Iklan Sosial
 
Senin, 16 April 2018 | 21:31:38

Taufik Kurniawan: UU Desa Harus Segera Direvisi

Laporan : Joko Prasetyo

Sebarkan:
Joko Prasetyo
JAKARTA-Wakil Ketua DPR Taufik Kurniwan mengatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa harus segera direvisi. Pasalnya, UU Desa yang berlaku saat ini, belum mengatur secara tegas mengenai status perangkat desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Selain itu, perlu ada kejelasan dari status dan posisi Ketua RT atau Ketua RW, karena mereka itu merupakan bagian dari perangkat desa. Tentu perangkat desa tidak bisa bekerja maksimal kalau tidak didukung Ketua RT/RW. Ini perlu ada perlindungan status hukum, makanya yang akan datang perlu adanya revisi UU Desa," kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan saat menerima Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengaku prihatin dengan kondisi Ketua RT dan Ketua RW. Pasalnya, honor yang diterima keduanya hanya Rp300 ribu setahun. Padahal, jika tanpa adanya mereka, perangkat desa tidak bisa bekerja. Selain itu, selama ini tak ada reward and punishment, padahal pekerjaan mereka sangat dituntut.

"Dulu dalam UU Desa tidak pernah bermimpi akan dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar per desa, karena ini merupakan hasil perjuangan dari perangkat desa. Namun, dalam pelaksanaan teknisnya, ini membutuhkan penyempurnaan, karena perangkat desa yang berjuang dari awal, hak dan kewajibannya menjadi tertinggal," katanya.

Menyinggung  revisi UU Desa itu, Taufik akan menginisiasi revisi UU Desa, dan akan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) melalui fraksinya dan pemerintah. Menurutnya, UU Desa perlu penyempurnaan. Karena, dengan anggaran Dana Desa yang mencapai Rp70 triliun setiap tahunnya, namun masih ada ketimpangan. Pelaksanaan teknisnya pun masih diatur dalam Peraturan Menteri (Permen), di luar UU Desa.

"Misalnya, dalam Permen itu harus ada BUMDES dan APBDes. Ini kan memberatkan, bagaimana mungkin disertai dengan syarat-syarat yang begitu ketat, karena Kepala Desa ini bukan adminstratif seperti PNS yang lengkap aparatnya. Harus ada akuntan publik, ini dari mana biayanya, " ujar Taufik.

"Mereka dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal juga sangat bagus, tapi dipaksakan untuk memenuhi syarat-syarat yang tidak ada dalam UU, dan hanya diatur dalam Permen bahwa BUMDES dan APBDES syarat mutlak dari dana desa itu," kata Wakil rakyat dapil Jawa Tengah itu.

Taufik menambahkan, sebelumnya, saat RDPU antara Komisi II DPR RI dengan PPDI terkait hak dan status perangkat desa, menyimpulkan kesepakatan dengan pemerintah mengenai status perangkat desa yang sebelumnya menginginkan agar menjadi PNS, namun ketika pembahasan kesimpulannya menjadi status perangkat desa itu setara dengan PNS golongan IIA.

"Kemudian hak mengenai tunjangan atau apapun, harus dimasukkan dalam APBN 2019. Nanti dalam proses pembahasan anggaran akan diteruskan ke Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI. Ini sebetulnya perjuangan yang lama dan harus kita apresiasi," ujarnya. (jok)
 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Minggu, 22 Juli 2018 | 15:33:56

IPK Riau Gelar Acara Silaturahmi di Kabupaten Siak, Siap Kawal dan Dukung Pembangunan Se-Riau

SIAK - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Kabupaten Siak, Ikatan Pemuda Karya (IPK) Se-Provisnsi Riau menggelar acara silaturahmi di Kabupaten Siak ahad (22/7/2018) dengan tema "IPK berkarya nyata untuk membangun P
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:58:40

Akhirnya si Penghina Etnis Batak di Facebook, Faisal Abdi Berhasil Ditangkap Polda Sumut

MEDAN - Subdit II Cybercrime Ditreskrimsus Polda Sumut dikabarkan telah menangkap Faisal Abdi alias Bombay alias Memet.Ia ditangkap dari rumah mertunya di komplek PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Buntu Bedimbar, Tanj
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:47:54

Melihat dari Dekat Kecanggihan Helikopter Apache AH-64 Milik TNI AD

SEMARANG - Puluhan orang tidak ingin ketinggalan untuk mengabadikan moment saat melihat dari dekat deretan Helikopter Apache AH-64 milik TNI Angkatan Darat (TNI-AD) yang terparkir di hanggar Skadron-11/Serbu, P
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:40:03

Bupati H. Syamsuar Lepas Pawai Takruf MTQ Kabupaten Siak ke XVIII

SIAK - Bupati Siak H. Syamsuar yang di dampingi oleh Wakil Bupati Siak H. Alfedri beserta istri secara resmi melepas pawai takruf, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Siak ke XVIII di desa Tualang
 
Berita Lainnya
Sabtu, 21 Juli 2018 | 16:47:33

KPK Geledah Rumah Bupati Labuhanbatu di Medan

JAKARTA - Pasca melakukan operasi tanggap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Kota Medan, Sabtu (21/7/2018), dalam penyidikan kasus suap pro
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:28:59

Respons Menkumham Yasonna soal Penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin

Jakarta - KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen terkait dugaan suap. Penangkapan itu dilakukan pada Minggu dini hari tadi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengamini a
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 15:23:44

Istri Koruptor Terseret KPK: Inneke Koesherawati hingga Evy Gatot

Jakarta - Keluarga, khususnya para istri terpidana koruptor, tak jarang ikut terseret dalam kasus yang menjerat suami mereka. Ada campur tangan yang melibatkan para istri ini demi memuluskan jalan s
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 14:57:38

Kalapas Sukamiskin diciduk KPK, Kepala Kemenkumham Jabar segera tunjuk Plh

Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, Indro Purwoko membenarkan bahwa KPK telah datang ke Lapas Sukamiskin pada Sabtu (21/7) dinihari. Namun dia tidak menyebutkan siapa saja orang yan
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 13:14:36

Kalapas Sukamiskin yang Ditangkap KPK Baru Menjabat 4 Bulan

BANDUNG - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Wahid Husen diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam jual beli izin kelu
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 10:47:46

OTT Kalapas Sukamiskin, KPK Amankan Duit, Valas dan Kendaraan

Jakarta - Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen kena OTT KPK. Tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait penangkapan. "Uang tunai rupiah dan valas yang sedang dihitung serta kendaraan juga diamankan seba
 
Sabtu, 21 Juli 2018 | 10:29:30

KRI Dewa Ruci Akan Bawa Obor Asian Games 2018 di Perairan Makassar

Makassar - Kirab Obor Asian Games 2018 di kota Makassar akan berlangsung berbeda dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan prosesi kirab api obor Asian Games di kota Makassar akan di awali dari laut Makassar
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:51:30

KPK Geledah Pendopo dan Kantor Bupati Labuhanbatu

JAKARTA - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian penggeledahan di dua tempat terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek tahun anggaran 2018 di Labuhanbatu, Sumater
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:41:55

Bertemu Pejabat Singapura, Ketua MPR Sampaikan Kondisi Politik RI

Jakarta - Wakil Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean, mengunjungi Indonesia selama 3 hari. Dalam kunjungannya, Teo Chee Hean menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi Duta Besar Singapura untu
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:15:43

Usut Dugaan Korupsi, Polisi akan Periksa Kontraktor Rehab Sekolah

Jakarta - Pengusutan dugaan korupsi dalam proyek rehab sekolah di DKI Jakarta terus berlanjut. Selain memeriksa kepala suku dinas pendidikan, polisi juga akan meminta keterangan dari kontraktor yang menge
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:09:27

Soal Utang BUMN, Fahri Salahkan DPR Tolak Rini Soemarno Rapat

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bicara soal menumpuknya utang BUMN. Menurut Fahri, salah satu penyebabnya lantaran Menteri BUMN Rini Soemarno dilarang hadir ke DPR."Ini efek dari Rini Soemarno dilara
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 15:02:50

Agar tak bebani BUMN, Fahri minta Jokowi cari sumber lain danai Timses

Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Ali Mochtar Ngabalin menjadi anggota dewan komisaris Angkasa Pura I menggantikan Selby Nugraha Rahman. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding itu cara Presiden Joko Wi
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 13:34:32

Retno Bertemu Menlu Brunei Bahas Terorisme hingga Perlindungan WNI

Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menerima kunjungan Menlu dan Perdagangan II Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof. Perlindungan pekerja hingga soal terorisme dibahas dalam per
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:55:00

PP Muhammadiyah Tak Ikut Campur Musyawarah Ulama Bahas Pilpres

Jakarta - PP Muhammadiyah menegaskan tak akan ikut campur dalam musyawarah ulama yang akan membahas Pilpres 2019. Persoalan politik praktis dinilai bukan menjadi ranah Muhammadiyah."Kalau seperti itu (ada
 
Jumat, 20 Juli 2018 | 10:29:03

Maruf Amin Bicara Istimewanya Islam Indonesia

Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin meminta rakyat Indonesia wajib menjaga keutuhan NKRI berdasarkan kesepakatan melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepaka
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top