Terverifikasi Dewan Pers
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 09:52:26
Nasional

Ahli Nilai Kasus Baiq Nuril Jadi Momentum Revisi UU Amnesti

Sebarkan:
Detik.com
JAKARTA - Presiden Joko Widodo setuju memberikan amnesti kepada Baiq Nuril dan sedang dimintakan pertimbangan ke DPR. Hal itu dinilai sebagai lompatan hukum karena amnesti kerap hanya dipakai untuk kasus terpidana politik.

Saat ini, Amnesti diatur dalam peraturan yang sudah uzur yaitu UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Oleh sebab itu, Direktur Pusako Universitas Andalas menilai kasus Baiq Nuril jadi momentum yang tepat merevisi UU itu.

"Presiden memiliki peran penting untuk menentukan apakah kewenangan amnesti dapat digunakan dalam kasus Baiq Nuril? Jika digunakan Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 maka Presiden dapat dengan mudah menggunakan kewenangan ini karena tidak terdapat kriteria tindak pidana tertentu yang dapat diberikan amnesti," kata Feri kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).

Beberapa kalangan membantah bahwa Presiden dapat memberikan amnesti bagi Baiq Nuril dengan alasan bahwa di dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi hanya mengatur soal pidana politik. Menurut mereka Pasal 2 UU aquo dinyatakan:

Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda.

"Penggunaan Pasal 1 dan Pasal 2 UU Amnesti dan Abolisi tersebut salah dalam dua hal," cetus Feri.

Pertama, kata Feri, bertentangan dengan UUD 1945. Dia menjelaskan, Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 sudah menentukan bahwa pemberian amnesti menggunakan mekanisme berbeda. Dalam UU Darurat Amnesti dan Abolisi kewenangan Presiden digunakan setelah mendapat nasihat tertulis dan Mahkamah Agung yang diminta terlebih dulu oleh Kementerian Kehakiman. Padahal terang dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 bahwa Presiden memberi amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

"Dua ketentuan itu berbeda dalam menentukan lembaga negara yang memberikan nasihat atau pertimbangan. Perbedaan itu dengan sendirinya menghapus keberadaan ketentuan UU Darurat Amnesti dan Abolisi," ujar Feri.

Kedua, amnesti tidak hanya soal tindak pidana politik. Feri mengatakan Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 dengan jelas tidak membatasi kewenangan Presiden memberikan amnesti hanya untuk perkara-perkara tindak pidana tertentu.

"Tapi sepanjang Presiden menjalankan tugasnya sebagai kepala negara maka demi kepentingan itu maka Presiden dapat memberikan amnesti dalam perkara-perkara yang menurutnya penting bagi negara," kata Feri menegaskan.

Oleh sebab itu, Feri setuju bila UU Amnesti harus direvisi. Selain karena sudah berusia uzur yaitu 65 tahun, juga batu pijakan UUD 1945 sudah mengalami perubahan yang tajam.

"Kasus Baiq Nuril itu membutuhkan peran negara untuk menyelamatkan warga negaranya yang "dizalimi" dengan penerapan hukum. Tidak mungkin negara membiarkan warga negaranya yang sesungguhnya menjadi korban malah menjadi tersangka perkara-perkara terkait dengan kejahatan awal. Untuk itu diperlukan kebijakan Presiden republik Indonesia untuk menggunakan kewenangannya menyelamatkan warganya yang terzalimi," pungkasnya.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 13:11:25

Hilux Tabrak Honda dan Pick-up Di Jalinsum Pekanbaru-Duri KM 112

Pinggir - Lagi-lagi kecelakaan lalu-lintas terjadi di seputaran jalan lintas Sumatera Pekanbaru-Duri, Sabtu 24 Agustus 2019. Tepatnya di jalan lintas Pekanbaru-Duri KM 112 Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir.Ka
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 12:24:29

Kijang Super Masuk Jurang Di Jalinsum Pekanbaru-Duri KM 108

Pinggir - Sabtu, 24 Agustus 2019 sekira jam 10.15 Wib, kembali kecelakaan lalu lintas terjadi di seputaran jalan lintas Sumatera. Tepatnya di jalan lintas Pekanbaru-Duri KM 108 Desa Muara Basung Kecamatan Pingg
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 11:38:32

Danlantamal IV Resmi Tutup Kegiatan Wasrik BPK

TANJUNNGPINANG-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P. secara resmi menutup kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 11:27:18

Curi Baterai Truck, Pria ini Bonyok Dihajar Massa

ROKANHILIR - DS (29) jalan Lintas Riau - Sumut Km. 39 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir ini harus merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pasalnya dia kedapatan mencuri 2 unit baterai Truck dari sebuah
 
Berita Lainnya
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 11:38:32

Danlantamal IV Resmi Tutup Kegiatan Wasrik BPK

TANJUNNGPINANG-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P. secara resmi menutup kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (
 
Jumat, 23 Agustus 2019 | 12:21:05

DPR Masih Tunggu Draf RUU Pemindahan Ibukota

JAKARTA-Hingga kini DPR masih menunggu draf Rancangan Undang-undang tentang pemindahan Ibu Kota dari pemerintah. Pemindahan Ibukota tidak akan pernah terwujud apabila belum melalui proaes pembahaan dan persetuj
 
Kamis, 22 Agustus 2019 | 21:00:27

Panglima TNI : Sidang Ke 15 HLC Malindo Merupakan Forum Strategis Kedua Negara

JAKARTA-Sidang ke-15 High Level Committee Malaysia-Indonesia (HLC Malindo)  merupakan forum  yang bernilai strategis bagi kedua negara dalam menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks.Demikian
 
Rabu, 21 Agustus 2019 | 20:23:22

Masalah Papua Bisa Diselesaikan Melalui Pendekatan Budaya

JAKARTA-Anggota DPD RI  Mervin Komber berpendapat persoalan orang Papua seharusnya tidak  meluas hingga ke Provinsi Papua jika masalahnya  segera diselesaikan  di Malang dan Surabaya. Pemeri
 
Senin, 19 Agustus 2019 | 21:17:59

Danlantamal IV Terima Warik BPK RI

Tanjungpinang-Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P.,  menerima Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Badan Pemeriks
 
Minggu, 18 Agustus 2019 | 22:04:16

HUT RI Ke 74 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2019

Tanjungpinang-Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi  Ke merdekaan RIHari/tanggal :Sabtu, 17 Agustus 2019Pukul             :09.03 wibTempat.       
 
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 14:57:58

Upacara Detik-detik Proklamasi HUT RI Ke 74 Tingkat Kabupaten Bengkalis Berlangsung Khidmat

Bengkalis - Upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka ‎Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bengkalis, Sabtu, 17 Agustus 2019 di lapangan Tugu berlangsung khidmat
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 16:10:27

Zulkifli Hasan: MPR Periode Sekarang Tak Mungkin Amendemen UUD 1945

JAKARTA - Wacana untuk mengembalikan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi kembali menghangat lewat amendemen UUD 1945. Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut amendemen tidak bisa dilakukan di masa
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 13:42:42

Ombudsman Nilai Impor Bawang tak Transparan: Pemantauan Jadi Sulit!

JAKARTA - Ombudsman RI memandang peraturan impor bawang saat ini tidak transparan. Menurut Ombudsman, kondisi tersebut justru membuka ruang bagi oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan ilegal.
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 11:31:18

Perdebatan Waktu Munas Menyita Energi Kader

JAKARTA -DPP Partai didesak untuk memggelar rapat pleno dan menyepakati waktu Rapimnas dan Munas menjelang Oktober 2019. Selanjutnya disepakati bersama, pengurus DPP sekarang diberi kewenangan penuh untuk
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 11:26:01

Jokowi Saksikan Geladi Bersih Upacara Bendera HUT RI di Istana

JAKARTA - Geladi bersih upacara pengibaran bendera merah-putih HUT ke-74 RI digelar di Istana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyaksikan persiapan upacara.Jokowi tiba di panggung utama upacara di Istana M
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:57:04

Tantangan Menteri LHK Kabinet Jokowi: Integrasi Lingkungan-Pembangunan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mencari menteri untuk diajak bekerjasama selama lima tahun ke depan, salah satunya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Ada tantangan berat ya
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:41:56

Buya Syafii Titip Pesan ke Jokowi soal Kabinet: Cari yang Petarung

Sleman - Wapres Jusuf Kalla (JK) bertandang ke kediaman Buya Syafii Maarif di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pagi ini. Dalam kesempatan itu, Buya Syafii menitipkan pesan ke JK untuk di
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 10:00:10

Fadli Sebut Jokowi Kurang Berhasil Berantas Narkoba, Ngabalin: Tak Pantas!

JAKARTA - Waketum Gerindra, Fadli Zon menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang berhasil memberantas Narkoba dalam masa pemerintahannya. Menanggapi hal tersebut Istana mengatakan ucapan ters
 
Kamis, 15 Agustus 2019 | 09:43:46

PKB soal Desain Kabinet Jokowi: Jangan Ada Persepsi Parpol Tak Profesional

JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) mengungkap desain kabinet di periode keduanya yang akan berisi 55% menteri profesional. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut jangan ada persepsi menteri dari
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top