Terverifikasi Dewan Pers
 
Rabu, 15 Mei 2019 | 13:39:29
Nasional

Tunggakan 17 Kasus Korupsi, Pimpinan KPK Ogah Disalahkan Sendiri

Sebarkan:
Detik.com
5 Pimpinan KPK era 2015-2019 dari kiri-ke kanan: Laode M Syarif, Alexander Marwata, Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, dan Saut Situmorang
JAKARTA - Pimpinan KPK saat ini disebut memiliki tunggakan 17 kasus korupsi yang dinilai belum benar-benar tuntas. Namun pucuk pimpinan KPK yang diisi Agus Rahardjo Cs tersebut enggan dituding karena tunggakan kasus itu terjadi sebelum kepemimpinannya.

"Kami ini cuci piring juga kan di samping kasus-kasus yang baru seperti itu. Jadi bukan salah kami semua," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

"Jadi maksudnya itu, ngapain juga yang dulu-dulu itu nggak habis sendiri gitu kan netapin tersangka tapi nggak dikerjain ya. Maksudnya kami bekerja semampu kami," ucap Syarif.

Sebelumnya pada Minggu, 12 Mei 2019, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Transparency International Indonesia (TII) menyoroti pimpinan KPK Agus Rahardjo Cs yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Mereka kemudian menyoroti pekerjaan rumah (PR) KPK yang belum tuntas.

Dalam diskusi ICW dan TII tersebut menyebutkan adanya 17 tunggakan kasus di KPK. Berikut 17 tunggakan kasus suap yang dipaparkan tersebut:
- Suap perusahaan asal Inggris, Innospec ke pejabat Pertamina;
- Kasus bailout Bank Century;
- Proyek pembangunan di Hambalang;
- Proyek Wisma Atlet Kemenpora di Sumatera Selatan;
- Suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia atau cek pelawat;
- Proyek SKRT Kementerian Kehutanan;
- Hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan;
- Proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan;
- Pengadaan simulator SIM di Dirlantas Polri;
- Pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004;
- 'Rekening Gendut' oknum jenderal polisi;
- Kasus suap Badan Keamanan Laut;
- Suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Suap Rolls Royce ke petinggi PT Garuda Indonesia;
- Kasus BLBI;
- Kasus Pelindo II; dan
- Kasus e-KTP.

Atas tunggakan kasus-kasus itu Syarif tidak menutup mata bila nantinya akan diwariskan ke pimpinan KPK selanjutnya. Namun dia mengatakan bila kepemimpinan KPK saat ini sudah berupaya keras menuntaskan kasus-kasus itu.

"Kalau Garuda sih itu sudah selesai tinggal pelimpahan saja jadi itu saya anggap selesai Garuda kalau BLBI akan ada perkembangan yang terang. Century ini agak angel (sulit) tetapi ini kita harus cari buktinya dan macam-macam seperti itu, kita juga nggak boleh memaksakan sebuah kasus juga," kata Syarif.

"Mungkin ada-lah yang diwariskan ya seperti kasus e-KTP kan ini kita tapi itu pun masih banyak lagi," imbuh Syarif.



Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 18 Juli 2019 | 03:17:05

"PARTAI Nasdem Kecewa (OPD) Hilang, Pasca Penangkapan Nurdin Basirun"

Tanjungpinang-Salah satu kader Partai NasDem Kota Tanjungpinang sekaligus menjabat sebagi Ketua DPC NasDem Tanjungpinang Timur Mulkanur kecewa terhadap 32 OPD dari 33 OPD yang ada di Pemerintah Provinsi (kepri)
Rabu, 17 Juli 2019 | 22:06:32

Bupati Inhil Resmikan Rumah Sakit 3 M Plus

TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan meresmikan pengoperasian Rumah Sakit 3 M Plus yang terletak di jalan Lingkar, Tembilahan, Rabu (17/7/2019). Peresmian Rumah Sakit 3 M Plus ditandai dengan pe
Rabu, 17 Juli 2019 | 20:18:36

Besok Tiga Desa Aksi Jilid II Tuntut PT. Hutahaean

ROKAN HULU - Diperkirakan seribuan lebih, gabungan Pemuda dan Masyarakat Desa Tingkok, Lubuk Soting dan Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai akan melaksanakan aksi damai Kamis, Kamis tanggal 18 Juli 2019.Aks
Rabu, 17 Juli 2019 | 20:15:22

TNI Gelar Komsos dengan Organisasi Masyarakat di Koarmada I

JAKARTA-Dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi dan memperkokoh persatuan dengan komponen masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Staf Teritorial (Ster) TNI bekerjasama dengan Dinas Potens
 
Berita Lainnya
Rabu, 17 Juli 2019 | 16:42:01

Diisukan Jadi Menpora, Erick Thohir: Banyak Figur yang Bagus

JAKARTA - Nama Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir masuk dalam alam dokumen 'Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 20
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 15:42:27

Sekda Bengkalis Hadiri Acara Penandatanganan Kerjasama Antara Bapenda Dengan PT Bank BNI

BENGKALIS - Guna menindaklanjuti Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU)  antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan pihak PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Dumai, tanggal 10 Juli 2019 kemarin
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 14:30:24

Sidang Perdata, Saksi Ahli Sekwan DPRD Rohul Akui Teddy Mirzal Dal Anggota DPRD

ROKAN HULU - Saksi ahli Tata Negara Dr. Mexsasai Indra, SH.MH yang dihadirkan tergugat I yakni Sekwan DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Budhia Kasino pada persidangan terkait hak keuangan Teddy Mirza Dal
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 14:28:33

ICW Sesalkan Kemenkum HAM Kembalikan Novanto ke Lapas Sukamiskin

BANDUNG - Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) yang mengembalikan Setya Novanto dari Rutan Gunung Sindur ke Lapas Sukamiskin. Kemenkum
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 14:20:06

TPF Duga Teror ke Novel Dipicu Dendam Akibat Penggunaan Wewenang Berlebih

JAKARTA - Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Novel Baswedan menemukan fakta terkait dugaan teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu. TPF menemukan probabilitas serangan balik akibat penang
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 14:02:48

Diisukan Jadi Menko Perekonomian, Ini Respons Airlangga

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diisukan akan menempati kursi Menko Perekonomian di periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Airlangga didapuk menjadi Menko Perekonom
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 11:18:14

KPU Jawab Gugatan NasDem soal Pengurangan Suara: Dalil Pemohon Tak Jelas

JAKARTA - KPU menjawab gugatan NasDem dalam sengketa Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU menilai dalil NasDem selaku pemohon terkait suara hilang di Sumatera Utara (Sumut) tidak jelas."D
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 11:09:40

Jadi Atensi Presiden, Transmart Ajak Konsumen Jaga Kelestarian Bumi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram perihal sampah plastik. Pasalnya, Indonesia senantiasa duduk di urutan nomor 2 sebagai pemberi sumbangsih sampah plastik dunia. Tak usah heran bila sa
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 10:18:16

Habiburokhman: Rapat Dewan Pembina Gerindra Jumat di Hambalang

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Habiburokhman mengatakan rapat Dewan Pembina Gerindra ditunda hingga Jumat (19/7). Ia mengatakan rapat bakal digelar di kediaman Ketum Gerindra Prabo
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 09:52:26

Ahli Nilai Kasus Baiq Nuril Jadi Momentum Revisi UU Amnesti

JAKARTA - Presiden Joko Widodo setuju memberikan amnesti kepada Baiq Nuril dan sedang dimintakan pertimbangan ke DPR. Hal itu dinilai sebagai lompatan hukum karena amnesti kerap hanya dipakai un
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 09:39:27

Tim Gabungan Umumkan Investigasi Kasus Novel Baswedan Siang Ini

JAKARTA - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut penyerang penyidik KPK Novel Baswedan telah memberikan laporan kepada Kapolri pekan lalu. Hasil te
 
Rabu, 17 Juli 2019 | 08:55:25

PKB DPR Minta Jokowi-Maruf Perkuat Kemandirian Pangan

JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR berharap pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin mampu menyelesaikan persoalan ketahanan pangan dan kemandirian pangan yang hingga saat ini belum dapat
 
Selasa, 16 Juli 2019 | 17:00:28

Ketum FPI ke Moeldoko: Anda Punya Uang Berapa? Nggak Laku untuk Habib Rizieq!

JAKARTA - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menjawab sindiran Kepala Staf Presiden Moeldoko terkait kepulangan Habib Rizieq Syihab. Sobri mengatakan pernyataan Moeldoko soal siap membayar tiket
 
Selasa, 16 Juli 2019 | 14:13:11

Mendagri Sebut 10 Syarat Belum Dipenuhi, FPI: Tinggal Rekomendasi Kemenag

JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut ada 10 syarat yang belum dipenuhi Front Pembela Islam (FPI) terkait perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas. FPI menjawab syarat yang belum
 
Selasa, 16 Juli 2019 | 13:58:34

Bamsoet soal Visi Indonesia: Tak Mengawang, Langsung Sentuh Persoalan

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini Visi Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuat masyarakat semakin optimis akan terwujudnya pembangunan yang lebih baik. Bamsoet menyebut l
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top