Terverifikasi Dewan Pers
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 14:30:24
Nasional

Sidang Perdata, Saksi Ahli Sekwan DPRD Rohul Akui Teddy Mirzal Dal Anggota DPRD

Laporan : Fahrin Waruwu

Sebarkan:
Foto sidang perdata hak keuangan anggota DPRD Rohul Teddy Mirzal Dal di Pengadilan Negeri Pasirpengaraian Kabupaten Rokan Hulu
ROKAN HULU - Saksi ahli Tata Negara Dr. Mexsasai Indra, SH.MH yang dihadirkan tergugat I yakni Sekwan DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Budhia Kasino pada persidangan terkait hak keuangan Teddy Mirza Dal sebagai Anggota DPRD Rohul telah memberikan kesaksiannya dihadapan majelis hakim.

Pada kesaksian Dr. Mexsasai Indra, SH.MH dihadapan majelis hakim itu, telah menyebut Teddy Mirza Dal masih sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) meski telah selesai menjalani hukuman atas tuduhan soal perambahan hutan saban tahun silam itu, hingga akhirnya harus menjalani tahanan selama 1,5 tahun di lapas kelas II B Pasir pengaraian. 

Setelah memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan masih sah sebagai anggota dewan. Dr Mexsasai Indra malah melarang untuk tidak dibayarkannya soal tuntutan pihak penggugat tersebut. Hak keuangan yang dituntut penggugat yakni kuasa hukum Teddy Mirza Dal, Ramses Hutagaol SH.MH dan Efesus DM Sinaga pada tergugat I Sekwan dan tergugat II Ketua DPRD Kelmi Amri, ahli menyebut tak lagi bisa dibayarkan.

Sebab menurut ahli, itu adalah sebagai konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan untuk tidak mendapatkan haknya lagi sebagai anggota dewan. Jika merujuk pada tahapan dan proses untuk tidak bisa menerima hak itu jelas sudah ada aturan mainnya. Nah, proses dan tahapan itu tidak dilaksanakan para tergugat, dan yang bersangkutan masih sah sebagai anggota legislatif atau tidak pernah diberhentikan sebagai anggota DPRD, haknya tetap harus diberikan seperti hak anggota DPRD lainnya.

"Betul pak Teddy Mirza Dal masih sah sebagai anggota DPRD Rohul, tapi soal hak-hak yang dituntut penggugat tidak dapat lagi dibayarkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mekanisme dan prosedur pemberhentian anggota DPRD yang berhadapan dengan peristiwa hukum, spesipiknya adalah tindak pidana khusus. Jika sudah ada putusan inkrah dari pengadilan, seharusnya yang bersangkutan telah di non aktifkan dan secara otomatis haknya tak lagi dapat diberikan," kata Dr. Mexsasai Idra, SH.MH kepada media usai sidang, Selasa (15/7/2019).

Sebagai kuasa hukum Teddy Mirza Dal, Ramses Hutagaol, SH.MH dan Efesus DM Sinaga, SH mengutuk keras atas pernyataan yang disampaikan ahli hukum tata negara yang dihadirkan tergugat I Sekwan Bhudia Kasino tersebut. Menurut mereka, fakta persidangan telah membuktikan terkait persoalan lain yang menimpa Teddy Mirza Dal, siapa-pun anggota dewan yang berhadapan dengan hukum dan sepanjang tidak pernah diberhentikan sebagai anggota Legislatif, hak anggota dewan itu harus tetap diberikan.

"Kami marah atas pernyataan ahli tadi, kami beranggapan ahli tidak memahami fakta-fakta yang ada. Atau jangan-jangan ahli tak tau hukum. Sebab begini, jika ahli mengatakan pak Teddy Mirza Dal masih sah sebagai anggota DPRD Rohul itu benar, memang itu harus diakuinya. Kemudian, ahli katakan kalau proses pemberhentian itu dilakukan terkait I dan terkait II melalui Badan Kehormatan Dewan lalu berkirim surat ke Bupati, bupati ke Gubernur dan sudah dapat putusan pemberhentian, maka klien kami itu baru sah dan tidak lagi dapat haknya," ujar Ramses dan rekannya Efesus.

Kemudian kata Ramses, sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan dari anggota legislatif dan juga dari partai yang mengusungnya, hak itu wajib diberikan. Jika pihak tergugat I dan tergugat II tidak memberikan hak-hak yang bersangkutan, bisa dinyatakan adanya upaya melawan hukum atas kliennya Teddy Mirza Dal. Pihaknya juga mempertanyakan tergugat II mengapa tidak pernah memenuhi panggilan sidang tersebut.

"Aneh memang, jelas-jelas pak Teddy masih anggota dewan aktif dan itu semua mengakui. Jadi tak ada alasan Sekwan sebagai tergugat I dan Ketua DPRD Kelmi Amri untuk tidak memberikan hak klien kami itu. Apa alasannya kan tak ada, jika ada alasan tak bisa dibayarkan karna persoalan hukum, klien kami tak diberhentikan. Karna dasar untuk tidak bisa dibayarkan hak itu, sudah semestinya yang bersangkutan terlebih dahulu diberhentikan, itu yang tidak pernah terjadi. Apalagi tergugat II Kelmi tak pernah hadir pada persidangan, ada apa? Sekali lagi, kami berharap para hakim dapat memberikan putusan yang tepat pada hak klien kami," tutup Ramses.

Pada sidang perkara hak keuangan anggota DPRD Rohul itu, dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Sunoto SH, MH memutuskan agenda sidang dilanjutkan dua minggu kedepan dengan memerintahkan membuat kesimpulan, dan sidang dinyatakan ditutup. (Fah/rls).
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 13:11:25

Hilux Tabrak Honda dan Pick-up MegaCarry Di Jalinsum Pekanbaru-Duri KM 112

Pinggir - Lagi-lagi kecelakaan lalu-lintas terjadi di seputaran jalan lintas Sumatera Pekanbaru-Duri, Sabtu 24 Agustus 2019. Tepatnya di jalan lintas Pekanbaru-Duri KM 112 Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir.Ka
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 12:24:29

Kijang Super Masuk Jurang Di Jalinsum Pekanbaru-Duri KM 108

Pinggir - Sabtu, 24 Agustus 2019 sekira jam 10.15 Wib, kembali kecelakaan lalu lintas terjadi di seputaran jalan lintas Sumatera. Tepatnya di jalan lintas Pekanbaru-Duri KM 108 Desa Muara Basung Kecamatan Pingg
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 11:38:32

Danlantamal IV Resmi Tutup Kegiatan Wasrik BPK

TANJUNNGPINANG-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P. secara resmi menutup kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 11:27:18

Curi Baterai Truck, Pria ini Bonyok Dihajar Massa

ROKANHILIR - DS (29) jalan Lintas Riau - Sumut Km. 39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ini harus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pasalnya dia kedapatan mencuri 2 unit baterai Truck dari sebuah
 
Berita Lainnya
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 11:38:32

Danlantamal IV Resmi Tutup Kegiatan Wasrik BPK

TANJUNNGPINANG-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P. secara resmi menutup kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (
 
Jumat, 23 Agustus 2019 | 12:21:05

DPR Masih Tunggu Draf RUU Pemindahan Ibukota

JAKARTA-Hingga kini DPR masih menunggu draf Rancangan Undang-undang tentang pemindahan Ibu Kota dari pemerintah. Pemindahan Ibukota tidak akan pernah terwujud apabila belum melalui proaes pembahaan dan persetuj
 
Kamis, 22 Agustus 2019 | 21:00:27

Panglima TNI : Sidang Ke 15 HLC Malindo Merupakan Forum Strategis Kedua Negara

JAKARTA-Sidang ke-15 High Level Committee Malaysia-Indonesia (HLC Malindo)  merupakan forum  yang bernilai strategis bagi kedua negara dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks.Demikian
 
Rabu, 21 Agustus 2019 | 20:23:22

Masalah Papua Bisa Diselesaikan Melalui Pendekatan Budaya

JAKARTA-Anggota DPD RI  Mervin Komber berpendapat persoalan orang Papua seharusnya tidak  meluas hingga ke Provinsi Papua jika masalahnya  segera diselesaikan  di Malang dan Surabaya. Pemeri
 
Senin, 19 Agustus 2019 | 21:17:59

Danlantamal IV Terima Warik BPK RI

Tanjungpinang-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P.,  menerima Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Badan Pemeriks
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 22:04:16

HUT RI Ke 74 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2019

Tanjungpinang-Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi  Ke merdekaan RIHari/tanggal :Sabtu, 17 Agustus 2019Pukul             :09.03 wibTempat.       
 
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 14:57:58

Upacara Detik-detik Proklamasi HUT RI Ke 74 Tingkat Kabupaten Bengkalis Berlangsung Khidmat

Bengkalis - Upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka ‎Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bengkalis, Sabtu, 17 Agustus 2019 di lapangan Tugu berlangsung khidmat
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 16:10:27

Zulkifli Hasan: MPR Periode Sekarang Tak Mungkin Amendemen UUD 1945

JAKARTA - Wacana untuk mengembalikan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi kembali menghangat lewat amendemen UUD 1945. Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut amendemen tidak bisa dilakukan di masa
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 13:42:42

Ombudsman Nilai Impor Bawang tak Transparan: Pemantauan Jadi Sulit!

JAKARTA - Ombudsman RI memandang peraturan impor bawang saat ini tidak transparan. Menurut Ombudsman, kondisi tersebut justru membuka ruang bagi oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan ilegal.
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 11:31:18

Perdebatan Waktu Munas Menyita Energi Kader

JAKARTA -DPP Partai didesak untuk memggelar rapat pleno dan menyepakati waktu Rapimnas dan Munas menjelang Oktober 2019. Selanjutnya disepakati bersama, pengurus DPP sekarang diberi kewenangan penuh untuk
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 11:26:01

Jokowi Saksikan Geladi Bersih Upacara Bendera HUT RI di Istana

JAKARTA - Geladi bersih upacara pengibaran bendera merah-putih HUT ke-74 RI digelar di Istana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyaksikan persiapan upacara.Jokowi tiba di panggung utama upacara di Istana M
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:57:04

Tantangan Menteri LHK Kabinet Jokowi: Integrasi Lingkungan-Pembangunan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mencari menteri untuk diajak bekerjasama selama lima tahun ke depan, salah satunya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Ada tantangan berat ya
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:41:56

Buya Syafii Titip Pesan ke Jokowi soal Kabinet: Cari yang Petarung

Sleman - Wapres Jusuf Kalla (JK) bertandang ke kediaman Buya Syafii Maarif di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pagi ini. Dalam kesempatan itu, Buya Syafii menitipkan pesan ke JK untuk di
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:00:10

Fadli Sebut Jokowi Kurang Berhasil Berantas Narkoba, Ngabalin: Tak Pantas!

JAKARTA - Waketum Gerindra, Fadli Zon menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang berhasil memberantas Narkoba dalam masa pemerintahannya. Menanggapi hal tersebut Istana mengatakan ucapan ters
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:43:46

PKB soal Desain Kabinet Jokowi: Jangan Ada Persepsi Parpol Tak Profesional

JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinet di periode keduanya yang akan berisi 55% menteri profesional. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut jangan ada persepsi menteri dari
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top