Rabu, 25 Oktober 2017 | 07:50:56

Tujuh Isu Krusial Warnai RUU PPMI

Laporan : Joko Prasetiyo

Sebarkan:
Joko Prasetiyo
JAKARTA-Menjelang pengesahan Rancangan Undang - Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017), Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan ada tujuh isu krusial dalam RUU PPMI yang akan  disetujui DPR RI menjadi UU PPMI. Tujuh Isu tersebut menjadi pembeda dibandingkan RUU PPMI sebelumnya.

"Perbedaan undang-undang yang direvisi ini dengan undang-undang sebelumnya adalah adanya tujuh isu krusial," kata Saleh Partaonan Daulay bersama aktivis Migrant Care Siti Badriyah  dalam diskusi Forum Legislasi bertema `Implementasi UU Perlindungan TKI dan Kendalanya`, di media center DPR RI Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurut Saleh, ketujuh isu krusial tersebut meliputi pertama bentuk kelembagaan. Selama ini ada dua lembaga negara  secara khusus mengatur bagaimana penyelenggaraan pelindungan dan penempatan pekerja migran di luar negeri yaitu  Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pada revisi UU ini, dibedakan fungsi dan tugas kedua lembaga tersebut, sehingga tidak tumpang tindih.

"Penggunaan nama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  sudah tepat menurut ahli bahasa, sesuai dengan   ejaan yang benar, " kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah tersebut.

Kedua, RUU PPMI memberi peran besar kepada pemerintah daerah. Selama ini, ketika pekerja migran berangkat ke luar negeri, banyak pemkab tidak mengetahui warganya yang ribuan bekerja di luar negeri. Hal itu disebabkan pemerintah kabupaten tidak pernah dilibatkan sehinga berakibat tidak jelas pendataannya. Nah, di RUU PPMI ini peran pemerintah daerah  dimaksimalkan mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Pendataan yang berjenjang tersebut akan memudahkan untuk menghitung jumlah warganya yang bekerja ke luar negeri. 

Isu ketiga kata Saleh, ada namanya Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA sama semangatnya dengan yang kedua, soal peran pemerintah daerah. Diharapkan LTSA  akan menjadi pusat pelayanan dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  atau seluruh pekerja migran. Selain itu LTSA ini nanti merupakan bagian dari monitoring dari pemberangkatan khususnya di kantong-kantong para pekerja migran 

Ditambahkan Saleh, revisi UU PPMI ini mengatur Kemnaker  sebagai regulator serta BNP2TKI sebagai operator. Kemudian mengamanahkan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada Pemerintah daripada swasta.  Menurutnya peran Pemerintah Daerah, mulai dari desa, kecamatan,  kabupaten, hingga provinsi,  akan ditingkatkan pada seleksi hingga pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pemerintah Daerah harus  bertanggung jawab mendata secara tepat dan memonitor warga  yang menjadi pekerja migran di luar negeri.

Keempat, ada aturan di RUU PPMI ini tentang pelatihan vokasi pelatihan vokasional, latihan keahlian bekerja yaitu di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah atau swasta.  Pemerintah bersama DPR akan memaksimalkan peran dari BLK itu, untuk melatih para tenaga kerja kita supaya ada skillnya. "Jadi kalau datang ke luar negeri skillnya itu hanya untuk katakanlah  untuk merawat orang tua yang ada di luar negeri. Kalau tidak ada keahliannya, tentu saja itu akan menjadi masalah, " ujarnya.

Kelima kata Saleh, revisi UU PPMI juga  mengamanahkan pembentukan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) yang akan menjadi pusat pelayanan dari seluruh TKI atau pekerja migran. LTSA memiliki otoritas  menyetujui atau menolak pengiriman pekerja migran ke luar negeri.  Pengiriman pekerja migran harus sepengetahuan dan tercatat di LPSA dan nantinya  UU PPMI  mengatur soal pelatihan vokasional dan pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK). Jadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, harus berkoordinasi dan meminta izin kepada LPSA untuk mengirimkan pekerja migran ke luar negeri. 

"LPSA akan menilai dan merekomendasi apakah pekerja migran tersebut memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, " katanya. 

Isu keenam menurut Saleh adalah, jaminan sosial tenaga migran Indonesia diamanahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dulu jaminan sosial tenaga migran Indonesia itu dikerjakan oleh konsorsium, asuransi, swasta dan ada 3 konsorsium besar yang bekerja disitu. "Tetapi sekarang melalui undang-undang, Jaminan soal pekerja migran akan diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan," urainya.

"Ketujuh adalah pembiayaan pekerja Migran Indonesia dimana pembiayaan pekerja migran Indonesia  di dalam undang-undang ini tidak lagi membebankan biaya  penempatan kerja migran Indonesia kepada pekerjaannya atau  calon pekerjanya tetapi membebankan kepada calon pemberi kerja, " ujarnya.

Aktivis Migrant Care Siti Badriyah mengapresiasi kemajuan yang telah ditunjukan Komisi IX DPR RI Panja RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia luar negeri yang akan disahkan menjadi UU Rabu (25/10). "Soalnya  lima tahun periode anggota DPR sebelumnya  RUU Pelindungan Pekerja Migran ini  tidak mengalami kemajuan. Insya allah periode lima tahun DPR ini UU Pelindungan Pekerja migrant terwujud," katanya.

Sementara pengamat BPJS Heri Soesanto  memberikan apresiasi RUU PPMI yang akan disahkan pada Rabu (25/10/2017) setelah buruh migran menunggu bertahun-tahun regulasi tersebut.  Heri berharap disahkanya RUU PPMI menjadi UU PPMI, tidak ada lagi persoalan terkait pelindungan buruh migran Indonesia. Menyangkut penempatan buruh migran,  sudah selesai, karena cukup lama prosesnya dan sudah berjalan. 

"Terpenting adalah perlindungan karena di situ bukti negara hadir dan di RUU PPMI ini juga langkah maju karena BPJS ketenagakerjaan sudah mengcover buruh migran. Setidaknya dari empat program BPJS, baru dua berjalan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, " katanya. (jok)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 19 Oktober 2018 | 16:45:32

Sering Dianggap Sepele, 5 Kebiasaan Ini Bikin Berat Badan Cepat Naik

PANIK karena berat badan cepat naik? Tunggu dulu. Mungkin ada yang keliru dari kebiasaan sehari-hari Anda. Pasalnya, pertambahan berat badan tidak selalu karena Anda banyak makan. Ada berbagai kebiasaan s
Jumat, 19 Oktober 2018 | 16:42:41

Dor!Dor!Dor! TNI AL Bekuk Penyelundup 20 Ribu Hp dari Singapura

Batam - 20 Ribu unit handphone hasil selundupan diamankan KRI Lepu-861. Handphone selundupan ini berasal dari salah satu distributor di Jurong, Singapura. Sempat terjadi kejar-kejaran dalam penangka
Jumat, 19 Oktober 2018 | 16:39:45

Telinga Anak Zaskia Adya Mecca Kemasukan Semut, Ini Bahaya Bisa Terjadi

KEJADIAN tidak terduga pada anak yang membuat orangtua panik dan khawatir bisa terjadi kapan saja. Walaupun anak selalu berada dalam pengawasan orangtua, bukan berarti bisa aman sepenuhnya. Hal inilah yan
Jumat, 19 Oktober 2018 | 16:33:56

Sungguh Tak Terduga, Remaja Ini Kehilangan Nyawa Akibat Mi Instan

BANYAK orang yang gemar makan mi instan, bahkan sampai ada yang mengonsumsinya setiap hari. Padahal sebenarnya telah banyak bukti yang menunjukkan makanan itu tidak baik untuk kesehatan. Hanya saja, rasan
 
Berita Lainnya
Jumat, 19 Oktober 2018 | 15:15:43

BURT Minta Lapangan Tembak Direlokasi

JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI akan meminta relokasi Lapangan Tembak Senayan, Jakarta. Permintaan tersebut akan disampaikan dalam rapat gabungan dengan Kapolri, Setneg dan Perbakin, pad
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 15:06:27

Selain Jokowi, Prabowo Juga Masuk 500 Muslim Berpengaruh Sedunia

Jakarta - Tak hanya calon presiden Joko Widodo, nama capres Prabowo Subianto juga masuk dalam daftar 500 Muslim Dunia Paling Berpengaruh Tahun 2019. Prabowo bahkan masuk dalam daftar nama yang sering munc
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:50:30

6 Pesawat Asing Angkut 103 Ton Bantuan Kemanusiaan Penanganan Gempa Sulteng

KOTA PALU ? Sebanyak 6 pesawat asing mengangkut bantuan seberat 103 ton dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaimandi Balikpapan menuju Bandar Udara Mutiara Al-Jufri di Kota Palu, Sulteng Rabu
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 14:04:53

Kasus Peluru Nyasar ke Gedung DPR, 2 Tersangka Peragakan 25 Adegan

JAKARTA - Polisi menggelar rekonstruksi kasus peluru nyasar ke Gedung DPR RI di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat. Adapun terdapat 25 adegan dilakukan oleh tersangka IAW dan RMY. "25 adegan mulai da
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 10:56:16

Disuruh Ngaca Anies, Djarot: Saya Jomblo 6 Bulan, Sesuai Aturan

Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak terima diingatkan eks Gubernur Djarot Saiful Hidayat agar tak lama-lama ngejomblo. Anies bahkan meminta Djarot ngaca sebelum komentar, apa tanggapan Djarot?"No c
 
Jumat, 19 Oktober 2018 | 10:20:45

Jokowi: Tahun Depan Ada Dana Kelurahan dan Operasional Desa

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional D
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 16:33:53

Tiba di Lombok, Jokowi Langsung Pimpin Rapat Rehabilitasi dan Rekonstruksi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Setibanya di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kepala Negara langsung menggelar pertemuan de
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 16:29:20

Sri Mulyani Dilaporkan soal Pose 1 Jari, Kemenkeu: Itu Bukan Kampanye

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu karena pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank di Bali beberapa waktu lalu. Kementerian Keuangan menepis pose itu merupakan bagian dari
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 14:15:07

Polisi Mulai Susun Berkas Kasus Hoax Penganiayaan Ratna Sarumpaet

Jakarta - Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menganalisis seluruh keterangan tersangka Ratna Sarumpaet dan saksi dalam kasus hoax penganiayaan. Penyidik selanjutnya menuangkan kesi
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 14:12:47

Polri: Ada 5 Tembakan ke Gedung DPR, tapi Peluru yang Ketemu 4

JAKARTA ? Kepala Bidang Pusat Balistik Metalurgi Laboratorium Forensik Polri Ulung Kanjaya mengungkapkan bahwa tersangka meletuskan lima kali tembakan ke arah Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta yang mengenai
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:32:01

Status Jadi Istri Siri Irwandi Yusuf Terungkap, KPK Panggil Steffy Burase

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil ulang mantan model cantik Steffy Burase pada hari ini. Sedianya, Steffy akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Gu
 
Kamis, 18 Oktober 2018 | 10:49:57

Ipda Rochmat Ternyata dapat Penghargaan Palsu Mengatasnamakan PBB

Surabaya - Ipda Rochmat Tri Marwoto, anggota Brimob Madiun berprestasi karena menjadi orang tua asuh dari 79 anak baru saja menerima penghargaan dari United Nations Information Centre (UNIC) pada Senin (1
 
Rabu, 17 Oktober 2018 | 13:22:51

Hindari Terulang Peluru Nyasar, Lapangan Tembak Diusulkan Dipindah

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar pengelola Gelora Bung Karno (GBK) memindahkan lokasi  lapangan tembak baru ke tempat lain yang lokasinya jauh dari gedung DPR. Sebagai simbol tert
 
Rabu, 17 Oktober 2018 | 11:23:53

Doa PKS untuk Prabowo: Terus Berani Wujudkan Indonesia Adil Makmur

Jakarta - Capres sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto hari ini berulang tahun ke-67. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera punya doa khusus untuk Prabowo."Untuk Pak Prabowo, sehat selalu. Terus berani dan kok
 
Rabu, 17 Oktober 2018 | 10:16:56

Ultah ke-67, Prabowo Fokus Galang Bantuan untuk Sulteng dan Lombok

Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hari ini genap berusia 67 tahun. Namun Prabowo tidak melakukan perayaan khusus atas hari lahirnya karena mengaku prihatin dengan korban bencana gempa bumi d
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top