Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 20 Juni 2019 | 13:53:52
Nasional

Ahli KPU Pakar IT Prof Marsudi Jelaskan Situng Tak Bisa Diakses Publik

Sebarkan:
Detik.com
Foto: Sidang sengketa Pilpres 2019 di MK
JAKARTA - KPU menghadirkan pakar IT Prof Marsudi Wahyu Kisworo dalam sidang gugatan pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Marsudi menjelaskan soal Situng KPU yang kerap dibahas oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga selaku penggugat.

"Situng itu adalah hanyalah salah satu dari 19 aplikasi sistem pemilu yang dirancang arsitekturnya pada tahun 2003 lalu. waktu dirancang dulu dan keadaan sekarang , UU menyatakan yang sah adalah penghitungan berjenjang secara manual yang dilakukan mulai dari tingkat TPS hingga KPU pusat," kata Marsudi dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Marsudi mengatakan Situng dirancang untuk sarana transparansi penghitungan suara ke masyarakat bukan sebagai sistem penghitungan suara. Dia menjelaskan, Situng berguna untuk melakukan fungsi kontrol yang ditampilkan dalam website.

"Waktu dirancang, Situng memang tidak dirancang untuk sistem penghitungan suara. Situng dirancang untuk sarana transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakan proses kontrol," ucapnya.

Dia menjelaskan, Situng yang sebenarnya berada di dalam KPU dan tak bisa diakses masyarakat. Situng juga dibangun di 3 lokasi, lokasi pertama di KPU dan lokasi kedua, ketiga tak bisa disebutkan karena berfungsi sebagai cadangan.

"Situng sesungguhnya hanya bisa diakses dari dalam KPU dan dilengkapi berbagai macam pengamanan termasuk lokasi di daerah bencana, 1 lokasi di KPU dan 2 lokasi tidak boleh diketahui siapapun karena merupakan cadangan kalau terjadi suatu bencana atau musibah," tuturnya.



Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:18:39

Ini Dia Kategori Pengangguran Dapat Gaji dari Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan insentif berupa uang kepada para masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan alias pengangguran. Caranya adalah lewat program Kartu Pra-
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:15:06

Harga Jeruk Diprediksi Tak Jatuh Meski Panen Sepanjang Tahun

Kota Batu - Panen jeruk sepanjang tahun bakal terpenuhi dengan teknologi Bujangseta. Petani diminta tak khawatir akan harga jeruk dengan stok yang melimpah. Karena dihitung, dengan ongkos produksi lebih m
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:08:23

Ledakan Dahsyat Pabrik Gas di China, 2 Orang Tewas dan 18 Luka

Beijing - Sebuah ledakan dahsyat mengguncang sebuah pabrik gas di China bagian tengah. Sedikitnya dua orang tewas dan 18 orang lainnya mengalami luka-luka.Seperti dilansir AFP, Sabtu (20/7/2019), le
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:05:01

TMMD Ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai Patroli Karlahut

ROKAN HULU Masih dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai melaksanakan Patroli karlahut.Kegitan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:05:01

TMMD Ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai Patroli Karlahut

ROKAN HULU Masih dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai melaksanakan Patroli karlahut.Kegitan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:54:32

FPI Respons Wiranto: Habib Rizieq Tak Ada Masalah Hukum di Saudi

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut Habib Rizieq Syihab bermasalah pulang ke RI karena melebihi batas waktu tinggal alias overstay di Arab Saudi. F
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:27:08

Pengacara Minta Wiranto Tak Mencampuri Proses Hukum Kivlan Zen

JAKARTA - Kuasa hukum Kivlan Zen Pitra Romadoni meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto tidak mencampuri proses hukum kliennya. Menurut Pitra, Wiranto lebi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:28:56

Kunjungi RI Pekan Depan, Putra Mahkota UEA akan Bertemu Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rencana kedatangan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Syekh Mohamed aka
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:21:16

Bambu Getah Getih Dikritik, Anies: Kalau Pilih Besi Impor dari Tiongkok

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab kritikan mengenai pembiayaan Bambu Getah Getih. Anies menjelaskan anggaran instalasi tersebut mengalir ke rakyat kecil seperti petani bambu."An
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:16:03

Maruarar Sirait: TNI dan Polri Dukung Kesuksesan Piala Presiden 2019.

JAKARTA -  Kesuksesan Piala Presiden 2019 tak lepas dari dukungan penuh TNI dan Polri. Dengan dukungan penuh TNI dan Polri itulah penyelenggaran Piala Presiden berjalan dengan aman dan tertib."Terima
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:53:32

Utut Adianto akan Usulkan Puan Maharani Jadi Calon Ketua DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto mengaku akan mengusulkan Puan Maharani menjadi calon Ketua DPR. Usulan tersebut akan disampaikan jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta saran."Kala
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:50:21

Moeldoko Soal Kasus Novel Baswedan: Presiden Jangan Dibebani Hal Teknis Dong

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil alih pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan. Moeldoko menil
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:33:27

Jokowi Beri Waktu 3 Bulan, Polri Tetap Optimistis Kasus Novel Terungkap

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi waktu 3 bulan untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Polri optimistis hal itu masih bisa terwujud."Kita tetap optimis, se
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:25:51

Wiranto Tegaskan Eks HTI Dilarang Sebar Paham Khilafah!

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang karena menyebarkan paham anti-Pancasila dan an
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:07:07

Belum Beri Perpanjangan Izin, Pemerintah Evaluasi Rekam Jejak FPI

JAKARTA - Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) belum diberikan pemerintah karena ada syarat yang belum dipenuhi. Saat ini, pemerintah juga sedang mengevaluasi aktivitas FPI."Kemudi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:41:45

Dewan Pembina Gerindra Sepakat Serahkan Keputusan Koalisi ke Prabowo

JAKARTA - Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra yang dipimpin langsung sang ketua, Prabowo Subianto, turut menyinggung arah politik partai untuk 5 tahun ke depan. Dewan Pembina Gerindra menyerahkan sepenuhn
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:25:57

Pengacara Tomy Winata Serang Hakim, Menkum HAM: Tak Patut

JAKARTA - Menkum HAM Yasonna Laoly menyayangkan insiden pemukulan pengacara pengusaha Tomy Winata, Desrizal, terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Yasonna menyebut tindakan itu
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:19:54

Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan, Ini yang Wajib Dilakukan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo divonis melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan. Hal itu seiring putusan Mahkamah Agung (MA) menguatkan dua putusan pengadilan di bawahnya.Berik
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 13:58:39

Wiranto: Habib Rizieq Langgar Aturan di Saudi, Itu Problem Pribadi

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menampik isu bahwa pemerintah sengaja menangkal Habib Rizieq Syihab masuk ke Indonesia. Dia menegaskan, Rizieq bermasalah
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top