Terverifikasi Dewan Pers
 
Sabtu, 23 Maret 2019 | 09:45:55
Nasional

Rommy Ngaku Most Wanted Ketum, Dahnil: Ungkap yang Berpotensi Menjebak

Sebarkan:
Detik.com
Romahurmuziy
JAKARTA - Tersangka KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag yang juga eks Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy menyebut dirinya sebagai 'most wanted ketum' sebagai target pilihan operasi. Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyarankan Rommy buka-bukan soal kasus itu.

"Yang jelas saya ikut prihatin dengan apa yang dialami oleh Mas Rommy, saya yakin beliau pasti ingin Indonesia lebih baik dan PPP bisa lebih baik pada pemilu kali ini. Saran saya Mas Rommy ungkap saja semua hal yang beliau ketahui, siapa saja yang berpotensi menjebak beliau dan siapa saja yang terlibat dalam dugaan transaksi jabatan di Kemenag dan PTUIN selama ini. Dengan cara begitu Mas Rommy telah membantu agenda pemberantasan korupsi," kata Dahnil, Sabtu (23/3/2019).

Dahnil mengaku prihatin dengan Rommy. Menurutnya, Rommy sosok potensial.

"Kasihan beliau politisi yang sangat potensial untuk Indonesia namun terjebak dalam pusaran transaksi jabatan tersebut," ucap Dahnil.

Karena alasan itu, Dahnil menganggap ada ketidakadilan andai hanya Rommy yang disorot dalam kasus itu. Dia menduga pasti ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab.

"Dan rasanya tak adil bila hanya beliau yang bertanggung jawab terkait dengan kasus tersebut, karena tidak mungkin transaksi jual beli jabatan itu bisa terjadi tanpa ada keterlibatan pihak yang memiliki otoritas," sebut Dahnil.

Sebelumnya diberitakan, Rommy mengaku akan buka-bukaan dalam pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Tapi Rommy menegaskan, posisinya sebagai anggota DPR di Komisi Keuangan tidak berwenang mengatur posisi orang di kementerian.

Rommy yang diwawancarai saat hendak masuk gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan bicara lagi soal posisi sentral dirinya saat menjabat Ketum PPP.

"Saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader PPP. Apa yang saya lakukan tidak ada urusannya dengan PPP. Tetapi tentu apa yang saya lakukan ini salah satunya karena posisi saya yang memang salah satu most wanted yang kira-kira kalau kemudian dilakukan operasi, dipilih ketua umum dengan follower terbesar di medsos, begitu lah kira-kira," kata Romahurmuziy di lobi gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/3).

Dalam kasus ini, ada 3 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka yakni Rommy sebagai tersangka penerima suap serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin sebagai tersangka pemberi suap.

Romahurmuziy diduga menerima duit suap Rp 300 juta dari Muafaq dan Haris. Duit itu diduga diberikan keduanya agar Rommy membantu proses seleksi mereka untuk jabatan yang saat ini diduduki. 


Sumber: detik.com
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:49:15

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat."Link ber
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:34:59

Disebut BW Overconfidence Saat Jawab Gugatan, KPU: Biar MK yang Nilai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam menjawab gugatan Pilpres Pemilu 2019. KPU menyebut tidak ada overconfidence dan menyerahkan hasil keputusan pada Mahk
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:49:15

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat."Link ber
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:34:59

Disebut BW Overconfidence Saat Jawab Gugatan, KPU: Biar MK yang Nilai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam menjawab gugatan Pilpres Pemilu 2019. KPU menyebut tidak ada overconfidence dan menyerahkan hasil keputusan pada Mahk
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:52:22

Tim Jokowi ke Kubu Prabowo: Dalil Aparat Tak Netral Asumtif-Tendensius

JAKARTA - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan Pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:42:08

BW Sebut KPU Overconfidence Jawab Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU telah membacakan jawaban atas gugatan Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:07:54

KPU Minta MK Tolak Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tim hukum KPU menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan dan lebih meng
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:39:30

KPU Anggap Tim Hukum Prabowo Gagal Paham soal Situng

JAKARTA - Tim hukum KPU menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan (Situng) KPU. "Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu calon adalah tudu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:27:56

Prabowo Samakan Pilpres dengan Kasus Pilwalkot Makassar, KPU: Beda UU

JAKARTA - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasikan karena menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye. Prabowo kemudian merujuk kasus Wali Kota
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:23:41

KPU Jawab Tudingan Kecurangan Pilpres TSM, Balik Tanya soal Perolehan Suara

JAKARTA - Tim hukum KPU menjawab tudingan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menuding adanya kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). KPU balik menyinggung tim Prab
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:19:57

Prabowo Ungkit Kotak Suara Dibuka di Parkiran, KPU: Lokasinya di Mana?

JAKARTA - Tim Prabowo-Sandiaga menuding pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019 berlangsung penuh kecurangan. KPU menganggap materi gugatan tersebut absurd alias tidak jelas karena tak ada fakta.Ali Nurdin, k
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:09:40

Sanggah Gugatan Prabowo, KPU: Link Berita Bukan Alat Bukti

JAKARTA - KPU menyatakan link berita yang dirujuk oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan Keputus
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:03:50

Siap Bacakan Pleidoi, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas

JAKARTA - Terdakwa kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet akan menjalani sidang lanjutan pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratna yakin nota pembelaannya bisa memengaruhi p
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 09:54:47

Jika Pimpinan KPK dari Polri, ICW: Potensi Terjadi Konflik Kepentingan

JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK menjamin tak akan ada konflik kepentingan jika terdapat komisioner KPK yang berasal dari Polri. Indonesia Corruption Watch (ICW) meraguk
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 09:17:41

MK Izinkan Prabowo Bawa 2 Ahli, Bagaimana Nasib Kutipan Belasan Pakar Lainnya?

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memberikan izin kepada tim hukum Prabowo membawa 2 ahli untuk didengarkan keterangannya di sidang gugatan Pilpres 2019. Padahal tim Prabowo sudah menguti
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top