Terverifikasi Dewan Pers
 
Senin, 22 April 2019 | 11:46:59
Nasional

BPN Prabowo Tak Setuju Jurdil2019 Diblokir tanpa Peringatan

Sebarkan:
Detik.com
Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Hidayat Nur Wahid
JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memberikan tanggapan tentang pemblokiran dan pencabutan izin situs Jurdil2019. BPN menilai seharusnya ada mekanisme peringatan sebelum pemblokiran.

"Harusnya tidak serta merta melakukan pemblokiran. Dikasih saja peringatan pertama, peringatan kedua, dan seterusnya," kata Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

"Kalau nanti dianggap ada suatu pelanggaran hukum ya, dikenakan sanksi hukum," lanjutnya.

Dia menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Bawaslu bersikap adil dalam situasi ini. Dia mengingatkan soal banyaknya akun atau situs yang meresahkan, tetapi tidak ditindak.

"Kalau tanpa ada satu peringatan kemudian dilakukan pemblokiran, saya kira itu juga harus dilakukan kepada akun-akun yang lain yang juga bahkan melakukan tindakan yang sangat tidak sesuai," ujarnya.

"Mereka menghadirkan begitu banyak hoax atau berita yang justru meresahkan," imbuh Hidayat.

Diberitakan, ada sejumlah alasan mengapa akhirnya akreditasi Jurdil2019 dicabut dan diblokir. Salah satunya, karena Jurdil2019 dianggap tidak menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pemantauan. Bawaslu menyebut Jurdil2019 melanggar aturan dengan membuat dan mempublikasikan quick count, yang berdasarkan aturan harusnya terdaftar di KPU.

Sementara itu pihak Jurdil2019 mengklaim pihaknya bukan menampilkan quick count melainkan 'Real Count Pilpres 2019'. Adapun data yang ditampilkan situs itu mengunggulkan Prabowo-Sandiaga 60,3%. Sementara itu Jokowi-Ma'ruf tertinggal dengan perolehan 37,9%.

Terkait pencabutan izin dan pemblokiran itu, pihak Jurdil2019 pun protes ke Bawaslu dan Kominfo. Mereka mempertanyakan alasan kedua lembaga mengeluarkan keputusan tersebut.

"Kita menanyakan ada apa, karena tidak ada pemberitahuan. Jika disebutkan ada konten yang negatif, di mana? Kita tahu biasanya yang disebut konten negatif itu pornografi atau judi, itu tidak ada di situs kita," kata Rulianti, pihak yang mengajukan izin Jurdil2019 jadi lembaga pemantau pemilu, Minggu (21/4).



Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:50:20

Momen Langka Jokowi dan Prabowo Pidato Bareng Tanggapi Pengumuman KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pasangan capres cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan pasangan capr
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:45:43

Dikaitkan dengan Juventus, Pochettino Disamakan dengan Conte

MADRID Sepupu Mauricio Pochettino, Daniele Pochettino, bahagia mendengar sang saudara dikait-kaitkan dengan klub sebesar Juventus. Meski begitu, Daniele tidak kaget jika nantinya Pochettino ditunjuk seb
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:42:20

Giroud Takkan Sia-siakan Kesempatan Terakhir Chelsea Raih Trofi Musim Ini

LONDON Penyerang Chelsea, Olivier Giroud, siap mengantarkan timnya keluar sebagai kampiun di ajang Piala Eropa 2018-2019. Hal ini dilakukan Giroud karena tak mau menyia-nyiakan setiap kesempatan berharg
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:38:01

Gugat ke MK, Prabowo: Saya Tempuh Upaya Hukum Sesuai Konstitusi

JAKARTA - Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pilpres 2019. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun akan menempuh langkah hukum sesuai konstitusi."Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upay
 
Berita Lainnya
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:50:20

Momen Langka Jokowi dan Prabowo Pidato Bareng Tanggapi Pengumuman KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pasangan capres cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan pasangan capr
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:38:01

Gugat ke MK, Prabowo: Saya Tempuh Upaya Hukum Sesuai Konstitusi

JAKARTA - Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pilpres 2019. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun akan menempuh langkah hukum sesuai konstitusi."Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upay
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:12:45

TNI-Polri di Tanah Putih Melaksanakan Cipta Kondusif Keamanan Pasca Pilpres dan Pileg

TANAH PUTIH-  Anggota Koramil 02/Tanah Putih (TP) dengan anggota Polsek Tanah Putih melaksanakan Patroli bersama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 12:01:22

Gugatan GNPF Ditolak MK, UU Ormas Konstitusional

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Ormas yang diajukan GNPF MUI. MK menilai gugatan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum."Mengadili menolak perm
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 11:53:53

Ketua DPR: Hormati Hasil Pemilu, Hindari Anarkisme

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional di mana pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sa
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 11:38:44

Deretan Koruptor e-KTP Dipanggil KPK, Ada Ponakan Setya Novanto

JAKARTA - Penyidik KPK memanggil sejumlah orang yang telah berstatus sebagai terpidana kasus korupsi proyek e-KTP. Di antara orang-orang itu, terdapat keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 11:17:05

Polisi Tarik SPDP Terkait Kasus Eggi dengan Prabowo sebagai Terlapor

JAKARTA - Polda Metro Jaya menarik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana dengan terlapor Prabowo Subianto. SPDP itu dikirimkan ke Kejaksaan Tin
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:58:24

Bawaslu Bantah Gerindra soal Bukti Laporan BPN yang Terus Dianggap Kurang

JAKARTA - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak terkejut oleh putusan Bawaslu yang menolak laporan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena selalu dianggap kurang bukti. Bawaslu membantah."
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:38:56

KPU Umumkan Hasil Pilpres Lebih Awal, SBY Tentukan Sikap PD Hari Ini

JAKARTA - KPU mengumumkan penetapan hasil pilpres lebih awal dari tanggal maksimal, yaitu 22 Mei 2019. Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono bakal menentukan sikap partainya har
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:29:13

Jokowi Panggil AHY 22 Mei

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan memanggil Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 22 Mei. Jokowi dan AHY sebelumnya telah bertemu pada awal Me
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:05:11

Polisi Kirim SPDP Kasus Makar Eggi Sudjana ke Kejati, Prabowo sebagai Terlapor

JAKARTA - Prabowo Subianto dipolisikan dengan tuduhan turut melakukan makar bersama Eggi Sudjana. Prabowo menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka Eggi, namun statusnya
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 09:55:56

BPN Bantah TKN: Tak Ada Misi Paslon 02 Bentuk Pemerintahan Khilafah

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah jika ada 'kelompok ideologi khilafah' di koalisi 02. BPN menilai tak ada misi paslon 02 untuk bentuk p
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 09:50:51

KPU Tetapkan Jokowi-Maruf Pemenang Pilpres, TKN: Pilihan Terbaik Indonesia

JAKARTA - Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tim Kampanye Nasiona
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 09:25:54

Rombongan Massa 22 Mei Dipaksa Pulang Kembali ke Madura

SURABAYA - Petugas gabungan TNI/Polri melakukan razia di Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Sejumlah kendaraan dihentikan dan diperiksa oleh petugas. Dalam razia ini, ada 2 bus, 8 Isuzu Elf serta sejumlah m
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 09:06:27

Bila Tak Ada Gugatan di MK, KPU Tetapkan Presiden Terpilih 24 Mei

JAKARTA - KPU bakal menetapkan presiden-wapres terpilih pada 24 Mei bila tak ada gugatan perselisihan hasil pilpres yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ke MK punya batas waktu 3x2
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top