Iklan Sosial
 
Jumat, 18 Mei 2018 | 14:37:21
Nasional

Tingkatkan Pengawasan, Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan TKA

Sebarkan:
Joko Prasetyo
JAKARTA-Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melalui Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018  tentang pembentukan Satgas TKA. 
Pembentukan Satgas TKA ini merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah.

"Dengan dibentuknya Satgas TKA, maka pengawasan akan lebih terintegrasi, karena melibatkan 25 kementerian dan lembaga terkait," kata Menaker pada jumpa pers terkait pembentukan Satgas TKA di Kantor Kemnaker, Kamis (17/5/2018).

Menteri Hanif mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia merupakan negara terbuka, yang tidak melarang keberadaan  TKA. UU tersebut mengamanatkan pengaturan penggunaan TKA. Pemerintah telah menerapkan persyaratan ketat bagi penggunaan TKA secara legal dan sesuai ketentuan. "Pemerintah menindak tegas TKA yang masuk secara illegal, " ujarnya.

Pembentukan Satgas TKA merupakan penerjemahan dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyebutkan perlunya pengawasaan TKA baik dari sisi ketenagakerjaan maupun dari sisi keimigrasian.

"Juga, menjalankankan rekomendasi dari Komisi IX DPR akhir April lalu tentang perlunya pembentukan Satgas Pengawasan TKA yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, " kata Menaker Hanif.

Satgas diketuai oleh Iswandi selaku Direktur Bina Penegakan Hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Satgas Pengawasan TKA bertugas melaksanakan pembinaan, pencegahan, penindakan, dan penegakan norma penggunaan tenaga kerja asing sesuai tugas dan fungsi   masing-masing kementerian/lembaga.

"Misalnya terkait pengawasan TKA bidang pertambangan, maka secara teknis akan banyak melibatkan Kementerian ESDM. Terkait pengawasan TKA bidang kesehatan, maka secara teknis akan melibatkan Kementerian Kesehatan," jelas Menaker. (jok)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 20 Januari 2019 | 17:07:00

KBRI Beirut Siap Mendukung Pelaksanaan Umroh Personel Konga XXIII-M

LEBANON-Kesempatan untuk melaksanakan Ibadah Umroh bagi personel yang sedang melaksanakan tugas misi perdamaian seakan terbuka lebar,  terlebih bagi personel TNI yang sedang melaksanakan tugas misi perdama
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:06:52

Jelajah Vihara Tertua di Jakarta yang Ditemukan Pelaut Secara Tak Sengaja

Bak permata tersembunyi, begitu pula kehadiran Vihara Lalitavistara di Cilincing, Jakarta Utara. Vihara yang berlokasi di Jalan Krematorium Cilincing ini memiliki sejarah panjang karena dibangun sejak abad 11.A
Minggu, 20 Januari 2019 | 10:00:32

Di Balik 80 Juta Bisa Apa

Kalimat 80 juta bisa dapat apa seketiga me­nyebar bak se­rangan fajar. Semua din­ding-dinding akun media sosial apa­pun itu dibanjiri oleh kalimat tersebut. Kalimat ta­nya yang se­mua orang akhirnya tahu m
Minggu, 20 Januari 2019 | 09:44:00

Bandara Changi Singapura Segera Miliki Air Terjun Dalam Ruang Tertinggi di Dunia

Singapura mungkin satu-satunya kota di dunia di mana penduduk setempat bepergian ke bandara untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Pada 2019 ini, bangunan yang menghubungkan Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Ch
 
Berita Lainnya
Sabtu, 19 Januari 2019 | 16:25:10

PDIP Soal Jokowi Dibiayai Adik Prabowo Saat Pilgub: Itu Gotong Royong

JAKARTA - Kubu Prabowo Subianto menyebut capres petahana Joko Widodo sempat meminta uang kepada adik kandung eks Danjen Kopassus itu, Hashim Djojohadikusumo, saat Pilgub DKI 2012. PDIP sebagai salah
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 16:06:51

Ulama Jatim Tunggu Rekomendasi Gus Ipul soal Dukungan Capres

SURABAYA - Belum semua ulama di Jawa Timur menentukan dukungan di Pilpres 2019. Salah satu faktornya, para ulama masih menunggu arah dukungan dari salah satu Ketua PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipu
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 15:41:15

Ketum PPP Tak Setuju Prabowo Naikkan Gaji untuk Cegah Korupsi

JAKARTA - Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengatakan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, tidak punya konsep yang matang di bidang pemberantasan korupsi. Komentar tersebut dilayangkan Rommy setel
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 15:28:41

Wali Kota Cirebon Anak Buah SBY Putuskan Dukung Jokowi-Maruf

CIREBON - Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Azis yang juga kader Partai Demokrat ini b
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 15:23:07

Ditanya soal Khilafah, Sandiaga: Pancasila Tak Tergoyahkan

JAKARTA - Cawapres Sandiaga Uno menjawab pertanyaan soal survei yang menyatakan ada beberapa persen kalangan milenial yang menganggap negara khilafah bentuk ideal untuk Indonesia. Awalnya terk
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 15:15:28

Jokowi Tawarkan Optimisme Masa Depan Indonesia Berkeadilan

JAKARTA - Calon Presiden Joko Widodo didampingi calon wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemaparan visi misi di debat perdana menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan."Kami mena
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 15:08:59

Baasyir Bebas, TPM: Ini Masalah Hukum, Bukan Politik Apalagi Gift

JAKARTA - Tim Pengacara Muslim (TPM) menyatakan pembebasan tanpa syarat untuk Abu Bakar Ba'asyir tak ada kaitannya dengan politik. TPM menegaskan bebas tanpa syarat Ba'asyir murni urusan h
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 13:40:23

Sudirman Said Jelaskan Alasan Prabowo Tidak Agresif Saat Berdebat

JAKARTA - Direktur Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menyatakan Prabowo tidak terpancing untuk agresif saat debat perdana. Alasannya, Prabowo
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 13:33:28

Mantan Teroris: Pembebasan Abu Bakar Baasyir Redakan Tensi Teror di Indonesia

JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan mantan amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mengejutkan beberapa pihak. Namun, langkah itu dinilai positif k
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 13:26:38

JK Tegaskan Pembebasan Baasyir dengan Alasan Kemanusiaan

JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla menegaskan rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir didasari alasan kemanusiaan. Mekanisme pembebasan disebut JK diputuskan Menkum HAM."Ya pertimbangannya kemanusiaan,
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 09:57:27

PSI Singgung SBY soal Penahanan Baasyir, Demokrat: Otak di Dengkul!

JAKARTA - PSI menyinggung Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pemenjaraan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Partai Demokrat membela sang ketua umum, menyebut PSI
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 09:29:36

Debat Perdana Pilpres 2019 Dinilai Kurang Beri Ruang Saling Kritik

JAKARTA - Gelaran debat perdana Pilpres 2019 masih menuai kritikan. Direktur Konsep Indonesia Veri Muhlis Ariefuzzaman menilai format debat perdana kurang memberi ruang para pasangan capres-ca
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 09:26:20

Ketua DPR: Pembebasan Abu Bakar Baasyir Tak Politis, Landasannya Kuat

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir karena alasan kemanusiaan. Menurut Bamsoet, keputusan J
 
Sabtu, 19 Januari 2019 | 09:10:59

Gerindra Kritik Jokowi soal Pembebasan Baasyir: Jangan Pencitraan!

JAKARTA - Partai Gerinda mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengizinkan pembebasan terhadap terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Menurut Gerindra, izin dari Jokowi
 
Jumat, 18 Januari 2019 | 16:56:01

Jokowi Kantongi Pertimbangan Kapolri sampai Yusril Soal Baasyir Bebas

GARUT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut keputusannya membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir melalui pertimbangan panjang. Ia sudah mendapat sejumlah masukan dari Kapolri Jenderal Tito
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top