Terverifikasi Dewan Pers
 
Selasa, 19 Maret 2019 | 16:47:50
Nasional

Jokowi Minta Pemprov DKI Segera Putuskan Tarif MRT

Sebarkan:
okezone.com
Presiden Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Meninjau Proyek MRT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Pemprov DKI segera memutuskan tarif Moda Raya Transportasi (MRT) sebelum dirinya meresmikan moda transportasi massal berbasis rel dalam tanah tersebut pada Minggu 24 Maret 2019.

Kepala Negara menerangkan bahwa keputusan tarif MRT itu berada di tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan DPRD DKI Jakarta.

"Tarifnya segera ini. Keputusan ini ada di gubernur segera diputuskan ya kalau bisa sebelum peresmian," kata Jokowi saat menjajal MRT Fase I, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Jokowi juga meminta Pemprov DKI dapat memberikan anggaran subsidi yang besar untuk tarif MRT Fase I. Menurut dia, kebijakan fiskal pemerintah Ibu Kota juga dinilai mampu memberikan subsidi untuk MRT lantaran memiliki anggaran yang besar.

"Nanti PSO (public servise obligation) dicover dari DKI. dKI memiliki fiskal yang cukup. Yang gede ya Pak Gub," imbuhnya.

Jokowi mengaku terkejut saat melihat antusiasme warga yang ingin menjajal MRT fase I Bundaran HI ke Lebak Bulus, Jakarta. "Saya kaget tadi terus terang, sangat antusias ingin semuanya nyoba yang namanya MRT," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI tak kunjung memutuskan tarif MRT Fase I. Alasannya, rapat penentuan tarif bersubsidi itu belum juga menemui titik temu antara Pemprov DKI dan dewan.

Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengatakan subsidi yang diperuntukkan MRT dianggarkan sebesar Rp20 ribu dengan rincian tarif keekonomian Rp31 ribu dan disubsidi sebesar Rp21 ribu. Dengan jumlah itu penumpang MRT hanya akan membayar tarif sebesar Rp10 ribu.

Namun, dewan menganggap subsidi tersebut telampau besar karena berdasarkan perencanaan tarif sebelum pembangunan MRT, subsidinya hanya berkisar Rp18 ribu.

"Ini yang menjadi pertanyaan anggota DPRD, kenapa bisa sebanyak itu subsidinya. Padahal pada saat rencana pembangunannya itu penyampaiannya tidak sampai segitu," kata Santoso, kemarin.


Sumber: okezone.com

 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:49:15

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat."Link ber
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:34:59

Disebut BW Overconfidence Saat Jawab Gugatan, KPU: Biar MK yang Nilai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam menjawab gugatan Pilpres Pemilu 2019. KPU menyebut tidak ada overconfidence dan menyerahkan hasil keputusan pada Mahk
 
Berita Lainnya
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:49:15

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:46:24

Menkum HAM: Setya Novanto Dipindahkan ke Gunung Sindur Agar Tobat

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan alasannya memindahkan Setya Novanto ke Rutan Gunung Sindur. Pemindahan, kata Yasonna, dilakukan agar koruptor kasus e-KTP itu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:39:11

KPU Minta MK Tolak Link Berita, BPN: Itu Pintu Fakta dan Data

JAKARTA - KPU meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak link berita yang dirujuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi tak sepakat."Link ber
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 13:34:59

Disebut BW Overconfidence Saat Jawab Gugatan, KPU: Biar MK yang Nilai

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam menjawab gugatan Pilpres Pemilu 2019. KPU menyebut tidak ada overconfidence dan menyerahkan hasil keputusan pada Mahk
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:52:22

Tim Jokowi ke Kubu Prabowo: Dalil Aparat Tak Netral Asumtif-Tendensius

JAKARTA - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan Pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:42:08

BW Sebut KPU Overconfidence Jawab Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU telah membacakan jawaban atas gugatan Pilpres 2019 yang dilayangkan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno mengatakan KPU overconfidence dalam
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 11:07:54

KPU Minta MK Tolak Gugatan Prabowo

JAKARTA - KPU meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tim hukum KPU menegaskan gugatan Prabowo tidak jelas, tidak relevan dan lebih meng
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:39:30

KPU Anggap Tim Hukum Prabowo Gagal Paham soal Situng

JAKARTA - Tim hukum KPU menganggap tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno gagal paham soal sistem informasi perhitungan (Situng) KPU. "Tuduhan rekayasa Situng untuk memenangkan salah satu calon adalah tudu
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:27:56

Prabowo Samakan Pilpres dengan Kasus Pilwalkot Makassar, KPU: Beda UU

JAKARTA - Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasikan karena menggunakan program pemerintah sebagai bahan kampanye. Prabowo kemudian merujuk kasus Wali Kota
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:23:41

KPU Jawab Tudingan Kecurangan Pilpres TSM, Balik Tanya soal Perolehan Suara

JAKARTA - Tim hukum KPU menjawab tudingan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menuding adanya kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). KPU balik menyinggung tim Prab
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:19:57

Prabowo Ungkit Kotak Suara Dibuka di Parkiran, KPU: Lokasinya di Mana?

JAKARTA - Tim Prabowo-Sandiaga menuding pelaksanaan pemilu dan pilpres 2019 berlangsung penuh kecurangan. KPU menganggap materi gugatan tersebut absurd alias tidak jelas karena tak ada fakta.Ali Nurdin, k
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:09:40

Sanggah Gugatan Prabowo, KPU: Link Berita Bukan Alat Bukti

JAKARTA - KPU menyatakan link berita yang dirujuk oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bukanlah alat bukti. Oleh sebab itu, KPU meminta MK menolak alat bukti tersebut dan tetap menyatakan Keputus
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 10:03:50

Siap Bacakan Pleidoi, Ratna Sarumpaet Berharap Bebas

JAKARTA - Terdakwa kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet akan menjalani sidang lanjutan pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ratna yakin nota pembelaannya bisa memengaruhi p
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 09:54:47

Jika Pimpinan KPK dari Polri, ICW: Potensi Terjadi Konflik Kepentingan

JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK menjamin tak akan ada konflik kepentingan jika terdapat komisioner KPK yang berasal dari Polri. Indonesia Corruption Watch (ICW) meraguk
 
Selasa, 18 Juni 2019 | 09:17:41

MK Izinkan Prabowo Bawa 2 Ahli, Bagaimana Nasib Kutipan Belasan Pakar Lainnya?

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memberikan izin kepada tim hukum Prabowo membawa 2 ahli untuk didengarkan keterangannya di sidang gugatan Pilpres 2019. Padahal tim Prabowo sudah menguti
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top