Produk
 
Minggu, 21 Januari 2018 | 17:11:36
Nasional

Berideologi Pancasila, Indonesia Tak Boleh Legalisasi UU LGBT & Perkawinan Sejenis

Sebarkan:
okezone.com
Ahmad Basarah

JAKARTA - Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Dr. Ahmad Basarah menilai pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebutkan adanya lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan LGBT mengagetkan bangsa Indonesia.

Pasalnya pembahasan mengenai LGBT dan Perkawinan sejenis tersebut diakui ada dan hanya dilakukan melalui Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasanya pun masih terus berlangsung dan belum mencapai kesimpulan apalagi menghasilkan sebuah keputusan.

"Memang ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan Perkawinan Sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apapun," ujar Dr. Ahmad Basarah, dalam siaran resminya, Minggu (21/1/2018).

Namun demikian, lanjut Basarah, pernyataan Ketua MPR tersebut perlu untuk kita ambil hikmahnya, bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan manapun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT seperti yang dilakukan sebagian bangsa barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu (individualisme dan liberalisme).

Bangsa Indonesia yang berpahamkan ideologi Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan Individunya karena dibatasi oleh etika kemasyarakatan dan kenegaraaan dalam prinsip-prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai nilai keutamaan falsafah bangsa Indonesia. Pasal 28J UUD NRI 1945 secara tegas memberikan pembatasan setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasannya.

"Dalam konteks kebebasan UUD NRI 1945 sudah jelas diatur bagi setiap warga negara melalui pembatasan mengekspresikan kebebasannya, karena bertentangan dengan ideologi dasar negara yakni Pancasila," paparnya.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila adalah sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menurut pendapat saya tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang akan menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan Perkawinan Sejenis.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan, baik pusat maupun daerah agar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya.

(okezone.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 25 Mei 2018 | 15:47:19

Bantah Tembak Jatuh MH17, Moskow: Tak Ada Sistem Rudal Rusia yang Lintasi Perbatasan Ukraina

MOSKOW Pemerintah Rusia membantah laporan tim penyelidik gabungan (Joint Investigative Group (JIG) yang menyatakan bahwa rudal yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 di Donba
Jumat, 25 Mei 2018 | 15:24:54

Matahari Melintas di Atas Kakbah pada Tanggal Berikut, Saatnya Cek Arah Kiblat!

JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Juraidi menjelaskan, berdasarkan data astronomi, pada hari Minggu 27-28 Mei 2018 akan melintas tepat di atas Kakbah. Peristiwa
Jumat, 25 Mei 2018 | 15:20:44

Pemerintah RI Kembali Larang WNI untuk Pergi ke Yaman

JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk tidak masuk atau ke wilayah Yaman dengan alasan apa pun. Imbauan ini disampaikan menyusul pengumuman dari
Jumat, 25 Mei 2018 | 14:34:42

Indonesia Dorong Peningkatan Akses Pasar Kelapa Sawit di Argentina

Buenos Aires - Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Argentina, Jorge Faurie, di Palacio San Martin, Buenos Aires 22 Mei 2018. Pertemuan bil
 
Berita Lainnya
Jumat, 25 Mei 2018 | 15:24:54

Matahari Melintas di Atas Kakbah pada Tanggal Berikut, Saatnya Cek Arah Kiblat!

JAKARTA - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Juraidi menjelaskan, berdasarkan data astronomi, pada hari Minggu 27-28 Mei 2018 akan melintas tepat di atas Kakbah. Peristiwa
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 14:21:12

Aman Abdurrahman Bantah Sebagai Dalang Teror, Minta Hukuman Diringankan

Jakarta Aktor intelektual serangkaian teror di Indonesia, Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman, membantah menjadi otak teror. Aman yang mengajarkan anti terhadap pemerintah berharap Pengad
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 13:48:27

DPR Sahkan RUU Terorisme Menjadi Undang-Undang

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini disuarakan langsu
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 10:19:33

DPR Akan Mengesahkan RUU Terorisme Hari Ini

JAKARTA Pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme akan disahkan hari ini, Jumat (25/5/2018). RUU Terorisme disahkan setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:50:42

Apa Penjelasan Rektor UGM Terkait Fahri Hamzah Ditolak Menjadi Penceramah di Masjid Kampus?

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, batal mengisi ceramah dan dialog pascatarawih di Masjid Kampus UGM. Padahal sebelumnya Fahri dijadwalkan menjadi penceramah. Pihak kampus mengakui meminta takmi
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:42:44

Suara Ledakan di Sidang Aman Abdurrahman, Jalan Depan PN Jaksel Sempat Ditutup

Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus terorisme dengan terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman, Jumat (25/5/2018). Jalan di sekitar PN Jakarta S
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:29:06

Teroris Abdurrahman Tiba di PN Jaksel, Sidang Pleidoi Dimulai

Jakarta - Teroris Aman Abdurrahman tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pagi ini. Aman saat berjalan ruang sidang dijaga Brimob.Pantauan di lokasi, Jumat (25/5/2018) sekitar pukul 08.49 WIB. Ama
 
Jumat, 25 Mei 2018 | 09:26:21

Kapolri Gandeng Dunia Internasional Berangus Terorisme

JAKARTA - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian belum lama ini mengundang sejumlah duta besar ke kediamannya untuk menjelaskan penanganan kasus terorisme di Indonesia beserta kondisi keamanan nasio
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 16:34:15

Catatan Kelam Jurnalis Setelah 20 Tahun Reformasi

JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta merilis sejumlah data soal cacatan kelam dunia pers Indonesia selama 20 tahun reformasi. Dari 2003 hingga 2017, setidaknya terdapat 732 kasus menyangkut
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 14:23:51

KPK Terima Rp 4,35 Miliar dari Penyidikan 38 Anggota DPRD Sumut

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang negara dari penyidikan terhadap 38 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Total Rp 4,35 miliar yang diterima KPK dari para anggota DPR
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 13:48:19

Adik Zumi Zola Diperiksa KPK Terkait Kasus Gratifikasi

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap adik Zumi Zola, Zumi Lala hari ini. Zumi Lala sedianya akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan peneri
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 13:34:44

Ketika KSAL Berkali-kali Keserimpet Ucapan saat Sumpah Jabatan di Hadapan Presiden

JAKARTA Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya Siwi Sukma Adji menggantikan Laksamana Ade Supandi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018) k
 
Kamis, 24 Mei 2018 | 09:18:47

Pilgub Riau, Upaya Lukman Edy Jegal Lawannya Kandas di MA

Pekanbaru - Upaya Lukman Edy menjegal lawannya, Syamsuar agar bisa masuk bursa Pilgub Riau. Namun upayanya kandas karena ditolak Mahkamah Agung (MA).Kasus bermula saat Lukman Edy menyodorkan bukti Syamsua
 
Rabu, 23 Mei 2018 | 11:49:37

Jokowi Lantik Siwi Sukma Adji Jadi KSAL Gantikan Ade Supandi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji menjadi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Siwi menggantikan Laksamana TNI Ade Supandi yang memasuki masa pensiun.Pelant
 
Rabu, 23 Mei 2018 | 11:03:13

Kapolri Jelaskan Mekanisme Koopssusgab seperti Operasi Tinombala

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan, pihaknya telah sepakat bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menerjunkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam pemb
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top