Terverifikasi Dewan Pers
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:52:22
Nasional

Tim Jokowi ke Kubu Prabowo: Dalil Aparat Tak Netral Asumtif-Tendensius

Sebarkan:
Detik.com
Foto: Kuasa hukum Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra saat sidang MK
JAKARTA - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan Pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian.

"Bahwa dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar," kata tim hukum Jokowi, I Wayan Sudirta, memberikan jawaban atas gugatan hasil Pilpres dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Menurut tim Jokowi, kubu Prabowo tidak menguraikan jelas dan spesifik kejadian pelanggaran netralitas aparat yakni lokasi kejadian, waktu kejadian, pelaku dan akibat serta hubungannya terhadap perolehan suara pasangan calon.

Dijelaskan tim hukum Jokowi, terkait netralitas Polri, Kapolri sudah menyampaikan dan memerintahkan jajarannya agar selalu bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, Kapolri sudah mengeluarkan perintah tertulis agar aparat Kepolisian menjaga netralitasnya.

Perintah dikeluarkan lewat Telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 yang memerintahkan agar anggota Polri menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2019.

Selain itu, Kapolri pada tanggal 18 Oktober 2018, melalui surat Nomor ST/2660/X/RES.1.24/2018, Kapolri telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda se-Indonesia untuk bekerja secara profesional, menjaga netralitas, menghindari conflict of interest dalam Pemilu 2019 dan menghindari langkah-langkah yang menyudutkan Polri berpihak dalam politik .

"Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan salah satu bukti ketidaknetralan Polri adalah adanya bukti pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz yang mengaku diperintahkan oleh Kapolres Garut untuk menggalang dukungan kepada Pihak Terkait, adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar, karena tuduhan Pemohon telah dibantah oleh AKP Sulman Aziz sendiri berdasarkan rekaman video pengakuannya dan telah juga terpublikasi melalui media massa," papar tim hukum Jokowi.

Selain itu, tuduhan pemohon yakni kubu Prabowo disebut tidak memberikan dampak bertambahnya perolehan suara bagi Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait di Kabupaten Garut.

"Justru sebaliknya, jumlah perolehan suara Pemohon jauh lebih besar daripada Pihak Terkait yaitu sebanyak 1.064.444 (72,16%), sedangkan Pihak Terkait hanya meraih suara sebanyak 412.036 (27,84%). Dengan demikian patutlah dalil Pemohon ini untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan secara hukum," ujar tim hukum Jokowi.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:18:39

Ini Dia Kategori Pengangguran Dapat Gaji dari Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan insentif berupa uang kepada para masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan alias pengangguran. Caranya adalah lewat program Kartu Pra-
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:15:06

Harga Jeruk Diprediksi Tak Jatuh Meski Panen Sepanjang Tahun

Kota Batu - Panen jeruk sepanjang tahun bakal terpenuhi dengan teknologi Bujangseta. Petani diminta tak khawatir akan harga jeruk dengan stok yang melimpah. Karena dihitung, dengan ongkos produksi lebih m
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:08:23

Ledakan Dahsyat Pabrik Gas di China, 2 Orang Tewas dan 18 Luka

Beijing - Sebuah ledakan dahsyat mengguncang sebuah pabrik gas di China bagian tengah. Sedikitnya dua orang tewas dan 18 orang lainnya mengalami luka-luka.Seperti dilansir AFP, Sabtu (20/7/2019), le
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:05:01

TMMD Ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai Patroli Karlahut

ROKAN HULU Masih dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai melaksanakan Patroli karlahut.Kegitan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:05:01

TMMD Ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai Patroli Karlahut

ROKAN HULU Masih dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai melaksanakan Patroli karlahut.Kegitan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:54:32

FPI Respons Wiranto: Habib Rizieq Tak Ada Masalah Hukum di Saudi

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut Habib Rizieq Syihab bermasalah pulang ke RI karena melebihi batas waktu tinggal alias overstay di Arab Saudi. F
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:27:08

Pengacara Minta Wiranto Tak Mencampuri Proses Hukum Kivlan Zen

JAKARTA - Kuasa hukum Kivlan Zen Pitra Romadoni meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto tidak mencampuri proses hukum kliennya. Menurut Pitra, Wiranto lebi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:28:56

Kunjungi RI Pekan Depan, Putra Mahkota UEA akan Bertemu Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rencana kedatangan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Syekh Mohamed aka
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:21:16

Bambu Getah Getih Dikritik, Anies: Kalau Pilih Besi Impor dari Tiongkok

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab kritikan mengenai pembiayaan Bambu Getah Getih. Anies menjelaskan anggaran instalasi tersebut mengalir ke rakyat kecil seperti petani bambu."An
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:16:03

Maruarar Sirait: TNI dan Polri Dukung Kesuksesan Piala Presiden 2019.

JAKARTA -  Kesuksesan Piala Presiden 2019 tak lepas dari dukungan penuh TNI dan Polri. Dengan dukungan penuh TNI dan Polri itulah penyelenggaran Piala Presiden berjalan dengan aman dan tertib."Terima
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:53:32

Utut Adianto akan Usulkan Puan Maharani Jadi Calon Ketua DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto mengaku akan mengusulkan Puan Maharani menjadi calon Ketua DPR. Usulan tersebut akan disampaikan jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta saran."Kala
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:50:21

Moeldoko Soal Kasus Novel Baswedan: Presiden Jangan Dibebani Hal Teknis Dong

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil alih pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan. Moeldoko menil
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:33:27

Jokowi Beri Waktu 3 Bulan, Polri Tetap Optimistis Kasus Novel Terungkap

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi waktu 3 bulan untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Polri optimistis hal itu masih bisa terwujud."Kita tetap optimis, se
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:25:51

Wiranto Tegaskan Eks HTI Dilarang Sebar Paham Khilafah!

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang karena menyebarkan paham anti-Pancasila dan an
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:07:07

Belum Beri Perpanjangan Izin, Pemerintah Evaluasi Rekam Jejak FPI

JAKARTA - Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) belum diberikan pemerintah karena ada syarat yang belum dipenuhi. Saat ini, pemerintah juga sedang mengevaluasi aktivitas FPI."Kemudi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:41:45

Dewan Pembina Gerindra Sepakat Serahkan Keputusan Koalisi ke Prabowo

JAKARTA - Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra yang dipimpin langsung sang ketua, Prabowo Subianto, turut menyinggung arah politik partai untuk 5 tahun ke depan. Dewan Pembina Gerindra menyerahkan sepenuhn
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:25:57

Pengacara Tomy Winata Serang Hakim, Menkum HAM: Tak Patut

JAKARTA - Menkum HAM Yasonna Laoly menyayangkan insiden pemukulan pengacara pengusaha Tomy Winata, Desrizal, terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Yasonna menyebut tindakan itu
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:19:54

Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan, Ini yang Wajib Dilakukan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo divonis melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan. Hal itu seiring putusan Mahkamah Agung (MA) menguatkan dua putusan pengadilan di bawahnya.Berik
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 13:58:39

Wiranto: Habib Rizieq Langgar Aturan di Saudi, Itu Problem Pribadi

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menampik isu bahwa pemerintah sengaja menangkal Habib Rizieq Syihab masuk ke Indonesia. Dia menegaskan, Rizieq bermasalah
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top