Terverifikasi Dewan Pers
 
Rabu, 24 April 2019 | 15:24:24
Nasional

Safari di Riau, KPK Soroti Rumah Dinas Jadi Kantor SKPD

Sebarkan:
Foto: KPK melakukan safari di Riau. (dok KPK)
JAKARTA - KPK melanjutkan safari hari ketiga di Riau dengan mendatangi Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Ada sejumlah hal yang disoroti KPK di Dumai, salah satunya rumah dinas yang digunakan sebagai kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Masih terdapat 5 rumah dinas golongan 1 yang dimanfaatkan sebagai kantor SKPD. Total rumah dinas golongan 1 adalah 20," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (24/4/2019).

Selain itu, ada juga rumah dinas golongan 2 dan 3 sedang yang dalam proses penertiban untuk memastikan pejabat dan pegawai yang menempati rumah dinas akan keluar jika sudah tidak menjabat atau pensiun. Ada juga persoalan bangunan milik Pemda yang masuk di kawasan hutan.
"Cukup banyak aset pemda termasuk kantor pemda terletak di dalam kawasan hutan berdasar Perda Provinsi Riau nomor 10 tahun 2018. Sebelumnya, bangunan pemda tersebut berada dalam kawasan budidaya, permukiman dan kawasan lain. Pemda Dumai sedang melakukan rekonsiliasi dengan pemprov untuk penyelesaiannya," jelasnya.

Ada juga persoalan, baru 46 persen aset tanah yang bersertifikat karena lambatnya proses sertifikasi. Ada juga masalah karena aset hibah dari swasta yang dikuasai ormas.

"Terdapatnya bagian tanah hibah dari swasta yang dikuasai oleh ormas," ucapnya.

"Masih banyak tanah hibah dari perusahaan yang saat dikelola oleh DJKN dikuasai oleh masyarakat," sambung Febri.

KPK pun merekomendasikan agar Pemkot Dumai segera membuat time plan penyelesaian masalah aset itu. Febri juga mengatakan KPK akan membantu Pemkot Dumai untuk berkoordinasi dengan instansi lain untuk menyelesaikan masalah aset.

Sementara itu, di Rokan Hilir (Rohil), KPK menggelar focus group discussion untuk mengidentifikasi permasalahan aset daerah Pemkab Rohil. KPK berharap permasalahan aset tak ditemukan di Rohil dan jika ada bisa segera diselesaikan.

"Kami berhadap temuan-temuan yang terdapat di Provinsi Riau sebelumnya ataupun Kepulauan Riau terkait penguasaan mobil dinas oleh eks pejabat tidak perlu terjadi. Kalaupun hal tersebut pernah dilakukan tentu harus diselesaikan dan aset negara harus diselamatkan," pungkas Febri.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 20 Mei 2019 | 21:51:42

Nyanyian Rudi Gank Bawa Dua Pelaku Lain ke Sel Tahanan Polres Rohil

ROKANHILIR - Pasca penangkapan RS alias RG atau Rudi Gank (33) warga jalan SMA gang Cendana 1 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih, Sat Narkoba Polres Rohil berhasil menangkap dua pelaku lainnya. Penangka
Senin, 20 Mei 2019 | 21:34:53

Simpan Sabu-Sabu, Petani di Rokan Hilir dibekuk Polisi

UJUNGTANJUNG- Rudi Satra Als Rudi Geng (33) warga  Jalan SMA Gg.Cendana 1 Kepenghuluan  Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ditangkap polisi. Petani ini ditangkap karena diduga terliba
Senin, 20 Mei 2019 | 21:04:50

Miliki 0, 75 Gram Sabu-Sabu, Pemuda Pengangguran Diciduk Polisi

UJUNG TANJUNG -Freddi  Edward Simarmata   (31) ditangkap Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Polres Rokan Hilir Senin (20/05/2019) disebuah caffe Jalan  Lintas Riau -Sumut Km. 22 Balam
Senin, 20 Mei 2019 | 20:24:55

Polres Rohul Berikan Pemahaman dan Keselamatan Berlalulintas kepada Siswa

PASIRPANGARAIAN- ‎ Kapolres Rokan Hulu (Rohul), AKBP Muhamad Hasyim Risahondua, melalui, Kasat Lantas Polres Rohul, AKP Irnanda Oktora mengungkapkan, pihaknya telah melakukan langkah preventif pada Operas
 
Berita Lainnya
Senin, 20 Mei 2019 | 16:22:09

Rekapitulasi Nasional KPU: Di Riau, Prabowo Unggul 700 Ribu Suara dari Jokowi

JAKARTA - KPU RI menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pilpres 2019 untuk Provinsi Riau. Hasilnya, Prabowo-Sandi unggul 700 ribu suara atas rivalnya, Jokowi-Ma
 
Senin, 20 Mei 2019 | 14:47:13

34 Ribu Personel TNI-Polri Amankan Pengumuman Hasil Pemilu 22 Mei

JAKARTA - Sebanyak 34 ribu personel TNI-Polri bersiaga dalam rangka pengamanan Ibu Kota jelang dan saat pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2019 oleh KPU. Polri mengatakan tujuan dikerahk
 
Senin, 20 Mei 2019 | 14:41:28

Bukan Cuma Link Berita, Ini Bukti yang Perlu Diajukan Soal Dugaan TSM

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai Bawaslu tidak berlaku adil dalam putusan pendahuluan dugaan pemilu terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Namun Bawaslu menegaskan, bukan
 
Senin, 20 Mei 2019 | 14:41:27

Jalan Moujolelo Rusak, Camat Pinggir Hanya Surati HKi Pekdum 4 B

Pinggir - Pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai oleh perusahaan Hutama Karya Infrastruktur (HKi), khususnya di wilayah seksi 4 B, menimbulkan banyak kerusakan di sejumlah badan jalan Moujolelo, Desa Pinggi
 
Senin, 20 Mei 2019 | 14:29:18

Bawaslu Tolak Laporan BPN, KPU: Berarti Nggak Ada Kecurangan Pemilu

JAKARTA - Bawaslu menolak laporan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). KPU menyebut putusan pendahuluan Bawaslu menegaskan tidak
 
Senin, 20 Mei 2019 | 13:23:29

Kisah Lieus Sungkharisma: Dukung Jokowi, Pro Prabowo, Ditangkap Polisi

JAKARTA - Nama Lieus Sungkharisma ramai jadi perbincangan, karena sejumlah sepak terjangnya dalam Pilpres 2019 dan hari ini ditangkap polisi. Namun, sebetulnya manuver Lieus sudah dimulai seja
 
Senin, 20 Mei 2019 | 11:42:45

Bukti Cuma Link Berita, Laporan BPN soal TSM Kembali Ditolak Bawaslu

JAKARTA - Bawaslu kembali tidak menerima laporan BPN Prabowo-Sandi atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Itu karena bukti yang diajukan hanya berupa link berita. "Menya
 
Senin, 20 Mei 2019 | 11:32:30

Laporan Dugaan Kecurangan TSM Ditolak Bawaslu, BPN Prabowo: Tidak Fair!

JAKARTA - Laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak diterima Bawaslu karena bukti yang diajukan hanya berupa link berit
 
Senin, 20 Mei 2019 | 11:18:17

Ada Pansel KPK Pernah Gugat Laundry, Ahli: Mengkhawatirkan

JAKARTA - Sejumlah nama-nama yang ditunjuk Presiden Jokowi menjadi panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK dirasa cukup mengejutkan. Salah satunya muncul nama Dirjen HAM Mualimin Abdi. "Saya juga
 
Senin, 20 Mei 2019 | 10:54:52

Supiadin : Indonesia Segera Miliki Payung Hukum PSDN

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mengungkapkan sejak adanya UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Negara (Hanneg) dan direvisi menjadi UU Hanneg Nomor  3 Tahun 2002, Indonesia
 
Senin, 20 Mei 2019 | 10:46:37

BPN Tepis Andi: Taufiq Kemas-Gus Dur yang Bantu Prabowo Pulang dari Yordania

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menepis kicauan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut kepulangan sang capres dari Yordania berawal dari desakan Su
 
Senin, 20 Mei 2019 | 10:29:55

Polisi: Amien Rais yang Pertama Kali Serukan People Power

JAKARTA - Polda Metro Jaya memanggil politisi PAN, Amien Rais untuk diperiksa terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana. Polisi akan menggali keterangan Amien berkaitan dengan seruan �
 
Senin, 20 Mei 2019 | 10:17:46

Zulkifli Ucapkan Selamat ke Maruf Amin, PAN: Silakan Ditafsirkan Sendiri

JAKARTA - Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada cawapres Ma'ruf Amin. PAN enggan menafsirkan ucapan selamat itu. "Silakan ditanggapi dan ditafsirkan sendiri.
 
Senin, 20 Mei 2019 | 10:02:23

Ferdinand PD Berhenti Dukung Prabowo, TKN: Semua Akan Jokowi pada Waktunya

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai wajar jika Politikus Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean berhenti mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lantaran
 
Senin, 20 Mei 2019 | 09:52:29

Fadli Bilang Demo 22 Mei Ditakuti Isu Bom, TKN: Kalau Kejadian Tanggung Jawab!

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pihak yang ingin demo pada 22 Mei 2019 ditakut-takuti isu adanya teror bom. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta Fadli bertanggung j
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top