iklan Situs
 
Minggu, 12 November 2017 | 09:50:42
Opini

Pahlawan Daerah, Solusi Ketatnya Seleksi Pahlawan Nasional

Oleh: Jalatua Hasugian

Sebarkan:
internet
Ilustrasi

SETIAP memperingati Hari Pahlawan, Pre­siden Repubik Indonesia meng­umum­kan penganugerahan gelar pahla­wan ke­pada tokoh-tokoh yang dipandang layak me­nerimanya. Peng­anugerahan ini dila­ku­kan setelah melewati serangkaian seleksi dan rekomendasi mulai dari tingkat kabu­paten/kota, pro­vinsi dan pusat secara berjenjang. Mekanismenya diatur melalui Undang-Undang Nomor: 20/2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan serta Peraturan Peme­rin­tah Nomor: 35/2010 sebagai acuan teknis pelaksa­na­an­nya.

Berdasarkan UU tersebut yang di­mak­­sud dengan "Pahlawan Nasional" ada­lah gelar yang diberikan kepada war­ga negara In­donesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesa­tuan Republik Indonesia yang gugur atau me­ninggal dunia demi mem­bela bangsa dan negara, atau yang se­masa hidupnya mela­kukan tindakan ke­pah­lawanan atau menghasilkan pres­tasi dan karya yang luar biasa bagi pemba­ngunan dan kemajuan bangsa dan negara Re­publik Indonesia.

Pemberian gelar pahlawan ini meru­pa­­kan bentuk penghar­ga­an negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darma­bak­ti, dan karya yang luar biasa kepada bang­sa dan ne­gara. Dalam UU tersebut juga diterang­kan bahwa gelar pah­lawan na­sional men­ca­kup juga semua jenis ge­lar yang pernah di­berikan sebelumnya, yaitu Pahlawan Perin­tis Kemerdekaan, Pah­lawan Kemer­de­kaan Nasional, Pahla­wan Proklamator, Pahla­wan Ke­bang­kitan Nasional, Pahla­wan Revolusi dan Pahlawan Ampera.

Untuk memperoleh gelar pahlawan na­sional, seleksinya sangat ketat serta harus me­menuhi syarat umum dan syarat khusus se­bagaimana diatur pada pasal 25 dan pasal 26 UU No. 20/2009. Syarat umum­nya adalah: warga negara Indone­sia atau seseorang yang berjuang di wila­yah yang sekarang men­jadi wilayah In­do­nesia; memiliki integritas moral dan ke­tela­danan; berjasa terhadap bangsa dan negara; berkelakuan baik; setia dan tidak meng­khia­nati bangsa dan negara; dan tidak per­nah dipidana penjara ber­dasarkan putusan pe­ngadilan yang telah mem­per­oleh ke­kuat­an hukum tetap ka­rena mela­ku­kan tin­dak pidana yang di­ancam dengan pi­dana penjara paling sing­kat 5 (lima) ta­hun.

Sedangkan syarat khusus yang harus dipenuhi adalah: per­nah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau per­juangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk men­capai, me­re­but, mem­pertahankan dan mengisi ke­mer­­de­kaan serta mewujudkan persa­tuan dan ke­satuan bangsa; tidak pernah me­nyerah pada musuh dalam perjua­ngan; me­laku­kan peng­abdian dan per­jua­ngan yang berlangsung hampir sepan­jang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya.

Mereka juga dipersyaratkan adalah orang yang pernah mela­hirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menun­jang pembangunan bangsa dan negara; per­nah menghasilkan karya besar yang ber­manfaat bagi kesejahteraan masyara­kat luas atau meningkatkan harkat dan mar­­tabat bangsa; memiliki kon­sistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang ting­gi; dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdam­pak nasional.

Selain inisiatif dari negara usul pem­be­­rian gelar, tanda jasa dan tanda ke­hor­matan dapat diajukan oleh perseorangan, lem­­­baga negara, kementrian, lembaga pe­­merintah non- kementri­an, pemerintah dae­rah, organisasi, atau kelompok ma­sya­­ra­kat. Usul tersebut ditujukan kepada Pre­siden melalui dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan selaku dewan yang ber­tugas memberikan pertimba­ngan kepada Pre­siden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Pada pasal 52 PP No. 35/2010, di­urai­kan lebih detail me­ngenai mekanisme permohonan usul pemberian gelar, yaitu bahwa pemberian gelar diajukan melalui bupati/walikota atau gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pe­­merintahan di bidang sosial. Selanjut­nya menteri yang me­nyelenggarakan urus­an pemerintahan di bidang sosial meng­ajukan permohonan usul pemberi­an gelar ke­pada Presiden melalui dewan gelar, tan­da jasa, dan tanda jehormatan.

Mencermati panjangnya mekanisme pe­ngusulan dan ketat­nya persyaratan ser­ta seleksi yang dilakukan tim secara ber­jen­jang, wajar jika banyak tokoh-tokoh yang diusulkan dari daerah tak lolos seleksi. Meskipun masyarakat di daerah asal to­koh tersebut, tahu persis jika orang yang diusulkan memang layak menerim­a­nya. Namun mengingat selek­si­nya cu­kup ke­tat serta pertimbangan ter­tentu tim ting­kat nasional, masyarakat pun harus mak­­lum jika tak semua tokoh usulan dae­rah diako­modir Presiden melalui de­wan gelar, tanda jasa, dan tanda kehor­mat­an. Meski harus maklum, namun masyarakat daerah yang mengusulkan tentu juga mengenyam kekecewaan serta me­rasa adanya 'dis­kri­mi­nasi'. Padahal se­mua juga sama-sama ber­juang di dae­rah masing-masing, ter­utama pe­juang pra ke­merdekaan.

Sampai tahun 2016, sebanyak 168 orang putra-putri terbaik bangsa Indone­sia telah ditetapkan dan dianugerahi gelar Pah­lawan Nasional, sejak era Presiden Soekarno hingga Joko Wi­­dodo. Tahun 2016 lalu, Joko Widodo meng­­anu­ge­rah­kan gelar pahlawan ke­pada lima tokoh nasional yaitu: Bernard Wilhem Lapian (Sulawesi Utara), Mas Isman (Kosgoro), Komjen Pol Moeham­mad Jasin (Jawa Timur), I Gusti Ngurah Made Agung (Bali), serta Ki Bagus Ha­dikusumo (Yog­ya­karta). Dengan penam­bah­an terse­but, jum­lah Pahlawan Nasio­nal yang se­be­lumnya 163 orang, kini men­jadi 168 orang yang terdiri dari 156 pria dan 12 wanita.

Di luar pulau Jawa, Sumatera Utara ter­­ma­suk daerah yang memiliki banyak pah­­lawan nasional. Dari 168 pahlawan na­­sio­nal, tercacat 11 (sebelas) orang di­antara­nya berasal dari Sumatera Utara. Mereka adalah: Sisingamangaraja XII (1961), Dr. Ferdinan Lumbantobing (1962), K.H.Zai­nal Arifin (1963), May­jen D.I. Panjaitan (1965), Tengku Amir Hamzah (1975), Adam Malik (1998), Jenderal Abdul Haris Nasution (2002), Kiras Bangun (2005), Mayjen Tengku Rizal Nurdin (2005), TB. Sima­tu­pang (2013) dan Letjen Djamin Ginting (2014). Rencananya, tahun 2017 ini, Presiden Joko Widodo akan mene­tap­­­kan satu lagi tokoh asal Sumatera Uta­ra, Laf­ran Pane, pendiri Himpunan Ma­hasis­wa Islam (HMI) sebagai pahla­wan nasio­nal.

Pahlawan Daerah Lewat SK Guber­nur?

Jika mengacu pada ketentuan UU dan PP yang ada sekarang ini, tentu sangat su­lit bagi tokoh- tokoh di daerah untuk bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasio­nal. Padahal masyarakat sangat berke­ingin­an agar para pejuang serta orang-orang berja­sa di wilayahnya menda­pat­kan peng­hargaan dari negara. Kita ber­ha­rap ada solusi dari pemerintah pusat untuk tetap meng­hargai pahlawan-pahlawan dae­rah yang sulit lolos seleksi tingkat na­sional. Jangan sampai, genera­si muda kita melihat adanya perlakuan yang 'diskri­mi­natif' terhadap para pe­juang, yang mayo­ritas juga berasal dari daerah, termasuk yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Setidaknya, gubernur diberikan kewe­na­ngan untuk meng­anugerahkan gelar ke­pahlawanan daerah di provinsi masing-masing. Artinya, jika selama ini kita hanya mengenal pahlawan nasional, kedepan kita juga punya pahlawan daerah sebagai wujud apresiasi kita terhadap perjuangan tokoh-tokoh di daerah yang selama ini masih 'terlupakan'.

Dengan demikian, generasi muda kita terutama para pelajar dan mahasiswa di daerah tetap bisa mengapresiasi serta mene­ladani nilai-nilai perjuangan pen­da­hu­lunya meski hanya untuk tingkat dae­rah. Hal ini juga akan memudahkan para guru pe­lajaran sejarah, untuk memberi­kan con­toh-contoh perjuangan di masa lalu, de­ngan mengung­kap peran pahla­wan daerah, yang nilai juangnya juga sama dengan pahlawan nasional dalam rangka eksistensi NKRI.

Soal mekanisme dan seleksi teknis­nya, tentu bisa meng­adopsi peraturan yang telah ada untuk seleksi nasional. Hanya saja, perlu perubahan regulasi yang mengatur kewenangan bagi Guber­nur untuk menetapkan penganugerahan pah­la­wan daerah. Hal ini juga akan me­mu­­dah­kan Presiden jika kelak akan meng­­anu­gerahkan gelar pahlawan nasio­nal, tinggal me­nye­leksi saja dari tokoh-tokoh yang sudah ditetapkan Gubernur se­bagai pahla­wan daerah.

Kalau pun tidak lolos sebagai pahla­wan nasional, paling tidak gelar pahla­wan dae­rah tetap melekat dan menjadi me­mori ko­lektif masyarakat dalam meng­apresiasi per­juangan di masa lalu. Kita berharap, ada do­rongan dari elemen-le­men masya­rakat, para wakil rakyat ser­ta pemerintah daerah sendiri tentang per­lu­nya penganugerahan pah­lawan daerah ini. Jangan sampai, ka­rena kelamaan me­nunggu anugerah pah­la­wan nasional dari Presiden, tokoh-tokoh pe­juang kita di dae­rah malah terlupa­kan.***

* Penulis, Dosen FKIP Universitas Simalungun, Pematangsiantar

sumber:analisadaily.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 24 November 2017 | 20:26:43

Dua Guru Honor Asal Rohul Datangi Disdik Provinsi Riau

PEKANBARU- Terkait empat belas guru dan puluhan siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Kepenuhan, yang beralamat di Desa Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang melakukan a
Jumat, 24 November 2017 | 20:12:09

PT Capela Medan PHK Karyawannya, Begini Kata PK SBSI 1992

PEKANBARU-Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI) 1992, menyayangkan sikap dari PT Capella Medan Cabang Pekanbaru. Pasalnya, perusahaan tersebut, menghalangi pekerjanya untuk menjadi pen
Jumat, 24 November 2017 | 19:24:24

Lantik Kades Perigi Raja dan Kades Tanjung Melayu, Ini Pesan Bupati Wardan

KUINDRA - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melantik Kepala Desa Perigi Raja dan Kepala Desa Tanjung Melayu kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) di Gedung Persatuan Pemuda Perigi Raja, Jumat (24/11/17).Se
Jumat, 24 November 2017 | 19:20:05

Tragis, Istrinya Selamat Suaminya Belum Ditemukan, Simak Kisah Nelayan di Inhil Ini

RETEH - Abdul Satar alias Utoh (50 tahun), warga Parit 1 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dilaporkan hilang di Perairan Batang Gangsal Kelurahan Pulau Kijang, saat kembali dari
 
Berita Lainnya
Minggu, 12 November 2017 | 10:38:49

Kepahlawanan dan Bela Negara

DALAM memperingati Hari Pahlawan 10 November pada tahun ini, sudah saatnya kembali merenungkan ba­gai­mana peranan strategis mahasiswa se­ba­gai kelompok pemuda terdidik untuk mere­fleksika
 
Minggu, 12 November 2017 | 09:50:42

Pahlawan Daerah, Solusi Ketatnya Seleksi Pahlawan Nasional

SETIAP memperingati Hari Pahlawan, Pre­siden Repubik Indonesia meng­umum­kan penganugerahan gelar pahla­wan ke­pada tokoh-tokoh yang dipandang layak me­nerimanya. Peng­anugerahan ini dila­k
 
Minggu, 12 November 2017 | 09:39:49

Ayo, Jadilah Pahlawan Lingkungan!

MENYUSUL wafatnya salah se­orang tokoh besar negeri ini beberapa wak­tu silam, sementara kalangan lang­sung mengusulkan kepada pemerintah agar sang tokoh yang telah wafat ter­sebut diberi gelar pahlawan n
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 10:49:19

Masih Pentingkah Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia?

Di Indonesia, bulan Oktober dikenal se­­­bagai bulan bahasa. Bahasa yang di­mak­­­sud tentu saja adalah bahasa per­sa­tuan negara kita, bahasa Indonesia. Satu per­­tanyaan yang langsung melintas di ke­­pa
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 10:32:28

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Salah satu kekuatan terbesar bangsa ini dalam mem­pertahankan kemerdekaan adalah pemuda. Tepat sudah 85 tahun yang lalu pemuda Indonesia pada masa itu berkumpul dengan satu spirit untuk menunaikan kewajib
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 10:09:32

Pemuda dan Alternatif

Sebelum dimulai, mari merayakan hari Sum­pah Pemuda ini dengan baik. Ya, se­lalu saja menarik membincangkan pe­muda. Karena itu, di komunitas kami, TWF (Toba Writers Forum), kami lebih mengutamakan para p
 
Minggu, 29 Oktober 2017 | 09:52:13

Surat Kabar Indonesia di Zaman Penjajahan

Masyarakat Indonesia sejak 273 tahun silam sudah mengenal surat kabar (s.k). Demikian tulisan John Tebbel, seorang peraih anugerah Pulitzer 1972. John Tebbel adalah pakar jurnalistik yang menulis buku "Ka
 
Jumat, 20 Oktober 2017 | 13:33:08

3 Tahun Kepemimpinan Jokowi - JK, Menagih Nawacita di Bidang Pendidikan

Sebelum melenggang menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengungkapkan visi misinya jika terpilih menjadi pemimpin negara. Selama berlangsungnya masa kampanye,
 
Kamis, 19 Oktober 2017 | 07:55:05

Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkoba

Seorang terpidana kasus narkoba, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 112, Pasal 114, serta Pasal 127 UU Narkotika, yang me
 
Rabu, 18 Oktober 2017 | 21:25:36

Fokuslah Pada Isu-Isu Besar, Jangan Terkecoh Dengan Isu Kecil

Strategi perang Cina kuno dalam buku memancing Harimau turun gunung, 36 Strategi Perang Cina Kuno GAO YUAN yakni 'Mengecoh Langit Menyeberangi Lautan' adalah kata yg tepat untuk menggambarkan situasi d
 
Minggu, 15 Oktober 2017 | 10:53:58

Jubah Hakim Makin Kusam

KPK menangkap Ketua Penga­dilan Ting­gi Sulawesi Utara Sudiwardono di Ja­karta, Sabtu (7/10). SDW di­duga me­ne­rima suap senilai US$64 ribu dari ang­gota DPR RI dari Fraksi Golkar AAM. Setelah menjalani
 
Minggu, 15 Oktober 2017 | 10:40:13

Ihwal 5.000 Pucuk Senjata dan Pilpres 2019

Beberapa waktu yang lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia dengan mencatut nama Preside
 
Minggu, 15 Oktober 2017 | 10:19:24

Hari Surat dan Teknologi Komunikasi

Teknologi komunikasi disambut semua kalangan, dari anak anak hingga orang tua. Namun, ternyata pengguna (user) teknologi komunikasi itu yang paling banyak ada­lah remaja. Fak­tanya remaja dan pelajar paha
 
Minggu, 15 Oktober 2017 | 09:54:49

Wisata Indah Bebas Sampah

Salah satu kebiasaan buruk ma­sya­ra­kat Indonesia adalah ge­mar mem­buang sampah disembarang tempat. Mung­kin selama ini, kita sering melihat orang-orang di sekitar kita dengan seenak udel­nya
 
Kamis, 12 Oktober 2017 | 20:39:07

Pelajaran Penting Dari Kualifikasi Piala Dunia Tahun 2018

Babak kualifikasi Piala Dunia 2018 di berbagai zona telah berakhir. Selain tuan rumah Rusia, dari zona Eropa telah diketahui 9 kontestan lain yaitu Portugal, Perancis, Inggris, Spanyol, Jerman, Serbia, Islandia
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top