Terverifikasi Dewan Pers
 
Minggu, 21 April 2019 | 11:17:41
Pilpres 2019

Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres meski Raih 51 Persen Suara Lebih? Begini Faktanya

Sebarkan:
(Foto:tribunnews.com)
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Maruf Amin didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat.
JAKARTA-Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres Meski Raih 51 Persen Suara Lebih? Begini Faktanya JAKARTA-Beredar sebuah tulisan soal paslon 01, Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin yang diisukan tidak bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2019 meski meraih 51 persen suara lebih hingga viral di WhatsApp.

Dikutip dari Tribunnews.com, tulisan tersebut berisi selain Jokowi-Maruf meski meraup suara lebih dari 51 persen, harus memenuhi syarat lainnya yaitu memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi alias 17 provinsi. Dikatakan pada 17 provinsi lainnya yang kalah, Jokowi-Maruf harus mendapatkan minimal 20 persen suara. 

Berikut transkrip lengkap tulisan yang viral di WhatsApp soal isu yang menimpa Jokowi-Maruf: Dedy McLaren: JOKOWI DIPASTIKAN TIDAK MENANG PILPRES 2019 By: Restu Bumi Nih saya Bongkar kenapa TKN lesu saat lihat Quick Count dan (Saat itu) gak berani Deklarasi kemenangan padahal Hasilnya memenangkan Jokowi tidak seperti saat Pilpres 2014. Sekedar Catatan... Di belakang Jokowi ada Yusril Pakar ahli Tata Negara. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6A Ayat 3 yang berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden." 

Jadi Dalam pasal tersebut ada 3 syarat dalam memenangkan Pilpres : 1. Suara lebih dari 50% 2. memenangkan suara di 1/2 jumlah provisnsi (17 Provinsi) 3. Di 17 Provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20% Syarat ini memang dibuat agar presiden terpilih mempunyai acceptibility yang luas di berbagai daerah. Kebanyakan orang hanya mengetahui sebatas kemenangan di atas 50% saja. Padahal, Undang-undang men-syarat-kan beberapa poin tambahan, selain sekadar meraup suara lebih dari 50%! Sebagai contoh penduduk di pulau Jawa yang berpopulasi lebih dari separuh penduduk Indonesia, alias lebih dari 50% penduduk Indonesia. Menang mutlak 100% di pulau Jawa, namun kalah di luar Jawa (yang berarti menang lebih dari 50% suara) tidak berarti memenangkan pilpres di Indonesia! Pilpres di Indonesia memberikan syarat tambahan selain meraup suara lebih dari 50% pemilih sah di Indonesia, yaitu: Menang di minimal 1/2 dari jumlah propinsi di Indonesia (17 propinsi). Artinya, walau meraih suara lebih dari 50%, tapi hanya berasal dari sejumlah propinsi, maka kemenangan tersebut tidak sah. 

Dan juga Pada propinsi-propinsi yang kalah, jumlah suara yang diraup tidak kurang dari 20%. Artinya, walau menang di lebih dari 1/2 jumlah propinsi di Indonesia, namun ada propinsi yang minim pendukung pasangan tersebut, maka kemenangan tersebut juga tidak sah. Makanya Deklarasi Kemenangan Jokowi semalam yang dilakukan TKN oleh Moeldoko tanpa Jokowi adalah Deklarasi yang dipaksakan hanya sekedar menutupi rasa Malu karna Kemenangan versi Quick Count untuk mereka tidak memenuhi 2 syarat lainnya yakni hanya menang di 14 Provinsi dan ada beberapa daerah (menurut hasil Quick Count) yang Jokowi mendapat dibawah 20% menurut Survei Quick Count Indo Barometer yakni Aceh dengan DPT: 3.523.774 Jokowi-Ma'ruf: 17,12% - Prabowo-Sandi: 82,88% dan di Sumbar dengan DPT:3.718.003 Jokowi-Ma'ruf: 9,12% - Prabowo-Sandi: 90,88%. 

Berbeda dengan kemenangan Jokowi di 2014 dimana kemenangannya (menurut Quick Count) kurang lebih 22 Provinsi dengan rata² Persentase 52%. Jadi Paham kan, mengapa mereka nggak berani Deklarasi Kemenangan dan hanya Manyun, Melongo dan Mungkin nyaris Mewek liat hasil Quick Count meski hasilnya mengunggulkan Mereka. SELESAI Harap ini disebarkan seluas-luasnya agar publik tahu tentang aturan ini. Bagaimana Faktanya Berdasarkan Undang-Undang? Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2014 dengan nomor putusan 50/PUU-XII/2014, disampaikan bahwa pasangan calon presiden hanya 2, maka yang berlaku adalah suara terbanyak, tanpa melihat sebaran pemilih lagi. Berikut Amar Putusan MK nomor 50/PUU-XII/2014: "1. 

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1.Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon; 1.2.Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon," bunyi amar putusan MK. 

Pemaknaan: Jika hanya 2 pasangan calon, maka pemenang adalah calon yang memperloleh suara terbanyak: "Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua" Adapun bunyi Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 adalah: (1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia. Adapun bunyi Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah: (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga menyampaikan hal serupa mengenai isu yang beredar ini.

"Jika jumlah pasangannya cuma dua, tidak perlu syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014," tulisnya lewat akun Twitter @ReflyHZ, Sabtu (20/4/2019).(sumbe:tribunnews.com/jon) 


 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:54:33

Dilaporkan Makar, Eks Danjen Kopassus Soenarko Ditangkap soal Penyelundupan Senjata

JAKARTA - Eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata. Soenarko kini ditahan di Rutan Militer Guntur. "Terkait kasus penyelundupan senjata, per
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:50:20

Momen Langka Jokowi dan Prabowo Pidato Bareng Tanggapi Pengumuman KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pasangan capres cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan pasangan capr
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:38:01

Gugat ke MK, Prabowo: Saya Tempuh Upaya Hukum Sesuai Konstitusi

JAKARTA - Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pilpres 2019. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun akan menempuh langkah hukum sesuai konstitusi."Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upay
Selasa, 21 Mei 2019 | 12:01:22

Gugatan GNPF Ditolak MK, UU Ormas Konstitusional

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Ormas yang diajukan GNPF MUI. MK menilai gugatan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum."Mengadili menolak perm
 
Berita Lainnya
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:54:33

Dilaporkan Makar, Eks Danjen Kopassus Soenarko Ditangkap soal Penyelundupan Senjata

JAKARTA - Eks Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko ditangkap atas dugaan kasus penyelundupan senjata. Soenarko kini ditahan di Rutan Militer Guntur. "Terkait kasus penyelundupan senjata, per
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:50:20

Momen Langka Jokowi dan Prabowo Pidato Bareng Tanggapi Pengumuman KPU

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pasangan capres cawapres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan pasangan capr
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:38:01

Gugat ke MK, Prabowo: Saya Tempuh Upaya Hukum Sesuai Konstitusi

JAKARTA - Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pilpres 2019. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pun akan menempuh langkah hukum sesuai konstitusi."Pihak paslon 02 akan terus melakukan seluruh upay
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 13:12:45

TNI-Polri di Tanah Putih Melaksanakan Cipta Kondusif Keamanan Pasca Pilpres dan Pileg

TANAH PUTIH-  Anggota Koramil 02/Tanah Putih (TP) dengan anggota Polsek Tanah Putih melaksanakan Patroli bersama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 12:01:22

Gugatan GNPF Ditolak MK, UU Ormas Konstitusional

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Undang-undang Ormas yang diajukan GNPF MUI. MK menilai gugatan yang diajukan tidak beralasan menurut hukum."Mengadili menolak perm
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 11:53:53

Ketua DPR: Hormati Hasil Pemilu, Hindari Anarkisme

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional di mana pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sa
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 11:38:44

Deretan Koruptor e-KTP Dipanggil KPK, Ada Ponakan Setya Novanto

JAKARTA - Penyidik KPK memanggil sejumlah orang yang telah berstatus sebagai terpidana kasus korupsi proyek e-KTP. Di antara orang-orang itu, terdapat keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 11:17:05

Polisi Tarik SPDP Terkait Kasus Eggi dengan Prabowo sebagai Terlapor

JAKARTA - Polda Metro Jaya menarik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana dengan terlapor Prabowo Subianto. SPDP itu dikirimkan ke Kejaksaan Tin
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:58:24

Bawaslu Bantah Gerindra soal Bukti Laporan BPN yang Terus Dianggap Kurang

JAKARTA - Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku tidak terkejut oleh putusan Bawaslu yang menolak laporan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena selalu dianggap kurang bukti. Bawaslu membantah."
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:38:56

KPU Umumkan Hasil Pilpres Lebih Awal, SBY Tentukan Sikap PD Hari Ini

JAKARTA - KPU mengumumkan penetapan hasil pilpres lebih awal dari tanggal maksimal, yaitu 22 Mei 2019. Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono bakal menentukan sikap partainya har
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:29:13

Jokowi Panggil AHY 22 Mei

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan memanggil Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 22 Mei. Jokowi dan AHY sebelumnya telah bertemu pada awal Me
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 10:05:11

Polisi Kirim SPDP Kasus Makar Eggi Sudjana ke Kejati, Prabowo sebagai Terlapor

JAKARTA - Prabowo Subianto dipolisikan dengan tuduhan turut melakukan makar bersama Eggi Sudjana. Prabowo menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan tersangka Eggi, namun statusnya
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 09:55:56

BPN Bantah TKN: Tak Ada Misi Paslon 02 Bentuk Pemerintahan Khilafah

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah jika ada 'kelompok ideologi khilafah' di koalisi 02. BPN menilai tak ada misi paslon 02 untuk bentuk p
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 09:50:51

KPU Tetapkan Jokowi-Maruf Pemenang Pilpres, TKN: Pilihan Terbaik Indonesia

JAKARTA - Pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi pemenang Pilpres 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tim Kampanye Nasiona
 
Selasa, 21 Mei 2019 | 09:25:54

Rombongan Massa 22 Mei Dipaksa Pulang Kembali ke Madura

SURABAYA - Petugas gabungan TNI/Polri melakukan razia di Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Sejumlah kendaraan dihentikan dan diperiksa oleh petugas. Dalam razia ini, ada 2 bus, 8 Isuzu Elf serta sejumlah m
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top