Terverifikasi Dewan Pers
 
Sabtu, 23 Maret 2019 | 11:52:39
Nasional

Mendagri: ASN-TNI-Polri Komitmen Netral, Bawaslu Jadi Wasit yang Adil

Sebarkan:
Detik.com
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan akan bersepakat mendukung Bawaslu menjalankan tugas menjaga keadilan dalam Pemilu 2019. Tjahjo menegaskan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri bertekad untuk netral.

"ASN, TNI, Polri sudah bertekad untuk netral. Dan kami menyerahkan semuanya kepada Bawaslu sebagai wasit yang adil dan demokratis sesuai aturan perundang-undangan yang ada," ujar Tjahjo di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3/2019).

Hal tersebut disampaikan Tjahjo usai menghadiri acara deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu. Ia meyakini para peserta pemilu akan berkomitmen melaksanakan pemilu yang demokratis dan taat aturan.

"Yang terakhir, kami menginginkan kepada Bawaslu harus commit untuk melarang yang namanya racun demokrasi, termasuk virus-virus demokrasi, yaitu politik uang, kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang bersifat SARA dan hoaks, fitnah. Itu racun demokrasi yang saya kira semua sepakat untuk kita lawan dan kita hindari," ucapnya.

Selain Tjahjo, turut hadir pula Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera. Erick juga menyatakan komitmen pihaknya untuk lebih mengkampanyekan visi misi dan program.

"Ya, alhamdulillah, saya rasa bagus ini bagaimana kita bersepakat untuk lebih menjual visi dan misi dan program kerja. Itu yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya rasa, mewakili TKN, dan saya yakin BPN visinya sama untuk saat ini," tutur Erick.

Senada dengan Erick, Mardani mengaku gembira dengan adanya deklarasi komitmen bersama dari Bawaslu ini. Ia menyebut berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang berkualitas.

"Kami sepakat ingin mencintai bangsa ini dengan pemilu yang berkualitas dan integritas. Insyaallah 24 Maret sampai 13 April nanti kita menyaksikan kontestasi karya dan gagasan yang baik," ungkap Mardani.

Dalam acara tersebut, turut dibacakan deklarasi Komitmen Bersama Dalam Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019. Deklarasi dibacakan Ketua Bawaslu Abhan dan diikuti oleh Tjahjo, Erick, Mardani, perwakilan TNI/Polri, serta perwakilan partai politik yang hadir.

Berikut petikan deklarasi Komitmen Bersama Dalam Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019:

Pemilihan Umum 2019 akan memasuki tahapan kampanye dengan metode rapat umum dan iklan kampanye. Kami partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2019 berkomitmen untuk mewujudkan proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjaga kejujuran, merawat persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia serta tegaknya pemilu yang berintegritas, maka kami peserta pemilu menyatakan:

1. Menjamin proses kampanye rapat umum dan iklan kampanye sebagai sarana pendidikan politik masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab dalam meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan/atau citra diri peserta pemilu.

2. Tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, dan menyebarkan berita bohong atau hoax dalam berkampanye karena mengurangi kualitas dan integritas pelaksanaan kampanye dalam rapat umum.

3. Tidak melakukan politik uang.

4. Tidak melakukan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lain serta penghasutan dan adu domba dalam kegiatan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.

5. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam melaksanakan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.

6. Tidak melibatkan aparatur sipil negara, TNI/Polri, dan anak-anak, serta penduduk yang tidak memiliki hak pilih dalam melaksanakan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.

7. Mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang melanggar terhadap tahapan kampanye dalam rapat umum dan iklan media massa secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:48:52

Dampak Nonton Pasutri Hubungan Seks, Bocah Tasik Nyaris Cabuli Balita

TASIKMALAYA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya mengungkap fakta lain berkaitan kasus dugaan pasangan suami istri (pasutri), inisial E (25) dan L (24), yang
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:35:43

Siswa Diancam Tak Naik Kelas Jika Ortu Tak Ambil Rapor, Kepsek Minta Maaf

MALANG - Pihak SD Negeri 07 Kepanjen meminta maaf atas surat undangan pengambilan rapor yang menjadi polemik. Menurut sang Kepala Sekolah Yuni Isnani, surat itu dibuat untuk mencuri perhatian wa
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:30:33

Pemkab Siak Gelar Halal Bihalal Dengan Masyarakat Siak

SIAK - Dalam suasana Idul Fitri 1440 hijriah, pemerintah kabupaten Siak telah memanfaatkan moment yang baik ini dengan mengelar halal bihalal bersama masyarakat kabupaten Siak, dipentas Siak Bermadah Kota
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:26:19

Dewi Juliani Bakal Ramaikan Pilkada Rohil?

ROKANHILIR - Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Masing - masing Partai Politik sedang mempersiapkan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rokan Hilir tahun 2020 mendatang. Para tokoh pun tidak sedikit yang
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:16:40

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:14:31

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:04:47

Respons Tim Jokowi atas Tuntutan Kubu Prabowo Minta 01 Didiskualifikasi

JAKARTA - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alas
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat."Link ber
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:34:59

Disebut BW Overconfidence Saat Jawab Gugatan, KPU: Biar MK yang Nilai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam menjawab gugatan Pilpres Pemilu 2019. KPU menyebut tidak ada overconfidence dan menyerahkan hasil keputusan pada Mahk
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:52:22

Tim Jokowi ke Kubu Prabowo: Dalil Aparat Tak Netral Asumtif-Tendensius

JAKARTA - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan Pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:42:08

BW Sebut KPU Overconfidence Jawab Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU telah membacakan jawaban atas gugatan Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:07:54

KPU Minta MK Tolak Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tim hukum KPU menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan dan lebih meng
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:39:30

KPU Anggap Tim Hukum Prabowo Gagal Paham soal Situng

JAKARTA - Tim hukum KPU menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan (Situng) KPU. "Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu calon adalah tudu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:27:56

Prabowo Samakan Pilpres dengan Kasus Pilwalkot Makassar, KPU: Beda UU

JAKARTA - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasikan karena menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye. Prabowo kemudian merujuk kasus Wali Kota
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:23:41

KPU Jawab Tudingan Kecurangan Pilpres TSM, Balik Tanya soal Perolehan Suara

JAKARTA - Tim hukum KPU menjawab tudingan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menuding adanya kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). KPU balik menyinggung tim Prab
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:19:57

Prabowo Ungkit Kotak Suara Dibuka di Parkiran, KPU: Lokasinya di Mana?

JAKARTA - Tim Prabowo-Sandiaga menuding pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019 berlangsung penuh kecurangan. KPU menganggap materi gugatan tersebut absurd alias tidak jelas karena tak ada fakta.Ali Nurdin, k
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:09:40

Sanggah Gugatan Prabowo, KPU: Link Berita Bukan Alat Bukti

JAKARTA - KPU menyatakan link berita yang dirujuk oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan Keputus
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:03:50

Siap Bacakan Pleidoi, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas

JAKARTA - Terdakwa kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet akan menjalani sidang lanjutan pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratna yakin nota pembelaannya bisa memengaruhi p
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top