iklan Situs
 
Senin, 9 Januari 2017 | 11:05:44
Nasional

Telisik Korupsi Bakamla, KPK Panggil 11 Orang

Sumber: Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
ilustrasi

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengadaan alat satelit monitoring. Oleh sebab itu, penyidik KPK menjadwalkan memeriksa 11 saksi dalam kasus ini.

Mereka adalah, Anggota (koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut, Ervida, Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016, Leni Marlena, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan, W. S. Purwoko.

Kemudian, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Dikki Triwasananda, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Y. M. V Niko, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla RI, Insan Aulia.

Selain itu, KPK juga memanggil Anggota (koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla, Juli Amar,

Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Tuti Ida Halida.

Lalu, Koordinator Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Rizkal,

Kepala Pusat Pengelola Informasi Marabahaya Laut, Arief Meidiyanto, dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut, Numala Imaniyah.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)," kata Juru Bicara Febri saat dikonfirmasi, Senin (9/1/2017).

Untuk saat ini, KPK baru menetapkan empat tersangka dalam proyek pengadaan satelit monitoring senilai Rp200 miliar itu, yakni yakni Eko Susilo Hadi‎, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmansyah serta dua anak buahnya, Hardi Stefanus,‎ dan Muhammad Adami Okta.

Selain empat tersangka dari KPK, Puspom TNI turut menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan sistem keamanan tersebut. Dengan demikian ada lima tersangka dalam kasus suap tersebut.

Puspom TNI pun telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menggeledah rumah Bambang. Dari hasil penggeledahan di rumah Bambang, turut diamankan uang sebesar SGD80 ribu dan USD15 ribu. Namun, sebagian uang tersebut telah digunakan oleh Bambang.(okezone.com)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 25 Mei 2017 | 00:07:14

Begini Kondisi Potongan Tubuh Bagian Atas Korban Bom Kampung Melayu

JAKARTA-Pasca ledakan di Terminal Trans Jakarta Kampung Melayu Jakarta Timur Rabu 24/5 sekira pukul 21.00 Wib tadi malam, dua korba tewas.Salah satu korban tewas yang diduga pelaku bom bunuh diri itu,  dik
Rabu, 24 Mei 2017 | 22:35:53

Berangkat Dari Rumah Mencari Bakau, Warga Mandah Ini Dinyatakan Hilang

MANDAH - Nafishah (40) yang merupakan seorang warga Kelurahan Khairiah Mandah sekira pukul 17:30 wib mendatangi Polsek Mandah guna melaporkan Kamaruddin (47) yang merupakan suaminya yang tak pulang-pulang saat
Rabu, 24 Mei 2017 | 20:44:08

Bagian Administrasi Sosialisasi Hukum Pertanahan Kepentingan Umum di Rohul

ROKANHULU - Bagian Administrasi Kewilayahan gelar Sosialisasi Hukum Pertanahan tentang Implementasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Rabu, (24/4/2017).Sosi
Rabu, 24 Mei 2017 | 20:36:33

Ini Kata Warga Tentang Kaburnya Tahanan Kejari Selat Panjang

SELATPANJANG - Ini pertama kalinya di Selatpanjang tahanan kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selama didirikan Lapas di Wilayah Beran Kelurahan Selatpanjang Kota belum pernah dikabarkan tahanan Kabur.Ha
 
Berita Lainnya
Selasa, 23 Mei 2017 | 08:51:15

Panglima TNI : Prajurit Harus Jaga Kepercayaan Rakyat

JAKARTA-Prajurit TNI harus menjaga kepercayaan luar biasa dari masyarakat Indonesia, karena berdasarkan hasil dari berbagai survey mengatakan bahwa sampai saat ini TNI adalah institusi paling dipercaya oleh rak
 
Sabtu, 20 Mei 2017 | 16:52:49

Tekan Politik Transaksional Jadi Manfaat Presidential Threshold 0%

JAKARTA - Peniadaan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu Serentak 2019 dinilai akan mampu menekan praktik politik transaksional.Sebab, dengan dihapuskannya presidential threshol
 
Sabtu, 20 Mei 2017 | 16:06:13

Kenapa Revisi Undang-Undang Pemilu Belum Disahkan?

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan keterlambatan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu yang akan digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan Pemilu 2019."Dua target m
 
Kamis, 18 Mei 2017 | 22:26:09

Ini Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI Selama Ramadan

JAKARTA-Menjelang bulan suci Ramadan 1438 Hijriyah/2017 Masehi, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) melakukan penyesuaian jam kerja bagi para Aparat
 
Kamis, 18 Mei 2017 | 22:12:08

Dana Desa Naik, Jokowi : Ajak Rakyat Bicara Untuk Bangun Desa

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah terus menaikkan alokasi anggaran untuk Dana Desa. Tahun 2015 sebesar Rp20 triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp60 tri
 
Rabu, 17 Mei 2017 | 16:26:58

Berhentikan Ahok, Mendagri Masih Tunggu Salinan Putusan PN Jakut

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, masih menanti salinan surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Salinan putusan kasus penodaan agam
 
Rabu, 17 Mei 2017 | 15:22:16

900 Peserta Ikuti Pemagangan Kerja di Yogyakarta

YOGYAKARTA Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melepas 900 peserta pemagangan kerja di Yogyakarta. Pelepasan dilakukan di Hotel Royal Ambarukmo, Rabu, 17 Mei 2017.Acara ini merupakan kerjasama Kementerian
 
Selasa, 16 Mei 2017 | 15:35:43

Camat Ukui Lantik Perangkat Desa Silikuan Hulu

PELALAWAN - Camat Ukui, H Amri Juharza, S.Kom, lantik perangkat Desa Silikuan Hulu, Kecamatan Ukui, Selasa (16/5/2017).Mantan Camat Bandar Petalangan ini, kepada perangkat desa yang telah diberi tanggung ja
 
Selasa, 16 Mei 2017 | 15:24:32

Tiga Tahun Pangkat 6 PNS Diturunkan Setingkat Lebih Rendah

BENGKALIS Selama tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada 6 orang pegawai negeri sipil (PNS). Sanksi tersebut adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah se
 
Selasa, 16 Mei 2017 | 15:07:51

Kadis DLH Motivasi THL Bekerja Dengan 4 Motto

BENGKALIS-Guna meningkatkan motivasi dan etos kerja tenaga harian lepas (THL) bidang kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis, kepala Dinas H.Arman AA SE langsung turun ke lapangan menyamb
 
Selasa, 16 Mei 2017 | 14:57:45

AKBP Kaswandi Irwan Kapolres Pelalawan

PEKANBARU - Selasa,16 Mei 2017 sekira pukul 07.30 wib telah dilaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) beberapa Kapolres Jajaran Polda Riau bertempat di Aula Bengkalis SPN Polda Riau, Pekanbaru.
 
Senin, 15 Mei 2017 | 16:26:53

Tim Polsek Pinggir Siaga Amankan Soal Dan LJK US 2017 Tingkat Sekolah Dasar

PINGGIR - Seperti tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional (UN) selalu melibatkan pihak Kepolisian. Yakni dalam hal memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh penyelenggara maupun ke
 
Senin, 15 Mei 2017 | 15:59:51

Bripka Teguh Tewas, Diduga Terkait Penembakan Rumah Ketua Fraksi PKS

JAKARTA - Seorang anggota Brimob Kompi I Batalyon A Resimen III, Kedaung Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel) ditemukan tewas di garasi mobil Asrama Brimob Kedaung, Senin (15/5/2017) sekira pukul 05.00 WIB.Kor
 
Senin, 15 Mei 2017 | 11:04:20

Secara Matematis, Fraksi Pendukung Presidential Threshold Akan Kalah

JAKARTA Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhhammad Qodari mengungkapkan, jika dihitung dari kepemilikan kursi di parlemen, fraksi pendukung presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden tetap
 
Sabtu, 13 Mei 2017 | 22:42:53

Tol Pekanbaru-Dumai 131 Km Mulai Pembebasan Lahan, Berapa Biayanya?

JAKARTA - Ruas tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km, salah satu ruas Tol Trans Sumatera, dipacu pembebasan lahannya. Sampai sekarang, progres pembebasan lahan telah mencapai 48%.Berdasarkan data Badan Pengatur
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top