sosial
 
Minggu, 12 November 2017 | 09:50:42
Opini

Pahlawan Daerah, Solusi Ketatnya Seleksi Pahlawan Nasional

Oleh: Jalatua Hasugian

Sebarkan:
internet
Ilustrasi

SETIAP memperingati Hari Pahlawan, Pre­siden Repubik Indonesia meng­umum­kan penganugerahan gelar pahla­wan ke­pada tokoh-tokoh yang dipandang layak me­nerimanya. Peng­anugerahan ini dila­ku­kan setelah melewati serangkaian seleksi dan rekomendasi mulai dari tingkat kabu­paten/kota, pro­vinsi dan pusat secara berjenjang. Mekanismenya diatur melalui Undang-Undang Nomor: 20/2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan serta Peraturan Peme­rin­tah Nomor: 35/2010 sebagai acuan teknis pelaksa­na­an­nya.

Berdasarkan UU tersebut yang di­mak­­sud dengan "Pahlawan Nasional" ada­lah gelar yang diberikan kepada war­ga negara In­donesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesa­tuan Republik Indonesia yang gugur atau me­ninggal dunia demi mem­bela bangsa dan negara, atau yang se­masa hidupnya mela­kukan tindakan ke­pah­lawanan atau menghasilkan pres­tasi dan karya yang luar biasa bagi pemba­ngunan dan kemajuan bangsa dan negara Re­publik Indonesia.

Pemberian gelar pahlawan ini meru­pa­­kan bentuk penghar­ga­an negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darma­bak­ti, dan karya yang luar biasa kepada bang­sa dan ne­gara. Dalam UU tersebut juga diterang­kan bahwa gelar pah­lawan na­sional men­ca­kup juga semua jenis ge­lar yang pernah di­berikan sebelumnya, yaitu Pahlawan Perin­tis Kemerdekaan, Pah­lawan Kemer­de­kaan Nasional, Pahla­wan Proklamator, Pahla­wan Ke­bang­kitan Nasional, Pahla­wan Revolusi dan Pahlawan Ampera.

Untuk memperoleh gelar pahlawan na­sional, seleksinya sangat ketat serta harus me­menuhi syarat umum dan syarat khusus se­bagaimana diatur pada pasal 25 dan pasal 26 UU No. 20/2009. Syarat umum­nya adalah: warga negara Indone­sia atau seseorang yang berjuang di wila­yah yang sekarang men­jadi wilayah In­do­nesia; memiliki integritas moral dan ke­tela­danan; berjasa terhadap bangsa dan negara; berkelakuan baik; setia dan tidak meng­khia­nati bangsa dan negara; dan tidak per­nah dipidana penjara ber­dasarkan putusan pe­ngadilan yang telah mem­per­oleh ke­kuat­an hukum tetap ka­rena mela­ku­kan tin­dak pidana yang di­ancam dengan pi­dana penjara paling sing­kat 5 (lima) ta­hun.

Sedangkan syarat khusus yang harus dipenuhi adalah: per­nah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau per­juangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk men­capai, me­re­but, mem­pertahankan dan mengisi ke­mer­­de­kaan serta mewujudkan persa­tuan dan ke­satuan bangsa; tidak pernah me­nyerah pada musuh dalam perjua­ngan; me­laku­kan peng­abdian dan per­jua­ngan yang berlangsung hampir sepan­jang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya.

Mereka juga dipersyaratkan adalah orang yang pernah mela­hirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menun­jang pembangunan bangsa dan negara; per­nah menghasilkan karya besar yang ber­manfaat bagi kesejahteraan masyara­kat luas atau meningkatkan harkat dan mar­­tabat bangsa; memiliki kon­sistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang ting­gi; dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdam­pak nasional.

Selain inisiatif dari negara usul pem­be­­rian gelar, tanda jasa dan tanda ke­hor­matan dapat diajukan oleh perseorangan, lem­­­baga negara, kementrian, lembaga pe­­merintah non- kementri­an, pemerintah dae­rah, organisasi, atau kelompok ma­sya­­ra­kat. Usul tersebut ditujukan kepada Pre­siden melalui dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan selaku dewan yang ber­tugas memberikan pertimba­ngan kepada Pre­siden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Pada pasal 52 PP No. 35/2010, di­urai­kan lebih detail me­ngenai mekanisme permohonan usul pemberian gelar, yaitu bahwa pemberian gelar diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pe­­merintahan di bidang sosial. Selanjut­nya menteri yang me­nyelenggarakan urus­an pemerintahan di bidang sosial meng­ajukan permohonan usul pemberi­an gelar ke­pada Presiden melalui dewan gelar, tan­da jasa, dan tanda jehormatan.

Mencermati panjangnya mekanisme pe­ngusulan dan ketat­nya persyaratan ser­ta seleksi yang dilakukan tim secara ber­jen­jang, wajar jika banyak tokoh-tokoh yang diusulkan dari daerah tak lolos seleksi. Meskipun masyarakat di daerah asal to­koh tersebut, tahu persis jika orang yang diusulkan memang layak menerim­a­nya. Namun mengingat selek­si­nya cu­kup ke­tat serta pertimbangan ter­tentu tim ting­kat nasional, masyarakat pun harus mak­­lum jika tak semua tokoh usulan dae­rah diako­modir Presiden melalui de­wan gelar, tanda jasa, dan tanda kehor­mat­an. Meski harus maklum, namun masyarakat daerah yang mengusulkan tentu juga mengenyam kekecewaan serta me­rasa adanya 'dis­kri­mi­nasi'. Padahal se­mua juga sama-sama ber­juang di dae­rah masing-masing, ter­utama pe­juang pra ke­merdekaan.

Sampai tahun 2016, sebanyak 168 orang putra-putri terbaik bangsa Indone­sia telah ditetapkan dan dianugerahi gelar Pah­lawan Nasional, sejak era Presiden Soekarno hingga Joko Wi­­dodo. Tahun 2016 lalu, Joko Widodo meng­­anu­ge­rah­kan gelar pahlawan ke­pada lima tokoh nasional yaitu: Bernard Wilhem Lapian (Sulawesi Utara), Mas Isman (Kosgoro), Komjen Pol Moeham­mad Jasin (Jawa Timur), I Gusti Ngurah Made Agung (Bali), serta Ki Bagus Ha­dikusumo (Yog­ya­karta). Dengan penam­bah­an terse­but, jum­lah Pahlawan Nasio­nal yang se­be­lumnya 163 orang, kini men­jadi 168 orang yang terdiri dari 156 pria dan 12 wanita.

Di luar pulau Jawa, Sumatera Utara ter­­ma­suk daerah yang memiliki banyak pah­­lawan nasional. Dari 168 pahlawan na­­sio­nal, tercacat 11 (sebelas) orang di­antara­nya berasal dari Sumatera Utara. Mereka adalah: Sisingamangaraja XII (1961), Dr. Ferdinan Lumbantobing (1962), K.H.Zai­nal Arifin (1963), May­jen D.I. Panjaitan (1965), Tengku Amir Hamzah (1975), Adam Malik (1998), Jenderal Abdul Haris Nasution (2002), Kiras Bangun (2005), Mayjen Tengku Rizal Nurdin (2005), TB. Sima­tu­pang (2013) dan Letjen Djamin Ginting (2014). Rencananya, tahun 2017 ini, Presiden Joko Widodo akan mene­tap­­­kan satu lagi tokoh asal Sumatera Uta­ra, Laf­ran Pane, pendiri Himpunan Ma­hasis­wa Islam (HMI) sebagai pahla­wan nasio­nal.

Pahlawan Daerah Lewat SK Guber­nur?

Jika mengacu pada ketentuan UU dan PP yang ada sekarang ini, tentu sangat su­lit bagi tokoh- tokoh di daerah untuk bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasio­nal. Padahal masyarakat sangat berke­ingin­an agar para pejuang serta orang-orang berja­sa di wilayahnya menda­pat­kan peng­hargaan dari negara. Kita ber­ha­rap ada solusi dari pemerintah pusat untuk tetap meng­hargai pahlawan-pahlawan dae­rah yang sulit lolos seleksi tingkat na­sional. Jangan sampai, genera­si muda kita melihat adanya perlakuan yang 'diskri­mi­natif' terhadap para pe­juang, yang mayo­ritas juga berasal dari daerah, termasuk yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Setidaknya, gubernur diberikan kewe­na­ngan untuk meng­anugerahkan gelar ke­pahlawanan daerah di provinsi masing-masing. Artinya, jika selama ini kita hanya mengenal pahlawan nasional, kedepan kita juga punya pahlawan daerah sebagai wujud apresiasi kita terhadap perjuangan tokoh-tokoh di daerah yang selama ini masih 'terlupakan'.

Dengan demikian, generasi muda kita terutama para pelajar dan mahasiswa di daerah tetap bisa mengapresiasi serta mene­ladani nilai-nilai perjuangan pen­da­hu­lunya meski hanya untuk tingkat dae­rah. Hal ini juga akan memudahkan para guru pe­lajaran sejarah, untuk memberi­kan con­toh-contoh perjuangan di masa lalu, de­ngan mengung­kap peran pahla­wan daerah, yang nilai juangnya juga sama dengan pahlawan nasional dalam rangka eksistensi NKRI.

Soal mekanisme dan seleksi teknis­nya, tentu bisa meng­adopsi peraturan yang telah ada untuk seleksi nasional. Hanya saja, perlu perubahan regulasi yang mengatur kewenangan bagi Guber­nur untuk menetapkan penganugerahan pah­la­wan daerah. Hal ini juga akan me­mu­­dah­kan Presiden jika kelak akan meng­­anu­gerahkan gelar pahlawan nasio­nal, tinggal me­nye­leksi saja dari tokoh-tokoh yang sudah ditetapkan Gubernur se­bagai pahla­wan daerah.

Kalau pun tidak lolos sebagai pahla­wan nasional, paling tidak gelar pahla­wan dae­rah tetap melekat dan menjadi me­mori ko­lektif masyarakat dalam meng­apresiasi per­juangan di masa lalu. Kita berharap, ada do­rongan dari elemen-le­men masya­rakat, para wakil rakyat ser­ta pemerintah daerah sendiri tentang per­lu­nya penganugerahan pah­lawan daerah ini. Jangan sampai, ka­rena kelamaan me­nunggu anugerah pah­la­wan nasional dari Presiden, tokoh-tokoh pe­juang kita di dae­rah malah terlupa­kan.***

* Penulis, Dosen FKIP Universitas Simalungun, Pematangsiantar

sumber:analisadaily.com

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 17 Februari 2018 | 22:01:02

Hitungan Jam, Opsnal Polsek Pinggir Tangkap 4 Pelaku Narkotika di 2 Tempat Berbeda

PINGGIR - Hitungan jam, empat pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu berhasil digulung Tim Opsnal Polsek Pinggir dari dua tempat yang berbeda.Kapolres Bengkalis, AKBP Abas Basuni Sik, yang dikonfirmasi spir
Sabtu, 17 Februari 2018 | 21:23:51

Jalin Silahturrahmi, Pj Bupati Inhil Sambangi Kantor Panwaslu

TEMBILAHAN - Guna menjalin tali silahturrahmi, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudiyanto menyambangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Jalan Trimas, Tembilahan, Sabtu (17/2/20
Sabtu, 17 Februari 2018 | 21:20:33

Kunjungi Ekowisata Pantai Solop, Ini Komentar Pjs Bupati Inhil

MANDAH-Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H Rudyanto mengunjungi kawasan Ekowisata Pantai Solop, Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Sabtu (17/2/18)."Saya ingin melihat langsung kawasan Ek
Sabtu, 17 Februari 2018 | 21:16:59

Danramil 07/Reteh Gelar Komsos dengan Panwaslu

RETEH - Danramil 07/Reteh Kapten Arm Syahrul Effendi melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan panwaslu Kecamatan Reteh bertempat di kantor Panwaslu Kecamatan Reteh yang berada di jalan penunjang. Keg
 
Berita Lainnya
Selasa, 13 Februari 2018 | 14:47:45

Pilkada Riau Milik Rokan Hilir

Pemilihan kepala daerah Riau tahun ini benar - benar milik Rokan Hilir, kenapa tidak, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Senin 12/2/2018 kemarin dan dilanjutkan deng
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 06:21:25

Refleksi HPN 2018, Jurnalisme itu Tanggungjawab Moral

TANGGAL 9 Februari diperingati se­ba­gai Hari Pers Nasional (HPN). Tahun ini pe­­­ringatan HPN akan diada­kan di Su­ma­tera Barat. Rencananya, Pre­siden Jo­kowi bersama Menteri Kabinet dijad­wal­kan a
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 06:11:04

Tipikor Bukan Kejahatan Luar Biasa!

LEWAT pertengahan 2017, dunia hukum Indonesia diting­kahi hal yang jika direspon selintas kesannya biasa-biasa saja. Apakah gerangan hal di­mak­­­sud? Pernyataan yang dilontar­kan Ketua Panitia Kerja (Panj
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 05:53:29

Wabah McDonaldisasi Jelang Pilkada dan Pilpres

POLITIK "Jalan Tol" kini sedang men­jang­kiti partai politik dan menjadi wajah baru dunia perpolitikan tanah air. Partai politik yang seyogyanya bertugas untuk melahirkan kader-kader yang be
 
Minggu, 11 Februari 2018 | 05:44:12

Citizen Journalism dan Media Sosial Beretika

MENYAKSIKAN maraknya be­rita-berita yang ada di media sosial, orang tua serta negara perlu menjadi pe­risai yang kuat untuk karakter anak. Tak jarang pula berita tersebut sama sekali tidak bermanfaat bahka
 
Minggu, 28 Januari 2018 | 11:23:28

Tahun Politik dan Orang-orang Licik

Kekuasaan memang demiki­an menggoda dan banyak orang yang tidak sanggup untuk mengendalikan­nya. Alih-alih dia menjadi pengendali ke­kuasaan, sering kali seorang pe­nguasa menjadi budak kekuasaan. Ke­kuas
 
Minggu, 28 Januari 2018 | 11:15:33

Pendidikan Gempa dan Audit Gedung Bertingkat

Gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Rich­ter menggun­cang lima provinsi yakni Banten, Jakarta, Lampung, Jawa Barat danJawa Tengah, Selasa (23/1/2018) lalu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geo
 
Minggu, 28 Januari 2018 | 10:55:13

Mengenang Pertempuran Heroik Laut Arafuru

Menjelang tengah malam tang­gal 15 Januari 1962, tiga kapal perang Indonesia berlayar di perairan Laut Arafuru untuk menyusup ke da­ratan Papua dalam rangka membe­bas­kan Papua (Irian Jaya) dari ceng­ke­r
 
Minggu, 28 Januari 2018 | 10:38:14

Rendahnya Teori Penilangan Petugas Kepolisian

Sore itu, Selasa 19 Desember 2017 ada­lah hari paling berkesan bagi penulis. Se­bab hari itu adalah hari dimana penulis akan ditilang anggota polisi di Jalan Yos Su­darso tepatnya di persimpanga
 
Rabu, 10 Januari 2018 | 22:23:03

Menciptakan Kesejahteraan Melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan.Pendidikan itu diibaratkan investasi yang harus dilakukan dan dikelola dengan baik. Pembangunan dan pengembangan bidang lain tanp
 
Minggu, 7 Januari 2018 | 07:28:55

Tahun Baru, Semangat Baru Melawan Narkoba

Tahun 2018 sudah dimasuki. Perta­ru­­ngan hidup untuk men­capai kebaikan te­­rus berjalan. Kita terus ber­ikhti­ar me­ma­­jukan nilai-nilai kemas­la­hatan dan men­jauhi serta memerangi ke­ja­hatan serta kebatil
 
Minggu, 7 Januari 2018 | 07:26:08

Memaknai Ulang Mudik

Kita kembali sedang merayakan pe­ris­tiwa paling erotis di negeri ini: mudik. Apa itu mudik? Mudik sebenarnya hanya­lah sebuah peristiwa pulang kampung. Tetapi, bukan pulang kampung biasa. Ada banyak motif, has
 
Minggu, 7 Januari 2018 | 07:20:30

Kisah Sampah di Malam Tahun Baru

Perayaan malam tahun baru menjadi acara paling meriah di seluruh negara di dunia. Ketika malam pergantian tahun baru bia­sanya jutaan manusia berkumpul pada suatu tempat yang luas menantikan detik-detik pergant
 
Minggu, 7 Januari 2018 | 06:41:54

Selamat Datang di Era Eksponensial

PROFESSOR Klaus Schwab, pendiri dan pe­mimpin eksekutif Forum Ekonomi Du­nia, dalam bukunya The Fourth In­dustrial Revolution, menyatakan bah­wa saat ini dunia tengah memasuki Re­volusi In­dus­
 
Minggu, 24 Desember 2017 | 08:04:33

Memaknai Hari Natal

Seluruh umat Kristiani di berba­gai be­lahan dunia bersuka cita merayakan Na­tal pada setiap tanggal 25 De­sem­ber. De­mikian halnya dengan masyarakat Kristiani di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingg
 
 
 
Terpopuler

1

13 Feb 2018 14:47 | 512 views
Pilkada Riau Milik Rokan Hilir

2

11 Feb 2018 06:21 | 220 views
Opini
Refleksi HPN 2018, Jurnalisme itu Tanggungjawab Moral

3

11 Feb 2018 06:11 | 150 views
Opini
Tipikor Bukan Kejahatan Luar Biasa!

4

11 Feb 2018 05:53 | 149 views
Opini
Wabah McDonaldisasi Jelang Pilkada dan Pilpres

5

11 Feb 2018 05:44 | 78 views
Opini
Citizen Journalism dan Media Sosial Beretika
 
 
 
 
 
 
Top