Terverifikasi Dewan Pers
 
Selasa, 26 Maret 2019 | 16:43:30
Nasional

Beda dengan Wiranto, BPN Minta Korupsi-Pemilu Curang Dijerat UU Terorisme

Sebarkan:
detik.com
JAKARTA - Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tak sepakat dengan gagasan Menko Polhukam Wiranto terkait pelaku hoax bisa dijerat UU Terorisme. BPN justru meminta tindak pidana korupsi dan kecurangan pemilu yang bisa dijerat UU Terorisme.

"Pernyataan Menkopolhukam Wiranto agar pelaku penyebar hoax dijerat dengan UU Terorisme menunjukkan bahwa beliau tidak paham aturan perundang-undangan," kata Jubir Direktorat Advokasi BPN, Habiburokhman, dalam kegiatan launching petisi agar pelaku korupsi dan kecurangan pemilu ditindak UU Anti Terorisme di Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (26/3/2019).

Habiburokhman menilai pernyataan Wiranto bertentangan dengan aturan yang lain. Menurut Habiburokhman, pernyataan Wiranto yang menyamakan hoax dengan terorisme tak mempunyai argumen yang lengkap.

"Pernyataan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme yang mengatur definisi terorisme mensyaratkan adanya kekerasan fisik, dan menimbulkan kehancuran fisik dan korban yang bersifat massal," ujar dia.

Dalam pemahaman Habiburokhman, ada dua tindak pidana lain yang sama daya rusaknya dengan terorisme yakni korupsi dan kecurangan pemilu. Karena itu, dia bersama sejumlah tokoh lain menginisiasi petisi agar dua tindak pidana tersebut diperlakukan sama dengan teroris.

"Hari ini kami akan menginisasi petisi agar pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku kecurangan pemilu diperlakukan sama dengan teroris, yaitu dikenakan tindakan tegas, penjagaan ekstra ketat dan penanganan super cepat. Kita tahu bahwa korupsi di negeri kita sudah stadium 4 alias sangat memprihatinkan, bahkan pimpinan partai koalisi petahana bisa tertangkap OTT KPK terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama," imbuh Habiburokhman.

"Sementara kecurangan Pemilu sama bahayanya dengan korupsi, demokrasi yang kita bangun bertahun-tahun bisa hancur kalau kita tidak tegas terhadap pelaku kecurangan pemilu," sambung dia.

Ketua Dewan Pembina ACTA itu mengatakan petisi tersebut akan disampaikan kepada DPR. Selanjutnya, dia meminta DPR memfasilitasi aturan yang dapat mengatur soal tindak pidana korupsi dan kecurangan pemilu sama dengan terorisme.

"Petisi ini akan kami sampaikan ke DPR setelah terlebih dahulu kami sosialisasikan ke berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya DPR kami harap akan merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir substansi petisi ini," ujarnya.

Lebih jauh, Habiburokhman menilai korupsi dan kecurangan pemilu perlu ditindak tegas. Hal itu disebabkan daya rusak yang diakibatkan oleh kedua tindak pidana itu sama dengan terorisme.

"Kita ingin benar-benar ada tindakan yang keras, pra persidangan, pra penuntutan, dan sebelum peradilan, jadi perlakuan yang keras terhadap pelaku korupsi ini. Itu spiritnya. Karena apa? Kalau rujukannya, referensinya adalah daya rusak, ini sama. Korupsi itu bahkan lebih merusak dari pada hoax. Hoax merusak, benar, tapi korupsi juga," ujar dia.

Dia juga mengusulkan teknis penanganan pihak yang terjerat korupsi. Bagi Habiburokhman, koruptor yang terjerat OTT tak hanya diborgol tetapi juga dikawal ketat seperti teroris.

"Makanya ini kita sampaikan ya, bahwa satu, misalnya mulai dari penanganan pertama tindak pidana korupsi. Setelah OTT, kita ingin bukan hanya diborgol atau pake baju tahanan, tapi dijaga ketat layaknya teroris, kanan kiri depannya," imbuhnya.

"Supaya jadi efek ke masyarakat. Diluar negeri begitu, di China gitu kan ya, pelaku tipikor di jaga orang bersenjata, mukanya ditutup penutup muka itu. Sehingga benar-benar, inilah penjahat. Inilah orang jahat yang diduga mencuri uang rakyat. Pakai sebo ya," sambung Habiburokhman.

Selain itu, Habiburokhman juga meminta para pelaku dihukum dengan hukuman yang berat layaknya para teroris.

"Tahanan terorisme kan rata-rata di atas 5 tahun, kalau misalnya anda korupsi, punya kekayaan hampir RP 500 miliar, dipenjara 2-3 tahun, begitu keluar bisa dicover. Makanya sanksinya haris berat," tuturnya.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:16:40

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:14:31

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:04:47

Respons Tim Jokowi atas Tuntutan Kubu Prabowo Minta 01 Didiskualifikasi

JAKARTA - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alas
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:16:40

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:14:31

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:04:47

Respons Tim Jokowi atas Tuntutan Kubu Prabowo Minta 01 Didiskualifikasi

JAKARTA - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alas
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat."Link ber
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:34:59

Disebut BW Overconfidence Saat Jawab Gugatan, KPU: Biar MK yang Nilai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam menjawab gugatan Pilpres Pemilu 2019. KPU menyebut tidak ada overconfidence dan menyerahkan hasil keputusan pada Mahk
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:52:22

Tim Jokowi ke Kubu Prabowo: Dalil Aparat Tak Netral Asumtif-Tendensius

JAKARTA - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan Pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:42:08

BW Sebut KPU Overconfidence Jawab Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU telah membacakan jawaban atas gugatan Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:07:54

KPU Minta MK Tolak Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tim hukum KPU menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan dan lebih meng
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:39:30

KPU Anggap Tim Hukum Prabowo Gagal Paham soal Situng

JAKARTA - Tim hukum KPU menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan (Situng) KPU. "Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu calon adalah tudu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:27:56

Prabowo Samakan Pilpres dengan Kasus Pilwalkot Makassar, KPU: Beda UU

JAKARTA - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasikan karena menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye. Prabowo kemudian merujuk kasus Wali Kota
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:23:41

KPU Jawab Tudingan Kecurangan Pilpres TSM, Balik Tanya soal Perolehan Suara

JAKARTA - Tim hukum KPU menjawab tudingan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menuding adanya kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). KPU balik menyinggung tim Prab
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:19:57

Prabowo Ungkit Kotak Suara Dibuka di Parkiran, KPU: Lokasinya di Mana?

JAKARTA - Tim Prabowo-Sandiaga menuding pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019 berlangsung penuh kecurangan. KPU menganggap materi gugatan tersebut absurd alias tidak jelas karena tak ada fakta.Ali Nurdin, k
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:09:40

Sanggah Gugatan Prabowo, KPU: Link Berita Bukan Alat Bukti

JAKARTA - KPU menyatakan link berita yang dirujuk oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan Keputus
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:03:50

Siap Bacakan Pleidoi, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas

JAKARTA - Terdakwa kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet akan menjalani sidang lanjutan pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratna yakin nota pembelaannya bisa memengaruhi p
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top