Iklan Sosial
 
Rabu, 25 Oktober 2017 | 07:50:56

Tujuh Isu Krusial Warnai RUU PPMI

Laporan : Joko Prasetiyo

Sebarkan:
Joko Prasetiyo
JAKARTA-Menjelang pengesahan Rancangan Undang - Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10/2017), Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan ada tujuh isu krusial dalam RUU PPMI yang akan  disetujui DPR RI menjadi UU PPMI. Tujuh Isu tersebut menjadi pembeda dibandingkan RUU PPMI sebelumnya.

"Perbedaan undang-undang yang direvisi ini dengan undang-undang sebelumnya adalah adanya tujuh isu krusial," kata Saleh Partaonan Daulay bersama aktivis Migrant Care Siti Badriyah  dalam diskusi Forum Legislasi bertema `Implementasi UU Perlindungan TKI dan Kendalanya`, di media center DPR RI Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurut Saleh, ketujuh isu krusial tersebut meliputi pertama bentuk kelembagaan. Selama ini ada dua lembaga negara  secara khusus mengatur bagaimana penyelenggaraan pelindungan dan penempatan pekerja migran di luar negeri yaitu  Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pada revisi UU ini, dibedakan fungsi dan tugas kedua lembaga tersebut, sehingga tidak tumpang tindih.

"Penggunaan nama Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  sudah tepat menurut ahli bahasa, sesuai dengan   ejaan yang benar, " kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah tersebut.

Kedua, RUU PPMI memberi peran besar kepada pemerintah daerah. Selama ini, ketika pekerja migran berangkat ke luar negeri, banyak pemkab tidak mengetahui warganya yang ribuan bekerja di luar negeri. Hal itu disebabkan pemerintah kabupaten tidak pernah dilibatkan sehinga berakibat tidak jelas pendataannya. Nah, di RUU PPMI ini peran pemerintah daerah  dimaksimalkan mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Pendataan yang berjenjang tersebut akan memudahkan untuk menghitung jumlah warganya yang bekerja ke luar negeri. 

Isu ketiga kata Saleh, ada namanya Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA sama semangatnya dengan yang kedua, soal peran pemerintah daerah. Diharapkan LTSA  akan menjadi pusat pelayanan dari seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  atau seluruh pekerja migran. Selain itu LTSA ini nanti merupakan bagian dari monitoring dari pemberangkatan khususnya di kantong-kantong para pekerja migran 

Ditambahkan Saleh, revisi UU PPMI ini mengatur Kemnaker  sebagai regulator serta BNP2TKI sebagai operator. Kemudian mengamanahkan peran dan tanggung jawab lebih besar kepada Pemerintah daripada swasta.  Menurutnya peran Pemerintah Daerah, mulai dari desa, kecamatan,  kabupaten, hingga provinsi,  akan ditingkatkan pada seleksi hingga pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pemerintah Daerah harus  bertanggung jawab mendata secara tepat dan memonitor warga  yang menjadi pekerja migran di luar negeri.

Keempat, ada aturan di RUU PPMI ini tentang pelatihan vokasi pelatihan vokasional, latihan keahlian bekerja yaitu di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah atau swasta.  Pemerintah bersama DPR akan memaksimalkan peran dari BLK itu, untuk melatih para tenaga kerja kita supaya ada skillnya. "Jadi kalau datang ke luar negeri skillnya itu hanya untuk katakanlah  untuk merawat orang tua yang ada di luar negeri. Kalau tidak ada keahliannya, tentu saja itu akan menjadi masalah, " ujarnya.

Kelima kata Saleh, revisi UU PPMI juga  mengamanahkan pembentukan Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) yang akan menjadi pusat pelayanan dari seluruh TKI atau pekerja migran. LTSA memiliki otoritas  menyetujui atau menolak pengiriman pekerja migran ke luar negeri.  Pengiriman pekerja migran harus sepengetahuan dan tercatat di LPSA dan nantinya  UU PPMI  mengatur soal pelatihan vokasional dan pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK). Jadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, harus berkoordinasi dan meminta izin kepada LPSA untuk mengirimkan pekerja migran ke luar negeri. 

"LPSA akan menilai dan merekomendasi apakah pekerja migran tersebut memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri, " katanya. 

Isu keenam menurut Saleh adalah, jaminan sosial tenaga migran Indonesia diamanahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dulu jaminan sosial tenaga migran Indonesia itu dikerjakan oleh konsorsium, asuransi, swasta dan ada 3 konsorsium besar yang bekerja disitu. "Tetapi sekarang melalui undang-undang, Jaminan soal pekerja migran akan diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan," urainya.

"Ketujuh adalah pembiayaan pekerja Migran Indonesia dimana pembiayaan pekerja migran Indonesia  di dalam undang-undang ini tidak lagi membebankan biaya  penempatan kerja migran Indonesia kepada pekerjaannya atau  calon pekerjanya tetapi membebankan kepada calon pemberi kerja, " ujarnya.

Aktivis Migrant Care Siti Badriyah mengapresiasi kemajuan yang telah ditunjukan Komisi IX DPR RI Panja RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia luar negeri yang akan disahkan menjadi UU Rabu (25/10). "Soalnya  lima tahun periode anggota DPR sebelumnya  RUU Pelindungan Pekerja Migran ini  tidak mengalami kemajuan. Insya allah periode lima tahun DPR ini UU Pelindungan Pekerja migrant terwujud," katanya.

Sementara pengamat BPJS Heri Soesanto  memberikan apresiasi RUU PPMI yang akan disahkan pada Rabu (25/10/2017) setelah buruh migran menunggu bertahun-tahun regulasi tersebut.  Heri berharap disahkanya RUU PPMI menjadi UU PPMI, tidak ada lagi persoalan terkait pelindungan buruh migran Indonesia. Menyangkut penempatan buruh migran,  sudah selesai, karena cukup lama prosesnya dan sudah berjalan. 

"Terpenting adalah perlindungan karena di situ bukti negara hadir dan di RUU PPMI ini juga langkah maju karena BPJS ketenagakerjaan sudah mengcover buruh migran. Setidaknya dari empat program BPJS, baru dua berjalan yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, " katanya. (jok)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 22 Juli 2018 | 15:33:56

IPK Riau Gelar Acara Silaturahmi di Kabupaten Siak, Siap Kawal dan Dukung Pembangunan Se-Riau

SIAK - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Kabupaten Siak, Ikatan Pemuda Karya (IPK) Se-Provisnsi Riau menggelar acara silaturahmi di Kabupaten Siak ahad (22/7/2018) dengan tema "IPK berkarya nyata untuk membangun P
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:58:40

Akhirnya si Penghina Etnis Batak di Facebook, Faisal Abdi Berhasil Ditangkap Polda Sumut

MEDAN - Subdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumut dikabarkan telah menangkap Faisal Abdi alias Bombay alias Memet.Ia ditangkap dari rumah mertunya di komplek PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Buntu Bedimbar, Tanj
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:47:54

Melihat dari Dekat Kecanggihan Helikopter Apache AH-64 Milik TNI AD

SEMARANG - Puluhan orang tidak ingin ketinggalan untuk mengabadikan moment saat melihat dari dekat deretan Helikopter Apache AH-64 milik TNI Angkatan Darat (TNI-AD) yang terparkir di hanggar Skadron-11/Serbu, P
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:40:03

Bupati H. Syamsuar Lepas Pawai Takruf MTQ Kabupaten Siak ke XVIII

SIAK - Bupati Siak H. Syamsuar yang di dampingi oleh Wakil Bupati Siak H. Alfedri beserta istri secara resmi melepas pawai takruf, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Siak ke XVIII di desa Tualang
 
Berita Lainnya
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:47:33

KPK Geledah Rumah Bupati Labuhanbatu di Medan

JAKARTA - Pasca melakukan operasi tanggap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Kota Medan, Sabtu (21/7/2018), dalam penyidikan kasus suap pro
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:28:59

Respons Menkumham Yasonna soal Penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin

Jakarta - KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen terkait dugaan suap. Penangkapan itu dilakukan pada Minggu dini hari tadi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengamini a
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:23:44

Istri Koruptor Terseret KPK: Inneke Koesherawati hingga Evy Gatot

Jakarta - Keluarga, khususnya para istri terpidana koruptor, tak jarang ikut terseret dalam kasus yang menjerat suami mereka. Ada campur tangan yang melibatkan para istri ini demi memuluskan jalan s
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:57:38

Kalapas Sukamiskin diciduk KPK, Kepala Kemenkumham Jabar segera tunjuk Plh

Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, Indro Purwoko membenarkan bahwa KPK telah datang ke Lapas Sukamiskin pada Sabtu (21/7) dinihari. Namun dia tidak menyebutkan siapa saja orang yan
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 13:14:36

Kalapas Sukamiskin yang Ditangkap KPK Baru Menjabat 4 Bulan

BANDUNG - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Wahid Husen diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam jual beli izin kelu
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 10:47:46

OTT Kalapas Sukamiskin, KPK Amankan Duit, Valas dan Kendaraan

Jakarta - Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen kena OTT KPK. Tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait penangkapan. "Uang tunai rupiah dan valas yang sedang dihitung serta kendaraan juga diamankan seba
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 10:29:30

KRI Dewa Ruci Akan Bawa Obor Asian Games 2018 di Perairan Makassar

Makassar - Kirab Obor Asian Games 2018 di kota Makassar akan berlangsung berbeda dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan prosesi kirab api obor Asian Games di kota Makassar akan di awali dari laut Makassar
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:51:30

KPK Geledah Pendopo dan Kantor Bupati Labuhanbatu

JAKARTA - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian penggeledahan di dua tempat terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek tahun anggaran 2018 di Labuhanbatu, Sumater
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:41:55

Bertemu Pejabat Singapura, Ketua MPR Sampaikan Kondisi Politik RI

Jakarta - Wakil Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean, mengunjungi Indonesia selama 3 hari. Dalam kunjungannya, Teo Chee Hean menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Duta Besar Singapura untu
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:15:43

Usut Dugaan Korupsi, Polisi akan Periksa Kontraktor Rehab Sekolah

Jakarta - Pengusutan dugaan korupsi dalam proyek rehab sekolah di DKI Jakarta terus berlanjut. Selain memeriksa kepala suku dinas pendidikan, polisi juga akan meminta keterangan dari kontraktor yang menge
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:09:27

Soal Utang BUMN, Fahri Salahkan DPR Tolak Rini Soemarno Rapat

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bicara soal menumpuknya utang BUMN. Menurut Fahri, salah satu penyebabnya lantaran Menteri BUMN Rini Soemarno dilarang hadir ke DPR."Ini efek dari Rini Soemarno dilara
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:02:50

Agar tak bebani BUMN, Fahri minta Jokowi cari sumber lain danai Timses

Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Ali Mochtar Ngabalin menjadi anggota dewan komisaris Angkasa Pura I menggantikan Selby Nugraha Rahman. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding itu cara Presiden Joko Wi
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 13:34:32

Retno Bertemu Menlu Brunei Bahas Terorisme hingga Perlindungan WNI

Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menerima kunjungan Menlu dan Perdagangan II Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof. Perlindungan pekerja hingga soal terorisme dibahas dalam per
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:55:00

PP Muhammadiyah Tak Ikut Campur Musyawarah Ulama Bahas Pilpres

Jakarta - PP Muhammadiyah menegaskan tak akan ikut campur dalam musyawarah ulama yang akan membahas Pilpres 2019. Persoalan politik praktis dinilai bukan menjadi ranah Muhammadiyah."Kalau seperti itu (ada
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:29:03

Maruf Amin Bicara Istimewanya Islam Indonesia

Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin meminta rakyat Indonesia wajib menjaga keutuhan NKRI berdasarkan kesepakatan melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepaka
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top