka dari itu, siapapun yang mencederai atau melakukan pelanggaran harus diproses dan  tidak  ada tebang pilih meskipun hal tersebut dilakukan oleh Tokoh Masyarakat/Tokoh Politik.  Dalam, netralitas dari berbagai pihak harus terus terjaga supaya Pilkada 2018 dapat terminimalisir dari masalah yang kerap timbul. Apalagi publik semakin terlibat dalam Pilkada saat ini. Kesuksesan kelompok tertentu di beberapa Pilkada dengan bersenjatakan isu Suku, Agama, Ras, Antar-golongan (SARA) bakal ditularkan ke daerah lain. Hal ini diprediksi jadi pemicu potensi konflik di Pilkada 2018. Fenomena penggunaan isu Agama dalam Pemilu merupakan Fenomena Global saat ini. Ini ditandai dengan bangkitnya kekuatan politik di masyarakat, makin kuatnya pembicaraan isu Agama di ruang publik, dan makin besarnya kekuatan kelompok tertentu. Padahal efeknya berdampak jangka panjang dan memecah belah Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

 Agar tidak terulang kembali  sebaiknya kita mulai mawas diri. Kita harus lebih bijak menanggapi upaya mobilisasi massa berdasarkan sentimen SARA, karena bagaimanapun itu selalu ada kepentingan politik di belakangnya. Untuk itu, ke depannya kita perlu rajut kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta kedamaian hidup dalam kebhinekaan di Indonesia yang tercinta ini. Salah satu langkah mencegah konflik itu adalah memperkuat koordinasi antar lembaga sehingga bisa meminimalisasi bibit konflik. Pada dasarnya, Kampanye Negatif/Hitam memberikan dampak negatif karena menyebabkan terpecah belahnya masyarakat. Kita punya pengalaman ketika konflik yang terjadi pada Pilkada DKI yang lalu adalah kondisi buruk yang tidak diharapkan terjadi pada gelaran Pilkada 2018 mendatang. Untuk diketahui, Pilkada serentak di Tahun 2018 akan dilangsungkan di 171 daerah dengan Rinciannya ada 17 Provinsi serta 154 Kabupaten/Kota. Sementara di 2017 hanya 101 daerah. Bahkan, dari 17 provinsi itu, beberapa di antaranya termasuk Provinsi Besar dan diyakini menjadi barometer penting bagi Parpol peserta Pileg Tahun 2019, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 11 Desember 2017 | 16:22:51

Data dan Fakta Unik Setelah City Bungkam MU di Old Trafford

Manchester - Manchester City berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 di Old Trafford, pada laga pekan ke-16 Premier League, Minggu (10/12/2017). Bagi City, hasil ini membuat mereka belum pe
Senin, 11 Desember 2017 | 16:15:56

Israel Hancurkan Terowongan Milik Hamas di Jalur Gaza

YERUSALEM - Pasukan militer Israel dilaporkan telah menghancurkan sebuah terowongan lintas batas di jalur Gaza. Terowongan yang dihancurkan itu disebut-sebut dibangun dan dimiliki oleh kelompok Hamas. Nam
Senin, 11 Desember 2017 | 16:09:32

Netanyahu: Palestina Harus Terima Kenyataan Yerusalem Ibu Kota Israel

PARIS – Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa ibu kota negaranya adalah Yerusalem. Ketua Partai Likud itu meminta agar warga Palestina mengakui fakta pahit tersebut sebelum kem
Senin, 11 Desember 2017 | 15:09:38

Bila Sudah Terkena Virus Difteri, Ini Cara Penyembuhannya

JAKARTA - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, untuk masyarakat yang sudah terkena penyakit difteri, mereka tak bisa lagi disembuhkan dengan cara vaksin. Kata dia, salah satu solusinya harus diberik
 
Berita Lainnya
Minggu, 10 Desember 2017 | 09:12:55

Koruprtor Merajalela Dari Masa ke Masa

Seperti yang sering kita saksikan setiap saat berita-berita yang memaparkan tentang kedzaliman para pejabat negeri ini yaitu "Tindak Pidana Korupsi"  yang mereka lakukan sudah sangat melanggar norma-norma
 
Rabu, 6 Desember 2017 | 10:21:50

Netralitas TNI Kunci Kekuatan Mental Upaya Adu Domba

Oleh : Letkol Inf Drs. SolihTak lama lagi, Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2018 mendatang. situasi nasional diprediksi kembali memanas. Kelihatannya, agenda politik daerah maupun nasional akan berlan
 
Selasa, 5 Desember 2017 | 21:05:54

Netralitas TNI Kunci Kekuatan Mental Upaya Adu Domba

Tak lama lagi, Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2018 mendatang. Situasi nasional diprediksi kembali memanas. Kelihatannya, agenda politik daerah maupun nasional akan berlangsung secara beriringan
 
Kamis, 30 November 2017 | 11:16:19

Mengenal Lebih Dekat H. Suyatno

(Edisi Derap Langkah )Tidaklah mudah bagi siapa pun memimpin daerah yang terhitung baru dimekarkan.Selain kepiawaian bertindak sebagai koordinator Kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dibutuhkan pula
 
Minggu, 12 November 2017 | 10:38:49

Kepahlawanan dan Bela Negara

DALAM memperingati Hari Pahlawan 10 November pada tahun ini, sudah saatnya kembali merenungkan ba­gai­mana peranan strategis mahasiswa se­ba­gai kelompok pemuda terdidik untuk mere­fleksika
 
Minggu, 12 November 2017 | 09:50:42

Pahlawan Daerah, Solusi Ketatnya Seleksi Pahlawan Nasional

SETIAP memperingati Hari Pahlawan, Pre­siden Repubik Indonesia meng­umum­kan penganugerahan gelar pahla­wan ke­pada tokoh-tokoh yang dipandang layak me­nerimanya. Peng­anugerahan ini dila­k
 
Minggu, 12 November 2017 | 09:39:49

Ayo, Jadilah Pahlawan Lingkungan!

MENYUSUL wafatnya salah se­orang tokoh besar negeri ini beberapa wak­tu silam, sementara kalangan lang­sung mengusulkan kepada pemerintah agar sang tokoh yang telah wafat ter­sebut diberi gelar pahlawan n
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 10:49:19

Masih Pentingkah Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia?

Di Indonesia, bulan Oktober dikenal se­­­bagai bulan bahasa. Bahasa yang di­mak­­­sud tentu saja adalah bahasa per­sa­tuan negara kita, bahasa Indonesia. Satu per­­tanyaan yang langsung melintas di ke­­pa
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 10:32:28

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Salah satu kekuatan terbesar bangsa ini dalam mem­pertahankan kemerdekaan adalah pemuda. Tepat sudah 85 tahun yang lalu pemuda Indonesia pada masa itu berkumpul dengan satu spirit untuk menunaikan kewajib
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 10:09:32

Pemuda dan Alternatif

Sebelum dimulai, mari merayakan hari Sum­pah Pemuda ini dengan baik. Ya, se­lalu saja menarik membincangkan pe­muda. Karena itu, di komunitas kami, TWF (Toba Writers Forum), kami lebih mengutamakan para p
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 09:52:13

Surat Kabar Indonesia di Zaman Penjajahan

Masyarakat Indonesia sejak 273 tahun silam sudah mengenal surat kabar (s.k). Demikian tulisan John Tebbel, seorang peraih anugerah Pulitzer 1972. John Tebbel adalah pakar jurnalistik yang menulis buku "Ka
 
Jumat, 20 Oktober 2017 | 13:33:08

3 Tahun Kepemimpinan Jokowi - JK, Menagih Nawacita di Bidang Pendidikan

Sebelum melenggang menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengungkapkan visi misinya jika terpilih menjadi pemimpin negara. Selama berlangsungnya masa kampanye,
 
Kamis, 19 Oktober 2017 | 07:55:05

Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba

Seorang terpidana kasus narkoba, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 112, Pasal 114, serta Pasal 127 UU Narkotika, yang me
 
Rabu, 18 Oktober 2017 | 21:25:36

Fokuslah Pada Isu-Isu Besar, Jangan Terkecoh Dengan Isu Kecil

Strategi perang Cina kuno dalam buku memancing Harimau turun gunung, 36 Strategi Perang Cina Kuno GAO YUAN yakni 'Mengecoh Langit Menyeberangi Lautan' adalah kata yg tepat untuk menggambarkan situasi d
 
Minggu, 15 Oktober 2017 | 10:53:58

Jubah Hakim Makin Kusam

KPK menangkap Ketua Penga­dilan Ting­gi Sulawesi Utara Sudiwardono di Ja­karta, Sabtu (7/10). SDW di­duga me­ne­rima suap senilai US$64 ribu dari ang­gota DPR RI dari Fraksi Golkar AAM. Setelah menjalani
 
 
 
Terpopuler

2

10 Des 2017 09:12 | 261 views
OPINI
Koruprtor Merajalela Dari Masa ke Masa

3

06 Des 2017 10:21 | 162 views
Opini
Netralitas TNI Kunci Kekuatan Mental Upaya Adu Domba
 
 
 
 
 
Top