Terverifikasi Dewan Pers
 
Senin, 25 Maret 2019 | 11:13:38
Nasional

Prabowo Sebut Lembaga Survei Banyak Bohong, Fahri Ngaku Kesal ke Denny JA

Sebarkan:
Detik.com
Foto: Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
JAKARTA - Capres Prabowo Subianto menyebut lembaga survei banyak bohong dan bekerja sesuai pesanan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sebaiknya lembaga survei itu terbuka ke publik bahwa memang tidak independen.

"Pertama, azas keterbukaan, disclose. Kalau lembaga survei itu sudah dibiayai oleh kandidat, sebaiknya dia mengumumkan bahwa dia bukan lembaga survei independen, tetapi dia lembaga survei yang bekerja utk kandidat," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

"Karena kan kemudian tiba-tiba lembaga survei ini dibayar semua oleh kandidat tertentu, akhirnya punya core, begitu," imbuhnya.

Fahri mengaku pernah meneliti bahwa data lembaga survei dipakai oleh asosasi pensurvei sehingga perbedaan datanya sedikit. Ia pun mengusulkan adanya regulasi yang mengatur tanggung jawab lembaga survei.

"Saya kira kita memerlukan mungkin semacam undang-undang begitu atau regulasi tentang lembaga survei supaya kerja dari lembaga survei lebih bertanggung jawab, tidak partisan. Kalau mau partisan diumumkan bahwa dia partisan. Jangan kemudian atas nama sains dan ilmu pengetahuan ternyata dia partisan," tuturnya.

Fahri menilai kritik Prabowo itu adalah bagian dari misinya untuk menyelenggarakan proses pemilihan yang lebih fair dengan cara mengatur lembaga survei. Dia juga mengaku kesal kepada pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, karena membuat survei yang menurutnya tidak bermutu.

"Saya terus terang agak kesel ya sama Denny JA ya. Kok dia bikin survei itu nggak mutu gitu. Misalnya, 'pemilih Prabowo kebanyakan radikal'. Buat apa Anda begitu? Anda cuma mau mendiskreditkan Prabowo kan? Apa itu lembaga survei namanya? Nggak, itu propagandis," tegas Fahri.

Karena itu, kata Fahri, perlu ada regulasi hingga etika lembaga survei. Sebab, menurut Fahri, survei seperti 'pemilih radikal' itu akan membuat orang takut.

"Nah itu yang saya bilang. Jadi atur moralnya, atur etiknya, atur juga regulasinya supaya jangan gitu. Dia niatnya memang nyerang. Ya terang aja masyarakat kan terbelah. Tapi kemudian mengembangkan opini bahwa 'ini pemilihnya itu radikal', akhirnya bikin takut orang. Ah itu apa begitu?" lanjutnya.

Menurut Fahri, lembaga survei yang membuat propaganda seperti provokator. Dia meminta lembaga survei 'provokator' tidak menyebut diri mereka surveyor.

"Itu bukan kerjaan ilmuwan itu, pekerjaannya provokator. Ya makanya kalau mau jadi provokator, provokator beneran. Jangan bilang surveyor, karena itu nggak independen," ungkapnya.

Sebelumnya, Prabowo memberikan pernyataan itu saat kampanye terbuka di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (24/3). Prabowo menyebut lembaga survei banyak bohong dan bekerja sesuai pesanan.

"Sesuai pesanan, habis itu sudah dibayar oleh kelompok ini dia kelompok yang satunya lagi minta bayaran lagi," ujar Prabowo.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:22:50

Sambil Menangis, Ratna Sarumpaet Baca Pleidoi

JAKARTA - Ratna Sarumpaet membacakan pleidoi sambil menangis saat menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus hoax penganiayaan. Ratna menyinggung kasusnya dipolitisasi."Sulit dipungki
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:16:40

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:14:31

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:08:14

Tokoh Lintas Agama di Lamongan Kembali Serukan Tolak Kerusuhan

LAMONGAN - Tokoh lintas agama di Lamongan menolak segala bentuk kerusuhan dalam bentuk apapun. Aksi menolak kerusuhan ini diwujudkan dengan menggelar doa bersama di Gedung Sasana Krida Jagrakars
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:16:40

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:14:31

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:04:47

Respons Tim Jokowi atas Tuntutan Kubu Prabowo Minta 01 Didiskualifikasi

JAKARTA - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alas
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat."Link ber
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:34:59

Disebut BW Overconfidence Saat Jawab Gugatan, KPU: Biar MK yang Nilai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam menjawab gugatan Pilpres Pemilu 2019. KPU menyebut tidak ada overconfidence dan menyerahkan hasil keputusan pada Mahk
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:52:22

Tim Jokowi ke Kubu Prabowo: Dalil Aparat Tak Netral Asumtif-Tendensius

JAKARTA - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan Pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:42:08

BW Sebut KPU Overconfidence Jawab Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU telah membacakan jawaban atas gugatan Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:07:54

KPU Minta MK Tolak Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tim hukum KPU menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan dan lebih meng
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:39:30

KPU Anggap Tim Hukum Prabowo Gagal Paham soal Situng

JAKARTA - Tim hukum KPU menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan (Situng) KPU. "Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu calon adalah tudu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:27:56

Prabowo Samakan Pilpres dengan Kasus Pilwalkot Makassar, KPU: Beda UU

JAKARTA - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasikan karena menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye. Prabowo kemudian merujuk kasus Wali Kota
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:23:41

KPU Jawab Tudingan Kecurangan Pilpres TSM, Balik Tanya soal Perolehan Suara

JAKARTA - Tim hukum KPU menjawab tudingan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menuding adanya kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). KPU balik menyinggung tim Prab
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:19:57

Prabowo Ungkit Kotak Suara Dibuka di Parkiran, KPU: Lokasinya di Mana?

JAKARTA - Tim Prabowo-Sandiaga menuding pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019 berlangsung penuh kecurangan. KPU menganggap materi gugatan tersebut absurd alias tidak jelas karena tak ada fakta.Ali Nurdin, k
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:09:40

Sanggah Gugatan Prabowo, KPU: Link Berita Bukan Alat Bukti

JAKARTA - KPU menyatakan link berita yang dirujuk oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan Keputus
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:03:50

Siap Bacakan Pleidoi, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas

JAKARTA - Terdakwa kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet akan menjalani sidang lanjutan pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratna yakin nota pembelaannya bisa memengaruhi p
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top