Terverifikasi Dewan Pers
 
Minggu, 21 April 2019 | 11:17:41
Pilpres 2019

Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres meski Raih 51 Persen Suara Lebih? Begini Faktanya

Sebarkan:
(Foto:tribunnews.com)
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Maruf Amin didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). Pasangan Jokowi-Maruf Amin menyatakan akan menunggu hasil resmi dari KPU meskipun sejumlah lembaga survei memenangkan mereka dalam hitung cepat.
JAKARTA-Benarkah Jokowi Tak Bisa Menang Pilpres Meski Raih 51 Persen Suara Lebih? Begini Faktanya JAKARTA-Beredar sebuah tulisan soal paslon 01, Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin yang diisukan tidak bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2019 meski meraih 51 persen suara lebih hingga viral di WhatsApp.

Dikutip dari Tribunnews.com, tulisan tersebut berisi selain Jokowi-Maruf meski meraup suara lebih dari 51 persen, harus memenuhi syarat lainnya yaitu memenangkan suara di 1/2 jumlah provinsi alias 17 provinsi. Dikatakan pada 17 provinsi lainnya yang kalah, Jokowi-Maruf harus mendapatkan minimal 20 persen suara. 

Berikut transkrip lengkap tulisan yang viral di WhatsApp soal isu yang menimpa Jokowi-Maruf: Dedy McLaren: JOKOWI DIPASTIKAN TIDAK MENANG PILPRES 2019 By: Restu Bumi Nih saya Bongkar kenapa TKN lesu saat lihat Quick Count dan (Saat itu) gak berani Deklarasi kemenangan padahal Hasilnya memenangkan Jokowi tidak seperti saat Pilpres 2014. Sekedar Catatan... Di belakang Jokowi ada Yusril Pakar ahli Tata Negara. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 6A Ayat 3 yang berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden." 

Jadi Dalam pasal tersebut ada 3 syarat dalam memenangkan Pilpres : 1. Suara lebih dari 50% 2. memenangkan suara di 1/2 jumlah provisnsi (17 Provinsi) 3. Di 17 Provinsi lainnya yang kalah minimal suara 20% Syarat ini memang dibuat agar presiden terpilih mempunyai acceptibility yang luas di berbagai daerah. Kebanyakan orang hanya mengetahui sebatas kemenangan di atas 50% saja. Padahal, Undang-undang men-syarat-kan beberapa poin tambahan, selain sekadar meraup suara lebih dari 50%! Sebagai contoh penduduk di pulau Jawa yang berpopulasi lebih dari separuh penduduk Indonesia, alias lebih dari 50% penduduk Indonesia. Menang mutlak 100% di pulau Jawa, namun kalah di luar Jawa (yang berarti menang lebih dari 50% suara) tidak berarti memenangkan pilpres di Indonesia! Pilpres di Indonesia memberikan syarat tambahan selain meraup suara lebih dari 50% pemilih sah di Indonesia, yaitu: Menang di minimal 1/2 dari jumlah propinsi di Indonesia (17 propinsi). Artinya, walau meraih suara lebih dari 50%, tapi hanya berasal dari sejumlah propinsi, maka kemenangan tersebut tidak sah. 

Dan juga Pada propinsi-propinsi yang kalah, jumlah suara yang diraup tidak kurang dari 20%. Artinya, walau menang di lebih dari 1/2 jumlah propinsi di Indonesia, namun ada propinsi yang minim pendukung pasangan tersebut, maka kemenangan tersebut juga tidak sah. Makanya Deklarasi Kemenangan Jokowi semalam yang dilakukan TKN oleh Moeldoko tanpa Jokowi adalah Deklarasi yang dipaksakan hanya sekedar menutupi rasa Malu karna Kemenangan versi Quick Count untuk mereka tidak memenuhi 2 syarat lainnya yakni hanya menang di 14 Provinsi dan ada beberapa daerah (menurut hasil Quick Count) yang Jokowi mendapat dibawah 20% menurut Survei Quick Count Indo Barometer yakni Aceh dengan DPT: 3.523.774 Jokowi-Ma'ruf: 17,12% - Prabowo-Sandi: 82,88% dan di Sumbar dengan DPT:3.718.003 Jokowi-Ma'ruf: 9,12% - Prabowo-Sandi: 90,88%. 

Berbeda dengan kemenangan Jokowi di 2014 dimana kemenangannya (menurut Quick Count) kurang lebih 22 Provinsi dengan rata² Persentase 52%. Jadi Paham kan, mengapa mereka nggak berani Deklarasi Kemenangan dan hanya Manyun, Melongo dan Mungkin nyaris Mewek liat hasil Quick Count meski hasilnya mengunggulkan Mereka. SELESAI Harap ini disebarkan seluas-luasnya agar publik tahu tentang aturan ini. Bagaimana Faktanya Berdasarkan Undang-Undang? Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2014 dengan nomor putusan 50/PUU-XII/2014, disampaikan bahwa pasangan calon presiden hanya 2, maka yang berlaku adalah suara terbanyak, tanpa melihat sebaran pemilih lagi. Berikut Amar Putusan MK nomor 50/PUU-XII/2014: "1. 

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1.Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon; 1.2.Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon," bunyi amar putusan MK. 

Pemaknaan: Jika hanya 2 pasangan calon, maka pemenang adalah calon yang memperloleh suara terbanyak: "Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua" Adapun bunyi Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008 adalah: (1) Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia. Adapun bunyi Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah: (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun juga menyampaikan hal serupa mengenai isu yang beredar ini.

"Jika jumlah pasangannya cuma dua, tidak perlu syarat persentase dan persebaran suara. Siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dia yang menjadi calon terpilih. Putusan MK 3 Juli 2014," tulisnya lewat akun Twitter @ReflyHZ, Sabtu (20/4/2019).(sumbe:tribunnews.com/jon) 


 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:20:23

MPR: Banyak Negara Memuji UUD 1945 Sebagai Konstitusi Modern

MANADO - Sebanyak 100 anggota Menwa dari sejumlah kampus mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR metode Bela Negara kepada 100 Menwa, Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu (20/7/2019). Selesai mengik
Sabtu, 20 Juli 2019 | 14:33:00

TMMD ke-105 Kodim 0313/Kpr, Koramil 11/Tambusai Goro Biorama Tuanku Tambusai

ROKAN HULU - Koramil 11/Tambusai beserta masyarakat Kelurahan Tambusai Tengah laksanakan kegiatan gotong-royong (Goro) pemeliharaan Biorama Tuanku Tambusai yang berada di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tam
Sabtu, 20 Juli 2019 | 14:23:12

Raja Salman Izinkan Arab Saudi Kembali Jadi Tuan Rumah Tentara AS

Riyadh - Arab Saudi memutuskan untuk kembali menjadi tuan rumah tentara-tentara Amerika Serikat (AS) dalam langkah gabungan dengan AS untuk meningkatkan keamanan kawasan. Langkah yang mendapat perse
Sabtu, 20 Juli 2019 | 14:16:43

Terkait Aksi Damai Pemuda Tiga Desa Depan Kantor Bupati Rohul, Ini Kata Owner PT.Hutahaean

ROKAN HULU - Owner PT.Hutahaean mengaku tak mengetahui adanya masyarakat demo ke Kantor Bupati Rokan Hulu, Riau, terkait persoalan lahan di Perkebunan Kelapa sawit PT.Hutahaean yang berada di Kecamatan Tambusai
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Juli 2019 | 15:20:23

MPR: Banyak Negara Memuji UUD 1945 Sebagai Konstitusi Modern

MANADO - Sebanyak 100 anggota Menwa dari sejumlah kampus mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR metode Bela Negara kepada 100 Menwa, Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu (20/7/2019). Selesai mengik
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 14:33:00

TMMD ke-105 Kodim 0313/Kpr, Koramil 11/Tambusai Goro Biorama Tuanku Tambusai

ROKAN HULU - Koramil 11/Tambusai beserta masyarakat Kelurahan Tambusai Tengah laksanakan kegiatan gotong-royong (Goro) pemeliharaan Biorama Tuanku Tambusai yang berada di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tam
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 14:13:46

Amien Rais: Sungguh Aib Bila Parpol 02 Menyeberang karena Kursi Ecek-ecek

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, kembali berbicara soal konsistensi di jalur oposisi. Amien menyebut aib bila parpol pendukung Prabowo Subianto di Pilpres berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 13:54:41

Di Sidang IMO ke-122, Masa Keanggotaan Diusulkan Jadi 4 Tahun

JAKARTA - Sidang Dewan Internasional Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional ke 122 telah berakhir kemarin. Sejumlah keputusan telah disepakati dalam sidang tersebut di
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 13:50:50

Amien Rais Komentari Kasus Novel Baswedan: Nggak Akan Tuntas Juga

JAKARTA - Amien Rais menyinggung penanganan kasus teror terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Amien menyebut banyaknya desakan untuk penuntasan kasus yang sudah 2 tahun lebih belum terungkap."Minggu ini
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 13:41:56

Presiden Jokowi Diminta Tunda Pelantikan Komisioner KPI

JAKARTA - Pemerhati penyiaran meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pelantikan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Alasannya diduga ada indikasi penyimpangan pada proses seleksi."Me
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:58:29

Bamsoet Ajak Purnawirawan TNI dan Polri Gabung ke Golkar

JAKARTA - Ketua DPR yang juga calon Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak purnawirawan TNI dan Polri untuk bergabung dengan Partai Golkar. Dia mengatakan Golkar meru
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:51:23

Sabet Hakim Saat Sidang, Pengacara TW Kini Meringkuk di Tahanan

JAKARTA - Pengacara Tomy Winata (TW), Desrizal, ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan dan melawan pejabat yang sedang bertugas karena memukul hakim di PN Jakarta Pusat. Dia kini tel
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:46:51

PA 212 Tuding Wiranto Ada Kebencian dengan Habib Rizieq

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto bicara soal pelanggaran batas waktu tinggal (overstay) yang dilakukan Habib Rizieq Syihab di Arab Saudi sehingga menyebabkan Imam Besar FPI itu tak bisa pulang.
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:20:18

Sukseskan TMMD ke 105, Koramil 10/Kds Lakukan Panen Jagung di Koptan Kasang Mungkal

BONAI DARUSSALAM - Koramil 10/ Kds Kodim 0313/ KPR, dukung program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 dengan melakukan panen raya jagung di Kelompok Tani (Koptan) Suka Maju, Desa Kasang Mungkal, Kecamat
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:05:01

TMMD Ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai Patroli Karlahut

ROKAN HULU – Masih dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai melaksanakan Patroli karlahut.Kegitan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:54:32

FPI Respons Wiranto: Habib Rizieq Tak Ada Masalah Hukum di Saudi

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut Habib Rizieq Syihab bermasalah pulang ke RI karena melebihi batas waktu tinggal alias overstay di Arab Saudi. F
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:27:08

Pengacara Minta Wiranto Tak Mencampuri Proses Hukum Kivlan Zen

JAKARTA - Kuasa hukum Kivlan Zen Pitra Romadoni meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto tidak mencampuri proses hukum kliennya. Menurut Pitra, Wiranto lebi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:28:56

Kunjungi RI Pekan Depan, Putra Mahkota UEA akan Bertemu Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rencana kedatangan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Syekh Mohamed aka
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:21:16

Bambu Getah Getih Dikritik, Anies: Kalau Pilih Besi Impor dari Tiongkok

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab kritikan mengenai pembiayaan Bambu Getah Getih. Anies menjelaskan anggaran instalasi tersebut mengalir ke rakyat kecil seperti petani bambu."An
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top