Terverifikasi Dewan Pers
 
Kamis, 11 Oktober 2018 | 16:07:19
Nasional

Datangi Polda Metro, Farhat Tanya Perkembangan Kasus Hoax Ratna

Sebarkan:
Detik.com
Jakarta - Politikus PKB Farhat Abbas mendatangi Polda Metro Jaya. Farhat ingin menanyakan perkembangan kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet.

"Hari ini saya koordinasi tentang saksi dan jadwal pemeriksaan lanjutan untuk laporan kita terhadap 17 orang terlapor," kata Farhat di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Farhat melaporkan 17 orang terkait kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet ke Bareskrim Polri. Namun, menurut dia, laporan tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

"Karena saya dapat informasi semua laporan fokus di Polda Metro Jaya, baik yang di Bareskrim, keterkaitannya menjadi satu berkas," ujarnya.

Farhat meminta polisi tak hanya memproses hukum pihak yang membuat kebohongan, tapi juga orang yang menyebarkan kabar bohong tersebut. Menurut dia, aturan untuk menjerat orang yang menyebarkan kabar hoax sudah jelas tertuang dalam UU.

"Kita minta agar segera pihak kepolisian bisa memperlakukan sama orang-orang yang menyebarkan hoax, orang-orang yang memprovokasi kampanye hitam ini dengan pembohong juga. Sebenarnya, kalau bicara sederhana saja, orang yang berbohong harusnya dihukum," ucapnya.

"Orang yang mau dibohongi dan menyebarkan kebohongan juga harus dihukum lebih berat lagi. Cuma untuk pasal tersebut ancaman hukumannya pembohongnya 10 tahun, orang yang baik disengaja maupun tidak disengaja menyebarkan kebohongan itu dihukum hanya 3 tahun," tambah Farhat.

Selain itu, Farhat meminta polisi mentersangkakan para pihak yang terlibat dalam penyebaran kabar hoax penganiayaan Ratna. Dia khawatir pihak-pihak tersebut melarikan diri.

"Jadi harapan kita, segera semua saksi diperiksa, kemudian dipanggil mereka. Ditetapkan sebagai tersangka, kalau perlu, nggak dipanggil-panggil lagi. Takutnya ketujuh belas orang ini melarikan diri, menghilangkan barang bukti, bahkan membuat opini-opini yang menyudutkan, termasuk membuat laporan terhadap saya di Mabes Polri," imbuhnya.

Farhat, yang tergabung dalam Komunitas Pengacara Indonesia Pro-Jokowi (Kopi Pojok), melaporkan sejumlah tokoh terkait kebohongan Ratna. Selain Kopi Pojok, pihak-pihak yang melaporkan adalah relawan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR), Biar Pak Jokowi Saja (BPJS), dan Saya Tetap Memilih Jokowi (STMJ).

Laporan tersebut sebelumnya disampaikan di gedung Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (3/10). Tujuh belas orang tersebut dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian dengan nomor laporan LP/B/1237/X/2018/BARESKRIM.

Berikut ini 17 orang yang dilaporkan Farhat cs:

1. Prabowo Subianto
2. Sandiaga Uno
3. Ratna Sarumpaet
4. Fadli Zon
5. Rachel Maryam
6. Rizal Ramli
7. Nanik S Deyang
8. Ferdinand Hutahaean
9. Arief Poyuono
10. Natalius Pigai
11. Fahira Idris
12. Habiburokhman
13. Hanum Rais
14. Said Didu
15. Eggi Sudjana
16. Captain Firdaus
17. Dahnil Anzar Simanjuntak



(detik.com)
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 26 Juni 2019 | 02:00:41

Grebek Kampung Narkoba di Bagansiapiapi, Bandar Sabu di Amankan

BAGANSIAPIAPI-Personil Satuan Narkoba (Satnarkoba ) Polres Rokan Hilir berhasil menggrebek kampung narkoba di  Kelurahan Bagan Hulu Bagansiapiapi  Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Selasa (25/06)
Rabu, 26 Juni 2019 | 01:15:17

Panipahan Membara, 20 Rumah Ludes Terbakar

ROKAN HILIR-Panipahan Membara, diperkirakan sekitar 20 rumah warga ludes terbakar dilalap sijago merah  Rabu (26/06) sekitar pukul 00 45. Wib. Sedikitnya 20 rumah warga  hagus terbakar tinggal puing-p
Selasa, 25 Juni 2019 | 21:32:25

Disparporabud Inhil Lakukan Pelatihan Manajemen Homestay

TEMBILAHAN - Dinas Pariwisata, Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan (Disparporabud) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan pelatihan SDM Bidang Pariwisata tentang Manajemen Homestay Dana Alokasi Khus
Selasa, 25 Juni 2019 | 21:18:52

Beredar Kabar Ada Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Jalur Independen

BENGKALIS - Kabupaten Bengkalis sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2020-2025. Sejumlah nama- nama mulai bermunculan, karena hal itu  merupakan hak set
 
Berita Lainnya
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:29:38

Wiranto Minta Tak Ada Aksi di MK: Jika Rusuh, Kami Tangkap

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto meminta agar tidak ada aksi yang digelar di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) hingga pembacaan putusan gugatan Pilpres 2019 pada 27 Juni. Kepolisian sebelu
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 14:04:55

Soal Rumor Deal Politik dengan Jokowi, Gerindra: Kami Fokus MK

JAKARTA - Partai Gerindra menegaskan tak ada pertemuan atau deal-deal politik mengenai pembagian jabatan di pemerintahan dengan koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Gerindra menegaska
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 11:38:33

Sinergitas Lembaga Negara Penting Dioptimalkan

JAKARTA Anggota MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan fungsi lembaga negara MPR, DPR dan DPD RI belum berjalan maksimal. "Sudah banyak kajian terkait penguatan lembaga-lembaga negara agar ke dep
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 10:07:03

BPN Imbau Tak Ada Aksi MK: Doakan Hakim Ambil Keputusan Sesuai Nurani

JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengimbau para pendukung tidak menggelar aksi di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembacaan putusan sengketa P
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 09:55:18

Gerindra DKI soal Anies = Ahok: Anies Jauh Berbeda dengan Ahok

JAKARTA - Partai Gerindra membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disamakan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal reklamasi. Gerindra menilai Anies jauh berbeda dengan Ahok."Kita horm
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 09:44:56

Lolosnya Hak Angket DPRD ke Gubernur Sulsel Disebut Pertama di Indonesia

MAKASSAR - DPRD Sulsel meloloskan hak angket kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Berdasarkan sejarahnya, ini kali pertama DPRD setingkat provinsi meloloskan hak angket."Iya ini betul pertama kali di In
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 09:40:51

KPU Minta Putusan MK Tak Didramatisasi, TKN Jokowi: Kami Tak Ahli Bikin Drama

JAKARTA - KPU meminta semua pihak tidak mendramatisasi apa pun hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin memastikan drama tak akan disuguhkan
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 09:32:20

MK Harapkan Momen Berpelukan Jokowi-Prabowo, BPN: Ada Saatnya Bertemu

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) berharap Joko Widodo dan Prabowo Subianto hadir dalam sidang putusan gugatan Pilpres dan menyajikan momen berpelukan ke masyarakat. Badan Pemenangan Nasional (
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 09:23:46

Tegaskan Tak Ada Dramatisasi, BPN Prabowo: Yang Ada Tanggapan Proporsional

JAKARTA - KPU meminta semua pihak tidak mendramatisasi apa pun hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan tak ada dramatisasi, mela
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 09:09:56

MK Harapkan Momen Berpelukan Jokowi-Prabowo, TKN: Bisa Diwakili

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) berharap Joko Widodo dan Prabowo Subianto hadir dalam sidang putusan gugatan Pilpres dan menyajikan momen berpelukan ke masyarakat. Tim Kampanye Nasional (TKN)
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 08:56:28

Sidang Putusan Gugatan Pilpres Digelar Kamis 27 Juni, Tim Jokowi: Tak Masalah

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan putusan gugatan hasil pilpres pada 27 Juni. Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin mengatakan keputusan itu sudah sesuai aturan yang ada. "Nggak masa
 
Selasa, 25 Juni 2019 | 08:34:46

Yel-yel Suporter PSPS Hina Gubernur, LAM Riau Protes Keras

PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau memprotes keras atas yel-yel suporter PSPS yang menghina Gubernur Riau Syamsuar. LAM Riau menilai sikap suporter PSPS itu tidak pantas dilakukan. Yel
 
Senin, 24 Juni 2019 | 16:09:55

LP Polewali Mandar Rusuh karena Syarat Baca Alquran, Kalapas Ditarik

JAKARTA - Lapas Kelas II B Polewali Mandar rusuh karena syarat harus bisa membaca Alquran yang diterapkan kalapas untuk napi bebas bersyarat. Kemenkum HAM menarik kalapas yang membuat syarat ter
 
Senin, 24 Juni 2019 | 16:03:15

KPK Usul Koruptor Ditahan di Nusakambangan, Yasonna: Bisa Pesta Pora Dia Nanti

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak usulan KPK soal penahanan sejumlah narapidana korupsi dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. Yasonna mengatakan, LP Nusakambangan merupaka
 
Senin, 24 Juni 2019 | 15:57:15

Sidang Putusan Gugatan Pilpres Digelar Kamis 27 Juni Pukul 12.30 WIB

JAKARTA - Sidang putusan gugatan hasil Pilpres 2019 'dipercepat'. Sidang putusan yang mulanya dijadwalkan digelar pada Jumat, 28 Juni diputuskan menjadi Kamis, 27 Juni."RPH hari ini su
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
Top