Minggu, 21 Januari 2018 | 17:11:36
Nasional

Berideologi Pancasila, Indonesia Tak Boleh Legalisasi UU LGBT & Perkawinan Sejenis

Sebarkan:
okezone.com
Ahmad Basarah

JAKARTA - Wasekjen DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Dr. Ahmad Basarah menilai pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebutkan adanya lima fraksi di DPR yang menyetujui perkawinan sejenis dan LGBT mengagetkan bangsa Indonesia.

Pasalnya pembahasan mengenai LGBT dan Perkawinan sejenis tersebut diakui ada dan hanya dilakukan melalui Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasanya pun masih terus berlangsung dan belum mencapai kesimpulan apalagi menghasilkan sebuah keputusan.

"Memang ada pembahasan atau diskusi tentang LGBT dan Perkawinan Sejenis namun hal tersebut terjadi dalam Panja atau Timus RUU KUHP. Pembahasan dalam Panja dan Timus RUU KUHP pun masih terus berlangsung serta belum ada kesimpulan apalagi keputusan apapun," ujar Dr. Ahmad Basarah, dalam siaran resminya, Minggu (21/1/2018).

Namun demikian, lanjut Basarah, pernyataan Ketua MPR tersebut perlu untuk kita ambil hikmahnya, bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan manapun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT seperti yang dilakukan sebagian bangsa barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu (individualisme dan liberalisme).

Bangsa Indonesia yang berpahamkan ideologi Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan Individunya karena dibatasi oleh etika kemasyarakatan dan kenegaraaan dalam prinsip-prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai nilai keutamaan falsafah bangsa Indonesia. Pasal 28J UUD NRI 1945 secara tegas memberikan pembatasan setiap warga negara untuk mengekspresikan kebebasannya.

"Dalam konteks kebebasan UUD NRI 1945 sudah jelas diatur bagi setiap warga negara melalui pembatasan mengekspresikan kebebasannya, karena bertentangan dengan ideologi dasar negara yakni Pancasila," paparnya.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila adalah sumber nilai pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menurut pendapat saya tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang akan menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan Perkawinan Sejenis.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan, baik pusat maupun daerah agar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya.

(okezone.com)

 
 
 
Komentar
 
Berita Terkait
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:55:00

Nekat Makan Telur Ikan Buntal Goreng, Dua Nelayan Myanmar Tewas

BANGKOK - Dua pekerja asal Myanmar tewas dan seorang lainnya sakit parah setelah memakan telur ikan buntal goreng di atas sebuah perahu nelayan Thailand. Ketiganya nekat memakan telur ikan buntal yang mer
Jumat, 23 Februari 2018 | 10:30:41

Kenakan Hijab, PM Inggris Munculkan Kontroversi di Kalangan Warganet

LONDON - Perdana Menteri Inggris, Theresa May membuat heboh warganet setelah muncul mengenakan hijab dan berpidato pada acara hari Visit My Mosque di Inggris. Penampilan May itu menimbulkan kontroversi dan spek
Jumat, 23 Februari 2018 | 09:25:29

46 Mahasiswi Nigeria Hilang Diduga Diculik Boko Haram

ABUJA - Sebanyak 46 orang mahasiswi masih belum dapat ditemukan  setelah kelompok militan Boko Haram menyerang perguruan tinggi khusus putri di Negara Bagian Yobe beberapa hari lalu. Sebelumnya,
Jumat, 23 Februari 2018 | 09:22:34

Blusukan ke Tabanan, Jokowi Tinjau Proyek Pembangunan Irigasi

TABANAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke proyek padat karya tunai untuk membangun jalan produksi dan irigasi yang melibatkan masyarakat di Desa Kukuh, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, Bali.
 
Berita Lainnya
Jumat, 23 Februari 2018 | 09:22:34

Blusukan ke Tabanan, Jokowi Tinjau Proyek Pembangunan Irigasi

TABANAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke proyek padat karya tunai untuk membangun jalan produksi dan irigasi yang melibatkan masyarakat di Desa Kukuh, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, Bali.
 
Jumat, 23 Februari 2018 | 08:32:11

Pasca Konflik, Hanura Rombak Susunan Fraksi MPR/DPR RI

JAKARTA, Setelah konflik, Partai Hanura akhirnya merombak total pimpinan fraksi MPR/DPR RI. Perombakan ini langsung ditandatangani oleh Ketua umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lon
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 11:38:22

Polri Tangkap Guru Penyebar Hoaks Megawati Larang Adzan di Masjid

JAKARTA - Polisi meringkus seorang oknum guru berinisial SF (35), karena diduga sebagai pelaku penyebar berita bohong atau hoaks di media sosial yang menyebutkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarn
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 10:13:48

KPK Cermati Kesaksian Nazaruddin Terkait Keterlibatan Ketua Fraksi di Kasus E-KTP

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ‎(KPK), Febri Diansyah, mengakui pihaknya memang sedang mendalami dan mencermati kesaksian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin di s
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 09:30:12

Terkait Penyerangan Pemuka Agama, MUI: Umat Harus Semakin Kuat Menggalang Kebersamaan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah meminta polisi bisa segera mengungkap tuntas kasus penyerangan terhadap sejumlah pemuka agama. "I
 
Kamis, 22 Februari 2018 | 08:46:53

Gempa 4,5 SR Mengguncang Pesisir Barat Lampung

JAKARTA – Gempa mengguncang Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Bandar Lampung, pada Kamis (22/2/2018) dini hari. Gempa tersebut diketahui berkekuatan 4,5 skala Richter (SR). Berdasarkan informasi dari lam
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 14:42:02

Ulama Gandeng Wiranto Tangkal Gerakan Radikalisme

JAKARTA - DPP Ikhwanul Muballighin bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemananan (Menko Polhukam) Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. Kedatangan para ulama ini bertujuan
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 13:59:43

Terima Suap Pengadaan Satelit, Eks Pejabat Bakamla Dituntut 5 Tahun Penjara

JAKARTA - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) Nofel Hasan dengan hukuman lima tahun penjara subsidair tiga bulan s
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 11:19:37

Bertemu di Istana Batu Tulis, Jokowi-Megawati Bahas Isu Nasional Sambil Santap Nasi Jambal

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan rutin dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam. Pertemuan yang berlangsung se
 
Rabu, 21 Februari 2018 | 08:37:38

Marak Penyelundupan Narkoba, Presiden Diminta Segera Membuat Perppu

JAKARTA – Beberapa waktu belakangan ini penyelundupan narkoba ke Indonesia semakin marak terjadi. Caranya pun dilakukan melalui hal-hal yang beragam. Hal itu tentu untuk mengelabui petugas yang selalu men
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 23:10:31

Pemekaran Daerah Jangan Jadi Forum Elit Politik Menjadi Kepala Daerah

JAKARTA—Peneliti LIPI Siti Zuhro menyatakan setelah provinsi Papua dan Papua Barat,  Papua memungkinkan dimekarkan tiga provinsi lagi menjadi lima provinsi. Tiga provinsi berikutnya adalah Papua Barat Daya
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 22:11:15

Ajak Istri Nobar Film Dilan, Ketua MPR Apresiasi Penulis Novel Dilan

JAKARTA-Ramainya pemberitaan tentang Dilan, akhirnya membuat Ketua MPR Zulkifli Hasan menyempatkan diri menonton film Dilan di XXI Planet Hollywood Jakarta, Selasa (20/2/2018).  Zulhasan memberikan apresia
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 22:08:20

Kemnaker Selidiki Insiden Kecelakaan Kerja Tol Becakayu

JAKARTA-Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI telah diterjunkan menyusul insiden ambruknya tiang pancang pada proyek konstruksi Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Be
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 22:05:25

Legislator Gerindra Minta Waskita Karya Harus Bertanggung Jawab

JAKARTA-Ketua Komisi V DPR, Fary Djamie Francis meminta perusahaan kontraktor BUMN PT Waskita Karya bertanggung jawab menyusul terjadinya kecelakaan proyek tol Becakayu yang menimpa tujuh pekerja dan terowongan
 
Selasa, 20 Februari 2018 | 21:59:08

Anggota IKKT PWA Harus Tingkatkan Wawasan Guna Kemajuan Organisasi

JAKARTA - Kepada seluruh anggota Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) baik di pusat dan daerah, harus memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman serta menyumbangkan pikirannya
 
 
 
Terpopuler
 
 
 
 
 
 
Top