iklan Situs
 
Rabu, 25 Oktober 2017 | 07:50:56

Tujuh Isu Krusial Warnai RUU PPMI

Laporan : Joko Prasetiyo

Sebarkan:
Joko Prasetiyo
JAKARTA-Menjelang pengesahan Rancangan Undang - Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017), Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan ada tujuh isu krusial dalam RUU PPMI yang akan  disetujui DPR RI menjadi UU PPMI. Tujuh Isu tersebut menjadi pembeda dibandingkan RUU PPMI sebelumnya.

"Perbedaan undang-undang yang direvisi ini dengan undang-undang sebelumnya adalah adanya tujuh isu krusial," kata Saleh Partaonan Daulay bersama aktivis Migrant Care Siti Badriyah  dalam diskusi Forum Legislasi bertema `Implementasi UU Perlindungan TKI dan Kendalanya`, di media center DPR RI Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurut Saleh, ketujuh isu krusial tersebut meliputi pertama bentuk kelembagaan. Selama ini ada dua lembaga negara  secara khusus mengatur bagaimana penyelenggaraan pelindungan dan penempatan pekerja migran di luar negeri yaitu  Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pada revisi UU ini, dibedakan fungsi dan tugas kedua lembaga tersebut, sehingga tidak tumpang tindih.

"Penggunaan nama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  sudah tepat menurut ahli bahasa, sesuai dengan   ejaan yang benar, " kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah tersebut.

Kedua, RUU PPMI memberi peran besar kepada pemerintah daerah. Selama ini, ketika pekerja migran berangkat ke luar negeri, banyak pemkab tidak mengetahui warganya yang ribuan bekerja di luar negeri. Hal itu disebabkan pemerintah kabupaten tidak pernah dilibatkan sehinga berakibat tidak jelas pendataannya. Nah, di RUU PPMI ini peran pemerintah daerah  dimaksimalkan mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Pendataan yang berjenjang tersebut akan memudahkan untuk menghitung jumlah warganya yang bekerja ke luar negeri. 

Isu ketiga kata Saleh, ada namanya Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA sama semangatnya dengan yang kedua, soal peran pemerintah daerah. Diharapkan LTSA  akan menjadi pusat pelayanan dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  atau seluruh pekerja migran. Selain itu LTSA ini nanti merupakan bagian dari monitoring dari pemberangkatan khususnya di kantong-kantong para pekerja migran 

Ditambahkan Saleh, revisi UU PPMI ini mengatur Kemnaker  sebagai regulator serta BNP2TKI sebagai operator. Kemudian mengamanahkan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada Pemerintah daripada swasta.  Menurutnya peran Pemerintah Daerah, mulai dari desa, kecamatan,  kabupaten, hingga provinsi,  akan ditingkatkan pada seleksi hingga pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pemerintah Daerah harus  bertanggung jawab mendata secara tepat dan memonitor warga  yang menjadi pekerja migran di luar negeri.

Keempat, ada aturan di RUU PPMI ini tentang pelatihan vokasi pelatihan vokasional, latihan keahlian bekerja yaitu di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah atau swasta.  Pemerintah bersama DPR akan memaksimalkan peran dari BLK itu, untuk melatih para tenaga kerja kita supaya ada skillnya. "Jadi kalau datang ke luar negeri skillnya itu hanya untuk katakanlah  untuk merawat orang tua yang ada di luar negeri. Kalau tidak ada keahliannya, tentu saja itu akan menjadi masalah, " ujarnya.

Kelima kata Saleh, revisi UU PPMI juga  mengamanahkan pembentukan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) yang akan menjadi pusat pelayanan dari seluruh TKI atau pekerja migran. LTSA memiliki otoritas  menyetujui atau menolak pengiriman pekerja migran ke luar negeri.  Pengiriman pekerja migran harus sepengetahuan dan tercatat di LPSA dan nantinya  UU PPMI  mengatur soal pelatihan vokasional dan pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK). Jadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, harus berkoordinasi dan meminta izin kepada LPSA untuk mengirimkan pekerja migran ke luar negeri. 

"LPSA akan menilai dan merekomendasi apakah pekerja migran tersebut memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, " katanya. 

Isu keenam menurut Saleh adalah, jaminan sosial tenaga migran Indonesia diamanahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dulu jaminan sosial tenaga migran Indonesia itu dikerjakan oleh konsorsium, asuransi, swasta dan ada 3 konsorsium besar yang bekerja disitu. "Tetapi sekarang melalui undang-undang, Jaminan soal pekerja migran akan diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan," urainya.

"Ketujuh adalah pembiayaan pekerja Migran Indonesia dimana pembiayaan pekerja migran Indonesia  di dalam undang-undang ini tidak lagi membebankan biaya  penempatan kerja migran Indonesia kepada pekerjaannya atau  calon pekerjanya tetapi membebankan kepada calon pemberi kerja, " ujarnya.

Aktivis Migrant Care Siti Badriyah mengapresiasi kemajuan yang telah ditunjukan Komisi IX DPR RI Panja RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia luar negeri yang akan disahkan menjadi UU Rabu (25/10). "Soalnya  lima tahun periode anggota DPR sebelumnya  RUU Pelindungan Pekerja Migran ini  tidak mengalami kemajuan. Insya allah periode lima tahun DPR ini UU Pelindungan Pekerja migrant terwujud," katanya.

Sementara pengamat BPJS Heri Soesanto  memberikan apresiasi RUU PPMI yang akan disahkan pada Rabu (25/10/2017) setelah buruh migran menunggu bertahun-tahun regulasi tersebut.  Heri berharap disahkanya RUU PPMI menjadi UU PPMI, tidak ada lagi persoalan terkait pelindungan buruh migran Indonesia. Menyangkut penempatan buruh migran,  sudah selesai, karena cukup lama prosesnya dan sudah berjalan. 

"Terpenting adalah perlindungan karena di situ bukti negara hadir dan di RUU PPMI ini juga langkah maju karena BPJS ketenagakerjaan sudah mengcover buruh migran. Setidaknya dari empat program BPJS, baru dua berjalan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, " katanya. (jok)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 18 November 2017 | 09:08:03

Hati-Hati, Pria yang Hilang Ereksi Bisa Sebabkan Kondom Tertinggal di Dalam Miss V

KETIKA berhubungan seks, tak jarang pasangan menggunakan kondom. Alasan penggunaan alat kontrasepsi itu berbeda-beda. Namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kondom dapat membawa masalah tertentu, salah
Sabtu, 18 November 2017 | 09:02:23

Liburan ke Pantai Banyu Anjlok, Malang Bisa Dapat Jackpot 3 Tempat Wisata Sekaligus!

MENGULIK keindahan wisata alam yang ada di Indonesia sepertinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Terlebih beberapa tempat wisata memiliki keistimewaannya tersendiri. Pantai Banyu Anjlok di Desa Purwodadi,
Sabtu, 18 November 2017 | 08:59:36

Intip Pesona Pantai Kasap yang Sering Disebut "Raja Ampatnya" Pacitan

INDONESIA memiliki keindahan alam yang tak ada habisnya. Pesona alam Indonesia yang paling banyak menarik pengunjung adalah pantai. Namun, ada yang berbeda dengan Pantai Kasab di Kabupaten Pacitan ini.Pantai Ka
Sabtu, 18 November 2017 | 08:48:20

TIPS LARIS: Lihat Sisi Emosional Pelanggan Anda, Bisa Buat Sukses Penjualan!

JAKARTA - Banyak jenis gaya dan teknik penjualan yang anda ketahui. Namun, apakah anda tahu teknik tersebut berhasil?Hal Ini benar-benar penting pada apa yang sesuai untuk Anda dan produk Anda. Pikirkan apa yan
 
Berita Lainnya
Jumat, 17 November 2017 | 11:18:12

Kemenkumham Serius Tangani Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

JAKARTA - Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan problematika yang yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen serta merugikan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan S
 
Jumat, 17 November 2017 | 11:15:44

Empat Aksi Penyerangan KKB terhadap Aparat Keamanan di Papua

JAKARTA - Dua personel Brimob Polri, Brigadir Firman dan Bripka Yongky Rumte ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua saat berpatroli zona Tembagapura di Mile 69. Satu diantaranya yakni, Brigad
 
Jumat, 17 November 2017 | 09:10:00

Pengamat Sebut Ketegasan Jokowi dalam Penegakan Hukum Jadi Pendongkrak Elektabilitasnya

JAKARTA - Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan ketegasan Presiden Joko Widodo terhadap upaya penegakan hukum korupsi akan meningkatkan elektabilitasnya dalam Pilpres 2019."Presiden harus
 
Kamis, 16 November 2017 | 23:00:57

Pengacara: Setya Novanto Kecelakaan dalam Perjalanan Menuju KPK

JAKARTA - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menyebut kliennya itu akan mendatangi KPK pada malam ini. Namun, menurut Fredrich, Novanto mengalami kecelakaan di perjalanan."Saya ditelepon oleh ajudan, dim
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:50:51

Setya Novanto Hilang, Pengacara: Saya Yakin 100 Persen di Jakarta

Jakarta - Tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto, diburu KPK, namun seolah menghilang karena tak bisa ditemukan. Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, yakin kliennya masih berada di Jakarta
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:46:47

Novanto Diburu KPK, Ical: Golkar Akan Tetap Kuat

Jakarta - Malam tadi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disambangi penyidik KPK di rumahnya. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie kemudian bicara soal masa depan Golkar."Insya Allah Golkar aka
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:31:55

Pengacara: Setya Novanto Bukan Pengecut, Cuma Tak Ikhlas Diperkosa

Jakarta - Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, menegaskan kliennya bukan pengecut. Dia juga yakin Novanto masih berada di Jakarta."Beliau bukan pengecut, cuma beliau tidak ikhlas diperkosa," kata Fredrich
 
Kamis, 16 November 2017 | 08:26:08

Diburu KPK, Setya Novanto Ingin Bertemu Jokowi

Jakarta - Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, kini sedang diburu KPK. Kini Ketua DPR itu ingin bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).Hal ini dinyatakan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, di rumah Nov
 
Rabu, 15 November 2017 | 11:37:55

Berpotensi Picu Berbagai Masalah, Ketum PPP Kritisi Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terhadap Undang-undang (UU) tentang administrasi kependudukan yang mengakom
 
Rabu, 15 November 2017 | 11:35:08

TOP NEWS: Penyanderaan 1.300 Warga Papua Belum Usai, Tindakan Tegas Jadi Harga Mati!

SEBANYAK 1.300 warga Kampung Kimbely dan Kampung Banti di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB). Berbagai langkah tegas pun dikemukakan untuk membeba
 
Rabu, 15 November 2017 | 09:53:26

Pembentukan Dewan Pengawas KPK Mengemuka

Jakarta-Anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan salah satu rekomendasi Pansus Angket KPK mengusulkan dibentuknya Dewan Pengawas KPK sehingga ada
 
Rabu, 15 November 2017 | 08:49:21

Divonis 1,5 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Panjang Kasus Buni Yani

BANDUNG - "Terdakwa terbukti bersalah dan divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara," ucap Ketua Majelis Hakim, M Sapto saat membacakan vonis terhadap Buni Yani dalam sidang perkara penyebaran ujaran kebenc
 
Selasa, 14 November 2017 | 12:03:17

Usut Suap Dirjen Hubla, KPK Periksa Direktur PT Warga Kusuma Jaya

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Warga Kusuma Jaya (PT WKJ), Herlin Wijaya, pada hari ini.Herlin bakal digali keterangannya dalam kapasitas
 
Selasa, 14 November 2017 | 11:43:16

Indeks Kebebasan Pers di Negara Muslim, Indonesia di Bawah Afganistan

JAKARTA - Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan aparat polisi terhadap terhadap jurnalis Okezone Saldi Hermanto di Timika, Papua, menambah daftar catatan buruk kebebasan berekspresi di media sosial. Banyakny
 
Selasa, 14 November 2017 | 10:55:50

Simpatisan ISIS Ditangkap saat Hendak ke Filipina, Kapolda: Perbatasan Sulut Masih Kondusif

MANADAO - Situasi perbatasan di wilayah Sulawesia Utara (Sulut) tetap kondusif menyusul penangkapan seorang pria berinisial DM, warga Lebak, Provinsi Banten. Pria itu ditangkap saat hendak naik kapal cepat Expr
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top