Iklan Sosial
 
Rabu, 11 Juli 2018 | 16:19:44
Nasional

KPK kembali geledah kantor Dinas Pendidikan dan Kesehatan terkait OTT Gubernur Aceh

Sebarkan:
KPK geledah kantor Dinas Pendidikan dan Kesehatan Aceh.

ACEH-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah kantor Dinas Pendidikan (Dinpend) dan Kesehatan (Dinkes) Aceh, Rabu (11/7). KPK sebelumnya juga menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Aceh kemarin dan menyita sejumlah dokumen.

Penggeledahan ini lanjutan untuk melengkapi berkas atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan permintaan fee Dana Otonomi Khusus (otsus) Aceh 2018 yang menyeret Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi dan dua tersangka lainnya.

Pantauan merdeka.com, sejak pukul 10.00 WIB penyidik KPK melakukan penggeledahan Dinpend dan Dinkes Aceh. Bahkan ruang kerja Kepala Dinpend Aceh sempat disegel oleh penyidik KPK. Penyidik KPK juga sempat menggeledah kantor B Dinpend Aceh.

Penggeledahan selesai dilakukan oleh penyidik KPK sekira pukul 13.40 WIB. Ada empat mobil keluar dari kantor B Dinpend Aceh. Ada sejumlah dokumen tambak diangkut oleh penyidik menggunakan mobil tersebut yang dikewal ketat oleh personel Satuan Brimob Polda Aceh.

Kepala Dinpend Aceh, Syaridin membenarkan ada penggeledahan di kantornya. Namun dia mengaku tidak mengetahui secara detail karena sedang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Saya sedang mengikuti kegiatan di Kementerian PK di Jakarta, saya dikabari iya," kata Syaridin melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan penyidik KPK menggeledah beberapa kantor dinas di Aceh. Di antaranya kantor Dinpend dan Dinkes Aceh sejak tadi pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah dokumen-dokumen proyek telah diamankan.

"Sejauh ini ditemukan dokumen-dokumen proyek seperti dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Aceh dengan nilai Rp 1,15 triliun," ungkap Febri Diansyah melalui WhatsApp.

Namun Febri tidak menjelaskan secara detail dokumen-dokumen tersebut. Namun KPK saat ini sedang menangani kasus suap Dana Otonomi Khusus (DOK) tahun 2018 yang melibatkan Irwandi Yusuf dan Ahmadi dan dua tersangka lainnya. Keempat tersangka tersebut sudah ditahan oleh KPK sejak seminggu lalu.

Kata Febri, penyidik KPK saat ini terus menemukan bukti-bukti yang menguatkan tentang dugaan suap terkait dengan alokasi anggaran DOK Aceh tahun 2018.

"Kita telah menemukan bukti-bukti yang semakin menguatkan," tukasnya.


(Merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Rabu, 19 September 2018 | 14:32:18

370 Personel Polri Bengkalis Amankan Pemilu

BENGKALIS - Sebanyak 370 personel polisi jajaran Polres Bengkalis siap mengamankan pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang. Hal tersebut diungkap Waka Polres Bengkalis Kompol Ade Zamrah usai memimpin apel g
Rabu, 19 September 2018 | 14:29:49

Ikuti Putusan MA, Golkar Banten Loloskan Eks Koruptor Nyaleg

Serang - DPD Golkar Banten tetap mencalonkan calegnya maju sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) besok. Meski dua calegnya yaitu Desy Yusandi dari dapil Kota Tangerang dan Agus Randil dari dapil Pand
Rabu, 19 September 2018 | 14:26:53

Penemuan Medis yang Berjasa Besar di Dunia Kedokteran

JAKARTA - Tenaga medis mulai dari dokter, perawat, dan peneliti telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Dalam beberapa kasus, penemuan dan juga kehadiran teknologi canggih bidan
Rabu, 19 September 2018 | 14:23:53

Novel Baswedan: Jokowi Masih Ada Waktu untuk Menegakkan Hukum

Sleman - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, berharap Jokowi bisa menjadi motor untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia."Beliau ini (Jokowi) adalah presiden ki
 
Berita Lainnya
Rabu, 19 September 2018 | 14:29:49

Ikuti Putusan MA, Golkar Banten Loloskan Eks Koruptor Nyaleg

Serang - DPD Golkar Banten tetap mencalonkan calegnya maju sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) besok. Meski dua calegnya yaitu Desy Yusandi dari dapil Kota Tangerang dan Agus Randil dari dapil Pand
 
Rabu, 19 September 2018 | 14:23:53

Novel Baswedan: Jokowi Masih Ada Waktu untuk Menegakkan Hukum

Sleman - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, berharap Jokowi bisa menjadi motor untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia."Beliau ini (Jokowi) adalah presiden ki
 
Rabu, 19 September 2018 | 14:17:52

Gaduh Buwas vs Mendag, Jokowi Harus Turun Tangan

Jakarta -Jokowi harus pada performa maksimal di tahun politik. Tinggal 7 bulan lagi Pilpres 2019 digelar, kegaduhan di kabinet kerja justru kontroproduktif dengan kerja keras Jokowi selama ini.Jokowi dini
 
Rabu, 19 September 2018 | 11:29:36

Fadli Zon Nyanyi Potong Bebek Angsa: Gagal Urus Bangsa Maksa Dua Kali

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bernyanyi 'Potong Bebek Angsa' di Twitter. Dia mengubah lirik lagu anak-anak tersebut menjadi bernada Pilpres 2019.Lirik lagu tersebut, seperti
 
Rabu, 19 September 2018 | 11:22:49

Bertemu Waketum PD, Jokowi Sampaikan Salam Hormat ke SBY

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyapa Presiden Joko Widodo seusai acara pelantikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Istana. Syarief menyampaikan, Jokowi juga titip salam ke Ketu
 
Rabu, 19 September 2018 | 10:51:32

PAN Balas PSI: Tak Ada Istilah Jadul untuk Adil dan Makmur

Jakarta - Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut nama koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni 'Koalisi Indonesia Adil Makmur', jadul. PAN mempertanyakan maksud sindiran itu. "Yang modern itu sepe
 
Rabu, 19 September 2018 | 08:44:31

Disomasi Nasdem, 720 Advokat Sukarela Bela Rizal Ramli

JAKARTA - Ekonom Dr. Rizal Ramli mengatakan siap menutut balik Partai NasDem karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya sebagai pakar ekonomi nasional dan internasional. "Kami juga bisa tuntut balik.
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:45:39

Moeldoko Bertemu Lin Neumann: Demokrat Jangan Baper

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sempat berfoto bersama co-founder media Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann, dan disoal Partai Demokrat (PD). Moeldoko meminta PD tidak terbawa perasaan (ba
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:16:18

Timses Jokowi Bantah Bikin RBT Jokowi Saja

Jakarta - Informasi terkait ring back tone (RBT) berjudul 'Jokowi Saja' ramai beredar lewat sebuah poster. Timses Jokowi-Ma'ruf Amin membantah RBT itu buatan mereka. "Tidak (dari tim kampan
 
Selasa, 18 September 2018 | 15:38:59

Jokowi: Silakan Beda Pilihan, tapi Jangan Sampai Tak Saling Sapa

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Nasional Ke-1 Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) di Istana Negara. Jokowi dalam pidatonya menyinggung soal perbedaan pilihan yang dija
 
Selasa, 18 September 2018 | 15:36:29

Soal Berita SBY di Asia Sentinel, Johan Budi: Jangan Kaitkan dengan Istana

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapta Prabowo membantah tudingan bahwa Istana ikut terlibat dalam pemberitaan Asia Sentinel tetang kasus pencucian uang bail-out Bank Century y
 
Selasa, 18 September 2018 | 11:30:26

KPK: Zulkifli Hasan Diperiksa Terkait Kasus Bupati Lampung Selatan

Jakarta - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyambangi KPK. Rupanya kedatangan Zulkifli sebagai saksi atas panggilan penyidik KPK berkaitan dengan perkara suap adiknya yang juga Bupati Lampung Selatan nona
 
Selasa, 18 September 2018 | 10:28:03

Garuda Indonesia Gugat Rolls-Royce Rp 640 Miliar

Jakarta - Maskapai Garuda Indonesia menggugat perusahaan asal Inggris, Rolls-Royce. Garuda menilai Rolls-Royce melakukan perbuatan curang dalam membuat perjanjian sehingga merugikan Garuda.Gugatan itu d
 
Selasa, 18 September 2018 | 09:53:18

Kepala Daerah Dukung Capres, Tak Ada Aturan yang Dilanggar

JAKATRA - Anggota Fraksi PDIP Perjuangan Irma Suryani Chaniago mengingatkan dukungan kepala daerah pernah dilakukan ketika Pemilu 2014. Saat itu Gubernur dan Wagub Jabar Ahmad Heryawan dengan Deddy Miz
 
Senin, 17 September 2018 | 16:20:53

Kemendagri Akan Blokir Data 6 Juta Orang yang Belum Rekam E-KTP

Jakarta - Data Dirjen Dukcapil menyebut terdapat 6 juta penduduk dewasa yang belum merekam data KTP elektronik. Tanpa perekamam KTP elektronik, 6 juta penduduk itu tidak bisa menjalankan haknya pada Pemilu 2019
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top