Iklan Sosial
 
Jumat, 6 Juli 2018 | 16:44:02
Nasional

Ditahan KPK, Irwandi Yusuf ungkit jasanya dalam perdamaian Aceh

Sebarkan:
Merdeka.com
Irwandi Yusuf diperiksa KPK.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang disangkakan padanya. Mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu membeberkan jasa-jasanya kepada Pemerintah Indonesia saat proses perdamaian dengan GAM beberapa waktu lalu.

"Saya hanya mau memberi pernyataan bahwa sebetulnya damainya Aceh dengan NKRI, saham saya besar di situ. Saya ikut mendamaikan, ikut mengumpulkan senjata, ikut berunding, dan akhirnya kayak sekarang," kata Irwandi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (6/7).

Dia juga menyinggung terkait terobosan-terobosannya saat menjadi Gubernur Aceh.

"Setelah damai dan saya menjadi Gubernur pertama, saya membuat terobosan-terobosan yang banyak. Yang sebagian diadopsi oleh pemerintah pusat seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Perkuliahan Karyawan (P2K), dan beberapa hal lain dalam hal lingkungan hidup," tuturnya.

Selain itu, Irwandi juga menyatakan dirinya berjasa dalam mengamankan Aceh dari rongrongan teroris pada 2010 lalu.

"Saya juga berjasa dalam mengamankan pegang masuk ke Aceh dan men-'set up' pelatihan di Aceh di Jalin Janto. Itu informasi ke polisinya pertama sekali masuk dari saya dan informasi lanjutan juga dari saya. Maka teroris di sana tidak bisa beraktivitas dan ke lapangan pun saya ikut. Ada begitu banyak hal yang saya lakukan untuk kebaikan negeri ini," ujarnya.

Bantah korupsi Sementara terkait kasus suap yang menjeratnya, Irwandi membantah ikut terlibat.

"Saya pun tidak tahu masalahnya apa. Ada pengarahan dana dari Bupati Bener Meriah katanya, ke pihak ketiga tanpa perintah saya. Saya tidak pernah minta, tidak pernah menyuruh, tidak pernah menerima. Jadi, dikaitkan dengan saya atau apa, mungkin ada orang yang menyebut nama saya dan didengar oleh KPK tetapi saya sendiri tidak pernah meminta, tidak pernah menyuruh, tidak pernah menerima," tuturnya.

Irwandi dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, bersama dua orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemprov Aceh.

KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.

Empat tersangka itu antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi (AMD) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).

"Diduga sebagai penerima IY, Gubernur Provinsi Aceh, HY swasta, TSB swasta. Diduga sebagai pemberi AMD, Bupati Kabupaten Bener Meriah," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7) malam.

Diduga, kata Basaria, pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada Gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait "fee" ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

"Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen 'fee' delapan persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setia proyek yang dibiayai dari dana DOKA," ucap Basaria Ia menyatakan pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

"Menurut informasi sementara dari tim lidik kami, pemotongan itu dilakukan sekitar 10 persen yang dua persen untuk tingkat kabupaten kemudian delapan persennya itu adalah untuk tingkat provinsi. Ini kemudian yang dibagi ke mana-mana, kami belum tahu," tuturnya.

Basaria menyatakan tim KPK masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Dalam kegiatan operasi tangkap tangan terkait kasus itu, KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana, yaitu uang sebesar Rp50 juta dalam pecahan seratus ribu rupiah, bukti transaksi perbankan Bank BCA dan Bank Mandiri, dan catatan proyek.

KPK pun telah menahan empat tersangka itu di empat lokasi yang berbeda selama 20 hari ke depan masing-masing Irwandi Yusuf di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK, Ahmadi di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Hendri Yuzal di Ritan Polres Jakarta Pusat, dan T Syaiful Bahri Rutan Polres Jakarta Selatan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Merdeka.com)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:38:19

Tingkatkan Kesiapan Operasi, Bakamla Lakukan Pemeriksaan Kapal Bersama Tim Wasrik BPK

BITUNG- Agar selalu dapat menunaikan berbagai tantangan tugas di laut dengan sempurna, Biro Sarpras Bakamla RI secara berkala selalu melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang dimiliki Indonesian Coast Gua
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:35:32

Alur Film The East Indies Harus Sesuai Sejarah Kemerdekaan Indonesia

JAWATENGAH-Alur  cerita dan setting pembuatan film  The East Indies  yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara  pembuatan film di beberapa wilayah lokasi shooting   harus sesuai d
Kamis, 21 Februari 2019 | 21:32:41

Panglima TNI Terima Tongkat Estafet Simposium

JAKARTA-Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menghadiri simposium "Kembali Ke Jati Diri TNI" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), bertempat di Gedung A.H.
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:48:27

Hasto Nilai Sudirman Said Serang Jokowi Soal Freeport karena Kecewa Dicopot

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan mantan menteri ESDM Sudirman Said telah gagal saat dulu diberi tugas untuk negosiasi dengan Freeport. Maka itu, dia membuat isu-is
 
Berita Lainnya
Kamis, 21 Februari 2019 | 11:16:38

Ketika Kaesang Putra Jokowi Tolak Tawaran Menginap di Hotel Bintang Lima

SEMARANG Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi punya cerita menarik tentang kesederhanaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan hal itu menurun ke anak-anaknya, termasuk si bungsu Kaesang Pangarep. "Saya
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 10:36:30

Gaji DPRD Rp 70 Juta, Gubernur Se-Indonesia Minta Naik Gaji

PADANG - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Longki Djanggola curhat soal gaji gubernur. Mewakili gubernur se-Indonesia, ia meminta pemerintah menaikkan gaji gubernur
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 10:13:06

Siap Jaga Kebersihan Monas, Bamukmin: Peserta Munajat 212 Bawa Kantong Plastik

JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan acara Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat dan berpesan agar peserta menjaga kebersihan. Ketua Media Center PA 212 Habib Novel Bamukmin menegask
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 10:06:21

Kala Said Aqil Ungkit Ahmad Dhani Berlindung ke NU Saat Diancam FPI

JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani menuliskan jenis-jenis Nahdlatul Ulama (NU) dalam sebuah surat. Ketum PBNU Said Aqil Siradj menyebut Dhani tak paham NU. Dia lantas mengungkit mom
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 09:29:27

Ke Kampanye Prabowo Pakai Mobil Dinas, Kursi Caleg Gerindra Lepas

GUNUNGKIDUL - Harapan Ngadiyono menjadi caleg pada Pemilu 2019 kandas usai KPU Gunungkidul mencoret namanya dari DCT. Namanya dicoret karena terkena sanksi pidana Pemilu terkait membawa mobil di
 
Kamis, 21 Februari 2019 | 09:13:02

Dahnil Jawab Jokowi yang Minta Ukur Sendiri Jalan Desa 191 Ribu Km

JAKARTA - Capres petahana Joko Widodo meminta pihak-pihak yang menyangsikan pembangunan jalan desa sepanjang 191.600 km untuk melakukan pengukuran sendiri. Koordinator juru bicara Badan Pemena
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 16:01:20

Meubiler Capai 100 Persen, Komplek Perkantoran Walikota Tenayan Raya Tinggal Kesiapan

PEKANBARU- Pengadaan meubiler Komplek Perkantoran Walikota baru di Kecamatan Tenayan Raya sudah mencapai 100 persen. Jenis meubiler dibawah kewenangan bagian umum Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru ini
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 15:56:09

Jokowi Lantik H. Syamsuar Jadi Gubernur Riau Periode 2019-2024 di Istana Negara.

JAKARTA - Gubernur Riau terpilih H. Syamsuar telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana Negara Jakarta pusat, Rabu (20/2/2019). Sebelum dilantik, Syamsuar diberikan petikan Keppres dan kirab d
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 15:54:10

Jokowi Tanggapi Pencalonan Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032

JAKARTA - Indonesia resmi mencalonkan diri menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, surat pengajuan tersebut sudah dikirimkan kepada Presiden IOC Thomas Bach di Sekretariat
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 14:45:57

Seperti Jokowi, Fadli Zon Juga Incognito ke Tambak Lorok

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon kembali meniru aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, dia ikut-ikutan melakukan incognito di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah. Momen incognito
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:39:24

Presiden RI Joko Widodo Lantik Syamsuar-Edy Nasution Di Lantik Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo resmi melantik Syamsuar dan Edy Natar Nasution sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024. Pelantikan berlangsung di Istana Negara,
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 13:35:48

3 Kali Gubernur Riau Ditangkap KPK, Syamsuar Diminta Hati-Hati Gunakan APBD

JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution untuk hati-hati menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tjahjo menga
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 11:25:27

Gubernur Riau Siap Jalankan Perintah Jokowi Cegah Kebakaran Hutan

JAKARTA - Gubernur Riau Syamsuar mengatakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memiliki perhatian besar mencegah kebakaran hutan dan lahan. Syamsuar siap menjalankan perintah tersebut."Presiden puny
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 11:19:55

Maju Saat BPN Protes KPU, Luhut: Saya Bilang Jangan Ribut

JAKARTA - Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan menjelaskan alasan ia ikut maju saat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengajukan protes ke KPU saat debat kedua Pilpres 2019. Luhut mengatakan, ia
 
Rabu, 20 Februari 2019 | 10:58:48

Jokowi Lantik Syamsuar-Edy Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melantik Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dari Pilkada serentak 2018. Kali ini, Jokowi melantik Syamsuar-Edy Natar Nasution menjadi Gubernur dan Wakil Gu
 
 
 
Terpopuler

1

16 Feb 2019 16:25 | 443 views
Nasional
Pesawat Lion Air Tergelincir di Pontianak

2

16 Feb 2019 15:17 | 256 views
Nasional
Maruf Amin: NU Selalu Dukung Negara Tanpa Minta Jatah

4

16 Feb 2019 15:27 | 245 views
Nasional
Aksi Bela Ketum PA 212 Juga Digelar di Depan Mapolresta Solo
 
 
 
 
 
 
Top