Produk
 
Senin, 16 April 2018 | 21:31:38

Taufik Kurniawan: UU Desa Harus Segera Direvisi

Laporan : Joko Prasetyo

Sebarkan:
Joko Prasetyo
JAKARTA-Wakil Ketua DPR Taufik Kurniwan mengatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa harus segera direvisi. Pasalnya, UU Desa yang berlaku saat ini, belum mengatur secara tegas mengenai status perangkat desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Selain itu, perlu ada kejelasan dari status dan posisi Ketua RT atau Ketua RW, karena mereka itu merupakan bagian dari perangkat desa. Tentu perangkat desa tidak bisa bekerja maksimal kalau tidak didukung Ketua RT/RW. Ini perlu ada perlindungan status hukum, makanya yang akan datang perlu adanya revisi UU Desa," kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan saat menerima Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengaku prihatin dengan kondisi Ketua RT dan Ketua RW. Pasalnya, honor yang diterima keduanya hanya Rp300 ribu setahun. Padahal, jika tanpa adanya mereka, perangkat desa tidak bisa bekerja. Selain itu, selama ini tak ada reward and punishment, padahal pekerjaan mereka sangat dituntut.

"Dulu dalam UU Desa tidak pernah bermimpi akan dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar per desa, karena ini merupakan hasil perjuangan dari perangkat desa. Namun, dalam pelaksanaan teknisnya, ini membutuhkan penyempurnaan, karena perangkat desa yang berjuang dari awal, hak dan kewajibannya menjadi tertinggal," katanya.

Menyinggung  revisi UU Desa itu, Taufik akan menginisiasi revisi UU Desa, dan akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) melalui fraksinya dan pemerintah. Menurutnya, UU Desa perlu penyempurnaan. Karena, dengan anggaran Dana Desa yang mencapai Rp70 triliun setiap tahunnya, namun masih ada ketimpangan. Pelaksanaan teknisnya pun masih diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), di luar UU Desa.

"Misalnya, dalam Permen itu harus ada BUMDES dan APBDes. Ini kan memberatkan, bagaimana mungkin disertai dengan syarat-syarat yang begitu ketat, karena Kepala Desa ini bukan adminstratif seperti PNS yang lengkap aparatnya. Harus ada akuntan publik, ini dari mana biayanya, " ujar Taufik.

"Mereka dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal juga sangat bagus, tapi dipaksakan untuk memenuhi syarat-syarat yang tidak ada dalam UU, dan hanya diatur dalam Permen bahwa BUMDES dan APBDES syarat mutlak dari dana desa itu," kata Wakil rakyat dapil Jawa Tengah itu.

Taufik menambahkan, sebelumnya, saat RDPU antara Komisi II DPR RI dengan PPDI terkait hak dan status perangkat desa, menyimpulkan kesepakatan dengan pemerintah mengenai status perangkat desa yang sebelumnya menginginkan agar menjadi PNS, namun ketika pembahasan kesimpulannya menjadi status perangkat desa itu setara dengan PNS golongan IIA.

"Kemudian hak mengenai tunjangan atau apapun, harus dimasukkan dalam APBN 2019. Nanti dalam proses pembahasan anggaran akan diteruskan ke Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI. Ini sebetulnya perjuangan yang lama dan harus kita apresiasi," ujarnya. (jok)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 22 April 2018 | 15:19:19

Firdaus : Rp1,5 M per Desa itu Realistis

PEKANBARU - Calon Gubernur Riau DR Firdaus ST,MT mengungkapkan, alokasi anggaran Rp1,5 miliar per-desa di Riau merupakan angka yang realistis dan proporsional. Dana itu bersumber dari APBN sebesar Rp1 miliar da
Minggu, 22 April 2018 | 14:12:21

Perda PPLH Harus Melibatkan Partisipasi Semua Pihak

BENGKALIS-Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penataan masalah lingkungan hidup di kabupaten Bengkalis. Penataan Lingkungan Hidu
Minggu, 22 April 2018 | 14:06:17

Dewan Minta TPP ASN Tak Dipangkas Lagi

BENGKALIS-Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkalis yang membidangi keuangan daerah Firman mengharapkan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) supaya dalam p
Minggu, 22 April 2018 | 13:57:52

Besok Pagi, KONI Pekanbaru Dikukuhkan

PEKANBARU - Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekanbaru masa bakti 2018-2022 dibawah kepemimpinan Anis Murzil dikukuhkan hari ini, Senin (23/4/18) pukul 09.00 WIB di Hotel Pangeran Jal
 
Berita Lainnya
Sabtu, 21 April 2018 | 16:38:47

Menanti Ruang Hijau di Kawasan Bekas Taman Ria Senayan

JAKARTA - Arah pembangunan Taman Ria Senayan yang dulu tempat hiburan masyarakat semua kalangan harus memiliki konsep yang matang. Pasalnya, model Taman Ria yang ada di tahun 1970-an, dinilai memang kuran
 
Sabtu, 21 April 2018 | 11:45:44

Menaker : Perpres TKA Bukan Membebaskan, Tapi Menyederhanakan Perizinan

SEMARANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja
 
Sabtu, 21 April 2018 | 09:33:37

Pertemuan Wiranto & SBY Bisa Hasilkan Koalisi Besar

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jakarta Selatan,
 
Jumat, 20 April 2018 | 12:05:20

Heli Jatuh di Marowali Sulteng, Tak Ada Korban Jiwa

JAKARTA  Helikopter jatuh di area pertambangan PT Indonesia Morowali Industrial Prak (IMIP) Kecamatan Bahodopi, Kebupaten Marowoli, Sulawesi Tengah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi, Jumat
 
Jumat, 20 April 2018 | 11:50:32

Tolak Anti Kritik DPR Gelar Lomba Kritik Berhadiah Rp10juta

JAKARTA-Pimpinan DPR mengajak peran serta masyarakat untuk mengikuti lomba karya tulis bertema "Lomba Kritik DPR 2018".Lomba karya tulis kritik DPR ini membawa pesan bahwa sebenarnya DPR tidak anti kritik sekal
 
Jumat, 20 April 2018 | 11:49:39

Peringati HUT ke 88, PSSI Berkumpul dengan Lagenda Timnas PSSI

JAKARTA-Peringatan HUT ke 88 PSSI dirayakan tidak secara mewah, melainkan secara sederhana di lapangan ABC Senayan, Jakarta, Kamis (19/4/2018) malam.Peringatan HUT PSSI, diawali laga persahabatan antara tim Pen
 
Jumat, 20 April 2018 | 11:38:54

PKB Serukan Negara OKI Melawan Tindakan Brutal AS

JAKARTA-Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menyerukan Organisasi Konferesi Islam (OKI) bersatu melawan tindakan brutal negara Amerika Serikat dan sekutunya kepada negara Suriah, yang menewaskan 80 oran
 
Kamis, 19 April 2018 | 09:26:52

Legislator Hanura Desak Penyelesaian Tragedi Bocornya Pipa Pertamina

JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo mengatakan insiden patahnya atau bocornya pipa penyalur minyak mentah milik Pertamina di perairan Teluk Balikpapan, Kaltim, berpotensi mengancam kedaulatan ene
 
Kamis, 19 April 2018 | 09:23:43

Gempa Skala 4,4SR Ratusan Bangunan Rusak di Banjarnegara

JAKARTA-Sebagaian wilayah Banjarnegara diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan 4,4 SR. Pusat gempa di darat pada kedalaman 4 kilometer pada jarak 52 kilometer Utara Kebumen pada Rabu (18/4/2018) pukul 1
 
Kamis, 19 April 2018 | 09:21:37

Memasuki Tahun Politik, Ketua DPD Minta Jaga Kerukukan dan Toleransi

JAKARTA- Memasuki tahun politik, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso) meminta seluruh generasi muda pembuat perubahan, harus memperkokoh pondasi kebangsaan dan pilar-pilar kebangsaan Indonesia. Seruan te
 
Kamis, 19 April 2018 | 08:57:12

Agus Joko Pramono Terpilih Kembali Sebagai Anggota BPK

JAKARTA-Hasil Voting Komisi XI DPR RI memilih Agus Joko Pramono sebagai calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan perolehan suara terbanyak. Agus terpilih kembali menjadi anggota BPK periode 201
 
Rabu, 18 April 2018 | 16:52:57

PKB Sindir Romahurmuziy Jangan Malu-Malu Kalau Ingin Jadi Cawapres Jokowi

JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyindir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mochammad Romahurmuziy (Romi) tak perlu malu-malu bila ingin menjadi calon wakil
 
Rabu, 18 April 2018 | 10:22:42

Kurangnya Pendidikan Agama Jadi Penyebab Terjadinya Peristiwa Tukar Pasangan

JAKARTA - Peristiwa menggegerkan terjadi di daerah Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ada tiga pasangan suami istri yang ketahuan memiliki perilaku seks menyimpang. Mereka melakukan perbuatan di luar
 
Selasa, 17 April 2018 | 21:59:39

Menag Klarifikasi Tudingan Maladministrasi Ombudsman

JAKARTA-Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin langsung mengklarifikasi atas penilaian maladministrasi oleh Ombudsman dalam kasus PT Amanah Bersama Umat Tours (Abu Tours) yang diduga menyelewengkan dana puluhan r
 
Selasa, 17 April 2018 | 21:42:17

Komisi I Minta Pemerintah Blokir Facebook

JAKARTA-Anggota komisi I DPR Supiadin Aries Saputra mengungkapkan hingga kini media sosial Facebook belum memberikan hasil audit investigasinya kepada pemerintah. Pemerintah diminta segera mempertimbangkan opsi
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top