Iklan Sosial
 
Rabu, 11 Juli 2018 | 15:55:01
Nasional

Tilap Bantuan Rp 95 Juta di Koja, Pendamping PKH Dipecat Mensos

Sebarkan:
Detik.com
Mensos Idrus Marham di Gelora Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham menemukan kasus penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Sunter Jaya, Tanjung Priok. Pihaknya akan menindak tegas oknum pendamping PKH itu.

"Kita akan proses dan tindak tegas. Setelah bukti-bukti cukup, kita akan keluarkan SP-3 atau pemecatan. Tidak ada toleransi bagi yang menyelewengkan uang milik rakyat," ujar Idrus di Gelora Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (11/7/2018).

Idrus menyampaikan itu saat memberikan sambutan dalam pertemuan dengan pejabat Dinas Sosial Pemerintah Kota Jakarta Utara. Perwakilan keluarga penerima manfaat (KPM) juga hadir.

Idrus mengatakan ada 37 keluarga yang tidak menerima bantuan tersebut, padahal mereka sudah termasuk dalam daftar KPH. Hal itu dilaporkan oleh pendamping baru KPH Kelurahan Sunter Jaya Yuliana ketika melakukan pendataan ulang pada Maret 2018.

"Jadi berawal dari pengaduan masyarakat ke contact center PKH bahwa ada KPM PKH tahun 2016 yang tidak lagi menjadi KPM PKH pada 2018. Namun ternyata selama kurun waktu dua tahun, transaksi bantuan PKH tetap mengalir secara rutin dan uang tersebut tidak pernah diterima oleh KPM," ucap Idrus.

Berdasarkan laporan itu, jelas Idrus, pihaknya membentuk tim penanganan untuk investigasi. Ternyata para KPM tidak pernah menerima kartu ATM, sehingga tidak pernah mengambil bantuan PKH.

"Dari hasil investigasi tersebut, ada tiga kesalahan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pertama, penyalahgunaan kewenangan sebagai pendamping. Kedua, ada pemalsuan data. Ketiga, kejahatan yang dilakukan secara sistem perbankan," tuturnya.

Saat ini oknum pendamping yang menggelapkan dana bernama Eko Kurniawan itu telah dipecat. Idrus meminta oknum tersebut mengembalikan uang kerugian sebesar Rp 95 juta kepada keluarga penerima manfaat.

"Untuk itu, Kementerian Sosial mengambil langkah cepat dengan melakukan penahanan bantuan yang sudah masuk ke rekening oknum pendamping PKH sampai proses investigasi selesai, dan saya minta dia (Eko Kurniawan) mengembalikan uang bantuan PKH yang bukan miliknya kepada KPM PKH sesuai jumlah yang diambil," tutup Idrus.

Idrus mengimbau kepada masyarakat yang menemukan tindakan penyelewengan seperti ini segera melaporkan. Pihaknya akan mengusut tuntas kasus penyelewengan dana seperti ini.

"Siapa pun yang menemukan di seluruh Indonesia ada indikasi penggelapan seperti pada hari ini, silakan segera laporkan kepada saya dan saya berjanji akan segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Jokowi) bahwa siapa pun yang mengkhianati hak-hak rakyat harus diberi tindakan tegas," tuturnya.

(detik.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Senin, 19 November 2018 | 16:57:13

Gedung Granadi Disita, Nilainya Masih Ditaksir

Jakarta - Gedung Granadi disita negara. Gedung yang masuk dalam aset yayasan Supersemar ini masih ditaksir nilainya untuk dilelang. "Sudah lama (disita)," kata pejabat Humas PN Jaksel Achmad Guntu
Senin, 19 November 2018 | 16:53:31

Selang Beberapa Menit, Gempa 4 SR Kembali Guncang Mamasa

TANA TORAJA - Gempa bumi berkekuatan 4,0 skala richter (SR) kembali mengguncang Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Senin (19/11/2018) pukul 15.23 Wita selang gempa 3,0 SR mengguncang beberapa menit lalu
Senin, 19 November 2018 | 16:47:14

Petani di Ngawi Tewas Setelah Dibacok Kerabat Sendiri

Ngawi - Seorang petani warga Dusun Sepreh Desa Selopuro Kecamatan Pitu, Ngawi, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Korban Sutarno (40) kondisinya penuh luka bacokan pada leher belakang.
Senin, 19 November 2018 | 16:44:04

Kabur dari Sirkus, Tujuh Unta Datangi Supermarket di Jerman

BERGEN  Sebuah foto aneh yang memperlihatkan beberapa unta berkeliaran di bawah terang bulan di dekat sebuah supermarket di Bergen, Jerman. Kejadian membuat warga yang kebingungan menghubungi polisi.
 
Berita Lainnya
Senin, 19 November 2018 | 16:57:13

Gedung Granadi Disita, Nilainya Masih Ditaksir

Jakarta - Gedung Granadi disita negara. Gedung yang masuk dalam aset yayasan Supersemar ini masih ditaksir nilainya untuk dilelang. "Sudah lama (disita)," kata pejabat Humas PN Jaksel Achmad Guntu
 
Senin, 19 November 2018 | 16:05:58

Anggota DPR Minta Hakim MA Bisa Adil dan Cepat Putuskan PK Kasus Baiq Nuril

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil sepaham dengan langkah Presiden Joko Widodo yang tak langsung memberi amnesti terkait kasus Baiq Nuril, korban pelecehan seksual verbal yang dilakukan seorang
 
Senin, 19 November 2018 | 15:27:39

Kata KPK soal Penghentian Penyelidikan Kasus Istri Bupati Remigo

Jakarta - KPK menduga uang suap yang diterima Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, digunakan untuk 'mengamankan' kasus yang menjerat istrinya, Made Tirta Kusuma Dewi. Namun rup
 
Senin, 19 November 2018 | 14:55:22

Polisi Usut Dugaan Penyimpangan Dana Kemah Pemuda Islam Indonesia

Jakarta - Polisi menyelidiki dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia yang dilaksanakan Kemenpora tahun 2017. Kasus dugaan penyimpangan anggaran ter
 
Senin, 19 November 2018 | 14:41:14

80 Ribu Petisi Dukungan untuk Baiq Nuril Diserahkan ke KSP

Jakarta - Koalisi Save Ibu Nuril menyerahkan petisi dukungan ke Baiq Nuril Maknun sebanyak 80 ribu ke kantor Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Petisi itu berisi permintaan agar Presiden Joko
 
Senin, 19 November 2018 | 14:10:42

Senator Aceh Desak Grace Natalie Minta Maaf Soal Perda Syariah

Jakarta - Anggota DPD asal Aceh Sudirman menyesalkan pernyataan Ketum PSI Grace Natalie yang tidak mendukung Perda Syariah maupun perda berlandaskan agama lainnya. Sudirman mendesak Grace memint
 
Senin, 19 November 2018 | 11:44:04

Bamsoet Minta Pemerintah Tindak Tegas PNS Tolak Pancasila

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong semua institusi terkait untuk menyikapi serius soal data rumah ibadah yang terpapar paham radikal dan temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagr
 
Senin, 19 November 2018 | 11:10:40

Dukung Baiq Nuril, Mahasiswa Demo Polda NTB Minta Kepsek Diusut

Mataram - Dukungan masyarakat terhadap Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus perekaman percakapan mesum Kepsek M di SMAN 7 Mataram terus bergulir. Dukungan juga datang dari sejumlah mahasiswa di Mataram.Aksi
 
Senin, 19 November 2018 | 10:55:20

PAN: SBY Master of Kungfu, Kampanye Seminggu Saja Sudah Menggetarkan

Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan turun mengkampanyekan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada bulan Maret 2019 nanti. P
 
Senin, 19 November 2018 | 10:47:40

Soekarwo Lapor Harga Bahan dan Kebutuhan, Jokowi Senang

Lamongan - Gubernur Jawa Timur Soekarwo melaporkan harga bahan kebutuhan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peresmian Masjid Kampus Muhammadiyah Lamongan dan kenaikan status 6
 
Senin, 19 November 2018 | 10:34:09

Ini Penjelasan Lion Air Soal AC Pesawat yang Mati Sebelum Terbang

Jakarta - Maskapai penerbangan Lion Air JT 309 rute Kualanamu, Deli Serdang-Soekarno Hatta, Cengkareng sempat mengalami kendala pada bagian kelistrikan sebelum terbang. Ini penjelasan pihak Lion
 
Sabtu, 17 November 2018 | 16:53:03

Maruf Amin Yakin Menang di Pasuruan: Minimal 70 Persen lah

Pasuruan - Usai menghadiri haul KH Abdul Hamid di Pasuruan, Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin ziarah ke makam Hababah Syarifah Khodijah atau Mbah Ratu Ayu di Bangil, Kabupaten Pasuruan. Ma'r
 
Sabtu, 17 November 2018 | 16:35:00

A Man Called Ahok 1 Juta Penonton, Ahok: Majulah Demi Kebenaran

Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berterima kasih karena penonton film A Man Called Ahok mencapai angka 1 juta. Ahok mengajak para pendukungnya untuk terus maju demi kebenaran.Pernyataan Aho
 
Sabtu, 17 November 2018 | 16:00:13

Habiburokhman Desak PDIP Minta Maaf soal Poster Raja Jokowi

Jakarta - Pemasang alat peraga kampanye bergambar capres Joko Widodo (Jokowi) dengan atribut mahkota raja di sekitar wilayah Banyumas ternyata adalah pendukung Jokowi. Badan Pemenangan Nasional (BPN
 
Sabtu, 17 November 2018 | 15:46:15

Said Aqil Soal Reuni 212: Boleh Asal Tak Ada Tendensi Politik

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menanggapi rencana aksi Reuni Akbar 212 yang akan digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212. Dia tak mempermasalahkan dige
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top