Senin, 9 Januari 2017 | 11:05:44
Nasional

Telisik Korupsi Bakamla, KPK Panggil 11 Orang

Sumber: Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
ilustrasi

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengadaan alat satelit monitoring. Oleh sebab itu, penyidik KPK menjadwalkan memeriksa 11 saksi dalam kasus ini.

Mereka adalah, Anggota (koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut, Ervida, Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016, Leni Marlena, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan, W. S. Purwoko.

Kemudian, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Dikki Triwasananda, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Y. M. V Niko, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla RI, Insan Aulia.

Selain itu, KPK juga memanggil Anggota (koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla, Juli Amar,

Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Tuti Ida Halida.

Lalu, Koordinator Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Rizkal,

Kepala Pusat Pengelola Informasi Marabahaya Laut, Arief Meidiyanto, dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut, Numala Imaniyah.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)," kata Juru Bicara Febri saat dikonfirmasi, Senin (9/1/2017).

Untuk saat ini, KPK baru menetapkan empat tersangka dalam proyek pengadaan satelit monitoring senilai Rp200 miliar itu, yakni yakni Eko Susilo Hadi‎, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmansyah serta dua anak buahnya, Hardi Stefanus,‎ dan Muhammad Adami Okta.

Selain empat tersangka dari KPK, Puspom TNI turut menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan sistem keamanan tersebut. Dengan demikian ada lima tersangka dalam kasus suap tersebut.

Puspom TNI pun telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menggeledah rumah Bambang. Dari hasil penggeledahan di rumah Bambang, turut diamankan uang sebesar SGD80 ribu dan USD15 ribu. Namun, sebagian uang tersebut telah digunakan oleh Bambang.(okezone.com)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 21 Februari 2017 | 20:43:46

Surat Terbuka Kepada Bupati Rohil : Saya Kecewa Pelayanan UPTD

UJUNGTANJUNG-H.Mustoyo mengirimkan surat ke Bupati Rokan Hilir, 21 Februari  2017. Surat itu  ia tulis melalui Akun Faceebooknya.Haji Mustoyo merupakan surat kekecewaannya sebagai warga  Rokan Hi
Selasa, 21 Februari 2017 | 20:00:11

Palsukan Ijazah Paket C. Sarmono Hadirkan 2 Saksi yang Meringankan

UJUNGTANJUNG - Terdakwa dugaan tindak pidana pemalsuan Ijazah paket C Sarmono Penghulu non aktif di Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rohil pada tahun 2016 lalu kembali menjalani per
Selasa, 21 Februari 2017 | 19:42:20

36 Peserta Lelang Jabatan Ikuti Ujian Assesment

JAMBI- peserta lelang jabatan pratama lingkungan Pemerintah Kota Jambi mengikuti test tahapan pertama yaitu ujian Assesment yang langsung diuji oleh Lembaga Asesor Negara pada Selasa pagi (21/2).Ujian Assesment
Selasa, 21 Februari 2017 | 19:31:04

Ini Penjelasan Dinkes dan Walikota Jambi Soal Nasib RS Rimbo Medika

JAMBI - Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Darmawi membenarkan jika pihak managemen RS Rimbo Medika, baru mengajukan izin operasional.  "Sebelum kita mengeluarkan izinnya terlebih dahulu kita akan
 
Berita Lainnya
Selasa, 21 Februari 2017 | 10:07:18

Berbatik Coklat, Ahok Hadiri Sidang Dugaan Penistaan Agama di Kementan

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menggelar sidang ke-11 kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sidang berlangsung di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan) Ragun
 
Selasa, 21 Februari 2017 | 08:42:59

Efek Buruk Ahok Bikin Sejumlah Paslon Kepala Daerah PDIP Rontok

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mesti mengelus dada karena dukungannya terhadap calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berdampak buruk ke sejumlah pemilihan kepala daera
 
Senin, 20 Februari 2017 | 15:37:23

Soal Hutang Proyek, DPRD Minta Rekanan Bersabar

BENGKALIS-Ketua Komisi III DPRD Bengkalis Rianto SH meminta kalangan rekanan penyedia barang dan jasa Pemkab Bengkalis yang telah menyelesaikan pekerjaan pada tahun 2016 lalu untuk bersabar terkait pembayaran
 
Senin, 20 Februari 2017 | 15:29:57

Assesment Pejabat Tinggi Pratama dan Sekda Meranti Dibuka, BKD MoU dengan Polda

PEKANBARU-Seleksi terbuka atau Asesment Pejabat Tinggi Pratama dan Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi dimulai pada Senin pagi (20/2), pembukaan ditandai dengan penandatangan
 
Senin, 20 Februari 2017 | 10:25:27

Mendagri Tak Nonaktifkan Ahok, Pengamat: Itu Tanda Tanya Besar

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) belum berpendapat atau mengeluarkan fatwa terkait status pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Alih-alih ingin mendapatkan fatwa, MA malah
 
Sabtu, 18 Februari 2017 | 16:07:00

Sebut Penonaktifan Ahok Tunggu Vonis, Jaksa Agung Dinilai Tak Paham UU

JAKARTA - Sebut penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menunggu vonis hakim, Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai tidak membaca dan memahami ketentuan Pasal 83 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Ta
 
Sabtu, 18 Februari 2017 | 15:54:25

LBH Perindo Kantongi Bukti Hoax Situs Seword.com

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo telah mengantongi bukti artikel hoax pada laman situs seword.com. Perkara tersebut saat ini juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena fitnah dan pencemaran n
 
Jumat, 17 Februari 2017 | 11:29:35

Patrialis Akbar Resmi Diberhentikan Tidak Hormat oleh MKMK

JAKARTA-Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Patrialis Akbar secara tidak dengan hormat lantaran yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat te
 
Jumat, 17 Februari 2017 | 11:25:43

Hari Ini Presiden Jokowi Bahas Financial Close di Istana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan pertemuan terkait kesepakatan pembiayaan (Financial Close) di Istana Negara pada Jumat (17/2/2017) pukul 10:00 WIB. "Financial Close, Pembiayaan Proyek In
 
Kamis, 16 Februari 2017 | 11:03:18

Ada Motif Politik di Balik Pernyataan Antasari yang "Menyerang" SBY

JAKARTA-Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan belum akan menempuh jalur hukum menanggapi tudingan mantan Ketua KPK Antasari Azhar kepada Ketua Umum Perindo Hary Tanoesodibjo dalam kasus pemb
 
Kamis, 16 Februari 2017 | 10:53:50

Hari Ini, Jokowi Terima Kunjungan Ketua Majelis Al-Syura Arab Saudi

JAKARTA-Presiden Joko Widodo dijadwalkan menerima kunjungan Ketua Majelis Al-Syura Kerajaan Arab Saudi, hari ini Kamis 16 Februari 2017. Agenda tersebut akan berlangsung di Istana Merdeka sekira pukul 11.00 WIB
 
Rabu, 15 Februari 2017 | 11:52:58

JK Optimis Pilkada DKI Berlangsung Aman

JAKARTA-Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Wapres JK ke TPS bersama istri Mufidah Jusuf Kalla serta anaknya Chairani Jusuf Kalla pada pu
 
Rabu, 15 Februari 2017 | 09:37:41

Presiden Jokowi dan Keluarga Bakal Nyoblos di TPS 04 Gambir

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya dijadwalkan akan memberikan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Gambir, Jakarta Pusat.Di lokasi yang berada ‎di depan Rumah Sakit (RS
 
Selasa, 14 Februari 2017 | 14:43:42

Kasum TNI : Pengadaan Alkomlek TNI Berdayakan Industri Dalam Negeri

JAKARTA-Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., mengatakan bahwa, proses pengadaan Alat Komunikasi dan Elektronika (Alkomlek) TNI, baik dalam rangka modernisasi maupun peme
 
Selasa, 14 Februari 2017 | 10:58:49

Telat Buat Akta Kelahiran, Warga Kena Denda Sebesar...

BOGOR-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor memberlakukan denda bagi warganya yang telat membuat akta kelahiran Rp50 ribu. Denda itu berlaku apabila pembuatan akta lahir dilakukan s
 
 
 
Terpopuler

1

20 Feb 2017 15:37 | 91 views
Nasional
Soal Hutang Proyek, DPRD Minta Rekanan Bersabar

2

15 Feb 2017 11:52 | 88 views
Nasional
JK Optimis Pilkada DKI Berlangsung Aman

4

17 Feb 2017 11:29 | 81 views
Nasional
Patrialis Akbar Resmi Diberhentikan Tidak Hormat oleh MKMK

5

18 Feb 2017 15:54 | 80 views
Nasional
LBH Perindo Kantongi Bukti Hoax Situs Seword.com
 
 
 
 
Top