Terverifikasi Dewan Pers
 
Senin, 25 Maret 2019 | 13:21:55
Game

MUI: Fatwa Haram PUBG Diputus Bulan Depan

Sebarkan:
Detik.com
Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang mengkaji fatwa haram game PlayerUnknown's Battle Grounds (PUBG). Keputusan mengenai fatwa tersebut diputuskan bulan depan.

"(Fatwa) ya tidak terlalu lama. Ya paling lama satu bulan. Bahkan lebih cepat lebih baik supaya orang tidak bingung. Tidak ada keraguan justru harus ada kepastian. Untuk kemaslahatan terutama anak-anak muda kita," kata Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Amirsyah mengatakan MUI masih meminta masukan berbagai pihak terkait game PUBG tersebut. Dia mengatakan semua pihak dimintai kajian terkait game tersebut.

"Apakah nanti fatwanya apa akan segera akan diterbitkan. Tergantung pada kajian akademik dan masukan dari bebagai pihak. Aspek kesehatan, psikologi, semua pihak kita mintai masukan," ucapnya.

Amirsyah mengatakan MUI akan mendukung game yang berorientasi pendidikan. Tapi untuk game yang mengajarkan kekerasan dan pornografi akan ditolak.

"Kalau yang kekerasan, pornografi, horor jelas merusak pikiran-pikiran dari generasi muda kita. Bahkan tertanam sikap radikal teroris dalam diri mereka itu. Maka harus ditolak," jelasnya.

Sebelumnya, PUBG menjadi sorotan setelah terjadi penembakan brutal oleh teroris di dua masjid di Selandia Baru. MUI masih melakukan kajian mendalam untuk menjadi dasar pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa.

"Jadi tentu saja hal seperti itu akan diteliti. Kita punya namanya Komisi Pengkajian. Akan dikaji lalu kemudian akan dibawa ke Komisi Fatwa," ujar Wasekjen MUI Muhammad Zaitun Rasmin di kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi No. 15, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Zaitun mengatakan, apabila pada kajian nanti MUI menemukan game tembak-tembakan itu menimbulkan perilaku teroris, akan dimunculkan fatwa haram.

"Kalau itu jelas-jelas mempunyai efek yang besar terhadap perilaku teroris, itu pasti akan dikeluarkan fatwa yang melarang. Tentu akan melarang kaum muslimin menggunakan game itu," lanjutnya.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:35:43

Siswa Diancam Tak Naik Kelas Jika Ortu Tak Ambil Rapor, Kepsek Minta Maaf

MALANG - Pihak SD Negeri 07 Kepanjen meminta maaf atas surat undangan pengambilan rapor yang menjadi polemik. Menurut sang Kepala Sekolah Yuni Isnani, surat itu dibuat untuk mencuri perhatian wa
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:30:33

Pemkab Siak Gelar Halal Bihalal Dengan Masyarakat Siak

SIAK - Dalam suasana Idul Fitri 1440 hijriah, pemerintah kabupaten Siak telah memanfaatkan moment yang baik ini dengan mengelar halal bihalal bersama masyarakat kabupaten Siak, dipentas Siak Bermadah Kota
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:26:19

Dewi Juliani Bakal Ramaikan Pilkada Rohil?

ROKANHILIR - Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Masing - masing Partai Politik sedang mempersiapkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rokan Hilir tahun 2020 mendatang. Para tokoh pun tidak sedikit yang
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:25:46

Orang Tua Harus Bolak Balik Daftarkan Anak ke SMA 2 Bandung

BANDUNG - Orangtua calon siswa harus bolak balik untuk mendaftarkan anaknya ke SMA 2 Bandung. Orangtua yang tidak terlayani pada hari pertama pendaftaran, kemarin (17/6/2019), kembali lagi hari
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:16:40

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:14:31

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:04:47

Respons Tim Jokowi atas Tuntutan Kubu Prabowo Minta 01 Didiskualifikasi

JAKARTA - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alas
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat."Link ber
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:34:59

Disebut BW Overconfidence Saat Jawab Gugatan, KPU: Biar MK yang Nilai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam menjawab gugatan Pilpres Pemilu 2019. KPU menyebut tidak ada overconfidence dan menyerahkan hasil keputusan pada Mahk
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:52:22

Tim Jokowi ke Kubu Prabowo: Dalil Aparat Tak Netral Asumtif-Tendensius

JAKARTA - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan Pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:42:08

BW Sebut KPU Overconfidence Jawab Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU telah membacakan jawaban atas gugatan Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:07:54

KPU Minta MK Tolak Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tim hukum KPU menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan dan lebih meng
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:39:30

KPU Anggap Tim Hukum Prabowo Gagal Paham soal Situng

JAKARTA - Tim hukum KPU menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan (Situng) KPU. "Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu calon adalah tudu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:27:56

Prabowo Samakan Pilpres dengan Kasus Pilwalkot Makassar, KPU: Beda UU

JAKARTA - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasikan karena menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye. Prabowo kemudian merujuk kasus Wali Kota
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:23:41

KPU Jawab Tudingan Kecurangan Pilpres TSM, Balik Tanya soal Perolehan Suara

JAKARTA - Tim hukum KPU menjawab tudingan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menuding adanya kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). KPU balik menyinggung tim Prab
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:19:57

Prabowo Ungkit Kotak Suara Dibuka di Parkiran, KPU: Lokasinya di Mana?

JAKARTA - Tim Prabowo-Sandiaga menuding pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019 berlangsung penuh kecurangan. KPU menganggap materi gugatan tersebut absurd alias tidak jelas karena tak ada fakta.Ali Nurdin, k
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:09:40

Sanggah Gugatan Prabowo, KPU: Link Berita Bukan Alat Bukti

JAKARTA - KPU menyatakan link berita yang dirujuk oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan Keputus
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:03:50

Siap Bacakan Pleidoi, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas

JAKARTA - Terdakwa kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet akan menjalani sidang lanjutan pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratna yakin nota pembelaannya bisa memengaruhi p
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top