Terverifikasi Dewan Pers
 
Senin, 25 Maret 2019 | 13:21:55
Game

MUI: Fatwa Haram PUBG Diputus Bulan Depan

Sebarkan:
Detik.com
Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang mengkaji fatwa haram game PlayerUnknown's Battle Grounds (PUBG). Keputusan mengenai fatwa tersebut diputuskan bulan depan.

"(Fatwa) ya tidak terlalu lama. Ya paling lama satu bulan. Bahkan lebih cepat lebih baik supaya orang tidak bingung. Tidak ada keraguan justru harus ada kepastian. Untuk kemaslahatan terutama anak-anak muda kita," kata Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Amirsyah mengatakan MUI masih meminta masukan berbagai pihak terkait game PUBG tersebut. Dia mengatakan semua pihak dimintai kajian terkait game tersebut.

"Apakah nanti fatwanya apa akan segera akan diterbitkan. Tergantung pada kajian akademik dan masukan dari bebagai pihak. Aspek kesehatan, psikologi, semua pihak kita mintai masukan," ucapnya.

Amirsyah mengatakan MUI akan mendukung game yang berorientasi pendidikan. Tapi untuk game yang mengajarkan kekerasan dan pornografi akan ditolak.

"Kalau yang kekerasan, pornografi, horor jelas merusak pikiran-pikiran dari generasi muda kita. Bahkan tertanam sikap radikal teroris dalam diri mereka itu. Maka harus ditolak," jelasnya.

Sebelumnya, PUBG menjadi sorotan setelah terjadi penembakan brutal oleh teroris di dua masjid di Selandia Baru. MUI masih melakukan kajian mendalam untuk menjadi dasar pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa.

"Jadi tentu saja hal seperti itu akan diteliti. Kita punya namanya Komisi Pengkajian. Akan dikaji lalu kemudian akan dibawa ke Komisi Fatwa," ujar Wasekjen MUI Muhammad Zaitun Rasmin di kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi No. 15, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Zaitun mengatakan, apabila pada kajian nanti MUI menemukan game tembak-tembakan itu menimbulkan perilaku teroris, akan dimunculkan fatwa haram.

"Kalau itu jelas-jelas mempunyai efek yang besar terhadap perilaku teroris, itu pasti akan dikeluarkan fatwa yang melarang. Tentu akan melarang kaum muslimin menggunakan game itu," lanjutnya.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:42:07

Ketimbang Nunung, Suami Disebut Lebih Akrab dengan Warga

JAKARTA - Jan Sambiran yang merupakan suami dari Nunung diakui memiliki kepribadian yang baik dalam bertetangga. Menurut keterangan warga setempat, pria yang dikenal dengan nama Iyan itu sering mengikuti
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:32:43

RI Tawarkan Proyek Rp 1.200 Triliun Ke Uni Emirat Arab

JAKARTA - Pemerintah akan menawarkan daftar investasi proyek senilai US$ 91 miliar atau Rp 1.274 triliun (kurs Rp 14.000) ke Uni Emirat Arab (UEA). Luhut bilang, nilai investasi US$ 91 miliar ini merupaka
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:27:31

Soal Imbauan RUPSLB BUMN, Bos BTN: Kebetulan Dirkeu Kita Kosong

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN)Maryono angkat bicara perihal imbauan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:20:18

Sukseskan TMMD ke 105, Koramil 10/Kds Lakukan Panen Jagung di Koptan Kasang Mungkal

BONAI DARUSSALAM - Koramil 10/ Kds Kodim 0313/ KPR, dukung program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 dengan melakukan panen raya jagung di Kelompok Tani (Koptan) Suka Maju, Desa Kasang Mungkal, Kecamat
 
Berita Lainnya
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:20:18

Sukseskan TMMD ke 105, Koramil 10/Kds Lakukan Panen Jagung di Koptan Kasang Mungkal

BONAI DARUSSALAM - Koramil 10/ Kds Kodim 0313/ KPR, dukung program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 dengan melakukan panen raya jagung di Kelompok Tani (Koptan) Suka Maju, Desa Kasang Mungkal, Kecamat
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 10:05:01

TMMD Ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai Patroli Karlahut

ROKAN HULU Masih dalam rangkaian TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 0313/KPR, Babinsa Koramil 11 Tambusai melaksanakan Patroli karlahut.Kegitan tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:54:32

FPI Respons Wiranto: Habib Rizieq Tak Ada Masalah Hukum di Saudi

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut Habib Rizieq Syihab bermasalah pulang ke RI karena melebihi batas waktu tinggal alias overstay di Arab Saudi. F
 
Sabtu, 20 Juli 2019 | 09:27:08

Pengacara Minta Wiranto Tak Mencampuri Proses Hukum Kivlan Zen

JAKARTA - Kuasa hukum Kivlan Zen Pitra Romadoni meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto tidak mencampuri proses hukum kliennya. Menurut Pitra, Wiranto lebi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:28:56

Kunjungi RI Pekan Depan, Putra Mahkota UEA akan Bertemu Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas rencana kedatangan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Syekh Mohamed aka
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:21:16

Bambu Getah Getih Dikritik, Anies: Kalau Pilih Besi Impor dari Tiongkok

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab kritikan mengenai pembiayaan Bambu Getah Getih. Anies menjelaskan anggaran instalasi tersebut mengalir ke rakyat kecil seperti petani bambu."An
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 16:16:03

Maruarar Sirait: TNI dan Polri Dukung Kesuksesan Piala Presiden 2019.

JAKARTA -  Kesuksesan Piala Presiden 2019 tak lepas dari dukungan penuh TNI dan Polri. Dengan dukungan penuh TNI dan Polri itulah penyelenggaran Piala Presiden berjalan dengan aman dan tertib."Terima
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:53:32

Utut Adianto akan Usulkan Puan Maharani Jadi Calon Ketua DPR

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto mengaku akan mengusulkan Puan Maharani menjadi calon Ketua DPR. Usulan tersebut akan disampaikan jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta saran."Kala
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:50:21

Moeldoko Soal Kasus Novel Baswedan: Presiden Jangan Dibebani Hal Teknis Dong

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengambil alih pengungkapan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan. Moeldoko menil
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:33:27

Jokowi Beri Waktu 3 Bulan, Polri Tetap Optimistis Kasus Novel Terungkap

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberi waktu 3 bulan untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Polri optimistis hal itu masih bisa terwujud."Kita tetap optimis, se
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:25:51

Wiranto Tegaskan Eks HTI Dilarang Sebar Paham Khilafah!

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) terlarang karena menyebarkan paham anti-Pancasila dan an
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 15:07:07

Belum Beri Perpanjangan Izin, Pemerintah Evaluasi Rekam Jejak FPI

JAKARTA - Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) belum diberikan pemerintah karena ada syarat yang belum dipenuhi. Saat ini, pemerintah juga sedang mengevaluasi aktivitas FPI."Kemudi
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:41:45

Dewan Pembina Gerindra Sepakat Serahkan Keputusan Koalisi ke Prabowo

JAKARTA - Rapat Dewan Pembina Partai Gerindra yang dipimpin langsung sang ketua, Prabowo Subianto, turut menyinggung arah politik partai untuk 5 tahun ke depan. Dewan Pembina Gerindra menyerahkan sepenuhn
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:25:57

Pengacara Tomy Winata Serang Hakim, Menkum HAM: Tak Patut

JAKARTA - Menkum HAM Yasonna Laoly menyayangkan insiden pemukulan pengacara pengusaha Tomy Winata, Desrizal, terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Yasonna menyebut tindakan itu
 
Jumat, 19 Juli 2019 | 14:19:54

Melawan Hukum di Kasus Kebakaran Hutan, Ini yang Wajib Dilakukan Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo divonis melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan. Hal itu seiring putusan Mahkamah Agung (MA) menguatkan dua putusan pengadilan di bawahnya.Berik
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top