Terverifikasi Dewan Pers
 
Sabtu, 23 Maret 2019 | 16:48:19
Nasional

KAHMI: Ancaman Indonesia Terbelah di Tengah Euforia Demokrasi

Sebarkan:
Detik.com
Simposium Ketahanan Sosial dan Demokrasi menuju 100 tahun Indonesia
MALANG - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) melihat gejala keterbelahan bangsa muncul di tengah proses demokrasi. Indonesia dikatakan masih menghadapi masalah mendasar di bidang sosial dan politik. KAHMI berharap adanya solusi untuk menjawab tantangan itu.

Koordinator Organizing Committee Simposium Nasional KAHMI Lukman Hakim mengatakan berdasar kekhawatiran itulah doktor dan guru besar KAHMI berkumpul membahas problematika yang ada. Karena persoalan dan tantangan yang dihadapi tidak sepenuhnya harus menjadi tanggung jawab negara/pemerintah, melainkan masyarakat memiliki peluang dan panggilan turut menyelesaikan.

"Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan mendasar di bidang politik dan sosial. Bidang sosial problem-problem yang dihadapi seperti kemiskinan, keterbelakangan, ketidak merataan pendidikan, pengangguran, layanan kesehatan yang buruk, sampai konflik horizontal. Sementara bidang politik problem mendasar adalah demokrasi yang sedang mencari bentuk, tingginya tingkat korupsi politik, serta beragam persoalan lain," terang Lukman di sela simposium "Ketahanan Sosial dan Demokrasi menuju 100 tahun Indonesia' digelar KAHMI di Universitas Brawijaya Jalan Vetaran, Sabtu (23/3/2019).

Menurut Lukman, dalam konteks pemilu saat ini, bangsa Indonesia seolah terbelah antara kutub 01 dengan kutub 02. Keterbelahan itu tidak saja antar kelompok yang sescara sosial dan politik
berbeda, melainkan juga terjadi di dalam kelompok yang sama.

"Misalnya, keterbelahan di kalangan internal NU, Muhammadiyah, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI-P, PAN, Partai Nasdem, dan lain-lain. Pada lembaga-lembaga negara dan birokrasi juga
terjadi keterbelahan-keterbelahan tersebut. Hal itu bisa menjadi sesuatu yang biasa sebagai dinamika dalam demokrasi. Namun, ketika ia menjadi pertentangan politik yang tajam dan kurang terkendali ditambahi fanatisme (agama, etnis, partai, dan lain-lain) dapat menimbulkan kegaduhan bahkan konflik. Hal itu yang turut dibahas fenomena tersebut dalam simposium KAHMI," bebernya.

Sejumlah pakar hadir dalam simposium nasional ini, untuk menyampaikan pandangannya demi penyelamatan Indonesia dari perpecahan dan kesenjangan sosial. Diantaranya, pengamat politik LIPI Siti Zuhro, ilmuwan politik dan dosen FISP Universitas Brawijaya Wawan Sobari serta pakar media Erman Anom. Simposium juga menyajikan kelas-kelas panel untuk spesifik empat subtema, Demokrasi dan Identitas Nasional, Civil Society dan Ketahanan Sosial, Media dan Kebebasan Sipil, Kewirausahaan Sosial Politik dan Reformasi birokrasi. KAHMI memiliki 473 guru besar dan 1.042 doktor yang tersebar dalam semua bidang ilmu.


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 26 Juni 2019 | 16:59:01

Jangan Mau Digantung, Ini 5 Tips agar Tak Terjebak dalam Hubungan Tanpa Status

Sebuah komitmen mungkin salah satu awal dari hubungan tanpa status. Atas dasar komitmen tanpa memperjelas status, hubungan tersebut berjalan dengan kata "jalani saja dulu". Namun waktu demi waktu berlalu, Anda
Rabu, 26 Juni 2019 | 16:52:19

Pindah Ibu Kota: APBN Buat Bangun Istana, BUMN Bikin Jalan

JAKARTA - Pembangunan ibu kota baru bakal melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) hingga swasta. Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan peran masing-m
Rabu, 26 Juni 2019 | 16:46:18

BPN: Rekonsiliasi yang Tepat antara Pemerintah dan Rakyat

JAKARTA - BPN Prabowo-Sandiaga menanggapi pertemuan antara capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan capres Prabowo Subianto yang belum bertemu untuk rekonsiliasi. Menurut jubir BPN Dahnil Anzar Sima
Rabu, 26 Juni 2019 | 16:32:38

Konferensi Internasional TNI dengan ICRC Samakan Persepsi dan Konsepsional Tentang Peacekeeping Operation

JAKARTA - Penyelenggaraan konferensi internasional antara TNI dan International Committee of Red Cross (ICRC) kantor perwakilan Indonesia-Timor Leste lahir dari keinginan bersama TNI dengan ICRC untuk menyamaka
 
Berita Lainnya
Rabu, 26 Juni 2019 | 16:46:18

BPN: Rekonsiliasi yang Tepat antara Pemerintah dan Rakyat

JAKARTA - BPN Prabowo-Sandiaga menanggapi pertemuan antara capres petahana Joko Widodo (Jokowi) dan capres Prabowo Subianto yang belum bertemu untuk rekonsiliasi. Menurut jubir BPN Dahnil Anzar Sima
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 15:51:11

Tim Hukum Prabowo Prihatin Rahmadsyah Ditahan: Tetap Semangat!

JAKARTA - Rahmadsyah Sitompul, saksi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di sidang gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), ditingkatkan statusnya dari tahanan kota menjadi tahanan rutan. Tim hukum Pr
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 15:22:16

PWI Riau Terima Calon Anggota Baru, 10 Lulusan Terbaik Dapat Reward Gratis Biaya UKW

PEKANBARU Pada penerimaan anggota baru kali ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau akan memberikan reward bagi 10 lulusan terbaik. Reward tersebut berupa pembebasan biaya untuk Uji Kompetensi W
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 15:11:03

Ketum FPI Sampaikan Salam Habib Rizieq ke Massa Aksi Kawal MK

JAKARTA - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ustaz Sobri Lubis berorasi dalam aksi kawal Mahkamah Konstitusi (MK). Sobri Lubis menyampaikan salam dari Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab kepada mas
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 14:47:54

Umus Brebes: Qomar Kuliah di UNJ, Tapi Belum Lulus S2 atau S3

BREBES - Pengacara Universitas Muhadi Setiabudi (Umus), Brebes menunjukkan surat klarifikasi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terkait status pelawak Nurul Qomar. Apa isinya?"Isi pada surat
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 14:30:41

Tim Hukum Prabowo: Bila MK Sahkan Kecurangan, Produk KPU Invalid

JAKARTA - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengandaikan putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 27 Juni besok. Salah satu yang disorot adalah mengenai dalil tim hukum
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 13:39:47

BPN: Prabowo Belum Lobi Kekuasaan, tapi untuk Bebaskan Soenarko-Eggi

JAKARTA - Prabowo Subianto disebut belum melakukan komunikasi politik apapun berkaitan dengan lobi-lobi kekuasaan. Komunikasi politik yang dilakukan Prabowo disebut terkait pembebasan dan penj
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 09:36:07

Soal Aksi Kawal MK, TKN: Demo Buat Khawatir Masyarakat

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyayangkan adanya aksi demo jelang putusan gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). TKN menilai segala aksi terkait Pemilu me
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 09:31:30

Ketua DPR Setuju Evaluasi PPDB Zonasi untuk Wujudkan Keadilan Anak Didik

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo sepakat dilakukannya evaluasi penerapan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi yang tercantum dalam Permendikbud No 51/2018. Namun, Bambang menga
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 09:23:36

Permohonannya Disebut Tim 01 Aneh, Kuasa Hukum Prabowo Tetap Pede Menang di MK

JAKARTA - Tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin yakin gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) karena permohonannya dianggap aneh. Tim hukum Prabowo menyebut pihak
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 09:18:02

Waktu Mepet, UU MD3 Tak Perlu Direvisi

JAKARTA Mepetnya masa keanggotaan MPR/DPR RI yang akan berakhir September 2019 mendatang, tidak memungkinkan lagi, ada revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). UU MD3 yang berlaku saat ini harus dijalank
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 09:13:15

KPU Soal C7 Disinggung BPN: Bukti DPT Siluman Nihil, Apa yang Mau Dibuktikan?

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) dalam gugatan pilpres 2019. Menanggapi hal tersebut KPU me
 
Rabu, 26 Juni 2019 | 08:45:12

BPN: Sebaiknya Tidak Ada Aksi untuk Pendukung Prabowo di MK

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta pendukung tak melakukan aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan sidang gugatan Pilpres 2019. Dia memi
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:29:38

Wiranto Minta Tak Ada Aksi di MK: Jika Rusuh, Kami Tangkap

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto meminta agar tidak ada aksi yang digelar di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pembacaan putusan gugatan Pilpres 2019 pada 27 Juni. Kepolisian sebelu
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:04:55

Soal Rumor Deal Politik dengan Jokowi, Gerindra: Kami Fokus MK

JAKARTA - Partai Gerindra menegaskan tak ada pertemuan atau deal-deal politik mengenai pembagian jabatan di pemerintahan dengan koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Gerindra menegaska
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top