Terverifikasi Dewan Pers
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:27:56
Sidang Gugatan Pilpres

Prabowo Samakan Pilpres dengan Kasus Pilwalkot Makassar, KPU: Beda UU

Sebarkan:
Detik.com
Foto: Kuasa hukum KPU saat sidang MK (Youtube MK)
JAKARTA - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasikan karena menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye. Prabowo kemudian merujuk kasus Wali Kota Makassar Danny Pomanto. KPU menyatakan dua kasus itu beda UU.

Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada menyatakan tegas yaitu melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

"Kasus Danny Pomanto ada larangan jelas, ada hukum positifnya," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin, saat membacakan jawaban atas gugatan Prabowo-Sandi di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Atas dasar aturan itu, Danny kemudian didiskualifikasikan oleh Mahkamah Agung (MA). MA menyatakan Danny menggunakan APBD untuk program pemerintah yang 'ditunggangi' sebagai kampanye. Sehingga dinilai terjadi kampanye terselubung menggunakan anggaran pemerintah.

Namun menurut KPU, kasus itu tidak bisa disamakan karena belum ada aturan yang tegas melarang Presiden menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye.

"Di pilpres tidak ada pembatalan. Tidak bisa disejajarkan atau dibandingkan dengan pilpres yang ditangani MK sehingga tuduhan pilpres tidak bisa diterapkan UU Pilkada," cetus Ali.

Sekedar diketahui, meski Danny dicoret MA, namun Appi-Cicu juga tidak bisa melawan kotak kosong di Pilwalkot 2018.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:33:37

RI Tawarkan Proyek Rp 1.200 Triliun Ke Uni Emirat Arab

JAKARTA - Pemerintah akan menawarkan daftar investasi proyek senilai US$ 91 miliar atau Rp 1.274 triliun (kurs Rp 14.000) ke Uni Emirat Arab (UEA). Luhut bilang, nilai investasi US$ 91 miliar ini merupaka
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:33:08

RI Tawarkan Proyek Rp 1.200 Triliun Ke Uni Emirat Arab

JAKARTA - Pemerintah akan menawarkan daftar investasi proyek senilai US$ 91 miliar atau Rp 1.274 triliun (kurs Rp 14.000) ke Uni Emirat Arab (UEA). Luhut bilang, nilai investasi US$ 91 miliar ini merupaka
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:32:43

RI Tawarkan Proyek Rp 1.200 Triliun Ke Uni Emirat Arab

JAKARTA - Pemerintah akan menawarkan daftar investasi proyek senilai US$ 91 miliar atau Rp 1.274 triliun (kurs Rp 14.000) ke Uni Emirat Arab (UEA). Luhut bilang, nilai investasi US$ 91 miliar ini merupaka
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:27:31

Soal Imbauan RUPSLB BUMN, Bos BTN: Kebetulan Dirkeu Kita Kosong

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN)Maryono angkat bicara perihal imbauan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:20:18

Sukseskan TMMD ke 105, Koramil 10/Kds Lakukan Panen Jagung di Koptan Kasang Mungkal

BONAI DARUSSALAM - Koramil 10/ Kds Kodim 0313/ KPR, dukung program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 dengan melakukan panen raya jagung di Kelompok Tani (Koptan) Suka Maju, Desa Kasang Mungkal, Kecamat
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:05:01

TMMD Ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai Patroli Karlahut

ROKAN HULU Masih dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai melaksanakan Patroli karlahut.Kegitan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:54:32

FPI Respons Wiranto: Habib Rizieq Tak Ada Masalah Hukum di Saudi

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut Habib Rizieq Syihab bermasalah pulang ke RI karena melebihi batas waktu tinggal alias overstay di Arab Saudi. F
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:27:08

Pengacara Minta Wiranto Tak Mencampuri Proses Hukum Kivlan Zen

JAKARTA - Kuasa hukum Kivlan Zen Pitra Romadoni meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto tidak mencampuri proses hukum kliennya. Menurut Pitra, Wiranto lebi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:28:56

Kunjungi RI Pekan Depan, Putra Mahkota UEA akan Bertemu Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rencana kedatangan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Syekh Mohamed aka
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:21:16

Bambu Getah Getih Dikritik, Anies: Kalau Pilih Besi Impor dari Tiongkok

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab kritikan mengenai pembiayaan Bambu Getah Getih. Anies menjelaskan anggaran instalasi tersebut mengalir ke rakyat kecil seperti petani bambu."An
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:16:03

Maruarar Sirait: TNI dan Polri Dukung Kesuksesan Piala Presiden 2019.

JAKARTA -  Kesuksesan Piala Presiden 2019 tak lepas dari dukungan penuh TNI dan Polri. Dengan dukungan penuh TNI dan Polri itulah penyelenggaran Piala Presiden berjalan dengan aman dan tertib."Terima
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:53:32

Utut Adianto akan Usulkan Puan Maharani Jadi Calon Ketua DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto mengaku akan mengusulkan Puan Maharani menjadi calon Ketua DPR. Usulan tersebut akan disampaikan jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta saran."Kala
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:50:21

Moeldoko Soal Kasus Novel Baswedan: Presiden Jangan Dibebani Hal Teknis Dong

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil alih pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan. Moeldoko menil
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:33:27

Jokowi Beri Waktu 3 Bulan, Polri Tetap Optimistis Kasus Novel Terungkap

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi waktu 3 bulan untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Polri optimistis hal itu masih bisa terwujud."Kita tetap optimis, se
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:25:51

Wiranto Tegaskan Eks HTI Dilarang Sebar Paham Khilafah!

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang karena menyebarkan paham anti-Pancasila dan an
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:07:07

Belum Beri Perpanjangan Izin, Pemerintah Evaluasi Rekam Jejak FPI

JAKARTA - Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) belum diberikan pemerintah karena ada syarat yang belum dipenuhi. Saat ini, pemerintah juga sedang mengevaluasi aktivitas FPI."Kemudi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:41:45

Dewan Pembina Gerindra Sepakat Serahkan Keputusan Koalisi ke Prabowo

JAKARTA - Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra yang dipimpin langsung sang ketua, Prabowo Subianto, turut menyinggung arah politik partai untuk 5 tahun ke depan. Dewan Pembina Gerindra menyerahkan sepenuhn
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:25:57

Pengacara Tomy Winata Serang Hakim, Menkum HAM: Tak Patut

JAKARTA - Menkum HAM Yasonna Laoly menyayangkan insiden pemukulan pengacara pengusaha Tomy Winata, Desrizal, terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Yasonna menyebut tindakan itu
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:19:54

Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan, Ini yang Wajib Dilakukan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo divonis melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan. Hal itu seiring putusan Mahkamah Agung (MA) menguatkan dua putusan pengadilan di bawahnya.Berik
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top