Iklan Sosial
 
Rabu, 11 Juli 2018 | 15:55:01
Nasional

Tilap Bantuan Rp 95 Juta di Koja, Pendamping PKH Dipecat Mensos

Sebarkan:
Detik.com
Mensos Idrus Marham di Gelora Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham menemukan kasus penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Sunter Jaya, Tanjung Priok. Pihaknya akan menindak tegas oknum pendamping PKH itu.

"Kita akan proses dan tindak tegas. Setelah bukti-bukti cukup, kita akan keluarkan SP-3 atau pemecatan. Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang milik rakyat," ujar Idrus di Gelora Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018).

Idrus menyampaikan itu saat memberikan sambutan dalam pertemuan dengan pejabat Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Utara. Perwakilan keluarga penerima manfaat (KPM) juga hadir.

Idrus mengatakan ada 37 keluarga yang tidak menerima bantuan tersebut, padahal mereka sudah termasuk dalam daftar KPH. Hal itu dilaporkan oleh pendamping baru KPH Kelurahan Sunter Jaya Yuliana ketika melakukan pendataan ulang pada Maret 2018.

"Jadi berawal dari pengaduan masyarakat ke contact center PKH bahwa ada KPM PKH tahun 2016 yang tidak lagi menjadi KPM PKH pada 2018. Namun ternyata selama kurun waktu dua tahun, transaksi bantuan PKH tetap mengalir secara rutin dan uang tersebut tidak pernah diterima oleh KPM," ucap Idrus.

Berdasarkan laporan itu, jelas Idrus, pihaknya membentuk tim penanganan untuk investigasi. Ternyata para KPM tidak pernah menerima kartu ATM, sehingga tidak pernah mengambil bantuan PKH.

"Dari hasil investigasi tersebut, ada tiga kesalahan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pertama, penyalahgunaan kewenangan sebagai pendamping. Kedua, ada pemalsuan data. Ketiga, kejahatan yang dilakukan secara sistem perbankan," tuturnya.

Saat ini oknum pendamping yang menggelapkan dana bernama Eko Kurniawan itu telah dipecat. Idrus meminta oknum tersebut mengembalikan uang kerugian sebesar Rp 95 juta kepada keluarga penerima manfaat.

"Untuk itu, Kementerian Sosial mengambil langkah cepat dengan melakukan penahanan bantuan yang sudah masuk ke rekening oknum pendamping PKH sampai proses investigasi selesai, dan saya minta dia (Eko Kurniawan) mengembalikan uang bantuan PKH yang bukan miliknya kepada KPM PKH sesuai jumlah yang diambil," tutup Idrus.

Idrus mengimbau kepada masyarakat yang menemukan tindakan penyelewengan seperti ini segera melaporkan. Pihaknya akan mengusut tuntas kasus penyelewengan dana seperti ini.

"Siapa pun yang menemukan di seluruh Indonesia ada indikasi penggelapan seperti pada hari ini, silakan segera laporkan kepada saya dan saya berjanji akan segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Jokowi) bahwa siapa pun yang mengkhianati hak-hak rakyat harus diberi tindakan tegas," tuturnya.

(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 20 September 2018 | 21:19:20

Demi Pemilu Damai, Kapolsek Batu Hampar : Ke Pelosokpun Akan Kami Tempuh

ROKANHILIR-Demi untuk tercapainya pemilu yang damai, aman dan nyaman, jajaran Polsek Batu Hampar melalui Bhabinkamtibmas terus melaksanakan Deklarasi Pemilu Damai.Seperti pada hari ini Kamis, 20/9, Deklarasi Pe
Kamis, 20 September 2018 | 20:58:35

Dari Dana Bankeu Tahun 2018, Pemkab Rohul Bangun Jembatan dan Jalan, Ini Lokasinya

ROKANHULU - Pemerintah Kabupaten Rokan hulu (Rohul) bangun lima jembatan dari anggaran bantuan keuangan (Bankeu)  Provinsi Riau tahun 2018. Saat ini pembangunan lima jembatan tersebut masih dalam proses pe
Kamis, 20 September 2018 | 20:51:12

Dibuka Menkeu, Bupati Rohul Hadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara Tahun 2018

JAKARTA - Pemerintah Pusat Republik Indonesia, melaksanakan Rapat Rerja Nasional (Rakernas) Akutansi dan Pelaporan Keuangan Negara tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta Kamis, (20/9/2018)
Kamis, 20 September 2018 | 16:36:51

Pemkot Perbaiki JPO Karatan di Pekanbaru yang Telan Korban Jiwa

Pekanbaru - Jembatan Penyebaran Orang (JPO) di Pekanbaru kondisinya Karatan dan rusak sudah menelan korban jiwa. Pihak Pemkot Pekanbaru mengklaim tengah ada perbaikan saat ini."Soal JPO itu kita s
 
Berita Lainnya
Kamis, 20 September 2018 | 15:50:31

PD Anggap Khofifah-Emil Jadi Timses Jokowi Tidak Elok

Jakarta - Nama Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak muncul dalam susunan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf di Jawa Timur. Partai Demokrat sebagai partai pengusung pasangan itu pa
 
Kamis, 20 September 2018 | 15:26:55

AHY Dewan Pembina Timses Prabowo, Tim Jokowi: Kenapa Tak Jadi Ketua?

Jakarta - Politikus Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Dewan Pembina tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut tim kampanye nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, AHY leb
 
Kamis, 20 September 2018 | 14:20:31

Pihak Istana Bela Menteri Perdagangan: Kita Memang Masih Perlu Impor

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membela Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita soal polemik impor beras yang terjadi antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita daengan Dire
 
Kamis, 20 September 2018 | 13:46:53

PSI Sindir Ratna Sarumpaet Dukung Tentara yang Dipecat

Jakarta - Ratna Sarumpaet menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo memblokir dana nasabah untuk bantuan Papua senilai Rp 23 triliun. PSI heran atas tudingan Ratna itu. "Kami dengar celotehan Ibu Rat
 
Kamis, 20 September 2018 | 11:01:28

Pawai Obor Asian Para Games di Pontianak Berlangsung Meriah

PONTIANAK - Penyambutan pawai Obor Api Asian Para Games III/2018 di Pontianak Kalimantan Barat, Rabu (19/9/2018) berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat dan pelajar Kota Khatulistiwa tampak memadati sep
 
Rabu, 19 September 2018 | 14:29:49

Ikuti Putusan MA, Golkar Banten Loloskan Eks Koruptor Nyaleg

Serang - DPD Golkar Banten tetap mencalonkan calegnya maju sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT) besok. Meski dua calegnya yaitu Desy Yusandi dari dapil Kota Tangerang dan Agus Randil dari dapil Pand
 
Rabu, 19 September 2018 | 14:23:53

Novel Baswedan: Jokowi Masih Ada Waktu untuk Menegakkan Hukum

Sleman - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, berharap Jokowi bisa menjadi motor untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia."Beliau ini (Jokowi) adalah presiden ki
 
Rabu, 19 September 2018 | 14:17:52

Gaduh Buwas vs Mendag, Jokowi Harus Turun Tangan

Jakarta -Jokowi harus pada performa maksimal di tahun politik. Tinggal 7 bulan lagi Pilpres 2019 digelar, kegaduhan di kabinet kerja justru kontroproduktif dengan kerja keras Jokowi selama ini.Jokowi dini
 
Rabu, 19 September 2018 | 11:29:36

Fadli Zon Nyanyi Potong Bebek Angsa: Gagal Urus Bangsa Maksa Dua Kali

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bernyanyi 'Potong Bebek Angsa' di Twitter. Dia mengubah lirik lagu anak-anak tersebut menjadi bernada Pilpres 2019.Lirik lagu tersebut, seperti
 
Rabu, 19 September 2018 | 11:22:49

Bertemu Waketum PD, Jokowi Sampaikan Salam Hormat ke SBY

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyapa Presiden Joko Widodo seusai acara pelantikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Istana. Syarief menyampaikan, Jokowi juga titip salam ke Ketu
 
Rabu, 19 September 2018 | 10:51:32

PAN Balas PSI: Tak Ada Istilah Jadul untuk Adil dan Makmur

Jakarta - Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut nama koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni 'Koalisi Indonesia Adil Makmur', jadul. PAN mempertanyakan maksud sindiran itu. "Yang modern itu sepe
 
Rabu, 19 September 2018 | 08:44:31

Disomasi Nasdem, 720 Advokat Sukarela Bela Rizal Ramli

JAKARTA - Ekonom Dr. Rizal Ramli mengatakan siap menutut balik Partai NasDem karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya sebagai pakar ekonomi nasional dan internasional. "Kami juga bisa tuntut balik.
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:45:39

Moeldoko Bertemu Lin Neumann: Demokrat Jangan Baper

Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sempat berfoto bersama co-founder media Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann, dan disoal Partai Demokrat (PD). Moeldoko meminta PD tidak terbawa perasaan (ba
 
Selasa, 18 September 2018 | 16:16:18

Timses Jokowi Bantah Bikin RBT Jokowi Saja

Jakarta - Informasi terkait ring back tone (RBT) berjudul 'Jokowi Saja' ramai beredar lewat sebuah poster. Timses Jokowi-Ma'ruf Amin membantah RBT itu buatan mereka. "Tidak (dari tim kampan
 
Selasa, 18 September 2018 | 15:38:59

Jokowi: Silakan Beda Pilihan, tapi Jangan Sampai Tak Saling Sapa

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Nasional Ke-1 Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) di Istana Negara. Jokowi dalam pidatonya menyinggung soal perbedaan pilihan yang dija
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top