Terverifikasi Dewan Pers
 
Selasa, 26 Maret 2019 | 16:43:30
Nasional

Beda dengan Wiranto, BPN Minta Korupsi-Pemilu Curang Dijerat UU Terorisme

Sebarkan:
detik.com
JAKARTA - Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tak sepakat dengan gagasan Menko Polhukam Wiranto terkait pelaku hoax bisa dijerat UU Terorisme. BPN justru meminta tindak pidana korupsi dan kecurangan pemilu yang bisa dijerat UU Terorisme.

"Pernyataan Menkopolhukam Wiranto agar pelaku penyebar hoax dijerat dengan UU Terorisme menunjukkan bahwa beliau tidak paham aturan perundang-undangan," kata Jubir Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, dalam kegiatan launching petisi agar pelaku korupsi dan kecurangan pemilu ditindak UU Anti Terorisme di Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (26/3/2019).

Habiburokhman menilai pernyataan Wiranto bertentangan dengan aturan yang lain. Menurut Habiburokhman, pernyataan Wiranto yang menyamakan hoax dengan terorisme tak mempunyai argumen yang lengkap.

"Pernyataan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme yang mengatur definisi terorisme mensyaratkan adanya kekerasan fisik, dan menimbulkan kehancuran fisik dan korban yang bersifat massal," ujar dia.

Dalam pemahaman Habiburokhman, ada dua tindak pidana lain yang sama daya rusaknya dengan terorisme yakni korupsi dan kecurangan pemilu. Karena itu, dia bersama sejumlah tokoh lain menginisiasi petisi agar dua tindak pidana tersebut diperlakukan sama dengan teroris.

"Hari ini kami akan menginisasi petisi agar pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku kecurangan pemilu diperlakukan sama dengan teroris, yaitu dikenakan tindakan tegas, penjagaan ekstra ketat dan penanganan super cepat. Kita tahu bahwa korupsi di negeri kita sudah stadium 4 alias sangat memprihatinkan, bahkan pimpinan partai koalisi petahana bisa tertangkap OTT KPK terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama," imbuh Habiburokhman.

"Sementara kecurangan Pemilu sama bahayanya dengan korupsi, demokrasi yang kita bangun bertahun-tahun bisa hancur kalau kita tidak tegas terhadap pelaku kecurangan pemilu," sambung dia.

Ketua Dewan Pembina ACTA itu mengatakan petisi tersebut akan disampaikan kepada DPR. Selanjutnya, dia meminta DPR memfasilitasi aturan yang dapat mengatur soal tindak pidana korupsi dan kecurangan pemilu sama dengan terorisme.

"Petisi ini akan kami sampaikan ke DPR setelah terlebih dahulu kami sosialisasikan ke berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya DPR kami harap akan merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir substansi petisi ini," ujarnya.

Lebih jauh, Habiburokhman menilai korupsi dan kecurangan pemilu perlu ditindak tegas. Hal itu disebabkan daya rusak yang diakibatkan oleh kedua tindak pidana itu sama dengan terorisme.

"Kita ingin benar-benar ada tindakan yang keras, pra persidangan, pra penuntutan, dan sebelum peradilan, jadi perlakuan yang keras terhadap pelaku korupsi ini. Itu spiritnya. Karena apa? Kalau rujukannya, referensinya adalah daya rusak, ini sama. Korupsi itu bahkan lebih merusak dari pada hoax. Hoax merusak, benar, tapi korupsi juga," ujar dia.

Dia juga mengusulkan teknis penanganan pihak yang terjerat korupsi. Bagi Habiburokhman, koruptor yang terjerat OTT tak hanya diborgol tetapi juga dikawal ketat seperti teroris.

"Makanya ini kita sampaikan ya, bahwa satu, misalnya mulai dari penanganan pertama tindak pidana korupsi. Setelah OTT, kita ingin bukan hanya diborgol atau pake baju tahanan, tapi dijaga ketat layaknya teroris, kanan kiri depannya," imbuhnya.

"Supaya jadi efek ke masyarakat. Diluar negeri begitu, di China gitu kan ya, pelaku tipikor di jaga orang bersenjata, mukanya ditutup penutup muka itu. Sehingga benar-benar, inilah penjahat. Inilah orang jahat yang diduga mencuri uang rakyat. Pakai sebo ya," sambung Habiburokhman.

Selain itu, Habiburokhman juga meminta para pelaku dihukum dengan hukuman yang berat layaknya para teroris.

"Tahanan terorisme kan rata-rata di atas 5 tahun, kalau misalnya anda korupsi, punya kekayaan hampir RP 500 miliar, dipenjara 2-3 tahun, begitu keluar bisa dicover. Makanya sanksinya haris berat," tuturnya.


Sumber: detik.com
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 April 2019 | 16:55:13

BPN Tepis soal Utusan, Jokowi: Tanya Langsung ke Prabowo

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menepis apabila capres Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirim utusan untuk bertemu capres nomor urut 02 tersebut. Apa respons Jokowi?"Tanyakan la
Sabtu, 20 April 2019 | 16:35:06

Erick Thohir Jadwalkan Bertemu Sandiaga: Persahabatan Nggak Putus

JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin Erick Thohir belum merencanakan menjenguk cawapres Sandiaga Uno yang dikabarkan sakit. Erick mengaku akan bertemu Sandiaga pad
Sabtu, 20 April 2019 | 16:20:46

Banyak Petugas KPPS-Anggota Polri Meninggal, KPU Evaluasi Pemilu Serentak

JAKARTA - Di sejumlah daerah, ada cukup banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga anggota Polri yang meninggal dunia saat bertugas menyukseskan Pemilu Serentak 2019.
Sabtu, 20 April 2019 | 16:16:54

Komisioner Ada Hubungan Keluarga dengan Tim BPN, Ini Kata Ketua KPU

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membenarkan dirinya memiliki hubungan keluarga dengan tim komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Yuga Aden. Ketua KPU Ar
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 April 2019 | 16:55:13

BPN Tepis soal Utusan, Jokowi: Tanya Langsung ke Prabowo

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menepis apabila capres Joko Widodo (Jokowi) sudah mengirim utusan untuk bertemu capres nomor urut 02 tersebut. Apa respons Jokowi?"Tanyakan la
 
Sabtu, 20 April 2019 | 16:35:06

Erick Thohir Jadwalkan Bertemu Sandiaga: Persahabatan Nggak Putus

JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin Erick Thohir belum merencanakan menjenguk cawapres Sandiaga Uno yang dikabarkan sakit. Erick mengaku akan bertemu Sandiaga pad
 
Sabtu, 20 April 2019 | 16:20:46

Banyak Petugas KPPS-Anggota Polri Meninggal, KPU Evaluasi Pemilu Serentak

JAKARTA - Di sejumlah daerah, ada cukup banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga anggota Polri yang meninggal dunia saat bertugas menyukseskan Pemilu Serentak 2019.
 
Sabtu, 20 April 2019 | 16:16:54

Komisioner Ada Hubungan Keluarga dengan Tim BPN, Ini Kata Ketua KPU

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra membenarkan dirinya memiliki hubungan keluarga dengan tim komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Yuga Aden. Ketua KPU Ar
 
Sabtu, 20 April 2019 | 15:48:00

Pleno Rekapitulasi di Timika Papua Digelar Tertutup, Ini Kata Ketua KPU

JAKARTA - Rapat pleno rekapitulasi Pemilu 2019 di dua distrik (kecamatan) di Timika, Papua, digelar tertutup. KPU menegaskan pada prinsipnya pleno rekapitulasi adalah terbuka. "Ya kalau ruanga
 
Sabtu, 20 April 2019 | 15:09:03

Wanhor PD Sesalkan Amien Rais Sindir Tokoh Peragu: Tendensius dan Menghasut!

JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin menyesalkan pernyataan Amien Rais yang menyindir soal tokoh peragu dan main aman. Menurut Amir, pernyataan Amien tendensius dan cender
 
Sabtu, 20 April 2019 | 14:42:36

BPN Protes Hasil QC, LSI Denny JA: Data Bisa Dipertanggungjawabkan

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memprotes hasil hitung cepat (quick count) yang dikeluarkan sejumlah lembaga survei. LSI Denny JA sebagai salah satu lembaga survei yang m
 
Sabtu, 20 April 2019 | 14:33:10

Polisi Kawal Ketat Rekapitulasi Hingga Tingkat PPK

JOMBANG - Proses penghitungan suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Jombang dijaga ketat polisi bersenjata api. Korps berseragam cokelat ini akan menindak tegas setiap perusuh yang
 
Sabtu, 20 April 2019 | 14:29:33

Polisi Kawal dan Amankan Rekapitulasi Surat Suara 24 Jam

GRESIK - Polisi bersama TNI di Gresik mengawal proses rekapitulasi surat suara Pemilu 2019. Pengawalan dan kesiagaan dilakukan 24 jam. "Bahwa PPK semua kecamatan dijaga ketat oleh anggota TNI Ko
 
Sabtu, 20 April 2019 | 13:44:24

Bawaslu Kampar Belum Putuskan Nasib Pencoblos 20 Suara untuk 02

KAMPAR - Bawaslu Kampar, Riau belum memutuskan kasus pencoblosan 20 surat suara pilpres untuk 02. Proses pemeriksaan masih berlanjut."Kita belum memutuskan apa pelaku dijadikan tersangka atau tida
 
Sabtu, 20 April 2019 | 13:39:08

BPN Tepis Isu Viral Prabowo Tabok Sandiaga

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menepis isu liar yang menyebut sang capres-cawapres sempat ribut. Menurut BPN, isu Prabowo menabok
 
Sabtu, 20 April 2019 | 13:28:17

Prabowo 3 Kali Deklarasi Menang Pilpres, Masinton: Jadi Lucu

JAKARTA - Capres Prabowo Subianto sudah 3 kali menegaskan dirinya menang pada Pilpres 2019. Manuver Prabowo dianggap lucu oleh politikus PDIP Masinton Pasaribu."Mendeclare 'kamilah pilihan, y
 
Sabtu, 20 April 2019 | 13:22:08

Setuju Setop Klaim Kemenangan, BPN: Tak Semua Lembaga Survei Benar

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno setuju dengan imbauan KPU agar kedua tim capres-cawapres menghentikan klaim kemenangan Pilpres 2019. Alasannya, BPN menila
 
Sabtu, 20 April 2019 | 12:48:46

Prajurit Satgas Yonif 126/KC Pos Kotis Melaksanakan Ibadah Kebaktian Jumat Agung

WONOREJO-  Prajurit Satgas Yonif 126/KC Pos Kotis yang beragama Kristen melaksanakan ibadah Kebaktian Jumat Agung bersama dengan Jemaat Gereja GKI Pison di Kampung Wonorejo, Distrik Mannen, Keerom. Sabtu (
 
Sabtu, 20 April 2019 | 12:27:55

Pasca Pemilu 2019, Babinsa Koramil 02/TP Melaksanakan Komsos

TANAH PUTIH - Guna memastikan wilayah binaan aman Pasca  Pileg dan Pilpres 2019, para Babinsa Koramil 02/Tanah Putih melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) tentang Pentingnya menjaga Persatuan Bangsa, di
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top