Senin, 9 Januari 2017 | 11:05:44
Nasional

Telisik Korupsi Bakamla, KPK Panggil 11 Orang

Sumber: Okezone.com

Sebarkan:
Okezone.com
ilustrasi

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengadaan alat satelit monitoring. Oleh sebab itu, penyidik KPK menjadwalkan memeriksa 11 saksi dalam kasus ini.

Mereka adalah, Anggota (koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut, Ervida, Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016, Leni Marlena, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan, W. S. Purwoko.

Kemudian, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Dikki Triwasananda, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Y. M. V Niko, Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla RI, Insan Aulia.

Selain itu, KPK juga memanggil Anggota (koordinator) Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggaran 2016 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla, Juli Amar,

Anggota Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Tuti Ida Halida.

Lalu, Koordinator Tim Teknis Pendampingan Pelaksanaan Pengadaan Bakamla, Rizkal,

Kepala Pusat Pengelola Informasi Marabahaya Laut, Arief Meidiyanto, dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI Tahun Anggran 2016 untuk Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Inhuker Keamanan dan keselamatan Laut, Numala Imaniyah.

"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ESH (Eko Susilo Hadi)," kata Juru Bicara Febri saat dikonfirmasi, Senin (9/1/2017).

Untuk saat ini, KPK baru menetapkan empat tersangka dalam proyek pengadaan satelit monitoring senilai Rp200 miliar itu, yakni yakni Eko Susilo Hadi‎, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmansyah serta dua anak buahnya, Hardi Stefanus,‎ dan Muhammad Adami Okta.

Selain empat tersangka dari KPK, Puspom TNI turut menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan sistem keamanan tersebut. Dengan demikian ada lima tersangka dalam kasus suap tersebut.

Puspom TNI pun telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan menggeledah rumah Bambang. Dari hasil penggeledahan di rumah Bambang, turut diamankan uang sebesar SGD80 ribu dan USD15 ribu. Namun, sebagian uang tersebut telah digunakan oleh Bambang.(okezone.com)

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 27 Maret 2017 | 09:37:56

Hilangkan Komedo di Wajah dengan Ramuan Kayu Manis

KOMEDO merupakan masalah kulit yang kerap dikeluhkan banyak orang, khususnya para wanita. Kehadiran komedo pun bisa mengurangi kepercayaan diri dan nilai penampilan.Namun, komedo bisa diatasi dengan menggunakan
Senin, 27 Maret 2017 | 09:36:28

Sakit Gigi Mendadak? Segera Cari Lemon Saja!

ADUH, sakit gigi yang datang mendadak pasti enggak enak banget, terutama di kantor. Jadi enggak bisa konsentrasi dan fokus, akhirnya pekerjaan terbengkalai.Karena itu, Anda butuh solusi yang cepat untuk meredak
Senin, 27 Maret 2017 | 09:31:38

RESEP NENEK: Jajal Bikin Konro Bakar Khas Makassar, Ini Resepnya

MASAKAN khas Makassar yang paling sering kita dengar adalah coto. Namun ternyata, masih banyak kuliner-kuliner lezat lainnya yang mungkin belum pernah Anda cicipi sebelumnya, seperti konro bakar.Jika belum ada
Senin, 27 Maret 2017 | 09:26:32

Wow, Tagihan Pajak Syahrini Mencapai Miliaran Rupiah

JAKARTA - Beberapa waktu lalu nama Syahrini sempat terseret oleh kasus pajak dimana Mantan Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak, Handang Soekarno, mencantumkan nama Syahr
 
Berita Lainnya
Sabtu, 25 Maret 2017 | 15:05:54

MK Harus Minta Pemohon Sengketa Pilkada Dogiyai Ajukan Berkas Kembali

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) harus meminta pemohon untuk mengajukan kembali dokumen yang telah hilang gugatan hasil Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua."M
 
Sabtu, 25 Maret 2017 | 15:03:39

Menuju Pembangunan Manusia Indonesia Berkategori Tinggi

Laporan pembangunan manusia (human development report/HDR) 2016 yang memuat capaian pembangunan manusia di 188 negara telah diumumkan pada tanggal 21 Maret 2017 lalu, di Stockholm (Swedia) oleh Administrator Un
 
Sabtu, 25 Maret 2017 | 15:01:39

Wakapolri Pertanyakan Bareskrim Tak Kunjung Tahan Bos PT Rajawali

JAKARTA - Komisi III DPR mengkritisi kinerja Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrm Polri yang terkesan mengistimewakan tersangka pencurian dan pemalsuan dokumen PT Teralindo Lestari, Bong Parnoto.
 
Jumat, 24 Maret 2017 | 16:21:07

Kasubsi Imigrasi Serang Dipanggil KPK Terkait Kongkalikong Penyuap Patrialis Akbar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Perizinan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Serang, Banten, Muhammad Noor pada hari ini, Jumat (24/3/
 
Jumat, 24 Maret 2017 | 11:54:58

HOT THREAD (3): Mengenal Suku Tsimane Miliki Jantung Tersehat di Dunia

SERANGAN jantung adalah salah satu pemicu kematian yang paling ditakuti masyarakat. Datang mendadak, seseorang bisa terkena serangan jantung dimana dan kapanpun terjadi. Namun masyarakat suku ini bisa tenang.Se
 
Jumat, 24 Maret 2017 | 11:51:53

MK Diminta Usut Sampai Tuntas Hilangnya Berkas Perkara Pilkada Dogiyai

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis merasa heran dengan hilangnya berkas perkara sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua, di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, hilangnya berkas yang diajukan
 
Kamis, 23 Maret 2017 | 17:05:53

Basuki dan Mabda Terpilih Gubernur dan Wakil Faperta UPP Rohul Priode Tahun 2017-2018

ROKANHULU - Setelah melalui berbaga tahapan dan mekanisme yang tertera Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengaraian ( Faperta UPP ) memutuskan dari hasil sidang p
 
Kamis, 23 Maret 2017 | 11:09:17

Jadi Saksi E-KTP, Politikus PAN: Saya Jelaskan Nanti di Sidang

JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi e-KTP. Teguh sendiri telah hadir di Penga
 
Kamis, 23 Maret 2017 | 10:52:36

Pelayanan Haji Tahun Ini, Apa yang Baru?

JAKARTA - Pemerintah terus memperisapkan pelaksanaan Ibadah Haji 2017 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan, p
 
Kamis, 23 Maret 2017 | 09:04:14

Kapolri Kukuhkan Kenaikan Pangkat 52 Pati Polri

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyetujui kenaikan 52 perwira tinggi Polri untuk naik pangkat yang terdiri dari 9 Inspektur dan 39 Brigadir Jenderal (Brigjen). Mereka telah diplot menempati beberapa jabatan di
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:35:33

Tim Gabungan Gelar Patroli Karlahut di Penyengat

SUNGAIAPIT-Babinsa Koramil 06/Sungai Apit Sertu Fauzi melaksanakan patroli Karlahut di Desa binaanya Desa penyengat. Patroli karlahut ini di laksanakan bersama Babinkamtibmas Polsek sungai apit Brigadir S
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:10:49

Anak Buah Atut Ancam Ketua Panitia Lelang Proyek

JAKARTA - Persidangan atas mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam perkara korupsi alat kesehatan (alkes) menghadirkan saksi bernama Verga Andriyana. Kapasitas Verga adalah ketua panitia pengadaan a
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:10:20

Kodim 0303/Bkls Gelar Ramah Tamah dan Pelepasan Kasdim

BENGKALIS Bertempat di Aula Makodim 0303/Bengkalis jalan Bantan-Bengkalis seluruh anggota kodim 0303/Bengkalis serta masyarakat dilingkungan setempat dan instansi terkait melaksanakan acara ramah tamah
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:04:49

Hari Air Sedunia, Kondisi Sungai di Indonesia Memprihatinkan

MALANG - Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai yang tersebar di nusantara. Dari jumlah sungai utama itu, Daerah Aliran Sungai (DAS) mencapai 1.512.466 kilometer persegi.
 
Rabu, 22 Maret 2017 | 08:50:13

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda, Indragiri Hilir Urutan ke 10 dan Siak Jadi Yang Pertama

PEKANBARU - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) umumkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau saat acara
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top