iklan Situs
 
Kamis, 12 Januari 2017 | 06:22:20
Nasional

Habib Rizieq Mengadu Soal Kriminalisasi Ulama Kepada Pimpinan DPR

sumber:tribunnews.com

Sebarkan:
tribunnews.com
Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.
JAKARTA - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bersama tokoh-tokoh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bertemu pimpinan DPR.

Kedatangan Habib Rizieq dan sejumlah tokoh diterima Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon serta anggota Komisi III, Muhammad Syafii.

Kedatangan mereka membicarakan sejumlah hal.

Pertama, mereka merasa ada kriminalisasi dan penegakan hukum yang cenderung tebang pilih.

Sejumlah laporan menguap begitu saja dan tidak ditindaklanjuti, sedangkan sejumlah laporan lainnya diproses secara cepat dan tanggap, seperti laporan terhadap dia dan beberapa tokoh agama.

"Singkat saja, yang saya laporkan (kepada DPR) adalah kriminalisasi ulama dan itu yang kami tidak terima," kata Rizieq seusai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Untuk itu, ia meminta peran dari DPR RI untuk bisa mengomunikasikan persoalan tersebut dalam rangka penegakan hukum.

Rizieq sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas isi ceramahnya yang menyebutkan logo Bank Indonesia mirip dengan logo palu arit Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Rizieq, kemiripan logo BI dengan PKI itu tak hanya menyampaikan klarifikasi, tetapi juga harus bertanggung jawab atas persoalan itu.

"Maka itu, kita dorong persoalan ini ke DPR agar segera bisa diatasi. Karena ini persoalan simbol, bukan persoalan main-main," ujar Rizieq.

Rizieq menyebutkan, simbol mirip logo PKI itu telah dilarang dalam Tap MPR Nomor 5 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 107.

"Saya pikir enggak mungkinlah polisi tidak tahu pasal-pasal tersebut," tuturnya (tribunnews.com)

Sementara itu, Fadli Zon memastikan bahwa laporan Rizieq dan GNPF akan dicatat dan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku serta melakukan kajian terkait kriminalisasi yang dirasakan Habib Rizieq.

"Bisa kami langsung menyampaikan pada pihak-pihak terkait, misalnya pemerintah atau instansi terkait maupun Komisi III," kata Fadli.

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 14 Desember 2017 | 21:50:56

Divonis Hukuman Mati, Erijek Tetap Santai dan Menolak Dipeluk Ibu

BENGKALIS – Seperti sudah tahu putusan yang akan diterimanya, Eri Kusnadi alias Erijek yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Bengkalis terlihat santai dan tidak ada penyesalan di raut wajahnya. 
Kamis, 14 Desember 2017 | 21:46:34

Erijek, Bandar Narkoba Bengkalis ini Akhirnya Divonis Mati

BENGKALIS – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Eri Kusnadi alias Erijek dalam sidang yang digelar, Kamis (14/12/2017) sore di pengadilan ne
Kamis, 14 Desember 2017 | 21:41:38

Pelantikan 6 Kades Gaung, Bupati Inhil Berpesan Untuk Fokus Jalankan Amanah

GAUNG - Pada kegiatan pelantikan 6 (enam) orang Kepala Desa (Kades) Kecamatan Gaung, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan berpesan untuk berfokus menjalankan amanah pembangunan melalui program -
Kamis, 14 Desember 2017 | 19:22:46

Gas Elpiji 3 Kg Mahal, Fokus Ornop Minta Penegak Hukum dan Pemkab Ambil Tindakan

TEMBILAHAN - Sekjen Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Indragiri Hilir, Indra Gunawan, meminta aparat penegak hukum dan Pemkab Inhil segera untuk menertibkan harga penjualan elpiji 3 kilog
 
Berita Lainnya
Rabu, 13 Desember 2017 | 21:18:55

Ternyata Penyebar Hoax Pertama Tentang Panglima TNI Berasal Dari Petinggi BPK RI

PEKANBARU-Berita Hoax atau berita bohong yang dalam beberapa hari ini menjadi perbincangan hangat masyarakat luas, terutama bagi para netizen, terkait dengan identitas Istri dari Marsekal Hadi Tjahjanto selaku
 
Rabu, 13 Desember 2017 | 15:58:25

KPK Minta Setnov Kooperatif dan Buktikan Sangkalannya di Sidang E-KTP

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Setya Novanto untuk kooperatif menjalani sidang perdananya dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2013. Juru Bicara KP
 
Rabu, 13 Desember 2017 | 15:53:16

Setya Novanto Tolak Diperiksa Dokter Umum RSPAD

JAKARTA - Ketua DPR RI non-aktif, Setya Novanto menolak diperiksa oleh dokter umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Padahal, dokter dari RSPAD tersebut merupakan dokter permintaanny
 
Selasa, 12 Desember 2017 | 19:10:52

GMNI Cabang Pekanbaru Gelar Aksi Solidaritas Tolak Pembangunan Nyia

PEKANBARU - Sekitar 50 orang lebih Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pekanbaru, menggelar aksi damai solidaritas Kulon Progo. Aksi ini berkaitan dengan penolakan
 
Senin, 11 Desember 2017 | 15:09:38

Bila Sudah Terkena Virus Difteri, Ini Cara Penyembuhannya

JAKARTA - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, untuk masyarakat yang sudah terkena penyakit difteri, mereka tak bisa lagi disembuhkan dengan cara vaksin. Kata dia, salah satu solusinya harus diberik
 
Senin, 11 Desember 2017 | 15:07:39

Dalami Korupsi BLBI, KPK Panggil Mantan Menkeu Kwik Kian Gie

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Kwik Kian Gie terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
 
Sabtu, 9 Desember 2017 | 17:27:29

Setya Novanto Dikabarkan Mundur, Azis Syamsuddin Jadi Ketua DPR?

JAKARTA - Beredar kabar Fraksi Partai Golkar telah menunjuk Azis Syamsudin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Informasi ini disampaikan Koordinator Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia
 
Kamis, 7 Desember 2017 | 17:18:23

Dengan Mata Berkaca-kaca, Gatot Nurmantyo Berpamitan ke Prajurit Kopassus

JAKARTA - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan pengarahan sekaligus berpamitan kepada prajurit Kopassus di Gedung Balai Komando, Cijantung, Jakarta Timur. Gatot
 
Rabu, 6 Desember 2017 | 09:55:52

Pengganti Panglima TNI Dipersiapkan Menghadapi Tahun Politik

JAKARTA - Presiden RI Ir. Joko Widodo telah menentukan calon pengganti Panglima TNI dan telah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. Tantangan tugas ke depan tidaklah mudah yaitu menghadapi tah
 
Rabu, 6 Desember 2017 | 09:21:15

Fredrich Yunadi Geram Dipaksa KPK Saksikan Pelimpahan Berkas Setya Novanto

JAKARTA – Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, geram setelah diminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyaksikan pelimpahan berkas penyidikan kliennya ke tahap penuntutan. Sebab,
 
Selasa, 5 Desember 2017 | 21:22:43

Mutasi Jabatan 85 Pati, Pangkostrad Pensiun Dini

JAKARTA- Mutasi Jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena i
 
Selasa, 5 Desember 2017 | 12:02:43

KPK Segera Panggil Gubernur Jambi Zumi Zola di Kasus Suap Pengesahan RAPBD

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jambi, Zumi Zola dalam kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD, Provinsi Jambi, Jambi, anggaran 2018. Kabag Pe
 
Selasa, 5 Desember 2017 | 11:54:07

Penghina Presiden Jokowi di Facebook Ditangkap Polisi

JAKARTA - Bareskrim Polri menangkap seorang pria bernama Cahyo Gumilar (40) di Pamulang, Tangerang Selatan, lantaran diduga telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di m
 
Senin, 4 Desember 2017 | 15:07:01

Ini Sosok Calon Tunggal Panglima TNI

JAKARTA — Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.
 
Sabtu, 2 Desember 2017 | 16:43:57

KPK Terima Pengembalian Uang Ratusan Juta Hasil Suap Pengesahan RAPBD Jambi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang hasil dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi 2018.Uang tersebut dikembalikan dari seorang p
 
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
Top