Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 21 Maret 2019 | 14:20:46
Nasional

Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp300 Juta

Sebarkan:
okezone.com
Idrus Marham

JAKARTA - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dituntut Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi lima tahun kurungan penjara, dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan penjara dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan," kata Jaksa Lie Putra Setiawan, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih diyakini menerima hadiah berupa uang total Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Suap itu diduga mengalir ke musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

Dalam pertimbangan jaksa, Idrus yang saat itu menjadi Plt Ketua Umum Golkar meminta uang ke bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo melalui Eni, sejumlah USD2,5 juta. Uang itu turut disebut untuk keperluan Munaslub Partai Golkar 2017.

Menurut jaksa, Idrus berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu Ketua Umum Partai Golkar saat itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus KTP elektronik.

"Idrus selaku pelaksana tugas (Plt) Ketum Golkar saat itu meminta uang melalui Eni ke Kotjo untuk maju sebagai Ketum Partai Golkar. Didukung dengan bukti percakapan antara Eni dan Idrus," ujar Jaksa.

Lie menyebut bahwa Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih mempunyai niat untuk meminta sejumlah uang untuk kegiatan Munaslub Golkar Desember 2017, yang diminta dari bos Blackgold Natural Resource Johannes B. Kotjo.

Dimana uang tersebut dengan nilai total sebesar Rp 713 juta dari awal permintaan sebesar Rp2.250 miliar, yang diserahkan kepada Wakil Sekretaris Steering Committe Munaslub Partai Golkar, Muhammad Sarmuji.

Uang tersebut diminta untuk turut membantu dalam memuluskan proyek PLTU Riau-1 agar dikwrjakan oleh Blackgold dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.

Dalam pertimbangan Jaksa, hal yang memberatkan Idrus tak membantu sama sekali pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan, hal yang meringankan terdakwa Idrus bersikap sopan dan koperatif selama menjalani persidangan.

"Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya," ujar Jaksa Lie.


Sumber: okezone.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:14:31

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:08:14

Tokoh Lintas Agama di Lamongan Kembali Serukan Tolak Kerusuhan

LAMONGAN - Tokoh lintas agama di Lamongan menolak segala bentuk kerusuhan dalam bentuk apapun. Aksi menolak kerusuhan ini diwujudkan dengan menggelar doa bersama di Gedung Sasana Krida Jagrakars
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:04:47

Respons Tim Jokowi atas Tuntutan Kubu Prabowo Minta 01 Didiskualifikasi

JAKARTA - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alas
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:49:15

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:14:31

Tim Jokowi: Maruf Amin Bukan Karyawan BUMN, Tak Wajib Mundur

JAKARTA - Tim hukum Jokowi menegaskan cawapres Ma'ruf Amin tidak berstatus sebagai karyawan/pejabat BUMN. Posisi Ma'ruf Amin adalah Dewan Pengawas Syariah."Yang mana jelas bukan karyawan karena
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 14:04:47

Respons Tim Jokowi atas Tuntutan Kubu Prabowo Minta 01 Didiskualifikasi

JAKARTA - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menanggapi permohonan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 01. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alas
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:49:15

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat."Link ber
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:34:59

Disebut BW Overconfidence Saat Jawab Gugatan, KPU: Biar MK yang Nilai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam menjawab gugatan Pilpres Pemilu 2019. KPU menyebut tidak ada overconfidence dan menyerahkan hasil keputusan pada Mahk
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:52:22

Tim Jokowi ke Kubu Prabowo: Dalil Aparat Tak Netral Asumtif-Tendensius

JAKARTA - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan Pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:42:08

BW Sebut KPU Overconfidence Jawab Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU telah membacakan jawaban atas gugatan Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:07:54

KPU Minta MK Tolak Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tim hukum KPU menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan dan lebih meng
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:39:30

KPU Anggap Tim Hukum Prabowo Gagal Paham soal Situng

JAKARTA - Tim hukum KPU menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan (Situng) KPU. "Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu calon adalah tudu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:27:56

Prabowo Samakan Pilpres dengan Kasus Pilwalkot Makassar, KPU: Beda UU

JAKARTA - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasikan karena menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye. Prabowo kemudian merujuk kasus Wali Kota
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:23:41

KPU Jawab Tudingan Kecurangan Pilpres TSM, Balik Tanya soal Perolehan Suara

JAKARTA - Tim hukum KPU menjawab tudingan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menuding adanya kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). KPU balik menyinggung tim Prab
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:19:57

Prabowo Ungkit Kotak Suara Dibuka di Parkiran, KPU: Lokasinya di Mana?

JAKARTA - Tim Prabowo-Sandiaga menuding pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019 berlangsung penuh kecurangan. KPU menganggap materi gugatan tersebut absurd alias tidak jelas karena tak ada fakta.Ali Nurdin, k
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:09:40

Sanggah Gugatan Prabowo, KPU: Link Berita Bukan Alat Bukti

JAKARTA - KPU menyatakan link berita yang dirujuk oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan Keputus
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:03:50

Siap Bacakan Pleidoi, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas

JAKARTA - Terdakwa kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet akan menjalani sidang lanjutan pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratna yakin nota pembelaannya bisa memengaruhi p
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top