Iklan Sosial
 
Senin, 16 April 2018 | 21:31:38

Taufik Kurniawan: UU Desa Harus Segera Direvisi

Laporan : Joko Prasetyo

Sebarkan:
Joko Prasetyo
JAKARTA-Wakil Ketua DPR Taufik Kurniwan mengatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa harus segera direvisi. Pasalnya, UU Desa yang berlaku saat ini, belum mengatur secara tegas mengenai status perangkat desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Selain itu, perlu ada kejelasan dari status dan posisi Ketua RT atau Ketua RW, karena mereka itu merupakan bagian dari perangkat desa. Tentu perangkat desa tidak bisa bekerja maksimal kalau tidak didukung Ketua RT/RW. Ini perlu ada perlindungan status hukum, makanya yang akan datang perlu adanya revisi UU Desa," kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan saat menerima Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengaku prihatin dengan kondisi Ketua RT dan Ketua RW. Pasalnya, honor yang diterima keduanya hanya Rp300 ribu setahun. Padahal, jika tanpa adanya mereka, perangkat desa tidak bisa bekerja. Selain itu, selama ini tak ada reward and punishment, padahal pekerjaan mereka sangat dituntut.

"Dulu dalam UU Desa tidak pernah bermimpi akan dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar per desa, karena ini merupakan hasil perjuangan dari perangkat desa. Namun, dalam pelaksanaan teknisnya, ini membutuhkan penyempurnaan, karena perangkat desa yang berjuang dari awal, hak dan kewajibannya menjadi tertinggal," katanya.

Menyinggung  revisi UU Desa itu, Taufik akan menginisiasi revisi UU Desa, dan akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) melalui fraksinya dan pemerintah. Menurutnya, UU Desa perlu penyempurnaan. Karena, dengan anggaran Dana Desa yang mencapai Rp70 triliun setiap tahunnya, namun masih ada ketimpangan. Pelaksanaan teknisnya pun masih diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), di luar UU Desa.

"Misalnya, dalam Permen itu harus ada BUMDES dan APBDes. Ini kan memberatkan, bagaimana mungkin disertai dengan syarat-syarat yang begitu ketat, karena Kepala Desa ini bukan adminstratif seperti PNS yang lengkap aparatnya. Harus ada akuntan publik, ini dari mana biayanya, " ujar Taufik.

"Mereka dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal juga sangat bagus, tapi dipaksakan untuk memenuhi syarat-syarat yang tidak ada dalam UU, dan hanya diatur dalam Permen bahwa BUMDES dan APBDES syarat mutlak dari dana desa itu," kata Wakil rakyat dapil Jawa Tengah itu.

Taufik menambahkan, sebelumnya, saat RDPU antara Komisi II DPR RI dengan PPDI terkait hak dan status perangkat desa, menyimpulkan kesepakatan dengan pemerintah mengenai status perangkat desa yang sebelumnya menginginkan agar menjadi PNS, namun ketika pembahasan kesimpulannya menjadi status perangkat desa itu setara dengan PNS golongan IIA.

"Kemudian hak mengenai tunjangan atau apapun, harus dimasukkan dalam APBN 2019. Nanti dalam proses pembahasan anggaran akan diteruskan ke Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI. Ini sebetulnya perjuangan yang lama dan harus kita apresiasi," ujarnya. (jok)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Selasa, 17 Juli 2018 | 10:34:13

KPK Temukan Dokumen Skema Kerja Sama Kasus Suap PLTU Riau-1

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga tempat dalam semalam terkait dugaan suap PLTU Riau-1. Hasilnya, KPK menemukan dokumen skema kerja sama proyek pembangunan tersebut. "Cukup banyak d
Selasa, 17 Juli 2018 | 10:28:35

KPK Blokir Rekening Gubernur Irwandi Yusuf dan Tersangka Suap Dana Otsus Aceh

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening para tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018, termasuk Gubernur non-akt
Selasa, 17 Juli 2018 | 10:27:36

Nasdem: Gerakan Separatis Sama Buruknya dengan Teroris

Jakarta - Ketua DPP Nasdem Syahrul Yasin Limpo memandang upaya gerakan separatis dinilainya sama dengan perilaku teroris. Sebab, dia menilai tindakan separatis mengganggu upaya bangsa Indonesia terus beke
Selasa, 17 Juli 2018 | 10:19:45

Pasukan Suriah Rebut Bukit di Dekat Perbatasan Israel

AMMAN Pasukan Suriah dan sekutunya berhasil menguasai sebuah bukit strategis di dekat wilayah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dalam operasi militer untuk merebut wilayah-wilayah di barat daya
 
Berita Lainnya
Selasa, 17 Juli 2018 | 10:34:13

KPK Temukan Dokumen Skema Kerja Sama Kasus Suap PLTU Riau-1

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga tempat dalam semalam terkait dugaan suap PLTU Riau-1. Hasilnya, KPK menemukan dokumen skema kerja sama proyek pembangunan tersebut. "Cukup banyak d
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 10:28:35

KPK Blokir Rekening Gubernur Irwandi Yusuf dan Tersangka Suap Dana Otsus Aceh

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening para tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018, termasuk Gubernur non-akt
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 09:40:01

MasJoko Kontra HOAX di Pesta Demokrasi

Jakarta-Dukungan terhadap Joko Widodo untuk melanjutkan jabatannya sebagai  presiden pada pilpres 2019 nanti terus mengalir.  Kali ini datang dari kaum intelektual dan Profesional Marhaenis yang
 
Selasa, 17 Juli 2018 | 09:35:33

Sebanyak 450 Jemaah I Embarkasi Surabaya Siap Diberangkatkan

Surabaya-Sebanyak 450 calon jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 1 Embarkasi Surabaya (SUB 01) siap diterbangkan menuju Tanah Suci, Selasa (17/7/2018)."Proses pelepasan kita buat simpel. Ini agar j
 
Senin, 16 Juli 2018 | 18:46:50

TNI AD Buka Pendaftaran Calon Prajurit Bintara PK Unggulan dan Kowad Reguler

PEKANBARU- Tentara Nasional Indonesia  Angkatan Darat (TNI-AD) kembali memberikan kesempatan untuk anak bangsa dengan membuka penerimaan calon prajurit Bintara PK unggulan dan Kowad Reguler. Pendaftaran Ca
 
Senin, 16 Juli 2018 | 16:58:34

Diduga Rugikan Negara Rp 15 M, Eks Dirut Jasindo Diperiksa KPK Lagi

Jakarta - Mantan Direktur Utama PT Jasindo Budi Tjahjono (BTJ) kembali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "BTJ diagendakan diperiksa sebagai tersangka," kat
 
Senin, 16 Juli 2018 | 14:48:59

Jadi Tuan Rumah KTT OKI 2019, Gambia Belajar dari Indonesia

Jakarta - Gambia akan menjadi tuan rumah KTT OKI pada 2019 mendatang. Mengenai keprotokoleran di event tersebut, Gambia belajar ke Indonesia yang pernah jadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI 2016. "S
 
Senin, 16 Juli 2018 | 13:36:29

Penyebutan Cak Imin Cawapres, Bukti Pengaruh PKB Besar

Jakarta - Penyebutan nama Ketum PKB A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu dari lima cawapres yang dikantonginya, menjadikan Cak Imin dan PKB sangat spesia
 
Senin, 16 Juli 2018 | 11:43:53

Pimpinan Prihatin Anggota DPR Eni Saragih Jadi Tersangka Suap

Jakarta - Pimpinan DPR prihatin Eni Maulani Saragih terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu diduga menerima suap berkaitan dengan proyek PLTU Riau-1."Kami
 
Senin, 16 Juli 2018 | 11:28:14

PKB ke Berkarya: 32 Tahun Soeharto Tak Ada Tol Sepanjang Era Jokowi

Jakarta - Partai Berkarya meminta Presiden Joko Widodo ikuti jejak Presiden RI ke-2 Soeharto soal trilogi pembangunan. PKB menilai tiap pemerintah memiliki keunggulan masing-masing."Kalau kita sesuai jargon
 
Senin, 16 Juli 2018 | 11:12:05

Pemilik Bom Pasuruan Terkait Kelompok Teror Perampok CIMB Medan

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Abdullah alias Anwardi terkait dengan jaringan teroris yang merampok Bank CIMB Niaga di Medan pada 2010 silam. Abdullah alias Anwardi adalah pemilik bo
 
Senin, 16 Juli 2018 | 10:47:19

Survei: Irjen (Pol) Fakhrizal Sukses Pimpin Polda Sumatera Barat

JAKARTA   Tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat  di Sumatera Barat menjadi salah satu perhatian di tingkat nasional karena pentingnya keberadaan provinsi tersebut. Untuk menjaga hal i
 
Senin, 16 Juli 2018 | 10:42:47

Kasus Suap PLTU Riau-1 TM Mangunsong Desak KPK Tangkap Aktor Selain ES

JAKARTA - Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) RBA Cabang Jakarta Pusat TM Mangunsong SH mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap aktor selain Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani S
 
Senin, 16 Juli 2018 | 10:35:53

Kirab Obor Asian Games 2018 Resmi Dimulai dari New Delhi

Jakarta - Torch Relay atau Kirab Obor Asian Games 2018 segera dimulai, sebagai pertanda bahwa kick off perhelatan akbar tersebut sudah sangat dekat.  Kirab Obor akan dimulai dengan pengambilan api ab
 
Senin, 16 Juli 2018 | 10:31:18

Menpora Guyur Zohri Bonus Rp250Juta

Jakarta - Kesuksesan sprinter Lalu Muhammad Zohri menjadi juara lomba lari nomor 100 Meter putra pada Kejuaraan Atletik Dunia Junior U-20 di Tampere, Finlandia Rabu (11/7/2018) lalu, menuai berkah. Pemuda 18 ta
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top