Produk
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 14:37:21
Nasional

Tingkatkan Pengawasan, Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA

Sebarkan:
Joko Prasetyo
JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melalui Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018  tentang pembentukan Satgas TKA. 
Pembentukan Satgas TKA ini merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah.

"Dengan dibentuknya Satgas TKA, maka pengawasan akan lebih terintegrasi, karena melibatkan 25 kementerian dan lembaga terkait," kata Menaker pada jumpa pers terkait pembentukan Satgas TKA di Kantor Kemnaker, Kamis (17/5/2018).

Menteri Hanif mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia merupakan negara terbuka, yang tidak melarang keberadaan  TKA. UU tersebut mengamanatkan pengaturan penggunaan TKA. Pemerintah telah menerapkan persyaratan ketat bagi penggunaan TKA secara legal dan sesuai ketentuan. "Pemerintah menindak tegas TKA yang masuk secara illegal, " ujarnya.

Pembentukan Satgas TKA merupakan penerjemahan dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan perlunya pengawasaan TKA baik dari sisi ketenagakerjaan maupun dari sisi keimigrasian.

"Juga, menjalankankan rekomendasi dari Komisi IX DPR akhir April lalu tentang perlunya pembentukan Satgas Pengawasan TKA yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, " kata Menaker Hanif.

Satgas diketuai oleh Iswandi selaku Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Satgas Pengawasan TKA bertugas melaksanakan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma penggunaan tenaga kerja asing sesuai tugas dan fungsi   masing-masing kementerian/lembaga.

"Misalnya terkait pengawasan TKA bidang pertambangan, maka secara teknis akan banyak melibatkan Kementerian ESDM. Terkait pengawasan TKA bidang kesehatan, maka secara teknis akan melibatkan Kementerian Kesehatan," jelas Menaker. (jok)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 27 Mei 2018 | 12:16:18

Presiden Optimistis Pembangunan Delapan Bendungan Selesai Tahun 2018

KUNINGAN-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mentargetkan pembangunan bendungan Kuningan seluas 221 hektar  dan memiliki volume tampung total sebesar 25,9 juta m3, akan selesai pada akhir tahun 2018. Saat ini pr
Minggu, 27 Mei 2018 | 12:11:38

Forhati Prioritas Program Ketahanan Keluarga

JAKARTA-Presidium Nasional Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) mengatakan salah satu program utama Forhati yaitu menegakkan ketahanan keluarga untuk menguatkan NKRI."Bakti sosial Forhati tahun ini disamping berkomi
Minggu, 27 Mei 2018 | 11:05:27

Afrizal DS: Di tengah Krisis, Firdaus Wali Kota yang Berhasil Genjot APBD Pekanbaru Rp3 Triliun

PEKANBARU-Selama berdirinya Kota Pekanbaru, DR Firdaus dianggap sebagai pemimpin yang paling suskes dalam membangun.Hal tersebut ditandai dengan terbukanya lapangan pekerjaan, kemajuan kota yang demikian pesat
Minggu, 27 Mei 2018 | 10:58:58

DR.Chaidir: Survei Internal Eksternal Firdaus-Rusli Teratas

PEKANBARU-Dukungan masyarakat yang terus menguat di seantero Riau dan juga hasil survei bulan Mei ini yang menempatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Firdaus-Rusli di tempat teratas dengan raihan suara di
 
Berita Lainnya
Minggu, 27 Mei 2018 | 12:16:18

Presiden Optimistis Pembangunan Delapan Bendungan Selesai Tahun 2018

KUNINGAN-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mentargetkan pembangunan bendungan Kuningan seluas 221 hektar  dan memiliki volume tampung total sebesar 25,9 juta m3, akan selesai pada akhir tahun 2018. Saat ini pr
 
Minggu, 27 Mei 2018 | 12:11:38

Forhati Prioritas Program Ketahanan Keluarga

JAKARTA-Presidium Nasional Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) mengatakan salah satu program utama Forhati yaitu menegakkan ketahanan keluarga untuk menguatkan NKRI."Bakti sosial Forhati tahun ini disamping berkomi
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 16:08:05

Komnas HAM minta polisi tak menutupi detail penangkapan terduga teroris

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meminta pihak kepolisian tidak menutup-nutupi penangkapan terduga teroris. Catatan Komnas HAM selama ini, rawan terjadi penyiksaan dalam penangkapan. "Penangkapan itu t
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 14:19:39

UU Terorisme Telah Disahkan, Jokowi Diminta Segera Terbitkan Perpres

Jakarta - DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Terorisme menjadi Undang-Undang (UU), Jumat kemarin. Dengan demikian, DPR selanjutnya mengharapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menerbitkan
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:55:50

Catatan Komnas HAM untuk Perpres TNI dilibatkan tangani teroris

Setelah pelibatan TNI masuk dalam UU tindak pidana terorisme, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan membuat aturan mainnya. Terkait itu, Komisioner Komn
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:48:55

Deteksi Teroris Diharap Lebih Mudah Usai UU Antiterorisme Disahkan

Jakarta - DPR telah mengesahkan UU Antiterorisme. Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi meminta aparat tak lagi mencari alasan kesulitan mendeteksi teroris."RUU baru saja disahkan. Dengan d
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:46:20

Eks Kepala BNPT Sebut Tak Ada Lagi Batas Terorisme dan Radikalisme

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menilai, saat ini sudah tidak ada lagi garis batas antara terorisme dan radikalisme di Indonesia. Padahal, kata dia, pa
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 13:35:50

Dilibatkan Berantas Terorisme, TNI Diwanti-wanti Jangan Kebablasan

JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi mewanti-wanti TNI agar tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya apabila dilibatkan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ia khawatir TNI bertindak k
 
Sabtu, 26 Mei 2018 | 10:52:40

UU Terorisme disahkan, PKS minta teroris ditumpas sampai ke akar-akarnya

DPR telah menyetujui RUU Terorisme menjadi UU. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap dengan UU Terorisme itu, aparat keamanan dapat membongkar akar, motif, dan aktor intelektual terorisme yang selama ini
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 15:24:54

Matahari Melintas di Atas Kakbah pada Tanggal Berikut, Saatnya Cek Arah Kiblat!

JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Juraidi menjelaskan, berdasarkan data astronomi, pada hari Minggu 27-28 Mei 2018 akan melintas tepat di atas Kakbah. Peristiwa
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 14:21:12

Aman Abdurrahman Bantah Sebagai Dalang Teror, Minta Hukuman Diringankan

Jakarta Aktor intelektual serangkaian teror di Indonesia, Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman, membantah menjadi otak teror. Aman yang mengajarkan anti terhadap pemerintah berharap Pengad
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 13:48:27

DPR Sahkan RUU Terorisme Menjadi Undang-Undang

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini disuarakan langsu
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 10:19:33

DPR Akan Mengesahkan RUU Terorisme Hari Ini

JAKARTA Pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan disahkan hari ini, Jumat (25/5/2018). RUU Terorisme disahkan setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:50:42

Apa Penjelasan Rektor UGM Terkait Fahri Hamzah Ditolak Menjadi Penceramah di Masjid Kampus?

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, batal mengisi ceramah dan dialog pascatarawih di Masjid Kampus UGM. Padahal sebelumnya Fahri dijadwalkan menjadi penceramah. Pihak kampus mengakui meminta takmi
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:42:44

Suara Ledakan di Sidang Aman Abdurrahman, Jalan Depan PN Jaksel Sempat Ditutup

Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus terorisme dengan terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman, Jumat (25/5/2018). Jalan di sekitar PN Jakarta S
 
 
 
Terpopuler

2

22 Mei 2018 16:34 | 211 views
Nasional
Rilis 200 Nubaligh, Menag Lukman Hakim Akhirnya Minta Maaf

3

24 Mei 2018 16:34 | 180 views
Nasional
Catatan Kelam Jurnalis Setelah 20 Tahun Reformasi

4

24 Mei 2018 09:18 | 176 views
Nasional
Pilgub Riau, Upaya Lukman Edy Jegal Lawannya Kandas di MA
 
 
 
 
 
 
Top