iklan Situs
 
Rabu, 25 Oktober 2017 | 07:50:56

Tujuh Isu Krusial Warnai RUU PPMI

Laporan : Joko Prasetiyo

Sebarkan:
Joko Prasetiyo
JAKARTA-Menjelang pengesahan Rancangan Undang - Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017), Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan ada tujuh isu krusial dalam RUU PPMI yang akan  disetujui DPR RI menjadi UU PPMI. Tujuh Isu tersebut menjadi pembeda dibandingkan RUU PPMI sebelumnya.

"Perbedaan undang-undang yang direvisi ini dengan undang-undang sebelumnya adalah adanya tujuh isu krusial," kata Saleh Partaonan Daulay bersama aktivis Migrant Care Siti Badriyah  dalam diskusi Forum Legislasi bertema `Implementasi UU Perlindungan TKI dan Kendalanya`, di media center DPR RI Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurut Saleh, ketujuh isu krusial tersebut meliputi pertama bentuk kelembagaan. Selama ini ada dua lembaga negara  secara khusus mengatur bagaimana penyelenggaraan pelindungan dan penempatan pekerja migran di luar negeri yaitu  Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pada revisi UU ini, dibedakan fungsi dan tugas kedua lembaga tersebut, sehingga tidak tumpang tindih.

"Penggunaan nama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  sudah tepat menurut ahli bahasa, sesuai dengan   ejaan yang benar, " kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah tersebut.

Kedua, RUU PPMI memberi peran besar kepada pemerintah daerah. Selama ini, ketika pekerja migran berangkat ke luar negeri, banyak pemkab tidak mengetahui warganya yang ribuan bekerja di luar negeri. Hal itu disebabkan pemerintah kabupaten tidak pernah dilibatkan sehinga berakibat tidak jelas pendataannya. Nah, di RUU PPMI ini peran pemerintah daerah  dimaksimalkan mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Pendataan yang berjenjang tersebut akan memudahkan untuk menghitung jumlah warganya yang bekerja ke luar negeri. 

Isu ketiga kata Saleh, ada namanya Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA sama semangatnya dengan yang kedua, soal peran pemerintah daerah. Diharapkan LTSA  akan menjadi pusat pelayanan dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  atau seluruh pekerja migran. Selain itu LTSA ini nanti merupakan bagian dari monitoring dari pemberangkatan khususnya di kantong-kantong para pekerja migran 

Ditambahkan Saleh, revisi UU PPMI ini mengatur Kemnaker  sebagai regulator serta BNP2TKI sebagai operator. Kemudian mengamanahkan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada Pemerintah daripada swasta.  Menurutnya peran Pemerintah Daerah, mulai dari desa, kecamatan,  kabupaten, hingga provinsi,  akan ditingkatkan pada seleksi hingga pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pemerintah Daerah harus  bertanggung jawab mendata secara tepat dan memonitor warga  yang menjadi pekerja migran di luar negeri.

Keempat, ada aturan di RUU PPMI ini tentang pelatihan vokasi pelatihan vokasional, latihan keahlian bekerja yaitu di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah atau swasta.  Pemerintah bersama DPR akan memaksimalkan peran dari BLK itu, untuk melatih para tenaga kerja kita supaya ada skillnya. "Jadi kalau datang ke luar negeri skillnya itu hanya untuk katakanlah  untuk merawat orang tua yang ada di luar negeri. Kalau tidak ada keahliannya, tentu saja itu akan menjadi masalah, " ujarnya.

Kelima kata Saleh, revisi UU PPMI juga  mengamanahkan pembentukan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) yang akan menjadi pusat pelayanan dari seluruh TKI atau pekerja migran. LTSA memiliki otoritas  menyetujui atau menolak pengiriman pekerja migran ke luar negeri.  Pengiriman pekerja migran harus sepengetahuan dan tercatat di LPSA dan nantinya  UU PPMI  mengatur soal pelatihan vokasional dan pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK). Jadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, harus berkoordinasi dan meminta izin kepada LPSA untuk mengirimkan pekerja migran ke luar negeri. 

"LPSA akan menilai dan merekomendasi apakah pekerja migran tersebut memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, " katanya. 

Isu keenam menurut Saleh adalah, jaminan sosial tenaga migran Indonesia diamanahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dulu jaminan sosial tenaga migran Indonesia itu dikerjakan oleh konsorsium, asuransi, swasta dan ada 3 konsorsium besar yang bekerja disitu. "Tetapi sekarang melalui undang-undang, Jaminan soal pekerja migran akan diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan," urainya.

"Ketujuh adalah pembiayaan pekerja Migran Indonesia dimana pembiayaan pekerja migran Indonesia  di dalam undang-undang ini tidak lagi membebankan biaya  penempatan kerja migran Indonesia kepada pekerjaannya atau  calon pekerjanya tetapi membebankan kepada calon pemberi kerja, " ujarnya.

Aktivis Migrant Care Siti Badriyah mengapresiasi kemajuan yang telah ditunjukan Komisi IX DPR RI Panja RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia luar negeri yang akan disahkan menjadi UU Rabu (25/10). "Soalnya  lima tahun periode anggota DPR sebelumnya  RUU Pelindungan Pekerja Migran ini  tidak mengalami kemajuan. Insya allah periode lima tahun DPR ini UU Pelindungan Pekerja migrant terwujud," katanya.

Sementara pengamat BPJS Heri Soesanto  memberikan apresiasi RUU PPMI yang akan disahkan pada Rabu (25/10/2017) setelah buruh migran menunggu bertahun-tahun regulasi tersebut.  Heri berharap disahkanya RUU PPMI menjadi UU PPMI, tidak ada lagi persoalan terkait pelindungan buruh migran Indonesia. Menyangkut penempatan buruh migran,  sudah selesai, karena cukup lama prosesnya dan sudah berjalan. 

"Terpenting adalah perlindungan karena di situ bukti negara hadir dan di RUU PPMI ini juga langkah maju karena BPJS ketenagakerjaan sudah mengcover buruh migran. Setidaknya dari empat program BPJS, baru dua berjalan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, " katanya. (jok)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 18 Januari 2018 | 22:58:45

Meringis Saat Pipis, Ternyata Bocah Ini Baru Dicabuli Mbah Jenggot

ROKANHULU - Sud alias alias Mbah Jenggot (69) seorang petani warga Desa Rambah Muda DU SKPD, Rokan Hulu (Rohul) ini harus mendekam di sel tahanan Polres Rokan Hulu. Pasalnya Mbah Jenggot diduga telah mencabuli
Kamis, 18 Januari 2018 | 22:21:07

JPU Tak Dapat Buktikan Dakwaannya, Terdakwa Narkotika ini Bebas

ROKANHILIR-Keyakinan jaksa dan hakim tak selamanya sama. Begitu pula yang terjadi dalam sidang  kali ini, Jaksa tidak dapat menyakinkan hakim, sehingga terdakwa kasus narkotika ini bebas dari jeratan hukum
Kamis, 18 Januari 2018 | 21:49:53

Lidah Korban Gantung Diri ini Tak Menjulur : Ini Kata Iptu Boy

ROKANHILIR-Kamis 18/1/18 petang tadi, warga jalan Makarti RT/RW 003/001 Dusun Suka Maju Kepenghuluan Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang heboh, dengan sosok pria tua tergantung di gudang belakang rumahnya. I
Kamis, 18 Januari 2018 | 20:18:04

Museum Bahari Terbakar, ISLA Unhas Minta Anies Baswedan Turun Tangan

JAKARTA-Museum Bahari yang terletak di kawasan Kota Tua Jakarta terbakar, Selasa (16/01/2018). Kebakaran di gedung bersejarah ini diduga karena adanya konsleting listrik di bagian atap. Insiden ini pun mengunda
 
Berita Lainnya
Rabu, 17 Januari 2018 | 12:28:09

KPK Periksa Eks Ketua Komisi II DPR Chairuman Terkait Korupsi E-KTP

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa un
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 10:06:56

Siapa Saja yang Kena Reshuffle dan Masuk Kabinet Jokowi Pagi Ini?

JAKARTA - Pengumuman reshuffle Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilaksanakan pagi ini, Rabu (17/1/2018). Sejumlah nama yang diganti serta nama-nama yang masuk ke Kabinet beredar. S
 
Selasa, 16 Januari 2018 | 13:29:39

Zulkifli Hasan Dukung Doktor Pancasila Jabat Wakil Ketua MPR

JAKARTA-Gonjang-ganjing revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang tarik-menarik soal pimpinan MPR/DPR RI di DPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan senang kalau PDI Perjuangan akan mengajukan Ketua FPDIP MP
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:26:26

Pengusungan Calon dari TNI/Polri di Pilkada Dianggap Kegagalan Parpol Lakukan Kaderisasi

JAKARTA – Banyaknya partai politik (parpol) yang mengusung perwira tinggi (Pati) di kalangan TNI dan Polri untuk maju di Pilkada Serentak 2018 dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam pengaderan."Tentunya ada fak
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:22:14

Dinilai Salah Gunakan Profesi, KPK Jerat Fredrich dan Bimanesh

JAKARTA – Aktivis antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penahanan terhadap pengacara Fredrich Yunadi dan penersangkaan terhadap Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Biman
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:56:06

9 Bulan Berlalu, Novel Baswedan Tak Kunjung Mendapat Keadilan

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, Kepolisian tidak sungguh-sungguh mengusut kasus teror fisik terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pasalnya, hingg
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:49:51

Rekan Fredrich Yunadi Akui Ada di RS Permata Hijau Sebelum Setnov Kecelakaan

JAKARTA - Anak buah Fredrich Yunadi, Achmad Rudyansyah ‎mengakui sedang berada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta sebelum Setya Novanto (Setnov) kecelakaan. Saat itu, dirinya sedang mengece
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:45:42

Tiba di KPK, Fredrich Yunadi Bungkam

JAKARTA - Pengacara Fredrich Yunadi menolak berkomentar setibanya‎ di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada malam hari ini. Fredrich sendiri tiba di Gedung KPK sekira pukul 00.
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 07:00:32

Miliki Bukti Halangi Penyidikan Setnov, Dasar KPK Tangkap Fredrich Yunadi

JAKARTA - KPK menegaskan pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap Fredrich Yunadi. Alasan penangkapan itu dilakukan KPK karena diduga Fredrich diyakini telah melakukan tindakan hukum dengan menghalang-hala
 
Rabu, 3 Januari 2018 | 12:38:48

KPK Pede Majelis Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menolak eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov)
 
Kamis, 28 Desember 2017 | 18:01:39

Ketua MPR : Pilih Pemimpin Karena Uang, Tak Akan Berkah

JAKARTA-Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengingatkan agar masyarakat tak salah memilih calon pemimpin dalam pilkada 2018 mendatang. Sebagai bangsa berdaulat, rakyat diminta memilih pemimpin berdasarkan uang. Sebab
 
Rabu, 27 Desember 2017 | 22:41:44

Presiden Joko Widodo Serahkan 3000 Sertifikat Kompetensi Magang

BEKASI—Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat kompetensi pemagangan kepada 3000  peserta pemagangan dan 97 pembimbing/mentor serta piagam penghargaan kepada perusahaan/industri sebagai penyelenggara p
 
Sabtu, 23 Desember 2017 | 18:23:01

Kasus Novel "Terbengkalai", Barang Bukti Bisa Hilang

JAKARTA – Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sudah terbengkalai selama 8 bulan. Hingga saat ini pelaku penyiraman belum berhasil ditangka
 
Sabtu, 23 Desember 2017 | 18:19:36

Perilaku LGBT Dinilai Dipengaruhi Faktor Lingkungan dan Psikologis

JAKARTA – Perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dinilai dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun psikologis. Perilaku itu terjadi akibat lingkungan yang kerap menganggap orang yang suk
 
Jumat, 22 Desember 2017 | 18:48:02

Datangi KPK, Gubernur Maluku Utara Takut Kena OTT

JAKARTA - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengindikasikan Maluku Utara masuk dalam daerah yang rawan tindak pidana korupsi (Tipikor). Sebabnya, terdapat indikasi AP
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top