Terverifikasi Dewan Pers
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11
Nasional

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

Sebarkan:
Detik.com
JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat.

"Link berita itu adalah pintu fakta dan data. Kalau ada yang menyatakan link berita tidak valid sebagai bukti hukum, berarti kerja Anda (wartawan) selama ini itu kerja-kerja nggak penting, kerja wartawan itu kerja-kerja nggak penting," kata koordinator juru bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

"Karena Anda semua ini kan menyampaikan berita berdasarkan fakta dan data. Nah, fakta dan data itu yang kemudian disampaikan melalui kerja-kerja Anda dan tentu siapa objek dalam berita itu, itu yang membantu menyampaikan secara langsung," imbuh dia.

Dahnil menyebut menolak link berita sebagai bukti di gugatan Pilpres 2019 merupakan bentuk penihilan kerja jurnalis. Dia mengatakan kubu 02 menghormati kerja wartawan.

"Kalau ada yang menyatakan link berita itu adalah bukti yang lemah, sebenarnya itu penghinaan terhadap Anda-Anda semuanya. Kerja Anda itu nggak ada manfaatnya, nggak sesuai dengan fakta dan data. Yang jelas kami menghormati kerja Anda semuanya sebagai wartawan itu menjadi fakta dan data awal yang nanti kemudian diperkuat oleh objek atau subjek yang ada di dalam berita Anda itu," imbuh dia.

Dahnil lalu menyinggung nama Menko Polhukam Wiranto terkait link berita. Dia menegaskan pemberitaan media merupakan hal yang sah jika diajukan sebagai acuan dalam gugatan pilpres.

"Jangan lupa juga loh, Pak Wiranto menyebut makar, menangkap yang makar-makar itu berdasarkan social media. Pak Sofyan Jacob dituduh makar itu juga berasal dari pernyataannya di media. Jadi lucu, kalau kemudian, terutama 01 menyebut link berita itu nggak berkualitas," sebut Dahnil.

"Berarti 01 sedang menghina polisi yang menangkap dan menindak Pak Sofyan Jacob berdasarkan berita dan 01 sedang menghina Wiranto karena menyebutkan bahwasanya informasi-informasi makar itu dari social media dan berita," imbuh dia.

Tepis Salah Maknai Situng

Selain itu, Dahnil menepis kalau pihaknya keliru memaknai Situng KPU. Menurut Dahnil, keliru kalau hanya menganggap Situng sebagai alat bantu.

"Situng itu adalah kewajiban undang-undang. Kalau kemudian itu diterjemahkan sekadar alat bantu justru itu keliru. Kalau cuma sekadar alat bantu itu bisa dihapuskan. Itu kewajiban Undang-undang. Kalau situng dikelola asal-asalan berarti ada masalah," jelas Dahnil.

Dahnil menyebut situng yang dikelola KPU asal-asalan. "Jadi suatu kewajiban Undang-undang itu dikelola secara asal-asalan oleh KPU. Jadi undang-undang itu di kelola secara asal-asalan oleh KPU dan itu berbahaya," tambahnya.

Menurut Dahnil, Situng jadi masalah, bahkan sampai sekarang belum 100 persen di saat penghitungan manual sudah selesai. Dia menegaskan pihaknya akan memaparkan berbagai keanehan terkait Situng.

Lebih jauh Dahnil berbicara soal KPU yang menolak perbaikan berkas gugatan Prabowo-Sandi. Dia mengaku tidak peduli dengan sikap KPU dan memilih bergantung pada hakim MK.

"Kita nggak peduli KPU menolak atau menerima, yang penting kan hakim Mahkamah Konsitusi," ucap Dahnil.



Sumber: detik.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:15:06

Harga Jeruk Diprediksi Tak Jatuh Meski Panen Sepanjang Tahun

Kota Batu - Panen jeruk sepanjang tahun bakal terpenuhi dengan teknologi Bujangseta. Petani diminta tak khawatir akan harga jeruk dengan stok yang melimpah. Karena dihitung, dengan ongkos produksi lebih m
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:08:23

Ledakan Dahsyat Pabrik Gas di China, 2 Orang Tewas dan 18 Luka

Beijing - Sebuah ledakan dahsyat mengguncang sebuah pabrik gas di China bagian tengah. Sedikitnya dua orang tewas dan 18 orang lainnya mengalami luka-luka.Seperti dilansir AFP, Sabtu (20/7/2019), le
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:05:01

TMMD Ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai Patroli Karlahut

ROKAN HULU Masih dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai melaksanakan Patroli karlahut.Kegitan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:03:01

Mengenal Bifasik, Tidur yang Dilakukan 2 Sehari

SALAH satu yang menjadi kebutuhan wajib manusia adalah tidur. Kurang tidur akan menyebabkan manusia mengalami kelelahan bahkan gangguan mental. Nah ketika mendengar kata tidur, yang hampir pasti terbayang ad
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:05:01

TMMD Ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai Patroli Karlahut

ROKAN HULU Masih dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai melaksanakan Patroli karlahut.Kegitan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:54:32

FPI Respons Wiranto: Habib Rizieq Tak Ada Masalah Hukum di Saudi

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut Habib Rizieq Syihab bermasalah pulang ke RI karena melebihi batas waktu tinggal alias overstay di Arab Saudi. F
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:27:08

Pengacara Minta Wiranto Tak Mencampuri Proses Hukum Kivlan Zen

JAKARTA - Kuasa hukum Kivlan Zen Pitra Romadoni meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto tidak mencampuri proses hukum kliennya. Menurut Pitra, Wiranto lebi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:28:56

Kunjungi RI Pekan Depan, Putra Mahkota UEA akan Bertemu Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rencana kedatangan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Syekh Mohamed aka
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:21:16

Bambu Getah Getih Dikritik, Anies: Kalau Pilih Besi Impor dari Tiongkok

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab kritikan mengenai pembiayaan Bambu Getah Getih. Anies menjelaskan anggaran instalasi tersebut mengalir ke rakyat kecil seperti petani bambu."An
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:16:03

Maruarar Sirait: TNI dan Polri Dukung Kesuksesan Piala Presiden 2019.

JAKARTA -  Kesuksesan Piala Presiden 2019 tak lepas dari dukungan penuh TNI dan Polri. Dengan dukungan penuh TNI dan Polri itulah penyelenggaran Piala Presiden berjalan dengan aman dan tertib."Terima
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:53:32

Utut Adianto akan Usulkan Puan Maharani Jadi Calon Ketua DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto mengaku akan mengusulkan Puan Maharani menjadi calon Ketua DPR. Usulan tersebut akan disampaikan jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta saran."Kala
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:50:21

Moeldoko Soal Kasus Novel Baswedan: Presiden Jangan Dibebani Hal Teknis Dong

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil alih pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan. Moeldoko menil
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:33:27

Jokowi Beri Waktu 3 Bulan, Polri Tetap Optimistis Kasus Novel Terungkap

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi waktu 3 bulan untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Polri optimistis hal itu masih bisa terwujud."Kita tetap optimis, se
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:25:51

Wiranto Tegaskan Eks HTI Dilarang Sebar Paham Khilafah!

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang karena menyebarkan paham anti-Pancasila dan an
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:07:07

Belum Beri Perpanjangan Izin, Pemerintah Evaluasi Rekam Jejak FPI

JAKARTA - Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) belum diberikan pemerintah karena ada syarat yang belum dipenuhi. Saat ini, pemerintah juga sedang mengevaluasi aktivitas FPI."Kemudi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:41:45

Dewan Pembina Gerindra Sepakat Serahkan Keputusan Koalisi ke Prabowo

JAKARTA - Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra yang dipimpin langsung sang ketua, Prabowo Subianto, turut menyinggung arah politik partai untuk 5 tahun ke depan. Dewan Pembina Gerindra menyerahkan sepenuhn
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:25:57

Pengacara Tomy Winata Serang Hakim, Menkum HAM: Tak Patut

JAKARTA - Menkum HAM Yasonna Laoly menyayangkan insiden pemukulan pengacara pengusaha Tomy Winata, Desrizal, terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Yasonna menyebut tindakan itu
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:19:54

Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan, Ini yang Wajib Dilakukan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo divonis melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan. Hal itu seiring putusan Mahkamah Agung (MA) menguatkan dua putusan pengadilan di bawahnya.Berik
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 13:58:39

Wiranto: Habib Rizieq Langgar Aturan di Saudi, Itu Problem Pribadi

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menampik isu bahwa pemerintah sengaja menangkal Habib Rizieq Syihab masuk ke Indonesia. Dia menegaskan, Rizieq bermasalah
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top