iklan Situs
 
Kamis, 12 Januari 2017 | 06:22:20
Nasional

Habib Rizieq Mengadu Soal Kriminalisasi Ulama Kepada Pimpinan DPR

sumber:tribunnews.com

Sebarkan:
tribunnews.com
Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.
JAKARTA - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bersama tokoh-tokoh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bertemu pimpinan DPR.

Kedatangan Habib Rizieq dan sejumlah tokoh diterima Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon serta anggota Komisi III, Muhammad Syafii.

Kedatangan mereka membicarakan sejumlah hal.

Pertama, mereka merasa ada kriminalisasi dan penegakan hukum yang cenderung tebang pilih.

Sejumlah laporan menguap begitu saja dan tidak ditindaklanjuti, sedangkan sejumlah laporan lainnya diproses secara cepat dan tanggap, seperti laporan terhadap dia dan beberapa tokoh agama.

"Singkat saja, yang saya laporkan (kepada DPR) adalah kriminalisasi ulama dan itu yang kami tidak terima," kata Rizieq seusai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Untuk itu, ia meminta peran dari DPR RI untuk bisa mengomunikasikan persoalan tersebut dalam rangka penegakan hukum.

Rizieq sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas isi ceramahnya yang menyebutkan logo Bank Indonesia mirip dengan logo palu arit Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Rizieq, kemiripan logo BI dengan PKI itu tak hanya menyampaikan klarifikasi, tetapi juga harus bertanggung jawab atas persoalan itu.

"Maka itu, kita dorong persoalan ini ke DPR agar segera bisa diatasi. Karena ini persoalan simbol, bukan persoalan main-main," ujar Rizieq.

Rizieq menyebutkan, simbol mirip logo PKI itu telah dilarang dalam Tap MPR Nomor 5 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 107.

"Saya pikir enggak mungkinlah polisi tidak tahu pasal-pasal tersebut," tuturnya (tribunnews.com)

Sementara itu, Fadli Zon memastikan bahwa laporan Rizieq dan GNPF akan dicatat dan diteruskan sesuai mekanisme yang berlaku serta melakukan kajian terkait kriminalisasi yang dirasakan Habib Rizieq.

"Bisa kami langsung menyampaikan pada pihak-pihak terkait, misalnya pemerintah atau instansi terkait maupun Komisi III," kata Fadli.

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 16 Oktober 2017 | 22:28:00

Panglima TNI : Jiwa Raga TNI Untuk Kokohnya NKRI

MAKASAR - Jiwa raga Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) diabadikan untuk tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),  menjaga keutuhan, kedaulatan  dan serta keselamatan bangsa Ind
Senin, 16 Oktober 2017 | 22:15:58

Hutan Sudah Berubah Jadi Kebun Sawit, Kasi Gakkum KLHK Sebut Masih Diselidiki

PINGGIR - Ribuan hektar kawasan hutan Suaka Margasatwa Balai Raja yang berada di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit. Namun pihak Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) Kemen
Senin, 16 Oktober 2017 | 21:03:53

Edy Harianto Sindrang Tutup Turnamen Sepakbola Rekat Cup II 2017 di Enok

TEMBILAHAN - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Inhil, HM Wardan yang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah (PD) Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Inhil Edy Harianto Sindrang menutup secar
Senin, 16 Oktober 2017 | 20:55:10

Pemkab Inhil Diminta Ekspose Potensi Kelapa Secara Kontinyu Oleh Tim Nawacita Presiden Jokowi

TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk melakukan ekspose potensi kelapa secara kontinyu oleh tim Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Focus Group Dis
 
Berita Lainnya
Senin, 16 Oktober 2017 | 15:20:10

MPR Akan Bersinergi Dengan UKP PIP Melaksanakan Sosialisasi

JAKARTA- Pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) oleh Presiden Joko Widodo, akan melengkapi tugas pokok yang selama ini sudah dilakukan  MPR dalam melaksanakan sosialisasi Em
 
Senin, 16 Oktober 2017 | 15:15:24

Panglima TNI : Tutup Celah Korupsi di Lingkungan TNI

JAKARTA- Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen dalam menutup celah korupsi di lingkungan TNI, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara. Peran pengawasan dan pemeriksaan kepada Kuasa Pengguna Angga
 
Jumat, 13 Oktober 2017 | 16:31:45

Panglima TNI Resmikan Satuan Siber TNI

JAKARTA-Sebagai bagian dari Institusi TNI, Satuan Siber (Satsiber) TNI dituntut untuk mampu menjamin terwujudnya ketahanan Siber TNI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Demikian dikatakan Pangli
 
Jumat, 13 Oktober 2017 | 16:28:41

Hadir di Tengah Masyarakat, Ekspedisi NKRI Realisasikan Nawa Cita

MERAUKE-Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan Subkorwil-3/ Merauke kembali hadir di tengah masyarakat. Setelah sebelumnya menggelar pengobatan massal di Kp. Wasur, Tim Ekspedisi NKRI hadir di Kp. Kamangi,
 
Jumat, 13 Oktober 2017 | 16:21:08

Panglima TNI : Kearifan Lokal dan Budaya Daerah Harus Dimunculkan Kembali

JAKARTA-Saat ini kearifan lokal yang dimiliki Indonesia  harus dimunculkan kembali karena bangsa ini bisa merdeka dengan kearifan lokal dan budaya daerah gotong-royong yang merupakan ciri khas Indonesia.&n
 
Jumat, 13 Oktober 2017 | 16:11:31

PDIP Tagih Janji Zulkifli Hasan dan Setya Novanto

JAKARTA-Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menagih janji Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPR Setya Novanto untuk meletakkan jabatannya sesuai janji dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 2014 lalu.Kedua
 
Jumat, 13 Oktober 2017 | 16:08:41

Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

JAKARTA-Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jakarta
 
Jumat, 13 Oktober 2017 | 11:57:07

Ketua MPR Minta Umat Islam Tingkatkan Kemampuan Wirausaha

JAKARTA-Ketua MPR Zulkifli Hassan menegaskan umat Islam harus meningkatkan kemampuan wirausaha untuk meraih kekuasaan politik. Langkah tersebut mesti diterapkan umat islam selain menjaga persatuan dan men
 
Rabu, 11 Oktober 2017 | 22:29:47

Kapuspen TNI : 5.932 Butir Amunisi Tajam Milik Polri Dipindahkan Ke Mabes TNI

JAKARTA-Melanjutkan penjelasan Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto tanggal 6 Oktober 2017 dan sebelumnya juga disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto tentang amunisi milik Polri, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wur
 
Selasa, 10 Oktober 2017 | 12:07:13

Blak-blakan mantan menteri era SBY di pusaran kasus e-KTP

Mantan Menteri Dalam Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP. Gamawan Fauzi menepis terkait adanya bagi-bagi uang dalam proyek pengadaan e-KTP.D
 
Sabtu, 7 Oktober 2017 | 16:14:28

Panglima TNI Lantik Kenaikan Pangkat 8 Pati TNI

JAKARTA-Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima laporan korps dan melantik kenaikan pangk
 
Jumat, 6 Oktober 2017 | 09:32:00

Herman Khaeron Sebut Ada Empat Penopang Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengungkapkan ada empat aspek yang menjadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni investment, Government spending, consumption, dan kinerja ekspor. Keempat
 
Kamis, 5 Oktober 2017 | 23:56:21

Korem 031/Wb Gelar Upacara HUT TNI ke 72, Bersama Rakyat TNI Kuat

PEKANBARU - Tepat 45 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, yaitu pada tanggal 5 Oktober 1945 disusunlah organisasi kemiliteran yang berasal dari laskar-laskar pejuang yang sebelumnya mer
 
Kamis, 5 Oktober 2017 | 15:21:35

Bakamla RI Amankan Pemulangan Tahanan Vietnam

BATAM-Bakamla RI  bersama TNI AL dan KKP mengamankan pemulangan 239 ABK berkewarganegaraan Vietnam berstatus non justisia (bukan tersangka) melalui jalur laut, serah terima dilaksanakan oleh KN 4806 Belut
 
Rabu, 4 Oktober 2017 | 16:48:31

Jajaran TNI Ziarah ke Taman Pahlawan Kusuma Dharma

PEKANBARU - Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil dari perjuangan yang dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia semenjak zaman kolonial. Bangsa yang besar adalah bangsa yang meghargai jasa Pahlawanny
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top