iklan Situs
 
Senin, 9 Januari 2017 | 11:05:44
Nasional

Telisik Korupsi Bakamla, KPK Panggil 11 Orang

Sumber: Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
ilustrasi

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengadaan alat satelit monitoring. Oleh sebab itu, penyidik KPK menjadwalkan memeriksa 11 saksi dalam kasus ini.

Mereka adalah, Anggota (koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut, Ervida, Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016, Leni Marlena, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan, W. S. Purwoko.

Kemudian, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Dikki Triwasananda, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Y. M. V Niko, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla RI, Insan Aulia.

Selain itu, KPK juga memanggil Anggota (koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla, Juli Amar,

Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Tuti Ida Halida.

Lalu, Koordinator Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Rizkal,

Kepala Pusat Pengelola Informasi Marabahaya Laut, Arief Meidiyanto, dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut, Numala Imaniyah.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)," kata Juru Bicara Febri saat dikonfirmasi, Senin (9/1/2017).

Untuk saat ini, KPK baru menetapkan empat tersangka dalam proyek pengadaan satelit monitoring senilai Rp200 miliar itu, yakni yakni Eko Susilo Hadi‎, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmansyah serta dua anak buahnya, Hardi Stefanus,‎ dan Muhammad Adami Okta.

Selain empat tersangka dari KPK, Puspom TNI turut menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan sistem keamanan tersebut. Dengan demikian ada lima tersangka dalam kasus suap tersebut.

Puspom TNI pun telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menggeledah rumah Bambang. Dari hasil penggeledahan di rumah Bambang, turut diamankan uang sebesar SGD80 ribu dan USD15 ribu. Namun, sebagian uang tersebut telah digunakan oleh Bambang.(okezone.com)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 16 Agustus 2017 | 23:39:07

Pesta Shabu, Polsek Bonai Darussalam Amankan 6 Pelaku

ROKANHULU-Polsek Bonai Darussalam membekuk 6 orang yang sedang melakukan pesta narkotika diduga jenis Shabu.Berdasarkan data yang diperoleh spiritriau.com dari Mapolres Rokan Hulu, Rabu 16/8 malam menyebutkan b
Rabu, 16 Agustus 2017 | 23:05:21

Penyidik Gakkum KLHK RI Kumpulan Data dari Kantor Asiong

PINGGIR - Penyidik dari Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (Gakkum KLHK RI) melakukan pengumpulan data.dari kantor.perkebunan milik Asiong yang berada di Kawasan hutan
Rabu, 16 Agustus 2017 | 22:51:03

Ketua Kasgoro Inhil Dampingi Julak Aqil Kembalikan Formulir Ke Gerindra

TEMBILAHAN - Keseriusan Effendi Aqil atau yang lebih dikenal dengan Julak Aqil untuk maju sebagai salah satu kandidat Bupati dan atau Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir semakin jelas.Setelah mengembalikan f
Rabu, 16 Agustus 2017 | 21:04:44

Panjat Pinang di Puskesmas Sungai Piring, 2 Ekor Kambing dari Bupati Wardan Jadi Rebutan

BATANGTUAKA Kantor Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Batang Tuaka mendadak ramai hari ini, Sabtu (16/08/17). Pegawai Puskesmas dan Ratusan warga saling membaur di halaman Puskesmas untuk memeri
 
Berita Lainnya
Rabu, 16 Agustus 2017 | 10:56:14

DPR : Penambahan Kuota Haji Langkah Efektif

Jakarta-Ketua Komisi IX DPR Ali Taher Parasong meminta Kemenag RI bekerjasama dengan Kemenlu RI  terus melobi pemerintah Arab Saudi agar memperoleh tambahan kuota haji. Langkah pendekatan penambahan kuota
 
Rabu, 16 Agustus 2017 | 10:38:44

Tantangan Demokrasi Makin Besar, Ketua MPR Ingatkan Pancasila Bukan Hanya Simbol tapi Rujukan Bersama

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengingatkan kepada bangsa Indonesia untuk tak mencampakkan Pancasila pada masa saat ini.Menurut Zulkifli, Pancasila dan UUD 1945 saat ini ter
 
Rabu, 16 Agustus 2017 | 08:47:18

Walikota Jambi Tandatangani MoU Apeksi dengan Universitas Pertamina

JAKARTA Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) makin menunjukkan eksistensinya. Berbagai kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak terus dilaksanakan sebagai upaya untuk memperluas jeja
 
Selasa, 15 Agustus 2017 | 14:44:50

ACTA Tepat Waktu Ajukan Uji Materi Presidential Threshold

JAKARTA - Dalam dua kali persidangan pendahuluan uji materi presidential threshold di Mahkamah Konstitusi (MK), majelis hakim mempermasalahkan pengujian Undang-Undang Pemilu yang belum memiliki nomor tersebut.P
 
Selasa, 15 Agustus 2017 | 09:14:35

Ketentuan Verifikasi Partai Tidak Berimbang, Pengamat: Mengurangi Kualitas Demokrasi

JAKARTA - Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan penetapan verifikasi partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu 2019 dinilai mengurangi kualitas demokrasi."Sebaiknya jangan diskriminatif begit
 
Selasa, 15 Agustus 2017 | 08:47:15

Panglima TNI : Generasi Muda Harus Menjadi Pelopor Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

JAKARTA-Generasi muda Indonesia harus menjadi pelopor dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dalam wadah NKRI.Hal terse
 
Senin, 14 Agustus 2017 | 11:30:43

Kasus Suap APBD, KPK Panggil Wali Kota Malang Mochamad Anton

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Malang Mochamad Anton, pada hari ini. Sedianya, Anton akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pem
 
Senin, 14 Agustus 2017 | 09:58:13

MK Dinilai Berpotensi Kabulkan Gugatan Verifikasi Parpol

JAKARTA Ketidakpuasan banyak pihak atas aturan verifikasi partai yang hanya ditujukan untuk partai baru potensial dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).Pengaturan di dalam Pasal 173 Ayat 3 Undang-Undang (U
 
Senin, 14 Agustus 2017 | 09:04:40

Beredar Kabar Akan Menggelar Razia Zebra, Kapolres Meranti : Itu Hoax

SELATPANJANG - Telah beredar informasi di Media Sosial yang mengatakan bahwa Satlantas Polres Kepulauan Meranti akan melaksanakan Razia Zabra  yang dijadwalkan pada Senin 14 Agustus 2017, yang dimula
 
Sabtu, 12 Agustus 2017 | 22:06:07

DL Sitorus Meninggal, Jaksa Tetap Lanjutkan Eksekusi Lahan

JAKARTA - Pengusaha DL Sitorus meninggal dunia pada 3 Agustus 2017. Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan pelaksanaan eksekusi lahan milik pengusaha DL Sitorus di Sumatera Utara telah dilakukan sejak tahun 2009.Wa
 
Sabtu, 12 Agustus 2017 | 15:25:14

Presiden Jokowi Ingatkan Perang Ideologi di Dunia Belum Selesai

BOGOR - Presiden Joko Widodo mengatakan banyak orang mengira bahwa pertarungan ideologi di dunia sudah selesai, karena tembok Berlin (Jerman) sudah roboh dan usainya perang dingin antara blok barat dan blok tim
 
Sabtu, 12 Agustus 2017 | 12:01:52

Kasus Suap Bakamla, Sekjen DPR Mangkir Panggilan Pemeriksaan KPK

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Sekjen DPR), Ahmad Juned mangkir pada panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.Sedianya, Ahmad Juned akan diperiksa seba
 
Sabtu, 12 Agustus 2017 | 08:43:12

Isu Reshuffle Muncul Karena Sejumlah Menteri Membuat Gaduh?

JAKARTA - Munculnya isu Reshuffle kabinet kerja era Pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinilai lantaran ada sejumlah menteri yang kerap membuat gaduh."Sebetulnya ada beberapa menteri yang namp
 
Jumat, 11 Agustus 2017 | 22:36:17

Menteri Desa: Main-main Dana Desa, Kami Tangkap

JAKARTA- Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menegaskan, akan ada tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penyelewengan dana desa. Perangkat desa yang terbukti
 
Jumat, 11 Agustus 2017 | 16:44:05

Hebat! Indonesia Kedatangan 1 Kapal Selam dari Korsel, Ini Fungsinya

JAKARTA - Dengan datangnya kapal selam pertama dari galangan kapal Korsel, maka komposisi kekuatan TNI AL menjadi 3 kapal selam berstatus operasional. Fungsi asasi kapal selam adalah intai taktis-strategis dan
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top