iklan Situs
 
Rabu, 13 September 2017 | 08:51:57
Nasional

Keluarga Debora Ungkap Sejumlah Kebohongan dalam Keterangan Resmi Mitra Keluarga

Sebarkan:
okezone.com

JAKARTA - Keluarga Tiara Debora Simanjorang mengungkap sejumlah kebohongan dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.

Brigaldo Sinaga, perwakilan dari keluarga Debora mengatakan, terdapat beberapa poin yang mereka sebut sebagai kebohongan dalam rilis Mitra Keluarga.

Menurut Brigaldo, kebohongan itu meliputi pernyataan Mitra Keluarga yang menyebut Debora mengalami kondisi gizi buruk dan penyakit jantung bawaan atau patent ductus arteriosus (PDA).

"Awalnya sih kita ingin menjadikan ini bukan untuk cari sensasi atau apa ya. Tapi respons rumah sakit kami kira tidak memiliki itikad baik, dimana poin dua dan tiga menggiring opini publik untuk menyalahkan pihak keluarga," kata Brigaldo di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Brigaldo menjelaskan, pihaknya memiliki sejumlah bukti berupa rekam medis yang dapat menunjukkan tidak ada indikasi gizi buruk apalagi PDA pada diri Debora.

"Sebenarnya Ananda itu anak yang sehat. Ada rekam medik di RSU Cengkareng, diperiksa dokter spesialis, dokter Iskandar. Tidak ada rekomendasi dokter yang bilang ini gizi buruk. Normal. Tidak mengalami masalah," tutur Brigaldo.

"Pada rekam medik tanggal 5 agusus juga sudah oke. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter spesialis. Jadi tidak ada masalah PDA," sambungnya.

Selain terkait kondisi kesehatan Debora, Brigaldo juga mengatakan pernyataan Mitra Keluarga yang menyebut orang tua Debora menolak pembiayaan sebagai sebuah kebohongan.

Menurut Brigaldo, betul memang orang tua Debora mengajukan penangguhan biaya, namun, penangguhan itu terkait dengan uang muka perawatan di Pedriatic Intensive Care Unit (PICU), bukan penangguhan terhadap keseluruhan biaya perawatan.

Namun, permohonan penangguhan itu justru ditolak oleh Mitra Keluarga. Mitra Keluarga justru mengatakan, orang tua Debora setidaknya harus membayar sebesar Rp 11 juta rupiah sebagai uang muka perawatan.

"Dikatakan menolak biaya itu tidak benar. Malah keluarga cepat-cepat pulang mengambil ATM pagi-pagi buta. Cuma mereka memohon-mohon (penangguhan) memang, karena uang yang ada di ATM cuma Rp 5 juta. Itu dikatakan tidak cukup. Itu diwajibkan membayar Rp 11 juta baru dipindah ke PICU," tutur Brigaldo.

(okezone.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 21 Januari 2018 | 17:11:36

Berideologi Pancasila, Indonesia Tak Boleh Legalisasi UU LGBT & Perkawinan Sejenis

JAKARTA - Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Dr. Ahmad Basarah menilai pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebutkan adanya lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan L
Minggu, 21 Januari 2018 | 17:08:29

Baleg DPR Bantah Pernyataan Zulhas soal Adanya 5 Parpol Pro LGBT

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo membantah pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang menyatakan adanya lima fraksi partai politik di DPR yang mendo
Minggu, 21 Januari 2018 | 10:51:34

Rekayasa Bom Palsu demi Rating, 7 Kru TV Ditangkap di Bandara AS

New Jersey - Tujuh anggota kru televisi ditangkap di sebuah bandara Amerika Serikat. Mereka diamankan petugas bandara setelah berupaya memfilmkan penyelundupan bom palsu melalui sistem keamanan bandara. P
Sabtu, 20 Januari 2018 | 11:50:46

6 Tahun Latihan Keras, Remaja Ini Mengklaim Siap Hadapi Kiamat

New Hampshire - Seorang remaja di Amerika Serikat (AS) mengklaim telah melatih diri selama enam tahun untuk bersiap menghadapi kiamat. Dilansir dari laman Mirror.co.uk, remaja bernama Alex Mason itu mer
 
Berita Lainnya
Minggu, 21 Januari 2018 | 17:11:36

Berideologi Pancasila, Indonesia Tak Boleh Legalisasi UU LGBT & Perkawinan Sejenis

JAKARTA - Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Dr. Ahmad Basarah menilai pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebutkan adanya lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan L
 
Minggu, 21 Januari 2018 | 17:08:29

Baleg DPR Bantah Pernyataan Zulhas soal Adanya 5 Parpol Pro LGBT

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo membantah pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang menyatakan adanya lima fraksi partai politik di DPR yang mendo
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:30:44

Jabat Ketua DPR, KPK Imbau Bamsoet Perbarui Laporan Harta Kekayaannya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk segera memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sebab, Bamsoet sudah menduduki
 
Sabtu, 20 Januari 2018 | 10:25:21

171 Perusahaan Media Lolos Verifikasi Faktual Dewan Pers

JAKARTA Dewan Pers menyatakan 171 perusahaan media lolos verifikasi administrasi dan faktual selama 2017. Rinciannya adalah media cetak sebanyak 101, media televisi 22, media online 40 dan media radio d
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 12:28:09

KPK Periksa Eks Ketua Komisi II DPR Chairuman Terkait Korupsi E-KTP

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP. Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa un
 
Rabu, 17 Januari 2018 | 10:06:56

Siapa Saja yang Kena Reshuffle dan Masuk Kabinet Jokowi Pagi Ini?

JAKARTA - Pengumuman reshuffle Menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilaksanakan pagi ini, Rabu (17/1/2018). Sejumlah nama yang diganti serta nama-nama yang masuk ke Kabinet beredar. S
 
Selasa, 16 Januari 2018 | 13:29:39

Zulkifli Hasan Dukung Doktor Pancasila Jabat Wakil Ketua MPR

JAKARTA-Gonjang-ganjing revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang tarik-menarik soal pimpinan MPR/DPR RI di DPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan senang kalau PDI Perjuangan akan mengajukan Ketua FPDIP MP
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:26:26

Pengusungan Calon dari TNI/Polri di Pilkada Dianggap Kegagalan Parpol Lakukan Kaderisasi

JAKARTA Banyaknya partai politik (parpol) yang mengusung perwira tinggi (Pati) di kalangan TNI dan Polri untuk maju di Pilkada Serentak 2018 dinilai sebagai bentuk kegagalan dalam pengaderan."Tentunya ada fak
 
Minggu, 14 Januari 2018 | 07:22:14

Dinilai Salah Gunakan Profesi, KPK Jerat Fredrich dan Bimanesh

JAKARTA Aktivis antikorupsi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penahanan terhadap pengacara Fredrich Yunadi dan penersangkaan terhadap Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta, Biman
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:56:06

9 Bulan Berlalu, Novel Baswedan Tak Kunjung Mendapat Keadilan

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, Kepolisian tidak sungguh-sungguh mengusut kasus teror fisik terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Pasalnya, hingg
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:49:51

Rekan Fredrich Yunadi Akui Ada di RS Permata Hijau Sebelum Setnov Kecelakaan

JAKARTA - Anak buah Fredrich Yunadi, Achmad Rudyansyah ‎mengakui sedang berada di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jakarta sebelum Setya Novanto (Setnov) kecelakaan. Saat itu, dirinya sedang mengece
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 11:45:42

Tiba di KPK, Fredrich Yunadi Bungkam

JAKARTA - Pengacara Fredrich Yunadi menolak berkomentar setibanya‎ di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada malam hari ini. Fredrich sendiri tiba di Gedung KPK sekira pukul 00.
 
Sabtu, 13 Januari 2018 | 07:00:32

Miliki Bukti Halangi Penyidikan Setnov, Dasar KPK Tangkap Fredrich Yunadi

JAKARTA - KPK menegaskan pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap Fredrich Yunadi. Alasan penangkapan itu dilakukan KPK karena diduga Fredrich diyakini telah melakukan tindakan hukum dengan menghalang-hala
 
Rabu, 3 Januari 2018 | 12:38:48

KPK Pede Majelis Hakim Tolak Eksepsi Setya Novanto

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menolak eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa kasus korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov)
 
Kamis, 28 Desember 2017 | 18:01:39

Ketua MPR : Pilih Pemimpin Karena Uang, Tak Akan Berkah

JAKARTA-Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengingatkan agar masyarakat tak salah memilih calon pemimpin dalam pilkada 2018 mendatang. Sebagai bangsa berdaulat, rakyat diminta memilih pemimpin berdasarkan uang. Sebab
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top